Bisnis.com, JAKARTA — PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) berkomitmen menjaga stabilitas tarif layanan ojek daring reguler (GoRide) agar tidak membebani konsumen.

Langkah tersebut diambil sebagai respons atas dinamika regulasi baru terkait rencana penurunan batas maksimum komisi kemitraan menjadi 8% bagi pengemudi Gojek dalam jaringan.

Manajemen emiten teknologi ini tengah merumuskan sejumlah formula operasional internal guna memastikan alokasi insentif dan promo tidak mengorbankan keterjangkauan harga di tingkat hilir.

Perusahaan berupaya menahan laju kenaikan biaya yang dibayarkan oleh pengguna akhir, khususnya pada segmen mobilitas harian utama.

Direktur Utama/CEO GoTo Hans Patuwo mengungkapkan korporasi bakal mengatur seluruh lini komersial seketat mungkin demi melindungi daya beli basis pelanggan setia mereka.

Layanan GoRide reguler sejauh ini masih mendominasi volume transaksi transportasi perusahaan jika dibandingkan dengan portofolio segmen ekonomis seperti GoRide Hemat.

“Kami akan berusaha sebisa mungkin untuk layanan GoRide yang reguler itu tidak ada peningkatan harga yang dibayar oleh konsumen,” ujar Hans dalam konferensi pers bersama media nasional, dikutip Selasa (19/5/2026).

Terkait ruang lingkup implementasi pembatasan komisi kemitraan tersebut, Hans menjelaskan seluruh materi diskusi bersama regulator sejauh ini hanya ditargetkan mengikat operasional pengemudi roda dua.

Komisi 8% Sementara Tak Berlaku bagi Driver Gocar

Kebijakan ini dipastikan belum menyentuh ekosistem transportasi roda empat atau taksi daring. Namun, perseroan siap melakukan penyesuaian operasional jika terjadi perubahan arah kebijakan pemerintah ke depan.

“Untuk mengenai dampak ke taksi online, pada saat ini yang sepemahaman kami semuanya diskusi ini ditujukan hanya untuk kepada pengemudi ojek online roda dua. Akan tetapi kalau ada informasi apa pun atau nanti ada peraturan yang berbeda, maka pasti akan kami menyesuaikan,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Deputy CEO GoTo Catherine Sutjahyo memaparkan komitmen perusahaan untuk terus menggulirkan inisiatif kesejahteraan mitra pengemudi secara berkesinambungan.

Seluruh program jaminan sosial, bantuan tunjangan hari raya (THR), hingga fasilitas kesehatan dirancang secara menyeluruh berdasarkan survei input langsung dari para mitra lapangan demi menjaga keseimbangan ekosistem platform.

Sebagai bagian dari peta jalan strategis tahun ini, GoTo juga tengah mematangkan program ekspansi pemanfaatan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) untuk lini mobilitas mobil daring.

Langkah hilirisasi hijau ini dirancang selaras dengan misi dekarbonisasi pemerintah, sekaligus menjadi solusi taktis untuk memangkas biaya operasional bulanan (operational expenditure/opex) mitra pengemudi.

Catherine menilai adopsi kendaraan listrik memicu dampak berganda yang positif bagi perusahaan. Di satu sisi, pengemudi diuntungkan oleh efisiensi pengeluaran energi yang lebih murah.

Di sisi lain, riset kepuasan pelanggan menunjukkan pengguna memberikan respons positif terhadap armada listrik karena menawarkan tingkat kenyamanan berkendara yang lebih tinggi serta bebas polusi suara.

Bisnis.com, JAKARTA — Wacana pengenaan tarif penjemputan dan waktu tunggu pada layanan ojek online (ojol) mencuat ke permukaan. Skema ini dipicu oleh keluhan para pengemudi yang merasa skema tarif saat ini belum mengakomodasi biaya operasional menuju titik jemput.

Saat ini, perhitungan argo tarif layanan ride hailing hanya berdasarkan pada algoritma jarak pengantaran, tanpa adanya jarak penjemputan dan waktu tunggu driver ojol.

Menanggapi isu tersebut, seorang driver ojol di Tangerang, Heri, menyatakan dukungannya terkait wacana itu. Dia mengaku seringkali harus menempuh jarak jauh demi menjemput penumpang.

"Setuju saya. Soalnya kalau misal saya narik di jam macet, jemput 1-2 km bisa makan waktu 15 menit,” kata Heri kepada Bisnis, Senin (30/3/2026).

Dia menambahkan, jika jarak jemput dan waktu tunggu turut dihitung dalam harga pemesanan, pasti akan sangat membantu keuangannya.

Di sisi lain, pengguna jasa ojol memberikan respons bertentangan. Fauzan, salah satu pengguna, mengaku kurang setuju jika tarif jemput diberlakukan secara kaku tanpa melihat efisiensi distribusi pengemudi oleh aplikator.

Fauzan mempertanyakan sistem aplikasi yang seringkali memberikan pesanan kepada pengemudi yang posisinya jauh. Sekaligus dia juga mengutarakan keberatan jika nantinya harga tarif ojek online menjadi naik.

Namun, dia menilai skema tersebut bisa dimaklumi dalam kondisi darurat atau ketika pengemudi sulit ditemukan.

"Kalau memang darurat dan tidak ada pengemudi yang dekat, mungkin bisa argonya ditarik dari titik penjemputan. Jadi kita sama-sama enak," ujar Fauzan.

Pengguna ojol lainnya bernama Poetra mengkritik efektivitas algoritma perusahaan aplikasi. Menurutnya, jarak jemput yang terlalu jauh menandakan adanya kendala pada sistem distribusi pesanan dari pihak aplikator.

Keluhan dari dua pihak yang terlibat langsung di lapangan ini selaras dengan langkah formal yang diambil oleh Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia (Garda Indonesia). Organisasi ini menilai perhitungan tarif saat ini tidak berkeadilan bagi pengemudi.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono menjelaskan bahwa algoritma saat ini hanya didasarkan pada jarak pengantaran. Padahal, pengemudi sering menanggung beban jarak jemput yang cukup signifikan.

“Kondisi tersebut merugikan pengemudi karena harus mengeluarkan biaya operasional lebih besar, sementara pendapatan masih dipotong biaya aplikasi yang mencapai hampir 50%,” kata Igun dilansir dari Bisnis.

Sebagai solusi, Garda Indonesia mendesak Pemerintah untuk segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) khusus ojol. Regulasi ini diharapkan mengatur komponen tarif secara menyeluruh, termasuk biaya jemput dan waktu tunggu.