IDXChannel – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengatakan kenaikan harga Pertamax merupakan cara pemerintah dalam mencari titik keseimbangan antara keberlanjutan fiskal dan kebutuhan konsumen pengguna BBM nonsubsidi.

Dia menjelaskan, harga BBM pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh pergerakan harga minyak dunia dan perkembangan geopolitik internasional. Dalam kondisi tersebut, pemerintah tidak mungkin terus-menerus menahan harga BBM nonsubsidi karena dapat membebani keuangan negara.

“BBM nonsubsidi ini juga tidak bisa terus ditahan karena mengikuti perkembangan harga minyak dunia. Namun pemerintah tetap memperhatikan kepentingan rakyat dalam menentukan harga yang berlaku,” kata Andre dalam sebuah diskusi publik, dikutip Minggu (14/6/2026).

Meski demikian, penyesuaian pada bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang dilakukan tetap mempertimbangkan kondisi masyarakat pengguna BBM nonsubsidi.

Di sisi lain, pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi yang digunakan oleh mayoritas masyarakat. Pemerintah hingga saat ini tetap mempertahankan harga BBM bersubsidi sebagai bentuk komitmen untuk melindungi daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global.

Dia memaparkan, terdapat sekitar 20–23 persen konsumsi bensin kendaraan di Indonesia saat ini berasal dari BBM nonsubsidi. Sekitar 77–80 persen masih menggunakan BBM subsidi (terutama Pertalite).

“Pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi. Yang mengalami penyesuaian adalah BBM nonsubsidi. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk tetap bersama rakyat dan menjaga kebutuhan masyarakat luas,” kata Andre.

Dia kemudian mengajak masyarakat melihat persoalan harga BBM secara lebih utuh dengan mempertimbangkan kondisi global dan kebijakan perlindungan yang tetap diberikan pemerintah melalui BBM subsidi. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Yang terpenting adalah pemerintah tetap menjaga BBM subsidi agar tidak naik dan memastikan masyarakat tetap mendapatkan perlindungan. Kenaikan pada BBM nonsubsidi dilakukan secara terukur dan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional,” ujar Andre.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA - Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade direncanakan akan melaporkan Permadi Arya alias Abu Janda ke Bareskrim Polri. Andre membenarkan kabar tersebut.

Laporan itu dilakukan dalam kapasitasnya mewakili DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM). Pelaporan dilakukan oleh perwakilan DPP IKM bersama kuasa hukum.

"Tim sedang melakukan pelaporan, sekarang ada di Dirtipidum," kata Andre saat dikonfirmasi SindoNews, Selasa (26/5/2026).

Kendati demikian, Andre tak menjabarkan lebih jauh ihwal laporan yang dilayangkan. Hanya saja, dari informasi yang dibagikan, laporan itu berkaitan dengan penyebaran informasi yang dilakukan oleh Abu Janda.

"Atas dugaan pelanggaran tindak pidana penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan terhadap kelompok tertentu berdasarkan SARA," tulis dalam keterangan informasi terkait pelaporan.

Diketahui, Andre Rosiade sendiri merupakan Ketua Umum DPP IKM. Kendati demikian, Andre berhalangan ikut serta dalam pelaporan hari ini.

Bisnis.com, PADANG - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade memastikan akan memperjuangan anggaran yang diperuntukkan untuk pemulihan dampak bencana alam yang terjadi di Provinsi Sumatra Barat yang sampai saat ini progresnya masih terus berjalan.

Andre yang mengumpulkan seluruh kepala dan satuan kerja Kementerian PU wilayah Sumbar menyampaikan bahwa telah mendapatkan sejumlah data dan kondisi yang dialami para balai dan satker yang mendapat wewenang dalam melakukan pemulihan dampak bencana alam.

Intinya, pemulihan ini butuh dukungan dan anggaran dari pemerintah pusat.

“Sekarang saya telah mengetahui kondisi di sisi para balai dan satker. Selanjutnya saya memastikan untuk kebutuhan anggaran yang masih kurang, akan terus diperjuangkan di tingkat pusat,” katanya usai rapat di Padang, Senin (11/5/2026).

Dia menyampaikan pada Selasa (12/5) besok diperkirakan akan melakukan pertemuan dengan Menteri PU Dody Hanggodo. Kondisi pengerjaan pemulihan yang dilakukan para balai dan satker wilayah di Sumbar akan turut disampaikan, sekaligus meminta agar Sumbar tetap menjadi perhatian serius pemerintah pusat untuk melakukan pemulihan dampak bencana alam, pada sisi infrastrukturnya.

“Saya akan bahas ini dengan pemerintah pusat,” tegasnya.

Andre juga bilang dari anggaran yang ada di masing-masing balai dan satker itu, kondisi pengerjaan di lapangan terbilang sudah cukup bagus. Hal ini menunjukan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto tetap memberikan perhatian besar terhadap percepatan pemulihan Sumbar.

“Triliunan anggaran diberikan pemerintah pusat ke Sumbar untuk penanganan pascabencana dan program rehabilitasi-rekonstruksi. Mulai dari anggaran tahun 2025, maupun untuk tahun 2026 yang sedang berjalan ini,” ujarnya.

Di satu sisi, Andre menjelaskan alasan pentingnya melakukan rapat bersama para balai dan satker dari Kementerian PU wilayah Sumbar itu, agar masyarakat mendapat informasi dan mengetahui secara terbuka kontribusi pemerintah pusat dalam membangun kembali infrastruktur Sumbar yang rusak akibat bencana.

Oleh karena itu, dia mengapresiasi kinerja seluruh balai Kementerian PU wilayah Sumbar yang dinilai cepat melakukan pendataan kerusakan hingga pelaksanaan penanganan di lapangan.

“Saya juga minta kepada pemerintah provinsi dan kabupaten serta kota juga sama-sama berjuang untuk melakukan pemulihan dampak bencana ini, karena ada seharusnya kewenang provinsi, tapi malah tetap dikerjakan pusat,” ungkapnya.

Andre menyatakan kondisi yang terjadi saat ini, pemerintah daerah terkesan mengabaikan kondisi pascabencana ini, padahal seperti jalan ada kewenangan provinsi, kabupaten dan kota. “Jadi untuk pemerintah daerah jangan diam saja, ayo sama-sama berjuang,” pinta dia.

Dari data yang disampaikan di dalam rapat, Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang mencatat untuk penanganan bencana dan rehabilitasi infrastruktur sumber daya air di Sumbar, pihaknya menyiapkan rencana anggaran Rp4,26 triliun.

Anggaran tersebut mencakup penanganan tanggap darurat, pengendalian sungai dan pantai, rehabilitasi irigasi hingga penyediaan air baku di sejumlah daerah terdampak bencana.

Lalu untuk penanganan tanggap darurat saja, BWS Sumatra V Padang mengalokasikan Rp344,18 miliar dengan progres pekerjaan rata-rata telah mencapai lebih dari 55%.

Selanjutnya, Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumbar menjelaskan total anggaran penanganan SPAM pascabencana mencapai Rp614,85 miliar. Program tersebut mencakup pemulihan sistem air minum di sejumlah daerah terdampak seperti Padang Pariaman, Tanah Datar, Agam, Kota Padang, Solok hingga Pasaman Barat.

Di sektor rehabilitasi fasilitas publik, Satker Prasarana Strategis (PS) Kementerian PU Sumbar mencatat pemerintah terus menggenjot rehabilitasi fasilitas kesehatan, rumah ibadah, madrasah, pondok pesantren hingga sarana olahraga pascabencana.

Sehingga pemerintah mengalokasikan Rp90,54 miliar untuk rehabilitasi 39 fasilitas kesehatan tahap I dan Rp17,5 miliar untuk tahap II sebanyak 10 unit. Selain itu, rehabilitasi prasarana peribadatan mencapai Rp124,5 miliar untuk 44 unit.

Satker PS berkomitmen untuk proyek strategis lain terus berjalan seperti pembangunan Pasar Painan senilai Rp117,5 miliar dan revitalisasi GOR Haji Agus Salim Padang dengan nilai proyek sekitar Rp 340 miliar.

Kemudian ada Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sumbar mendata total alokasi pembangunan jalan dan jembatan di Sumbar hingga 2026 mencapai lebih dari Rp 2,1 triliun.

Anggaran tersebut digunakan untuk preservasi jalan nasional, pembangunan jembatan gantung, penanganan longsor hingga percepatan proyek strategis seperti Flyover Panorama I Sitinjau Lauik dan Jalan Tol Pekanbaru-Padang.

Selain itu, BPJN Sumbar juga mencatat kemantapan jalan nasional di Sumbar telah mencapai 92% dari total panjang jalan nasional sekitar 1.517 kilometer.

Bisnis.com, PADANG - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade membenarkan telah ada pembicaraan awal terkait rencana PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA) untuk mengaktifkan kembali operasi tambang dalam batu bara di Kota Sawahlunto, Sumatra Barat.

Andre mengatakan bahwa pada pekan lalu pihak PTBA telah melakukan diskusi dengan Komisi VI DPR RI, dimana ada rencana untuk mengaktifkan kembali operasi tambang dalam di Sawahlunto. Hal ini turut disambut positif, karena dinilai dapat menumbuhkan ekonomi bagi Sawahlunto.

“Saya selaku wakil rakyat dari Sumbar telah menyampaikan juga ke PTBA, apabila ini jalan, PTBA bisa juga melakukan penggunaan aset-aset yang tidak terpakai selama ini bisa digunakan kembali Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL),” katanya di Padang, Rabu (8/4/2026).

Dia menjelaskan terkait hal tersebut, sampai saat ini PTBA masih melakukan kajian lebih lanjut, dana akan ada pertemuan kembali antara PTBA dengan Komisi VI DPR RI. Namun di satu sisi, rencana ini sangat positif dilakukan, dana akan memberikan dampak yang baik geliat ekonomi di daerah.

“Setelah nantinya kajian dan rencana ini matang, maka akan ada pembahasan kembali,” ujar Andre.

Untuk diketahui bahwa tambang batubara di Sawahlunto ini merupakan tambang lama yang beroperasi sejak akhir abad 19, dan berakhir beroperasi pada 2016.

Keberadaan tambang Ombilin ini, juga menjadi penting bagi Sumbar, karena telah menjadi Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto (WTBOS) dan resmi ditetapkan sebagai Warisan Budaya Dunia UNESCO pada 6 Juli 2019.

Sebelumya pada situs resmi PTBA menyampaikan bahwa perseroan yang merupakan anggota dari Grup MIND ID ini mencatatkan peningkatan kinerja operasional yang solid sepanjang tahun 2025.

Di tengah tantangan koreksi harga batu bara global, Perseroan berhasil meningkatkan volume produksi sebesar 9% menjadi 47,2 juta ton, serta mencatatkan kenaikan volume penjualan sebesar 6% yang mencapai 45,4 juta ton.

Sejalan dengan peningkatan produksi dan penjualan, volume angkutan batu bara juga naik 6% dari yang sebelumnya 38,2 juta ton menjadi 40,4 juta ton di tahun 2025.

Capaian positif pada sisi hulu dan hilir ini mencerminkan keberhasilan strategi adaptif perusahaan dalam menjaga kesinambungan pasokan energi, baik untuk kebutuhan domestik maupun pasar internasional.

PTBA tetap menjadi pilar utama ketahanan energi nasional dengan mengalokasikan 54% dari total penjualan untuk pasar domestik. Selain itu, PTBA juga terus melakukan ekspansi dan diversifikasi pasar global yang agresif dengan mencatatkan porsi ekspor sebesar 46%.

Selain memperkokoh posisi di negara-negara Asia seperti Bangladesh, India, Vietnam, Korea Selatan, dan Filipina, PTBA juga berhasil melakukan penetrasi pasar baru ke benua Eropa, yakni ke Spanyol dan Rumania.

Meskipun di tengah tantangan volatilitas pasar global, kinerja keuangan PTBA juga masih sehat didukung dengan arus kas yang kuat secara finansial. Sepanjang 2025, PTBA mencatatkan laba bersih sebesar Rp2,93 triliun dengan EBITDA mencapai Rp6,08 triliun.

Meskipun profitabilitas mengalami tekanan harga global, Perseroan menunjukkan pemulihan (recovery) yang menjanjikan secara kuartalan. Hal ini didukung oleh posisi keuangan yang tetap kokoh, ditandai dengan kenaikan arus kas operasi yang tumbuh signifikan sebesar 24% menjadi Rp6,26 triliun, mencerminkan fundamental bisnis yang sehat.

Pertumbuhan aset meningkat menjadi Rp43,92 triliun didorong oleh penambahan aset tetap strategis. Realisasi belanja modal (CapEx) sebesar Rp4,55 triliun difokuskan pada pengembangan infrastruktur jangka panjang, termasuk proyek angkutan batubara relasi Tanjung Enim – Kramasan.

Memasuki tahun 2026, PTBA menyambut positif persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tanpa adanya pemotongan volume produksi. Perseroan membidik target produksi dan penjualan sebesar 49,5 juta ton pada tahun ini.

Strategi cost leadership melalui skema selective mining dan optimasi rantai pasok akan terus menjadi mesin utama perusahaan untuk menjaga daya saing.

Dengan fokus pada efisiensi dan pengembangan bisnis yang berkelanjutan dengan tetap mengedepankan kepatuhan terhadap tata kelola perusahaan, PTBA optimis dapat menjaga kinerja positif yang berkelanjutan untuk berkontribusi pada perekonomian bangsa serta menjaga ketahanan energi nasional.

Kota Padang (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan anggaran sebesar Rp667 miliar untuk memulihkan atau memperbaiki Jalan Malalak di Kabupaten Agam, Sumatera Barat yang terputus akibat bencana alam di akhir November 2025.

"Total Rp667 miliar yang disiapkan untuk pengerjaan Jalan Malalak tahun anggaran 2026 dan 2027," kata anggota DPR RI Andre Rosiade di Kota Padang, Selasa.

Untuk 2026 pemerintah terlebih dahulu menyiapkan anggaran sebesar Rp370 miliar. Sementara, sisanya disiapkan untuk pengerjaan 2027. Pemulihan Jalan Malalak tergolong vital sebab menghubungkan sejumlah kabupaten dan kota di Ranah Minang.

Apalagi, selama beberapa tahun terakhir jalan yang dibangun pada masa Gubernur Gamawan Fauzi itu, menjadi jalur utama arus mudik Idul Fitri selain jalur Padang-Bukittinggi.

Andre mengatakan pemerintah pusat mengambil alih pengerjaan Jalan Malalak yang seharusnya menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Langkah ini dilakukan mengingat besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk perbaikan.

"Presiden Prabowo melalui Kementerian PU mengambil alih pengerjaan jalan ini agar secepatnya bisa kembali diakses masyarakat," kata dia.

Saat ini Kementerian PU terus mengebut pengerjaan Jalan Malalak dan diharapkan dapat dilalui masyarakat secara fungsional pada Desember 2026. Kendati demikian, jalan itu diperkirakan belum sepenuhnya bisa dilalui terutama dari kilometer 78 sampai ke kilometer 83.

"Khusus kilometer 78 sampai kilometer 83 itu akan kita selesaikan pada 2027," sebut dia.

Pada kesempatan itu, ia menyebutkan pemerintah pusat menyiapkan anggaran sebesar 18,3 triliun untuk menangani dampak kerusakan akibat bencana yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat. Dana itu akan digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi, pembangunan serta perbaikan.

Khusus pembangunan infrastruktur Kementerian PU mengalokasikan sebesar Rp13,5 triliun. Sementara, sisanya berada di Kementerian Pertanian, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Terpisah, Gubernur Sumbar Mahyeldi menyebutkan provinsi tersebut membutuhkan anggaran sebesar Rp21,44 triliun untuk memenuhi berbagai kebutuhan pascabencana yang terjadi di 16 kabupaten dan kota.

Mahyeldi mengatakan anggaran tersebut mencerminkan kebutuhan yang harus dipenuhi secara bertahap, dan terencana agar pemulihan dapat berjalan dengan baik serta tepat sasaran. Dari sisi kewenangan, kebutuhan pascabencana terbagi ke dalam tiga tingkatan.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Ini bertujuan agar masyarakat tidak lagi merasa kepanasan di dalam ruangan, mengingat sebelumnya jarak tinggi atap dengan lantai rumah hanya 2,4 meter dengan material seng,

Kabupaten Padang Pariaman (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengatakan, seluruh hunian sementara (huntara) yang dikerjakan oleh Danantara dan diperuntukkan bagi penyintas banjir Sumatera ditargetkan selesai pada 25 Januari 2026.

"Target utamanya seluruh unit sudah siap untuk diserahterimakan kepada masyarakat secara resmi pada 25 Januari 2026," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade di Kabupaten Padang Pariaman, Senin.

Hal tersebut disampaikan Andre di sela-sela peninjauan pembangunan huntara bagi penyintas banjir bandang dan tanah longsor di kawasan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman.

Ia mengatakan, seluruh proses pembangunan fisik diharapkan tuntas pada 22 Januari 2026 agar bisa segera dilanjutkan dengan pengisian furnitur. Percepatan ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo agar masyarakat bisa segera menempati huntara.

Dalam peninjauan itu, Andre menyampaikan bahwa Presiden juga menginstruksikan agar ada perbaikan spesifikasi huntara, terutama ketinggian atap yang awalnya 2,4 meter menjadi tiga meter. Selain itu, bangunan huntara juga harus dilengkapi plafon agar penghuni tidak kepanasan.

"Ini bertujuan agar masyarakat tidak lagi merasa kepanasan di dalam ruangan, mengingat sebelumnya jarak tinggi atap dengan lantai rumah hanya 2,4 meter dengan material seng," ujar dia.

Andre yang juga Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang ini mengatakan, pembangunan huntara tidak hanya dilakukan di Batang Anai, tetapi juga dikerjakan secara serentak di wilayah Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar.

"Pembangunan ini merupakan komitmen pemerintah dalam percepatan pemulihan kondisi masyarakat pascabencana di Sumatera Barat," kata dia.

Sementara itu, Project Manager Nindya Karya, Syafriwal menyebutkan, pembangunan 40 unit hunian di Batang Anai sudah berjalan selama tujuh hari. Saat ini progres pengerjaan mencapai angka 90 persen.

Selain di Batang Anai, Nindya Karya selaku pihak yang membangun huntara Danantara juga membangun di daerah Linggai sebanyak 30 unit, dan 20 unit di daerah Bancah Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Kemudian 28 unit di daerah Malalo, Kabupaten Agam.

Setelah pembangunan fisik rampung pihaknya segera melakukan pengadaan fasilitas pengisian rumah. Setiap unit nantinya dilengkapi kasur, kipas angin, hingga lemari untuk menunjang kebutuhan warga.

Secara bertahap pemerintah juga akan membangun fasilitas lainnya seperti toilet, dapur umum serta tempat cuci dan jemuran yang memadai.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) telah menerjunkan tim untuk mengusut dugaan tambang ilegal di Sumatra Barat (Sumbar).

Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Mohammad Irhamni mengatakan tim yang diterjunkan itu bakal menyelidiki soal dugaan tindak pidana terkait tambang ilegal.

"Kami sudah menurunkan tim ke Sumatra Barat untuk melakukan penegakan hukum terkait tambang ilegal, terutama di sana kan banyak emas," ujar Irhamni di Bareskrim Polri, Senin (12/1/2025).

Dia menambahkan, nantinya tim dari Dirtipidter Bareskrim Polri bakal berkolaborasi baik itu dengan Polda maupun Polres jajaran untuk mengusut perkara tersebut.

Di samping itu, Irhamni meminta agar masyarakat yang menemukan indikasi tindakan ilegal baik itu perusahaan maupun individu agar bisa melaporkan ke pihaknya.

"Dimohon untuk segera, masyarakat yang mempunyai informasi, segera sampaikan kepada kami sehingga kami bisa melakukan penegakan hukum. Tentunya penegakan hukum secara berkeadilan," pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra, Andre Rosiade menyampaikan bahwa dugaan tambang ilegal yang masif di Sumatra Barat (Sumbar).

Oleh karena itu, dia langsung mendatangi Bareskrim Polri untuk berkoordinasi secara dengan penyidik Dittipidter Bareskrim Polri pada hari ini, Senin (12/1/2026).

Dia menambahkan, tambang ilegal itu telah berdampak pada kerusakan lingkungan yang cukup parah. Selain terhadap lingkungan, pihak penambang ilegal ini diduga telah melakukan perbuatan semena-mena terhadap warga.

Misalnya, kasus nenek Saudah (67). Dia merupakan warga Jorong Lubuak Aro, Nagari Padang Matinggi Utara. Dia diduga menjadi korban penganiayaan karena menolak aktivitas pertambangan di Sungai Batang Air Sibinail.

"Ada di Kabupaten Pasaman, di tempat Nenek Saudah itu. Lalu di Kabupaten Pasaman Barat, lalu ada Kabupaten Salur Selatan, dan juga Kabupaten Sijunjung, dan beberapa tempat lain," ujar Andre.

Kota Padang (ANTARA) - Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) memblokir 3.500 nomor polisi (nopol) kendaraan di Sumatera Barat (Sumbar) sejak awal 2025 karena terindikasi menyelewengkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis pertalite dan solar.

"Pemblokiran tersebut dilakukan berdasarkan hasil monitoring digital yang menunjukkan adanya aktivitas transaksi tidak wajar di sejumlah SPBU," kata Sales Area Manager (SAM) Retail Sumatera Barat Pertamina Patra Niaga Fakhri Rizal Hasibuan di Padang, Minggu.

Fakhri mengatakan pemblokiran dilakukan melalui sistem digitalisasi MyPertamina sebagai upaya memastikan subsidi energi tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.

Selain itu, Pertamina juga telah memberikan surat peringatan, sanksi serta pembinaan kepada 54 SPBU di wilayah Sumbar sepanjang 2025 yang terbukti melakukan pelanggaran dalam penyaluran BBM. Hal itu, menurut dia, dilakukan sebagai bentuk penegakan aturan serta bagian dari upaya pengawasan Pertamina terkait distribusi BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran.

Terkait sanksi yang diberikan, ia mengatakan jenisnya bervariasi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang ditemukan mulai dari teguran, surat peringatan hingga penghentian pasokan BBM sementara.

"Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh lembaga penyalur menjalankan operasional secara transparan, tertib dan sesuai ketentuan," ujar dia.

Ia menjelaskan Pertamina menemukan indikasi penyaluran yang tidak wajar atau tidak tepat sasaran tersebut berdasarkan sistem, baik itu dalam skala volume maupun berdasarkan transaksinya.

"Jadi berdasarkan monitoring sistem digitalisasi kami, salah satunya ada yang transaksinya berulang dan setiap hari," ujar dia.

Sementara itu, anggota DPR RI asal Sumbar Andre Rosiade mengatakan baik langkah tegas Pertamina terhadap 3.500 kendaraan yang terbukti menyelewengkan BBM bersubsidi termasuk SPBU.

"Penertiban SPBU dan pemblokiran ribuan kendaraan penyalahgunaan subsidi adalah langkah tegas yang patut didukung demi keadilan energi bagi masyarakat," ujar Andre.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025