Bisnis.com, BATUSANGKAR - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyalurkan bantuan stimulai tahap II untuk perbaikan rumah terdampak bencana dengan total mencapai Rp5,280 miliar di Provinsi Sumatra Barat.

Kepala BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengatakan bantuan stimulan tahap II itu telah diserahkan kepada warga korban bencana di dua kabupaten di Sumbar yakni Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Pesisir Selatan.

"Untuk Kabupaten Tanah Datar, bantuan diberikan pada 126 kepala keluarga (KK) penerima, dengan nilai bantuan mencapai Rp2,865 miliar. Adapun untuk Kabupaten Pesisir Selatan, bantuan diberikan pada 103 KK dengan nilai bantuan total senilai Rp2,415 miliar," katanya, dalam keterangan resmi, Rabu (4/3/2026).

Dia menjelaskan sebelumnya pada tahap pertama telah dilaksanakan secara serentak di 25 kabupaten/kota di Sumatra pada Februari lalu, yang tersebar di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan termasuk di Sumbar. Kemudian saat ini, bantuan disalurkan kepada 19 kabupaten dan kota di tiga provinsi tersebut.

Dikatakannya dengan demikian, seluruh 14 kabupaten dan kota terdampak di Provinsi Sumbar telah menerima bantuan stimulan untuk rumah rusak kategori ringan dan sedang.

“Tentu saja ini bukan yang terakhir. Apabila nanti ada penambahan data yang diajukan, kami akan salurkan pada tahap berikutnya. Ini adalah bentuk komitmen dan tanggung jawab pemerintah,” tegasnya..

Suharyanto menjelaskan pemerintah memberikan beragam bentuk bantuan kepada masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatra. Untuk rumah rusak ringan dan sedang, diberikan bantuan stimulan perbaikan rumah.

Sementara itu, bagi rumah rusak berat, penanganan dilakukan melalui skema pembangunan hunian sementara (Huntara) serta pemberian dana tunggu hunian (DTH).

Dia memastikan bahwa di Provinsi Sumbar saat ini tidak ada lagi pengungsi yang bertahan di tenda pengungsian. “Semuanya telah menempati Huntara atau tinggal bersama keluarga/saudara sambil menerima DTH,” ucapnya.

Lebih lanjut, Suharyanto menyatakan bahwa fokus penanganan saat ini di Sumbar adalah pembangunan hunian tetap (huntap). Beberapa kabupaten dan kota telah membangun huntap secara terpusat dengan kerja sama berbagai lembaga dan kementerian. Sedangkan huntap in situ (dibangun di lokasi rumah lama) akan ditangani langsung oleh BNPB.

“Pembangunan ini tidak menunggu Huntara selesai sepenuhnya, melainkan berjalan paralel. Masyarakat yang telah mengajukan lahan dapat segera dibangunkan hunian tetap,” sebut dia.

Selain itu, Suharyanto juga menyampaikan bahwa program Desa Tangguh Bencana yang dihadirkan BNPB, merupakan bentuk mitigasi yang harus terus digalakkan. Dimana saat ini, terdapat sekitar 3.000 desa rawan bencana yang hampir setiap tahun terdampak.

Menurutnya wilayah-wilayah tersebut menjadi prioritas implementasi Destana. Meski demikian, jumlah desa yang telah memiliki program ini masih terbatas, baru sekitar 300 desa.

“Testimoni dari Bupati Tanah Datar menjadi masukan berharga bagi kita semua. Desa tangguh bencana terbukti sangat efektif. Di Tanah Datar, meskipun bencana sangat masif, alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Ini salah satu bukti pentingnya mitigasi melalui program Desa Tangguh Bencana,” kata Suharyanto.

Sementara itu, Bupati Tanah Datar, Eka Putra, menyatakan bahwa meskipun wilayahnya mengalami dampak bencana yang masif, tidak tercatat adanya korban jiwa. Hal ini, menurutnya, didukung oleh keberhasilan program Desa Tangguh Bencana (Destana) yang telah berjalan di daerah tersebut.

“Masyarakat kami telah dilatih oleh BNPB mengenai mitigasi dan evakuasi saat bencana. Begitu mendapat informasi dari BMKG, pemerintah daerah langsung turun ke lapangan. Alhamdulillah, program Tangguh Bencana meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mau dievakuasi,” ujarnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan perlindungan masyarakat dari ancaman bencana. Salah satu strateginya adalah pengembangan Program Desa Tangguh Bencana (Destana) yang digulirkan sejak 2012.

Desa tangguh mampu mengenali ancaman di wilayahnya, mengorganisasi sumber daya masyarakat, mengurangi kerentanan, serta meningkatkan kapasitas untuk menekan risiko bencana.

Program ini dikelola oleh BNPB dan BPBD, dengan melibatkan berbagai pihak. Kegiatannya mencakup penguatan kapasitas perencanaan, penganggaran, birokrasi, serta partisipasi masyarakat dalam manajemen risiko bencana.

Sebelumnya dalam siaran pers BNPB, Ketua Pengarah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Satgas PRRPB) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, yang hadir dalam acara serupa di Bireuen, Aceh, menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di wilayah Sumatra.

“Kami akan berupaya secepat mungkin. Mohon kerja sama semua pihak. Kami juga telah menetapkan rencana induk tahap pertama untuk penanganan bencana Sumatera ini,” kata Pratikno.

Bisnis.com, MEDAN – Bupati Aceh Tamiang Provinsi Aceh Armia Pahmi mengungkapkan Aceh Tamiang membutuhkan pembangunan kembali hunian tetap (huntap) sekitar 20.000 unit bagi masyarakatnya yang terdampak bencana banjir bandang jelang akhir November 2025.

“Ada 20.000 lebih pembangunan huntap yang saya minta [ke pemerintah]. Itu berdasarkan data yang sudah ada di saya dan kemungkinan bisa bertambah,” ujar Armia kepada Bisnis, Selasa (27/1/2026).

Dia mengatakan, jumlah huntap yang saat ini diminta Pemkab Aceh Tamiang ke pemerintah telah berdasarkan simulasi dan taksiran data sesuai SK BNBA (Surat Keputusan By Name By Address) tahap I dan finalisasi data BNBA tahap II yang masih berlangsung.

Angka itu disebutnya akan bertambah mengingat proses verifikasi dan validasi faktual di lapangan yang terus berlanjut.

Berdasarkan data sementara Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Badai Tropis Senyar Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 26 Januari 2026, total rumah rusak di wilayah ini mencapai 75.088 unit. Rinciannya, sebanyak 12.358 unit rumah mengalami rusak berat; rusak sedang 17.028 unit; dan rusak ringan 39.793 unit.

Armia Pahmi menuturkan per tanggal 22 Januari 2026, tim verifikasi dan validasi faktual sudah mendata 1.141 unit rumah dengan rincian klasifikasi rumah rusak berat sebanyak 117 unit, rumah rusak sedang 249 unit; dan rumah rusak ringan sebanyak 775 unit.

Dia pun menyebut baru mendapat komitmen dan kepastian pembangunan unit rumah baru (huntap) sebanyak kurang lebih 2.446 unit bagi warga korban bencana hidrometeorologi, yakni dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebanyak 1.796 unit, Polri sebanyak 150 unit, dan Yayasan Buddha Tzu Chi sebanyak 500 unit.

“Bila menggunakan perkiraan tadi, berarti masih ada PR pemenuhan kebutuhan pembangunan kembali rumah masyarakat sekitar 17.554 unit dan akan terus bertambah. Kami berharap ini dapat perhatian dari pemerintah pusat agar masyarakat korban bencana bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak,” jelasnya.

Bisnis.com, BANDA ACEH — Pemerintah Aceh melalui Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) membuka pendataan rumah rusak akibat banjir dengan batas waktu pelaporan hingga 15 Januari 2026.

Pendataan ini ditujukan untuk memastikan akurasi data sebagai dasar percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Seluruh Kepala Keluarga yang memiliki rumah pribadi terdampak banjir diimbau segera melapor dan memastikan telah terdaftar melalui geuchiek kampung setempat agar masuk dalam satu data resmi penanganan pascabencana.

Dikonfirmasi oleh Tim Humas Pos Komando Tanggap Darurat BPBA (09/01/2026), menjelaskan bahwa pendataan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, memverifikasi kondisi rumah warga, serta memastikan keakuratan data sebagai dasar penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kategori rumah rusak dibagi menjadi beberapa klasifikasi berdasarkan ciri dan tingkat kerusakannya antara lain:

1. Rumah Rusak Ringan (RR) ditandai dengan kerusakan kecil, seperti atap bocor atau genteng rusak sebagian, plafon runtuh ringan, pintu dan jendela rusak, retak rambut pada dinding, serta kerusakan ringan pada instalasi listrik atau air. Pada kategori ini, struktur rumah masih aman dan layak dihuni.

2. Rumah Rusak Sedang (RS) memiliki ciri kerusakan pada sebagian struktur sehingga tingkat keamanan rumah berkurang. Contohnya antara lain dinding retak besar atau roboh sebagian, kerusakan atap sekitar 30 hingga 50 persen, kuda-kuda atap rusak, kolom atau balok retak, serta lantai amblas. Rumah dengan kondisi ini tidak disarankan untuk dihuni sementara dan memerlukan perbaikan besar.

3. Rumah Rusak Berat (RB), kerusakan terjadi secara parah pada struktur bangunan. Kondisi ini meliputi rumah roboh total atau hampir roboh, dinding runtuh sebagian besar, pondasi rusak, hingga balok bangunan patah. Rumah dalam kategori ini dinyatakan tidak layak huni dan harus dibangun ulang.

4. Kategori Rumah Hilang (RH), yaitu rumah yang hilang seluruhnya akibat bencana, seperti terseret arus banjir hingga tidak menyisakan bangunan. (Arief Budi Mulia)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan bantuan bagi rumah warga yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara. Bantuan tersebut diberikan berdasarkan tiga kategori kerusakan, yakni rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat.

Untuk rumah dengan kategori rusak ringan dan rusak sedang, Tito menjelaskan pemerintah memberikan bantuan biaya perbaikan yang bersumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Untuk rusak ringan dan sedang ini, treatment-nya adalah diberikan dukungan biaya yaitu Rp15 juta dari BNPB. Kemudian rusak sedang juga dari BNPB sebanyak Rp30 juta,” kata Tito saat Presiden Prabowo Subianto mengunjungi pembangunan rumah hunian Danantara di Aceh Tamiang, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (1/1/2026).

Selain bantuan perbaikan rumah, data kerusakan juga akan digunakan oleh Kementerian Sosial untuk menyalurkan bantuan tambahan guna pemulihan kebutuhan rumah tangga dan ekonomi warga terdampak, yakni Rp3 juta untuk membantu penggantian isi rumah serta Rp5 juta untuk pemulihan ekonomi.

Sementara itu, untuk rumah dengan kategori rusak berat, pemerintah menerapkan prinsip penggantian rumah, termasuk bagi rumah yang hilang akibat bencana. “Rusak berat ini, prinsipnya adalah penggantian. Rumahnya disiapkan, termasuk juga rumah yang hilang,” katanya.

Berdasarkan data per 2 Januari 2026, jumlah rumah rusak ringan tercatat sebanyak 71.445 unit, rusak sedang 41.925 unit, dan rusak berat 53.555 unit, sehingga total rumah rusak mencapai 166.925 unit.Tito menggarisbawahi bahwa data tersebut bisa terus berubah seiring pembaruan dari lapangan. Menurutnya, total rumah terdampak di tiga provinsi tersebut mencapai sekitar 213.000 unit.

Pemerintah juga menyiapkan hunian sementara maupun dana tunggu hunian (DTH) bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat. Namun demikian, Tito menekankan kecepatan penyaluran bantuan sangat bergantung pada ketersediaan dan akurasi data dari pemerintah daerah. Dia menyebut pemerintah pusat terus mendorong percepatan pendataan yang dikoordinasikan oleh para gubernur.

Tito menilai Sumatra Barat dan Sumatra Utara relatif cepat dalam menyerahkan data, sementara Aceh diminta untuk mempercepat proses pendataan.

“Jangan sampai masyarakat menyalahkan pemerintah karena tidak cepat. Padahal pemerintah menunggu data itu,” katanya.

Dia menjelaskan pendataan awal berasal dari bupati dan wali kota. Namun, di lapangan kerap ditemukan kendala, seperti dokumen kependudukan yang hilang akibat bencana. Untuk mengatasi hal tersebut, Tito menyebut pemerintah mengambil langkah dengan melibatkan kepala kampung dalam pendataan awal.

Data tersebut kemudian diserahkan kepada bupati dan diverifikasi bersama aparat penegak hukum. Tito menegaskan proses penyaluran bantuan dapat dilakukan secara bertahap tanpa harus menunggu data lengkap.

“Tapi bergelombang. Silakan datang masuk, kemudian diserahkan. Diserahkan ke BNPB. Nanti BNPB juga akan share kepada Menteri Sosial. Langsung dibayarkan,” katanya.

Dia menilai penyaluran bantuan untuk rumah rusak ringan dan sedang akan berdampak signifikan terhadap pengurangan jumlah pengungsi. Sebagai contoh, Tito menyebut Aceh Selatan yang berhasil menekan jumlah pengungsi setelah data cepat diserahkan dan bantuan dicairkan.

“Aceh Selatan sudah memberikan, punya data, sudah dapat dari BNPB, langsung dibayarkan. Sehingga yang di pengungsian itu kemarin, mungkin mendengar laporan dari malam, dari 21.000 hanya tinggal 4.000 saja,” katanya.