Bisnis.com, BATUSANGKAR - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyalurkan bantuan stimulai tahap II untuk perbaikan rumah terdampak bencana dengan total mencapai Rp5,280 miliar di Provinsi Sumatra Barat.

Kepala BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengatakan bantuan stimulan tahap II itu telah diserahkan kepada warga korban bencana di dua kabupaten di Sumbar yakni Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Pesisir Selatan.

"Untuk Kabupaten Tanah Datar, bantuan diberikan pada 126 kepala keluarga (KK) penerima, dengan nilai bantuan mencapai Rp2,865 miliar. Adapun untuk Kabupaten Pesisir Selatan, bantuan diberikan pada 103 KK dengan nilai bantuan total senilai Rp2,415 miliar," katanya, dalam keterangan resmi, Rabu (4/3/2026).

Dia menjelaskan sebelumnya pada tahap pertama telah dilaksanakan secara serentak di 25 kabupaten/kota di Sumatra pada Februari lalu, yang tersebar di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan termasuk di Sumbar. Kemudian saat ini, bantuan disalurkan kepada 19 kabupaten dan kota di tiga provinsi tersebut.

Dikatakannya dengan demikian, seluruh 14 kabupaten dan kota terdampak di Provinsi Sumbar telah menerima bantuan stimulan untuk rumah rusak kategori ringan dan sedang.

“Tentu saja ini bukan yang terakhir. Apabila nanti ada penambahan data yang diajukan, kami akan salurkan pada tahap berikutnya. Ini adalah bentuk komitmen dan tanggung jawab pemerintah,” tegasnya..

Suharyanto menjelaskan pemerintah memberikan beragam bentuk bantuan kepada masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatra. Untuk rumah rusak ringan dan sedang, diberikan bantuan stimulan perbaikan rumah.

Sementara itu, bagi rumah rusak berat, penanganan dilakukan melalui skema pembangunan hunian sementara (Huntara) serta pemberian dana tunggu hunian (DTH).

Dia memastikan bahwa di Provinsi Sumbar saat ini tidak ada lagi pengungsi yang bertahan di tenda pengungsian. “Semuanya telah menempati Huntara atau tinggal bersama keluarga/saudara sambil menerima DTH,” ucapnya.

Lebih lanjut, Suharyanto menyatakan bahwa fokus penanganan saat ini di Sumbar adalah pembangunan hunian tetap (huntap). Beberapa kabupaten dan kota telah membangun huntap secara terpusat dengan kerja sama berbagai lembaga dan kementerian. Sedangkan huntap in situ (dibangun di lokasi rumah lama) akan ditangani langsung oleh BNPB.

“Pembangunan ini tidak menunggu Huntara selesai sepenuhnya, melainkan berjalan paralel. Masyarakat yang telah mengajukan lahan dapat segera dibangunkan hunian tetap,” sebut dia.

Selain itu, Suharyanto juga menyampaikan bahwa program Desa Tangguh Bencana yang dihadirkan BNPB, merupakan bentuk mitigasi yang harus terus digalakkan. Dimana saat ini, terdapat sekitar 3.000 desa rawan bencana yang hampir setiap tahun terdampak.

Menurutnya wilayah-wilayah tersebut menjadi prioritas implementasi Destana. Meski demikian, jumlah desa yang telah memiliki program ini masih terbatas, baru sekitar 300 desa.

“Testimoni dari Bupati Tanah Datar menjadi masukan berharga bagi kita semua. Desa tangguh bencana terbukti sangat efektif. Di Tanah Datar, meskipun bencana sangat masif, alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Ini salah satu bukti pentingnya mitigasi melalui program Desa Tangguh Bencana,” kata Suharyanto.

Sementara itu, Bupati Tanah Datar, Eka Putra, menyatakan bahwa meskipun wilayahnya mengalami dampak bencana yang masif, tidak tercatat adanya korban jiwa. Hal ini, menurutnya, didukung oleh keberhasilan program Desa Tangguh Bencana (Destana) yang telah berjalan di daerah tersebut.

“Masyarakat kami telah dilatih oleh BNPB mengenai mitigasi dan evakuasi saat bencana. Begitu mendapat informasi dari BMKG, pemerintah daerah langsung turun ke lapangan. Alhamdulillah, program Tangguh Bencana meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mau dievakuasi,” ujarnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan perlindungan masyarakat dari ancaman bencana. Salah satu strateginya adalah pengembangan Program Desa Tangguh Bencana (Destana) yang digulirkan sejak 2012.

Desa tangguh mampu mengenali ancaman di wilayahnya, mengorganisasi sumber daya masyarakat, mengurangi kerentanan, serta meningkatkan kapasitas untuk menekan risiko bencana.

Program ini dikelola oleh BNPB dan BPBD, dengan melibatkan berbagai pihak. Kegiatannya mencakup penguatan kapasitas perencanaan, penganggaran, birokrasi, serta partisipasi masyarakat dalam manajemen risiko bencana.

Sebelumnya dalam siaran pers BNPB, Ketua Pengarah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Satgas PRRPB) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, yang hadir dalam acara serupa di Bireuen, Aceh, menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di wilayah Sumatra.

“Kami akan berupaya secepat mungkin. Mohon kerja sama semua pihak. Kami juga telah menetapkan rencana induk tahap pertama untuk penanganan bencana Sumatera ini,” kata Pratikno.

Bisnis.com, PADANG - Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian berharap seluruh hunian sementara (huntara) di Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) tuntas dibangun jelang Ramadan 2026.

Dia menegaskan pentingnya pelayanan yang maksimal dan tidak dilakukan secara asal-asalan, karena kualitas pelayanan akan berdampak langsung pada kondisi masyarakat terdampak.

"Kami tentu akan terus melakukan pengawasan agar masyarakat ditempatkan secara layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan," ucap Rustian dalam keterangan resmi, Senin (26/1/2026).

Rustian menjelaskan menjelang bulan suci Ramadan nanti seluruh kabupaten dan kota di Sumbar diharapkan segera menuntaskan pembangunan huntara dan penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH).

Dia menargetkan penyelesaian huntara paling lambat 5 hari sebelum Ramadan, atau pada 15 Februari 2026. Sementara penyaluran DTH diharapkan sudah terealisasi pada minggu pertama Februari 2026.

"Bagi masyarakat yang tidak ingin menempati huntara, pemerintah memberikan alternatif berupa DTH," ujarnya.

Meskipun masyarakat telah menempati huntara, lanjut Rustian, kebutuhan dasar tetap harus dipantau dan dipenuhi. Selanjutnya, kepada masyarakat terdampak bencana yang menempati huntara diharapkan bisa menjalani hari demi hari secara baik.

Rustian juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat atas kerja sama dan dedikasi dalam penanganan bencana selama 2 bulan terakhir.

"Semoga masyarakat terdampak dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dan tetap optimistis, sehingga tidak menimbulkan kemiskinan baru," ucap dia.

Rustian menegaskan pentingnya pelayanan yang maksimal dan tidak dilakukan secara asal-asalan karena kualitas pelayanan akan berdampak langsung pada kondisi masyarakat terdampak.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Agam Lutfi menjelaskan bahwa progres pembangunan huntara di Kabupaten Agam telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati sebanyak 358 unit yang tersebar di 4 kecamatan, yakni Kecamatan Palembayan, IV Koto, Malalak, dan Tanjung Raya.

Di Kecamatan Palembayan, sebanyak 256 unit huntara direncanakan dengan 117 unit telah diresmikan di lokasi pertama dan sisanya masih dalam tahap pembangunan. Lalu, di Kecamatan IV Koto telah dilakukan pembersihan lahan dan proses pembangunan.

Sementara di Kecamatan Malalak, saat ini tengah dilakukan pendataan lokasi dan direncanakan pembangunan sebanyak 14 unit, serta untuk Kecamatan Tanjung Raya, pembangunan huntara juga telah berjalan dengan target penyelesaian sebanyak 55 unit.

"Kami menargetkan seluruh pembangunan Huntara di Kabupaten Agam dapat diselesaikan sebelum memasuki bulan suci Ramadan," tegasnya.

Terkait penyaluran DTH, Lutfi menyampaikan bahwa berdasarkan SK tahap pertama sebanyak 612 Kepala Keluarga (KK) ditetapkan sebagai penerima.

Dari hasil validasi, sebanyak 374 KK dinyatakan berhak menerima DTH, dan hingga saat ini telah direalisasikan kepada 297 KK.

Selain itu, untuk tahap kedua, Pemkab Agam saat ini masih melakukan proses verifikasi lanjutan terhadap jumlah penerima DTH.

Ini bertujuan agar masyarakat tidak lagi merasa kepanasan di dalam ruangan, mengingat sebelumnya jarak tinggi atap dengan lantai rumah hanya 2,4 meter dengan material seng,

Kabupaten Padang Pariaman (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengatakan, seluruh hunian sementara (huntara) yang dikerjakan oleh Danantara dan diperuntukkan bagi penyintas banjir Sumatera ditargetkan selesai pada 25 Januari 2026.

"Target utamanya seluruh unit sudah siap untuk diserahterimakan kepada masyarakat secara resmi pada 25 Januari 2026," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade di Kabupaten Padang Pariaman, Senin.

Hal tersebut disampaikan Andre di sela-sela peninjauan pembangunan huntara bagi penyintas banjir bandang dan tanah longsor di kawasan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman.

Ia mengatakan, seluruh proses pembangunan fisik diharapkan tuntas pada 22 Januari 2026 agar bisa segera dilanjutkan dengan pengisian furnitur. Percepatan ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo agar masyarakat bisa segera menempati huntara.

Dalam peninjauan itu, Andre menyampaikan bahwa Presiden juga menginstruksikan agar ada perbaikan spesifikasi huntara, terutama ketinggian atap yang awalnya 2,4 meter menjadi tiga meter. Selain itu, bangunan huntara juga harus dilengkapi plafon agar penghuni tidak kepanasan.

"Ini bertujuan agar masyarakat tidak lagi merasa kepanasan di dalam ruangan, mengingat sebelumnya jarak tinggi atap dengan lantai rumah hanya 2,4 meter dengan material seng," ujar dia.

Andre yang juga Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang ini mengatakan, pembangunan huntara tidak hanya dilakukan di Batang Anai, tetapi juga dikerjakan secara serentak di wilayah Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar.

"Pembangunan ini merupakan komitmen pemerintah dalam percepatan pemulihan kondisi masyarakat pascabencana di Sumatera Barat," kata dia.

Sementara itu, Project Manager Nindya Karya, Syafriwal menyebutkan, pembangunan 40 unit hunian di Batang Anai sudah berjalan selama tujuh hari. Saat ini progres pengerjaan mencapai angka 90 persen.

Selain di Batang Anai, Nindya Karya selaku pihak yang membangun huntara Danantara juga membangun di daerah Linggai sebanyak 30 unit, dan 20 unit di daerah Bancah Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Kemudian 28 unit di daerah Malalo, Kabupaten Agam.

Setelah pembangunan fisik rampung pihaknya segera melakukan pengadaan fasilitas pengisian rumah. Setiap unit nantinya dilengkapi kasur, kipas angin, hingga lemari untuk menunjang kebutuhan warga.

Secara bertahap pemerintah juga akan membangun fasilitas lainnya seperti toilet, dapur umum serta tempat cuci dan jemuran yang memadai.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PADANG - PT Semen Padang mendistribusikan 3.310 zak semen di tiga wilayah di Provinsi Sumatra Barat untuk membangun hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana alam.

Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang Win Bernadino menyebutkan adanya keterlibatan perusahaan dalam pembangunan huntara tersebut menjadi bentuk kepedulian serta turut mendukung pemerintah dalam melakukan pemulihan pascabencana.

“Ada sebanyak 181 unit huntara di tiga titik di Sumbar yang kami bangun, dimana dalam pengerjaannya kami melibatkan masyarakat lokal, pemerintah daerah serta TNI, Polri, dan BPBD,” katanya, Selasa (13/1/2026).

Win menjelaskan tiga wilayah pembangunan huntara ini yakni Pasar Kayu Pasak, Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam sebanyak 117 unit; Anduring, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 34 unit, serta Koto Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 30 unit.

Dia berharap dengan adanya sinergi pemerintah dan industri lokal dapat terus diperkuat, tidak hanya pada situasi darurat bencana, tetapi juga dalam program pembangunan daerah.

Kemudian pembangunan huntara itu diharapkan dapat menyediakan tempat tinggal yang layak dan aman bagi warga terdampak, sembari menunggu proses rehabilitasi dan rekonstruksi hunian permanen.

“Kami juga terus hadir melalui program tanggung jawab sosial sejak hari pertama bencana,” sebutnya.

Menurutnya sebagai perusahaan kebanggaan masyarakat Sumbar, PT Semen Padang hadir sejak hari pertama bencana terjadi dan hari ini mendukung pemulihan pascabencana.

“Bagi kami, ini bukan sekadar kontribusi material, tetapi juga bentuk solidaritas dan kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang sedang berjuang memulihkan kehidupan mereka,” tutup Win.

Gubernur Sumbar Mahyeldi menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara Pemprov Sumbar dan PT Semen Padang, terutama pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Dia menyampaikan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur tidak kurang dari 80%dari total Rp22 triliun yang kami usulkan.

"Kami berharap PT Semen Padang dapat memberikan peran maksimal, apalagi produknya berupa green cement yang sejalan dengan konsep Green Province yang sedang kami dorong,” ujar Mahyeldi.