REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar non-subsidi membuat industri perikanan tangkap di Kabupaten Indramayu kolaps. Ratusan kapal tak bisa melaut hingga menyebabkan ribuan nelayan yang menjadi anak buah kapal (ABK) menganggur.

Menyikapi hal itu, ratusan nelayan dan pemilik kapal yang tergabung dalam Gerakan Nelayan Pantura melakukan aksi unjuk rasa di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Karangsong, Kabupaten Indramayu, Senin (4/5/2026). Selain berorasi, mereka juga membacakan surat berisi tuntutan yang ditujukan kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, dan Bupati Indramayu Lucky Hakim.

Ketua Umum Gerakan Nelayan Pantura, Kajidin, mengatakan kenaikan harga solar non-subsidi sangat mencekik karena tidak diimbangi dengan naiknya harga ikan. Hal itu mengakibatkan ratusan kapal saat ini tidak bisa melaut.

“Harga solar naik gila-gilaan. Hampir dua bulan ini kita tamat. Ada ratusan kapal yang tidak melaut,” kata Kajidin.

Saat ini, harga solar industri berada di kisaran Rp 27 ribu per liter. Beberapa waktu sebelumnya, harga solar industri masih di kisaran Rp 16 ribu per liter.

Kajidin mengakui, saat ini masih ada sebagian kapal yang berada di laut karena berangkat sebelum harga solar melonjak. Namun, kapal-kapal tersebut nantinya akan mengalami nasib serupa saat kembali ke darat.

“Itu akan jadi mimpi buruk bagi kita saat kapal itu mendarat, karena mereka juga tidak bisa kembali melaut akibat harga BBM yang semakin melambung,” ujarnya.

Kajidin mengatakan pemerintah harus hadir untuk menyelamatkan para pelaku industri perikanan tangkap. Caranya, yakni dengan menetapkan harga solar non-subsidi khusus bagi nelayan di atas 30 GT.

“Kami berharap pemerintah memberikan harga solar non-subsidi khusus nelayan, dengan besaran di atas harga subsidi tetapi di bawah harga solar industri,” ujar Kajidin.

Kajidin menyebutkan, kapal berbobot di atas 100 GT membutuhkan solar sekitar 100 ribu liter untuk melaut. Jika harga solar non-subsidi sebesar Rp 30 ribu per liter, maka dibutuhkan Rp 3 miliar hanya untuk membeli solar.

Biaya tersebut, lanjutnya, belum termasuk perbekalan ABK. Biasanya, mereka melaut selama sekitar delapan bulan.

Sedangkan tangkapan ikan, kata Kajidin, hanya sekitar 100 ton. Dengan harga ikan sebesar Rp 22 ribu per kilogram, maka penghasilan yang diperoleh hanya Rp 2,2 miliar.

Kajidin menambahkan, pihaknya juga berharap pemerintah menstabilisasi harga ikan. Saat ini, harga ikan tidak dapat mengimbangi biaya melaut, terutama harga solar.

Sementara itu, Ketua Koperasi Perikanan Laut (KPL) Mina Sumitra Karangsong, Suwarto, mengatakan jumlah kapal di Pelabuhan Karangsong mencapai 600 unit. Dari jumlah itu, sekitar 300 kapal berbobot di atas 30 gross ton (GT) atau pengguna solar non-subsidi dan sisanya di bawah 30 GT atau pengguna solar subsidi.

"Dari 300 kapal pengguna solar industri, sekarang yang tidak melaut ada lebih dari 100 kapal sejak setelah Lebaran Idul Fitri. Sisanya masih berada di laut, dan jika nanti kembali, akan menghadapi masalah yang sama," katanya.

Suwarto mengatakan setiap kapal mempekerjakan sekitar 15–17 ABK. Karena itu, saat ini ada ribuan ABK yang menganggur karena kapal tidak berangkat melaut.

Bisnis.com, JAKARTA — Kemen Koperasi (Kemenkop) membeberkan progres pembangunan SPBU Nelayan yang akan dikelola Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih, terutama di Desa Tukak, Kabupaten Bangka Selatan.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyampaikan hingga saat ini, pembangunan aset fisik KopDes/Kel Merah Putih telah mencapai sekitar 21.000 unit.

Di sisi lain, inventarisasi lahan desa dan kelurahan yang siap dibangun gerai, gudang, dan sarana pendukung lainnya mencapai sekitar 41.000 titik tanah yang selanjutnya akan diverifikasi untuk proses pembangunan.

Dia juga menjelaskan bahwa sinergi antara Kementerian Koperasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan PT Pertamina Patra Niaga menjadi kunci untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya nelayan di Desa Tukak.

Ferry menjelaskan kehadiran SPBU Nelayan yang dikelola koperasi diharapkan dapat menekan biaya operasional nelayan sekaligus mempermudah akses terhadap biosolar.

Menurutnya, pembangunan SPBU Nelayan di Desa Tukak menjadi jawaban atas kebutuhan energi nelayan yang selama ini belum sepenuhnya terakomodasi. Ferry optimistis proyek SPBUN dan pengembangan gerai KopDes/Kel Merah Putih akan memberikan dampak berganda bagi perekonomian desa.

“SPBU Nelayan ini akan memberi manfaat besar bagi koperasi dan nelayan, terutama dalam menekan biaya dan memperkuat distribusi energi,” kata Ferry dalam keterangan tertulis, Jumat (19/12/2025).

Ferry menambahkan, kerja sama lintas kementerian dan BUMN tersebut akan memperkuat integrasi program Kampung Nelayan dan KopDes/Kel Merah Putih sehingga proses produksi, pemasaran, hingga distribusi berjalan dalam satu rantai nilai yang berkelanjutan.

Selain pembangunan SPBU Nelayan, Ferry juga menyinggung rencana pengadaan kapal melalui program KKP untuk mendukung aktivitas nelayan dan meningkatkan daya saing masyarakat pesisir. Dia berharap langkah tersebut dapat direplikasi di wilayah pesisir lainnya.

“Kolaborasi dan kerja sama ini menjadi role model dan akan terus kita lanjutkan supaya nanti pendirian SPBU Nelayan bisa kita replikasi di desa pesisir di seluruh Indonesia,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Menteri KKP Didit Herdiawan menyatakan pembangunan SPBU Nelayan sejalan dengan misi Kepala Negara RI dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dan ketahanan pangan.

“Percepatan pembangunan fisik ini [SPBU Nelayan dan gerai, gudang serta sarana pendukung lainnya] adalah untuk kesejahteraan rakyat terutama di pesisir nelayan. Ini merupakan bagian dari cerminan misi Presiden untuk mewujudkan ekonomi masyarakat di tingkat bawah,” ujar Didit.

Di sisi lain, Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung distribusi energi bagi masyarakat pesisir.

“Dengan SPBU ini Pertamina Patra Niaga berharap bisa membantu masyarakat nelayan dan pesisir untuk lebih efisien dalam berlayar sehingga akan terciptamultiplier effectyang banyak sehingga desa Tukak akan lebih maju dan makmur,” kata Eko.