Untuk luar negeri saja, yang mayoritas katakan non-Muslim, itu mereka juga sekarang mencari yang halal karena mereka berkeyakinan bahwa yang halal itu sehat.

Jakarta (ANTARA) - Pelaksana Tugas Direktur Industri Produk Halal Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Putu Rahwidhiyasa mengatakan pemerintah memfokuskan rantai nilai halal (Halal Value Chain) untuk mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi berbasis syariah dalam industri ekosistem halal Indonesia.

“Untuk luar negeri saja, yang mayoritas katakan non-Muslim, itu mereka juga sekarang mencari yang halal karena mereka berkeyakinan bahwa yang halal itu sehat. Karena prosesnya akan terjamin dari hulu ke hilir, akan diperiksa, akan dirunut, sehingga pada saat sampai ke tempat mereka itu benar-benar bersih dan sehat,” kata Putu dalam acara Islamic Finance Dialogue, di Jakarta, Rabu.

Putu mengatakan salah satu strategi utama dalam memperkuat rantai nilai ini adalah melalui hilirisasi potensi besar gelatin ikan halal sebagai substitusi impor.

Selama ini, gelatin merupakan komponen vital dalam berbagai industri mulai dari farmasi (cangkang kapsul), kosmetik (lipstik), hingga makanan olahan (yogurt dan es krim).

Dengan riset yang telah berjalan selama 20 tahun di Institut Pertanian Bogor, Indonesia diharapkan mampu memproduksi gelatin halal dengan bahan baku yang mudah di dapat di tanah air.

Selain gelatin, sektor wewangian (fragrance) juga menjadi sorotan. Indonesia, khususnya Aceh, dikenal sebagai produsen minyak nilam (patchouli oil) terbaik di dunia.

Melalui penguatan rantai nilai, pemerintah mendorong agar minyak nilam tidak lagi diekspor dalam bentuk mentah, melainkan diproses di dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah (value-added) di pasar kosmetik global.

“Rantai nilai halal ini merupakan peluang untuk kerja sama tidak hanya di Indonesia tetapi juga antar negara,” katanya pula.

Putu mengatakan industri halal kini sudah menjadi standar universal dan menjadi peluang pasar global yang tidak bisa diabaikan.

Rantai nilai halal di dalam industri halal yang terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 untuk pertama kalinya dalam sejarah pembangunan Indonesia, masuk sebagai pilar dalam perencanaan pembangunan 20 tahun ke depan.

Kolaborasi lintas sektor dengan kementerian serta lembaga dilakukan untuk penguatan industri halal Indonesia, di antaranya kemudahan akses modal melalui sistem digital yang menghubungkan profil UMKM halal secara otomatis dengan lebih dari 30 lembaga keuangan syariah, termasuk Bank Syariah Indonesia (BSI).

Selain itu, KNEKS dan Kementerian Pariwisata membidik penguatan ekosistem pariwisata ramah Muslim melalui skema kolaborasi internasional.

Salah satu strategi inovatif yang tengah digodok adalah optimalisasi load factor maskapai penerbangan rute Timur Tengah dengan memberikan insentif bagi turis dari kawasan Teluk (GCC) untuk mengisi kursi pesawat yang kosong saat musim haji atau umrah.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara sekaligus memperkuat devisa Indonesia.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia memasuki babak baru. Dalam RPJMN 2025-2029, Ekonomi Syariah ditempatkan di Prioritas Nasional 2. Pemerintah menargetkan kontribusi PDB Syariah 55,11% pada 2029 dan menempatkan Indonesia di posisi puncak Ekonomi Syariah Dunia. RPJMN juga menekankan penguatan industri dan UMKM halal.

Tantangannya, bagaimana menerjemahkan RPJMN menjadi jutaan peluang usaha nyata. Di sinilah halal value chain (HVC) menjadi kunci. HVC mengajak kita melihat seluruh rantai nilai halal dari hulu sampai hilir, lalu memetakan peluang di setiap mata rantainya. Bukan soal sertifikat di ujung proses, tetapi bagaimana setiap tahap melahirkan Pengusaha Baru yang berkelanjutan.

Contoh daging sapi. Rantai nilai dimulai dari pembiakan dan penggemukan, pakan, layanan kesehatan hewan, rumah potong hewan halal, logistik berpendingin, pengolahan (bakso, sosis, produk beku), hingga ritel. Di hulu, peternak rakyat membutuh-kan pakan terjangkau, layanan kesehatan hewan, asuransi ternak, dan pembiayaan syariah (atau dana sosial syariah) sesuai siklus usaha.

Penyedia pakan lokal, klinik hewan kecil, dan koperasi syariah dapat mengisi ruang ini. Titik kritis halal banyak terjadi di penyembelihan dan logistik, tetapi di titik ini peluang usaha besar terbuka, mulai dari investasi RPH halal, jasa logistik dingin, sampai platform pelacakan halal digital. Satu klaster daging sapi dapat melahir-kan ribuan Pengusaha Baru.

Secara nasional ratusan ribu usaha dapat lahir dari sektor daging dan unggas halal ketika HVC-nya dikuatkan. Kosmetik Halal punya cerita serupa. Pasarnya besar dan tumbuh cepat. Di hulu, produsen bahan baku halal berbasis komoditas lokal tumbuh karena kebutuhan bahan aktif dan tambahan bebas unsur haram.

Produsen bahan baku halal, baik industri skala besar maupun UMKM yang mengolah komoditas lokal seperti minyak kelapa, minyak sawit fraksinasi, dan ekstrak herbal, dapat mengisi segmentasi ini. Di tengah, pabrik, perusahaan maklon, dan laboratorium uji halal menjadi tulang punggung industri. Di hilir, jutaan konsumen dilayani oleh reseller media sosial, toko kecil, klinik kecantikan, dan make up artist yang menjadikan kosmetik halal sebagai identitas dan sumber penghasilan.

Ketika indus-tri besar mengembangkan merek, puluhan ribu usaha mikro dan kecil hidup sebagai “mitra distribusi” di kam-pung, sekolah, pesantren, dan komunitas perempuan bila ekosistem HVC-nya dirancang untuk inklusif.Farmasi Halal sering dianggap terlalu teknis dan hanya milik raksasa industri, padahal kewajiban sertifikasi halal dan standar internasio-nal baru justru membuka ruang bagi banyak Pemain Baru.

Rantai nilai farmasi halal dimulai dari riset dan pengembangan bahan aktif bebas bahan haram, dilanjutkan formulasi, produksi, pengemasan, distribusi, sampai apotek dan telemedisin. Di sekitar rantai utama ini, terbuka peluang usaha untuk penyedia jasa validasi halal, konsultan manajemen mutu, sistem IT ketertelusuran, dan logistik. Belanja konsumen farmasi halal lebih dari US$107 miliar (2023) dan diproyeksikan menjadi US$149 miliar (2028).

Indonesia berpeluang menjadi Pemain Utama, apabila ekosistem HVC farmasi halal dirancang memberi ruang bagi startup, UMKM, dan kolaborasi riset.

Pariwisata Ramah Muslim (PRM) adalah contoh HVC yang alami menyerap banyak usaha kecil. Indonesia per-nah menempati peringkat teratas Global Muslim Travel Index (GMTI). Pasar wisatawan Muslim global menjadi salah satu segmen yang tumbuh tercepat. HVC PRM mencakup maskapai, biro perjalanan, hotel dan homestay halal friendly, restoran bersertifikat halal, pemandu wisata, operator tur lokal, hingga UMKM kuliner, fesyen, dan suvenir.

Di setiap kota destinasi, paket wisata yang dirancang serius bisa menghidupkan puluhan bahkan ratusan usaha: penjual sarapan halal dekat hotel, laundryrumahan, transportasi lokal, hingga konten kreator yang mempromosikan destinasi ke pasar global. Ketika standar layanan ramah Muslim diterapkan konsisten, bukan hanya memperbaiki skor indeks, tetapi memperluas basis Pengusaha Halal di akar rumput.

Jika empat klaster besar (pangan hewani, kosmetik, farmasi, dan PRM), masing-masing didorong melahirkan rata rata 250.000 usaha baru, maka target 1 juta usaha baru menjadi masuk akal. Angka tersebut bisa dipecah per provinsi, bahkan per koridor rantai nilai.

HVC menjadi bahasa bersama menyelaraskan RPJMN, Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (MEKSI), RPJMD, kebijakan sektoral, rencana bisnis perbankan syariah, dana sosial syariah, program inkubasi bisnis, hingga strategi investasi. Fokusnya bukan “berapa banyak sertifikat halal yang terbit”, tetapi “berapa banyak Pengusaha Baru yang hidup di setiap titik rantai nilai halal”.

Ketika program pembiayaan, penjaminan, sertifikasi, pelatihan, dan digitalisasi diarahkan mengikuti peta HVC, 1 juta usaha baru bukan sekadar angka besar di atas kertas, melainkan jaringan ekonomi riil yang menguatkan fondasi pertumbuhan Nasional. Mewujudkan 1 juta usaha halal baru tidak bisa diserahkan kepada satu lembaga.

KNEKS, Kementerian atau Lembaga, Pemerintah Daerah, Pelaku Industri, Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Dana Sosial Syariah, Kampus, Pesantren, sampai Komunitas Pengusaha Muda harus berbagi peran sesuai keunggulan masing-masing. Pada akhirnya, yang ingin dibangun bukan hanya eko-nomi yang halal di label, tetapi halal di seluruh rantai nilai, adil bagi petani dan pekerja, berkelanjutan bagi lingkungan, dan mengangkat martabat Pengusaha Kecil dari kota sampai desa.

Bila HVC dikelola seperti ini, target Indonesia sebagai Pusat Ekonomi Syariah Dunia tidak lagi terasa jauh. Ia hadir di warung bakso, di bengkel kecil, toko kosmetik halal, apotek kampung, dan gang kecil menuju homestay yang menyambut tamu dengan senyum hangat dan keyakinan yang sama.