REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah membentuk badan tunggal urusan ekspor komoditas strategis lewat lembaga bernama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang berada di bawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Badan tersebut akan mulai beroperasi pada 1 Juni 2026.

Kebijakan tersebut direspons oleh Indonesia Mining Association (IMA). Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association, Sari Esayanti mengatakan, wacana pemerintah untuk memperkuat pengendalian ekspor komoditas tambang melalui pembentukan satu badan khusus negara perlu dikaji secara menyeluruh dengan mempertimbangkan keseimbangan antara penguatan tata kelola, optimalisasi penerimaan negara, dan terpenting keberlanjutan sektor pertambangan.

Sari menyebut, IMA pada dasarnya mendukung penguatan pengawasan dan memastikan pemanfaatan sumber daya alam guna memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat. Akan tetapi, IMA berharap kebijakan yang dibuat tetap menarik untuk industri tambang. Dia juga menyatakan, banyak industri tambang yang sejak awal investasi sudah memiliki kontrak jangka panjang dan sudah dikaji keekonomiannya dalam rentang waktu yang panjang.

“IMA mendukung upaya pemerintah untuk memperkuat tata kelola dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pertambangan. Namun, dalam implementasinya perlu tetap memperhatikan kepastian usaha, keberlangsungan kontrak jangka panjang, serta iklim investasi yang kompetitif agar industri pertambangan Indonesia tetap dipercaya dan mampu tumbuh secara berkelanjutan,” ujar Sari melalui keterangan tertulis, Rabu (20/5/2026).

Sari menyampaikan, industri pertambangan pada prinsipnya siap mendukung berbagai kebijakan pemerintah yang bertujuan memperkuat tata kelola sektor minerba. Implementasi kebijakan perlu mempertimbangkan keberadaan kontrak penjualan jangka panjang (long-term sales agreement) yang telah disepakati. Kepastian hukum dan stabilitas kebijakan menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan pasar serta daya saing Indonesia di industri pertambangan global.

JAKARTA, KOMPAS.com – Indonesia memasuki fase penting menuju visi Indonesia Emas 2045. Di balik ambisi besar itu, sektor pertambangan disebut menjadi “tulang punggung masa depan” yang menopang transformasi ekonomi dan perkembangan teknologi global.

Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA), Hendra Sinadia, mengatakan bahwa komoditas mineral, baik emas, perak, nikel, hingga tembaga, akan menjadi fondasi strategis Indonesia dalam 100 tahun sejak kemerdekaan, atau 2045. Namun, ia mengingatkan bahwa meski Indonesia memiliki banyak mineral kritis, jumlahnya tidak bisa disebut melimpah.

Pengelolaan harus dilakukan secara bijak, tepat, dan berkelanjutan agar cadangan tetap terjaga.

“Kita memiliki banyak mineral kritis, tetapi tetap terbatas. Eksplorasi yang tepat dan bijak menjadi kunci untuk memastikan umur cadangannya panjang,” ujar Hendra, di kantor Kompas.com, sebagai tamu podcast Naratama bersama Pemimpin Redaksi Kompas.com, Amir Sodikin, Rabu (19/11/2025) lalu.

Mendesaknya Eksplorasi Jangka Panjang: “Kalau Tidak Sekarang, Terlambat”

Menurut Hendra, banyak wilayah tambang di Indonesia yang selama ini hanya mengandalkan deposit berkadar tinggi (high grade). Tanpa eksplorasi aktif, umur cadangan akan cepat menurun.

Eksplorasi menjadi kewajiban pemegang izin tambang dan menjadi salah satu indikator ketika mereka mengajukan rencana kerja serta anggaran tahunan.

Namun, eksplorasi juga terbuka bagi investor baru, khususnya yang fokus pada sektor hulu atau “junior mining companies”.

Di tengah tren global, Hendra menekankan bahwa tembaga adalah komoditas paling strategis dan paling berpotensi mengalami kelangkaan global.

“Tembaga akan mengalami shortage pada 2035. Mengembangkan tambang tembaga butuh belasan tahun, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Momennya harus sekarang.”

Hendra mengakui adanya masalah struktural dalam industri tambang Indonesia: minimnya pendanaan untuk research & development (R&D).

Secara nasional, alokasi R&D Indonesia berada pada level terendah di kawasan Asia.

Di pertambangan, lemahnya investasi teknologi membuat Indonesia harus bergantung pada teknologi dari luar negeri, contohnya pada pengolahan nikel.

“Kalau tidak ada Tiongkok, kita tidak bisa memproses nikel sampai teroperasi. Ini menunjukkan teknologi hilir kita masih tertinggal.”

Ia menyoroti contoh menarik dari sektor batu bara. Dulu, pemegang PKP2B dikenai royalti 13,5 persen, dengan 6,5 persen dirancang khusus untuk dana pengembangan batu bara, termasuk teknologi bersih. Namun, dalam praktiknya dana tersebut masuk ke kas negara untuk kebutuhan operasional.

“Kalau saja skema itu konsisten, seharusnya kita sudah punya teknologi batu bara bersih. Tapi kenyataannya tidak terjadi.”

Hendra menyebut bahwa kebijakan fiskal yang konsisten sangat diperlukan untuk memperkuat pengembangan teknologi pertambangan dalam negeri.

Teknologi Digital jadi "Game Changer": dari AI hingga "Precision Mining"

Perkembangan teknologi digital, termasuk AI, sensor cerdas, drone, hingga automasi, disebut telah menjadi “game changer” dalam dunia pertambangan.

Dampaknya muncul dalam dua sisi.

Pertama, membuat cadangan mineral menjadi lebih ekonomis

AI membantu memetakan cadangan dengan lebih akurat, menurunkan risiko eksplorasi, hingga merancang rencana tambang yang lebih efisien.

Kedua, mendorong eksplorasi dan operasi yang lebih aman dan presisi

Beberapa perusahaan tambang global kini dapat mengoperasikan alat tambang bawah tanah menggunakan remote, layaknya bermain gim.

Di Indonesia, teknologi AI mulai dipakai untuk eksplorasi dan operasi perusahaan-perusahaan yang sudah berjalan.

“AI dapat meningkatkan akurasi cadangan, menekan risiko kecelakaan, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi limbah. Precision mining juga membuat operasi lebih ekonomis sekaligus lebih ramah lingkungan.”

Selain itu, perkembangan digital ekonomi, termasuk data center, Internet of Things, hingga Artificial General Intelligence (AGI), akan meningkatkan permintaan energi dan mineral kritis. Indonesia memiliki keduanya.

“Indonesia punya mineralnya, punya energinya. Ini membuka peluang besar bagi masa depan industri tambang kita,” lanjut Hendra.

Publik Perlu Melihat Pertambangan secara Lebih Objektif

Hendra mengajak publik untuk meningkatkan rasa ingin tahu dan pemahaman mengenai praktik pertambangan modern.

Menurutnya, persepsi negatif terhadap pertambangan sering muncul tanpa melihat praktik di lapangan.

“Mindset-nya jangan benci, tetapi curiosity. Banyak praktik pertambangan kita yang sudah beyond compliance dan bertaraf world class.”

Namun, ia mengakui bahwa tidak semua masyarakat mendapat kesempatan melihat langsung praktik pertambangan yang baik. Karena itu, edukasi publik perlu ditingkatkan agar masyarakat memahami peran strategis sektor tambang.

Menutup dialog, Hendra menekankan bahwa dunia kini memasuki fase geopolitik mineral. Banyak konflik global dilatarbelakangi perebutan sumber daya mineral kritis.

Indonesia, dengan cadangan dan industri yang terus berkembang, memiliki posisi strategis.

“Kalau masyarakat, perusahaan, dan pemerintah bersama-sama menjaga sektor ini, saya yakin pertambangan bisa jadi backbone yang kuat untuk Indonesia. Ini sektor strategis di tengah transisi energi dan dinamika geopolitik global.”

Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesian Mining Association (IMA) buka suara terkait wacana penerapan domestic market obligation (DMO) untuk komoditas emas di Indonesia. Hal itu dilakukan guna mengamankan pasokan emas dalam negeri.

Direktur Eksekutif IMA Hendra Sinadia mengatakan rencana tersebut harus mempertimbangkan keseimbangan harga yang ditetapkan antara harga yang berlaku di dalam negeri dengan harga emas yang diekspor. Artinya, harga yang ditetapkan untuk DMO sebaiknya seimbang dengan harga yang berlaku secara global.

"Kalaupun DMO itu seyogianya sih pake harga pasar mengacunya. Nah ini yang sedang didiskusikan dengan pemerintah," jelasnya di sela acara Minerba Convex 2025, di JCC, dikutip Senin (20/10/2025).

IMA pun menilai bahwa untuk bisa memenuhi kebutuhan emas dari produksi dalam negeri terdapat berbagai opsi selain rencana penerapan DMO emas.

Menurutnya, penerapan bea keluar untuk ekspor emas juga bisa dipertimbangkan oleh pemerintah agar para penambang emas memilih untuk menjual emasnya dalam negeri.

"Apakah Ada juga opsi pemerintah menerapkan bea luar misalnya. Nah itu yang masih dibahas. Tapi intinya harapan pengusaha sih kalaupun diterapkan itu. Sebaiknya mempertimbangkan dengan harga pasar," tambahnya.

Hingga saat ini pihaknya mengaku asosiasi penambang di dalam negeri un belum duduk bersama pemerintah untuk membahas perihal rencana DMO emas. Namun pihaknya berharap, jika kebijakan tersebut diterapkan maka harus mempertimbangkan harga yang berlaku dalam negeri.

Pihaknya mewanti-wanti, jangan sampai rencana kebijakan DMO emas dipatok dan berlaku dalam jangka panjang. Hal itu menimbang harga emas dunia yang terus mengalami fluktuasi.

"Secara asosiasi sejauh ini belum (diskusi dengan pemerintah). Tapi ya kalau menanggapi itu mungkin pengusaha mengharapkan sih, kalau memang diterapkan DMO harganya juga ini. Karena kan itu harganya turun kan. Jangan sampai nanti dipatok kok padahal harganya fluktuatif," tandasnya.

Asal tahu saja, pemerintah sedang mempertimbangkan untuk menerapkan DMO untuk komoditas emas. Hal ini menyusul banyaknya perusahaan tambang yang lebih memilih ekspor ketimbang menjualnya ke PT Aneka Tambang Tbk (ANTM).

Sebagaimana diketahui, Antam melakukan impor emas batangan dalam jumlah besar guna memenuhi kebutuhan dalam negeri yang terus mengalami peningkatan.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno menjelaskan pemerintah masih memisahkan pembahasan DMO ini dari kebutuhan sisi produsen maupun konsumen.

"Sekarang pisahkan DMO antara ini dari sisi produsen atau dari sisi konsumen. Produsen minta sesuai harga market. Si konsumen belum tahu nanti seperti apa," ujarnya saat ditemui di sela acara Minerba Convex 2025, di JCC, dikutip Kamis (16/10/2025).

Saat ini, konsumen emas resmi dalam negeri adalah PT Aneka Tambang (Antam). Antam sendiri mengaku kekurangan pasokan emas sehingga masih mengimpor emas.

Kekurangan pasokan emas tersebut disinyalir karena para penambang emas di Indonesia lebih memilih untuk mengekspor produksinya dibandingkan memasoknya ke dalam negeri. Oleh sebab itu, muncul rencana kebijakan DMO emas agar pasokan emas dalam negeri terpenuhi.

Namun Tri menilai, Antam saat ini sudah memiliki perjanjian dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk menyerap produksi 30 ton emas per tahun milik PTFI. Dengan demikian, pihaknya masih melakukan diskusi terkait rencana DMO emas tersebut.

"Kalau nanti DMO, DMO-nya ngatur apa? Freeport sudah perjanjian sama dia (Antam). Nah, nanti kalau misalnya running gimana? Atau ditulis, DMO ini hanya berlaku kalau Freeport tutup. Nah, gimana? Ya, nanti lah. Masih ada diskusi-diskusi lah," tandasnya.