Jakarta (ANTARA) - Pemerintah bakal menjaga inflasi harga bergejolak (volatile food) untuk tetap terkendali pada rentang 3 persen hingga 5 persen.

“Pemerintah melihat volatile food, yaitu makanan, terus kami jaga di kisaran 3 sampai dengan 5 persen,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai Rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Pusat di Jakarta, Kamis.

Dalam upaya menjaga itu, Airlangga bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mempererat sinergi agar koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat terus terjaga.

Sinergi itu bakal difokuskan untuk pengadaan pasokan pangan antarwaktu dan wilayah, peningkatan produktivitas dan pembiayaan, serta kelancaran logistik untuk beberapa komoditas, seperti bawang merah, bawang putih, dan beras.

Menyoal logistik pangan, pemerintah berencana memfasilitasi kebutuhan antarwilayah, termasuk menyeimbangkan pasokan dari daerah surplus ke daerah yang membutuhkan.

Secara paralel, inflasi harga diatur pemerintah (administered price) terhadap berbagai bahan pangan juga akan dikendalikan.

“Pemerintah juga terus mendorong di daerah bencana untuk dukungan infrastruktur dan logistik agar kita bisa menjaga (inflasi). Dan tadi disampaikan bahwa di daerah tersebut inflasi sudah mulai turun,” ujar Airlangga.

Dengan demikian, pemerintah berkomitmen menjaga inflasi sesuai dengan target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yaitu sebesar 2,5 plus minus 1 persen.

Sebagai catatan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengalami inflasi tahun kalender (year-to-date/ytd) sebesar 2,92 persen sepanjang 2025.

Sedangkan inflasi bulanan dan inflasi tahunan pada Desember 2025 masing-masing sebesar 0,64 persen month-to-month (mtm) dan 2,92 persen year-on-year (yoy).

Inflasi harga bergejolak tercatat sebesar 6,21 persen, inflasi harga diatur pemerintah 1,93 persen, dan inflasi inti (core inflation) tercatat stabil pada level 2,38 persen.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut rata-rata harga bawang merah nasional pada minggu ketiga November 2025 terus mengalami kenaikan di 196 kabupaten/kota, namun masih berada di bawah harga acuan penjualan (HAP) di tingkat konsumen.

Rata-rata harga bawang merah nasional tercatat sebesar Rp40.267 per kilogram. Sementara harga acuan penjualan di tingkat konsumen Rp41.500 per kilogram.

"Bawang merah secara rata-rata nasional memang masih sedikit di bawah HAP Rp41.500 per kilogram. Namun saat ini terdapat 196 kabupaten/kota mengalami kenaikan IPH (Indeks Perkembangan Harga) bawang merah, jumlahnya meningkat dibandingkan minggu lalu," ujar Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti pada Rapat Koordinasi Inflasi Daerah dipantau secara daring di Jakarta, Senin.

Pada minggu kedua November 2025, kenaikan IPH bawang merah terjadi di 176 kabupaten/kota, dengan rata-rata harga bawang merah nasional tercatat sebesar Rp39.644 per kilogram. Sementara pada minggu ketiga jumlahnya meningkat menjadi 196 kabupaten/kota.

Harga bawang merah tertinggi berada di Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Pegunungan Bintang dengan level harga Rp100 ribu per kilogram.

Amalia menyampaikan salah satu faktor penyebab kenaikan harga bawang merah adalah gangguan suplai, terutama dari sentra-sentra produksi yang berada di Pulau Jawa.

Selain itu, faktor cuaca juga turut andil dalam mempengaruhi perubahan harga bawang merah di pasar.

"Bawang merah, cabai merah, ini sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca yang lagi banyak hujan, sehingga ini mempengaruhi bagaimana gangguan dari pasokan cabai merah dan bawang merah yang kemudian menyebabkan kenaikan harga di pasar," jelasnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

sejumlah komoditas pangan telah menunjukkan tekanan musiman menjelang Natal dan tahun baru, di antaranya cabai, beras dan bawang

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengimbau pemerintah untuk menjaga pasokan dan distribusi pangan strategis menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 agar inflasi tetap terkendali dalam sasaran.

Saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa, Yusuf Rendy Manilet menjelaskan sejumlah komoditas pangan telah menunjukkan tekanan musiman menjelang Natal dan tahun baru, di antaranya cabai, beras dan bawang yang mulai mengalami kenaikan harga di sejumlah daerah.

“Karena itu, perhatian utama pemerintah dan Bank Indonesia (BI) ke depan adalah menjaga kelancaran distribusi dan memastikan pasokan pangan strategis tetap mencukupi sampai akhir tahun,” kata Yusuf.

Permintaan terhadap telur dan daging ayam memperlihatkan peningkatan, yang diharapkan menjadi efek dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, Yusuf mengingatkan, efek program ini terhadap inflasi perlu dilihat secara hati-hati.

Pasalnya, program belum terealisasi penuh dan relatif masih terbatas di sejumlah daerah, sehingga dampaknya terhadap harga sejauh ini belum terlalu besar.

“Namun, jika realisasi meningkat, penting untuk mengamankan pasokan agar tidak menimbulkan tekanan harga di sisi bahan pangan hewani,” tuturnya.

Sebagaimana laporan Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia mengalami inflasi tahunan sebesar 2,86 persen year-on-year (yoy) pada Oktober 2025.

Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tahunan terbesar disumbang oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang naik 4,99 persen yoy dengan andil inflasi 1,43 persen. Komoditas yang paling berpengaruh dalam kelompok tersebut ialah cabai merah, diikuti beras dan bawang merah.

Sementara menurut komponen, seluruh komponen mengalami inflasi, baik komponen inti, komponen harga diatur pemerintah, maupun komponen harga bergejolak (volatile food), dengan inflasi tertinggi tercatat pada komponen harga bergejolak.

Komponen harga bergejolak mengalami inflasi sebesar 6,59 persen dengan andil inflasi sebesar 1,05 persen. Komoditas yang memberikan andil inflasi adalah cabai merah, beras, bawang merah dan daging ayam ras.

Sedangkan komponen inti tercatat mengalami inflasi tahunan 2,36 persen dengan kontribusi terhadap inflasi umum sebesar 1,52 persen dan komponen harga diatur pemerintah naik 1,45 persen dengan andil inflasi 0,29 persen.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025