Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa tingkat penghunian kamar (TPK) alias okupansi hotel klasifikasi bintang di Indonesia cenderung menurun pada Januari 2026.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menyampaikan bahwa okupansi kamar hotel bintang tercatat sebesar 47,53% pada Januari 2026, turun 8,59% poin secara bulanan (MtM) maupun 0,85% poin secara tahunan (YoY).

“Seluruh provinsi mengalami penurunan TPK hotel bintang pada Januari 2026 jika dibandingkan dengan Desember 2025,” kata Ateng dalam rilis berita resmi statistik, Senin (2/3/2026).

Dia menyebut bahwa TPK hotel klasifikasi bintang tertinggi dicatatkan Provinsi Bali pada bulan pertama tahun ini, yakni sebesar 56,67%. Namun, persentase itu juga lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 60,88%.

Ateng menjelaskan bahwa secara umum, penurunan angka TPK hotel berbintang dipengaruhi oleh berakhirnya momentum puncak alias peak season Natal dan tahun baru (Nataru) yang terkonsentrasi pada Desember 2025.

Selain itu, dia juga menggarisbawahi adanya faktor cuaca ekstrem di berbagai daerah yang berpengaruh terhadap minat wisatawan untuk melancong.

“Ada kondisi cuaca ekstrim di beberapa daerah yang pada bulan Januari diduga mempengaruhi penurunan aktivitas kunjungan wisatawan untuk menginap di hotel berbintang,” ujarnya.

Sementara itu, BPS juga mencatat TPK alias okupansi kamar hotel klasifikasi nonbintang dan akomodasi lainnya sebanyak 24,48% pada Januari 2026.

DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi dengan TPK hotel nonbintang tertinggi dengan persentase 38,9% pada bulan pertama tahun ini, disusul Bali sebanyak 32,7% hingga Kepulauan Riau (31,11%).

“TPK Hotel bintang di seluruh provinsi di Indonesia lebih tinggi jika dibandingkan dengan TPK hotel nonbintang,” pungkas Ateng.

Bisnis.com, JAKARTA — Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengungkapkan bahwa efisiensi anggaran pemerintah dan penurunan daya beli masyarakat masih menekan tingkat penghunian kamar (TPK) alias okupansi hotel klasifikasi bintang pada September 2025.

Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani menyampaikan bahwa efisiensi anggaran pemerintah pada semester pertama tahun ini tetap berdampak pada semester kedua, tercermin dari permintaan penghunian kamar yang menurun.

“Akibat dari efisiensi anggaran pemerintah di semester I itu sebetulnya masih berdampak ke semester II, walaupun seharusnya semester II ini lebih baik dari semester I,” kata Hariyadi kepada Bisnis, Senin (3/11/2025).

Lebih lanjut, hal ini juga tercermin dari pengurangan belanja segmen korporasi. Hariyadi menyatakan bahwa akibat efisiensi, konsumen segmen korporasi juga mengerem kegiatan dan belanja di hotel berbintang.

Sementara itu, dampak dari daya beli masyarakat yang menurun cenderung terasa pada kelompok konsumen individual. Dia menilai terdapat perbedaan antara klaim pertumbuhan ekonomi dengan kenyataan di lapangan.

Dengan demikian, Hariyadi menggarisbawahi bahwa tren penurunan okupansi hotel terjadi, karena pengaruh tiga segmen konsumen perhotelan, mulai dari pemerintah, korporasi, dan individu.

“Sehingga pada September memang harapan kita itu harusnya lebih baik, tetapi kenyataannya memang tidak tumbuh seperti apa yang kita harapkan,” ujarnya.

Di samping itu, dia juga menyampaikan pertumbuhan platform akomodasi yang berprinsip sharing economy seperti Airbnb turut menggerus pasar hotel berbintang.

Oleh karena itu, Hariyadi mendesak pemerintah agar melakukan perbaikan regulasi atas berbagai platform tersebut, agar tercipta iklim usaha yang adil antara hotel konvensional dengan pelaku usaha akomodasi alternatif.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan tingkat penghunian kamar atau okupansi hotel klasifikasi bintang kembali terkontraksi pada September 2025.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menyampaikan bahwa TPK hotel klasifikasi bintang pada September 2025 mencapai 50,16%, yang menurun dibandingkan periode Agustus 2025 (month-to-month/MtM) maupun September 2024 (year-on-year/YoY).

“TPK hotel klasifikasi bintang mengalami penurunan baik secara bulanan yaitu sebesar 0,35% poin maupun secara tahunan yaitu sebesar 4,52% poin,” kata Pudji dalam rilis BPS secara virtual, Senin (3/11/2025).

BPS mencatat, TPK hotel klasifikasi bintang tertinggi terdapat di Provinsi Bali yaitu sebesar 68,17%, yang didorong antara lain oleh banyaknya penyelenggaraan event kesenian.

Menurut Pudji, angka TPK di tingkat nasional mengalami penurunan, tetapi sebagian besar provinsi justru mengalami peningkatan secara bulanan. Sementara itu, 18 provinsi lain mengalami penurunan.