Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal memastikan pengganti pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) tidak akan diisi oleh pihak yang berasal dari Danantara, Badan Pengaturan (BP) BUMN, direksi perusahaan BUMN, maupun pihak lain yang berafiliasi dengan institusi tersebut.

"Seluruh posisi yang saat ini kosong atau ditinggalkan, baik di OJK maupun di BEI, akan diisi oleh putra-putri yang kompeten dan terbaik di bidang tersebut,” kata Hekal dalam keterangan resmi dilansir dari Antara, Sabtu (31/1/2026).

Hekal menegaskan bahwa pihaknya tetap menjalankan fungsi pengawasan secara aktif dan konstruktif guna memastikan independensi OJK dan BEI tetap terjaga, sekaligus memperkuat kredibilitas dan daya saing pasar keuangan Indonesia di mata investor domestik maupun global.

Selain itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari regulator, pelaku pasar, hingga masyarakat umum, untuk tidak terjebak pada spekulasi yang berpotensi mengganggu stabilitas pasar.

"Saya minta semua pihak untuk bersama-sama mendukung proses pembenahan dan penguatan infrastruktur pasar keuangan nasional secara berkelanjutan," jelasnya.

Pada Sabtu (31/1), Anggota Dewan Komisioner OJK telah mengadakan Rapat Dewan Komisioner yang menyepakati penunjukan Friderica Widyasari Dewi sebagai Pejabat Sementara (Pjs.) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK serta Hasan Fawzi sebagai Pjs. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon (PMDK) OJK.

Penunjukan tersebut menyusul mundurnya Mahendra Siregar dari jabatan Ketua Dewan Komisioner OJK; Mirza Adityaswara dari jabatan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK; Inarno Djajadi dari jabatan Kepala Eksekutif PMDK; serta I.B. Aditya Jayaantara dari jabatan Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (DKTK).

Adapun di OJK, baik Friderica maupun Hasan, tetap memegang amanah pada bidangnya seperti semula, yakni masing-masing Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen; serta Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto.

Pengunduran diri empat petinggi OJK diumumkan secara beruntun pada Jumat malam (30/1). Sedangkan mundurnya Iman Rachman dari jabatan Direktur Utama BEI diumumkan pada Jumat pagi (30/1).

BEI sendiri akan mengumumkan Pejabat Sementara (Pjs.) Direktur Utama (Dirut) sebelum jam pembukaan perdagangan Bursa pada Senin (2/2).

Bisnis.com, JAKARTA — Dampak wacana demutualisasi Bursa Efek Indonesia atau BEI dinilai lebih efektif jika berfokus terhadap penguatan tata kelola dan peningkatan independensi lembaga bursa dibandingkan untuk mencegah praktik saham gorengan.

Guru Besar Universitas Indonesia (UI) sekaligus pengamat pasar modal Budi Frensidy menyebutkan bahwa efektivitas demutualisasi justru bergantung pada tujuan utamanya, yakni memperbaiki tata kelola dan memastikan BEI dapat beroperasi lebih independen.

“Saya pikir tidak akan efektif kalau untuk mencegah saham gorengan. Utamanya adalah meningkatkan tata kelola dan independensi,” ujarnya kepada Bisnis dikutip, Jumat (12/12/2025).

Menurutnya, risiko yang perlu diantisipasi adalah potensi konflik kepentingan apabila pengelolaan bursa tetap berada di tangan para pemegang saham yang berasal dari perusahaan-perusahaan sekuritas.

“Jangan sampai yang mengurusi perusahaan sekuritas adalah diri mereka sendiri sebagai pemegang saham BEI,” terangnya.

Saat ini, BEI pada dasarnya sudah dipandang sebagai lembaga yang independen.

Namun kemungkinan ada dorongan agar struktur pengelolaannya dibuat lebih terbuka dan akuntabel, sejalan dengan perkembangan pasar modal Indonesia yang kian kompleks serta kebutuhan investor yang semakin beragam.

Adapun Direktur Pengembangan BEI, Jeffrey Hendrik menyebut demutualisasi bursa yang dicanangkan oleh pemerintah bukanlah merupakan aksi korporasi, melainkan adalah aksi shareholder yang dilakukan oleh pemegang saham BEI. Sementara, aksi korporasi benar-benar dilakukan oleh perusahaan.

"Makanya kami lihat kajiannya seperti apa, RPP-nya seperti apa, kita pelajari bersama-sama," ujarnya kepada media, Senin (24/11/2025)

Jeffrey pun memperkirakan dampak kebijakan tersebut masih selaras dengan visi BEI pada tahun 2030, yaitu menjadi bursa atau perusahaan terbaik ke-10 di dunia.

"Harusnya sejalan [dengan target 2030 BEI]," imbuhnya.

Adapun demutualisasi adalah proses ketika sebuah perusahaan privat yang dimiliki para anggotanya, seperti koperasi atau dalam hal ini BEI, secara legal mengubah strukturnya agar menjadi perusahaan publik yang diperdagangkan dan dimiliki oleh pemegang saham.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) menyampaikan tengah mengkaji struktur yang tepat untuk melakukan demutualisasi self-regulatory-organization pasar modal Tanah Air.

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rachman mengatakan demutualisasi merupakan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

“Kami sudah dipanggil dengan Kementerian Keuangan untuk berdiskusi, struktur yang baik seperti apa. Karena Bursa ini kan bukan perusahaan terbuka biasa,” ujar Iman di DPR, Rabu (3/12/2025).

Untuk demutualisasi ini, menurut Iman, BEI memerlukan suatu kewenangan sebagai self regulatory officer (SRO), sebagai bursa, dan independensi. Menurutnya, hal-hal ini tengah dibahas dengan Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sebelumnya, Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) I Gede Nyoman Yetna menjelaskan terkait Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang demutualisasi bursa efek masih dalam proses penyusunan kajian untuk mendukung RPP. Kajian tersebut termasuk hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat demutualisasi berlaku efektif.

“Kami sedang melakukan diskusi dan komparasi beberapa model bentuk demutualisasi yang diterapkan di beberapa Bursa global yang optimal bagi pasar modal Indonesia,” kata Nyoman, Senin (24/11/2025).

Sebagai informasi, sejumlah Bursa di dunia diketahui telah melakukan demutualisasi. Demutualisasi Bursa Efek pertama dilakukan oleh Bursa Saham Stockholm atau Stockholm Stock Exchange di Swedia pada 1993. Sejak saat itu, berbagai Bursa di belahan dunia lainnya melakukan demutualisasi, seperti Bursa Amsterdam, Bursa London, Bursa Hong Kong, hingga Nasdaq.

Demutualisasi merupakan proses ketika sebuah perusahaan privat yang dimiliki para anggotanya, seperti koperasi atau dalam hal ini BEI, secara legal mengubah strukturnya agar menjadi perusahaan publik yang diperdagangkan dan dimiliki pemegang saham.

Demutualisasi melibatkan proses kompleks dalam mengubah struktur keuangan sebuah perusahaan, dari perusahaan berbentuk mutual, menjadi perusahaan dengan model yang digerakkan oleh para pemegang saham.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Transformasi kelembagaan Bursa Efek Indonesia (BEI) lewat demutualisasi masih menunggu aturan turunan dari UU P2SK. Demutualisasi ini membuka peluang bagi Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Danantara menjadi pemegang saham BEI.

Salah satu poin penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) tersebut adalah memungkinkan bursa beroperasi sebagai perusahaan berorientasi laba dengan struktur kepemilikan yang lebih luas. Dengan begitu, BEI diharapkan dapat menarik minat para investor besar yang berperan memajukan bursa Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA – Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) menjadi landasan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI).

Beleid tersebut mengatur ketentuan salah satunya Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Danantara dapat menjadi pemegang saham BEI. Dijelaskan dalam lampiran tersebut, bahwa ketentuan ini mencerminkan sifat BEI yang berorientasi laba. Dengan begitu, diharapkan BEI dapat menarik minat para investor besar yang berperan memajukan bursa Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi membuka jalan bagi transformasi besar pasar modal Indonesia melalui skema demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI).

Langkah yang memungkinkan Danantara, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan menjadi pemegang saham bursa itu diharapkan mempercepat reformasi tata kelola pasar modal, meski sekaligus memunculkan tantangan baru terkait independensi BEI sebagai penyelenggara perdagangan efek.