Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan wacana penerapan domestic market obligation (DMO) untuk komoditas emas terus dibahas. Kajian ini mencakup pula penentuan skema harga melalui domestic price obligation (DPO).

Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno menyampaikan DPO emas akan mengacu pada Harga Mineral Acuan (HMA) yang telah diterbitkan pemerintah.

“Kami tetap mengkaji mana yang terbaik. HMA kami sudah terbitkan, harga mineral acuan. Iya, harga DMO emas akan mengacu pada HMA,” ujar Tri di Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Ia menambahkan, pemerintah juga tengah mengkaji kemungkinan memasukkan komoditas perak sebagai mineral ikutan yang turut dibeli dalam mekanisme DMO. Menurut Tri, hal tersebut membutuhkan perhitungan matang agar mineral ikutan tetap laku dijual.

“Ini tambahan lagi, kalau emas bagaimana dengan nasib perak? Kalau misalnya perak dijual sendiri, nanti yang membeli kurang begitu ini [tertarik],” kata Tri.

Wacana penerapan DMO emas mengemuka seiring kebutuhan bahan baku logam mulia Antam yang masih bergantung pada impor sekitar 30 ton per tahun dari Singapura dan Australia. Padahal, Antam memiliki kerja sama pembelian emas dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) sebanyak 25–30 ton per tahun.

Tri mengatakan, penerapan DMO perlu dikaji secara mendalam karena pasokan dari Freeport belum optimal. Produksi smelter Freeport sempat terganggu akibat sejumlah kendala teknis, termasuk insiden luncuran material basah di tambang bawah tanah pada awal September 2025 yang membuat operasional smelter terhenti sementara.

“Cuma kalau seandainya ada DMO, nanti kalau sana [smelter Freeport]-nya beroperasi seperti apa? Jangan sampai malah numpuk,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Senin (13/10/2025).

Selain aspek pasokan, pemerintah juga meninjau sisi perpajakan ekspor–impor emas untuk menentukan skema paling menguntungkan bagi industri dan negara.

“Itu juga sedang kita ini [kaji], saya belum tahu komposisinya seperti apa antara beli di dalam negeri sama impor,” kata Tri.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan wacana penerapan domestic market obligation (DMO) untuk komoditas emas terus dibahas. Kajian ini mencakup pula penentuan skema harga melalui domestic price obligation (DPO).

Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno menyampaikan DPO emas akan mengacu pada Harga Mineral Acuan (HMA) yang telah diterbitkan pemerintah.

“Kami tetap mengkaji mana yang terbaik. HMA kami sudah terbitkan, harga mineral acuan. Iya, harga DMO emas akan mengacu pada HMA,” ujar Tri di Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Ia menambahkan, pemerintah juga tengah mengkaji kemungkinan memasukkan komoditas perak sebagai mineral ikutan yang turut dibeli dalam mekanisme DMO. Menurut Tri, hal tersebut membutuhkan perhitungan matang agar mineral ikutan tetap laku dijual.

“Ini tambahan lagi, kalau emas bagaimana dengan nasib perak? Kalau misalnya perak dijual sendiri, nanti yang membeli kurang begitu ini [tertarik],” kata Tri.

Wacana penerapan DMO emas mengemuka seiring kebutuhan bahan baku logam mulia Antam yang masih bergantung pada impor sekitar 30 ton per tahun dari Singapura dan Australia. Padahal, Antam memiliki kerja sama pembelian emas dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) sebanyak 25–30 ton per tahun.

Tri mengatakan, penerapan DMO perlu dikaji secara mendalam karena pasokan dari Freeport belum optimal. Produksi smelter Freeport sempat terganggu akibat sejumlah kendala teknis, termasuk insiden luncuran material basah di tambang bawah tanah pada awal September 2025 yang membuat operasional smelter terhenti sementara.

“Cuma kalau seandainya ada DMO, nanti kalau sana [smelter Freeport]-nya beroperasi seperti apa? Jangan sampai malah numpuk,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Senin (13/10/2025).

Selain aspek pasokan, pemerintah juga meninjau sisi perpajakan ekspor–impor emas untuk menentukan skema paling menguntungkan bagi industri dan negara.

“Itu juga sedang kita ini [kaji], saya belum tahu komposisinya seperti apa antara beli di dalam negeri sama impor,” kata Tri.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan mengatur bea keluar khusus untuk komoditas emas.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan nantinya komoditas yang akan dikenakan bea keluar pertama, yakni dore (batangan emas hasil pemurnian) dalam bentuk bongkah, ingot, batang tuangan, dan bentuk lainnya dengan tarif 12,5% bila Harga Mineral Acuan (HMA) lebih kecil atau sama dengan US$ 2.800 dan di atas US$ 3.200/troy ounce.

Sedangkan bila HMA emas di atas atau sama dengan US$ 3,200/troy ounce tarif bea keluarnya sebesar 15%. Demikian juga untuk emas atau paduan emas dalam bentuk tidak ditempa, berbentuk granules, dan bentuk lainnya, tidak termasuk dore tarifnya 12,5% dan 15%.

"Kita mau supaya produksi paling nggak dari yang mentah banget. Kalau ore kan nggak boleh di ekspor. Lalu tadi kalau ada granul itu udah mulai kita kenakan bea keluarnya. Abis itu nanti untuk cast bar itu kan udah mulai ada proses produksi. Apalagi kalau dia udah minted bar. Makanya tarifnya lebih rendah," ujar Febrio saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (17/11/2025).

Adapun, bea keluar tidak akan dikenakan untuk emas berbentuk perhiasan. Febrio menjelaskan kebijakan tarif ini ditetapkan untuk mendorong produksi dalam negeri termasuk ekspor emas perhiasan.

"Termasuk menghasilkan emas perhiasan yang diekspor dan itu sudah mulai terlihat cukup tinggi kan. Sehingga lagi-lagi hilirisasinya yang ingin kita dorong," ujarnya.

Febrio memastikan, RPMK Bea Keluar Emas ini telah disepakati Kementerian atau Lembaga (K/L) terkait melalui rapat harmonisasi yang dipimpin Kementerian Hukum dan memperhatikan usulan Kementerian ESDM.

Foto: Paparan terkait Usulan kebijakan tarif bea Keluar. (Dok. Kemenkeu) Paparan terkait Usulan kebijakan tarif bea Keluar. (Dok. Kemenkeu)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bakal menerapkan tarif bea keluar untuk ekspor komoditas emas melalui penyelesaian rancangan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) pada November 2025. Rencananya, kebijakan ini akan berlaku dua pekan sejak PMK itu diundangkan nantinya.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, melalui pengenaan tarif bea keluar untuk komoditas emas dan berbagai olahannya itu, minimal negara bisa memperoleh dana segar Rp 1,5 triliun sampai dengan Rp 2 triliun. Adapun rancangan tarif bea keluarnya dalam rentang 7,5%-15%.

"Kalau paling bawah itu kayaknya minimal Rp 1,5-2 triliun dapat sih setahunnya. Tapi kan kita ingat bahwa yang kita kenakan itu hanya hulu," kata Febrio di kawasan Gedung DPR, Jakarta, Senin (17/11/2025).

Meski begitu, Febrio menegaskan, target penerimaan dari pengenaan bea keluar itu akan sangat tergantung perkembangan harga komoditas emas dunia, karena bea keluar yang dikenakan minimal bila Harga Mineral Acuan (HMA) lebih kecil atau sama dengan US$ 2.800 troy ounce sampai dengan di atas US$ 3.200/troy ounce.

Sebagai catatan, pada perdagangan hari ini, hingga pukul 06.03 WIB, harga emas dunia di pasar spot menguat 0,09% di posisi US$4.082,74 per troy ons. Sementara pada perdagangan sebelumnya Jumat (16/11/2025), harga emas dunia turun 2,20% di level US$4.079,25 per troy ons.

"Makanya tadi kita dalam pembahasan itu ada dua threshold. Kalau di bawah 3.200, sekian tarifnya. Kalau di atas 3.200, sekian tarifnya. Jadi itu akan sangat tergantung pada volatilitas tersebut," ucap Febrio.

Perlu diketahui, PMK baru terkait pengenaan bea keluar komoditas emas ini nantinya akan diikuti dengan penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag dan Kepmendag terkait Harga Patokan Ekspor (HPE) Emas.

Dalam RPMK ini, Febrio mengatakan, komoditas yang akan dikenakan bea keluar pertama ialah dore dalam bentuk bongkah, ingot, batang tuangan, dan bentuk lainnya dengan tarif 12,5% bila Harga Mineral Acuan (HMA) lebih kecil atau sama dengan US$ 2.800 dan di atas US$ 3.200/troy ounce.

Sedangkan bila HMA emas di atas atau sama dengan US$ 3,200/troy ounce tarif bea keluarnya sebesar 15%.

Demikian juga untuk emas atau paduan emas dalam bentuk tidak ditempa, berbentuk granules, dan bentuk lainnya, tidak termasuk dore tarifnya 12,5% dan 15%.

Sedangkan untuk produk emas atau paduan emas dalam bentuk tidak ditempa, berbentuk bongkah, ingot, dan cast bars, tidak termasuk dore tarifnya 10% dan 12,5%. Sedangkan untuk minted bars tarifnya antara 7,5% dan 10%.

"Tarifnya akan lebih tinggi dibanding kalau makin hilir, ketika dia sudah dalam bentuk ingot atau cast bar, apalagi kalau dalam bentuk minted bars sehingga tarifnya lebih rendah," ucap Febrio.