Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) meminta kepada perusahaan AI transparan dalam menggunakan karya yang diciptakan oleh manusia. Upaya ini untuk memberikan perlindungan kepada kreator.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Hermansyah Siregar menjelaskan bahwa pada dasarnya AI bekerja dengan menghimpun data atau karya manusia. Pasalnya jika digunakan dalam lingkup komersil atau industrial dapat dikategorikan melanggar hukum.

"Tadi kami sampaikan, yang dikonsumsinya adalah karya manusia dalam skala industri tanpa kompensasi adalah bentuk eksploitasi yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum maupun etika. Jadi perlindungan ini bukan opsi, dia adalah mandat konstitusional. Perusahaan AI ketika menggunakan data harus jujur dan transparan, karena yang digunakan adalah karya kreasi manusia," katanya saat rapat bersama Komisi XIII di Kompleks Parlemen, Selasa (26/5/2026).

Dia menegaskan perlindungan karya seseorang bukan pilihan, melainkan kewajiban negara dalam memastikan hukum.

Hermansyah menjelaskan, pemerintah tidak anti-teknologi, sebab AI merupakan hasil perkembangan manusia dan memiliki peran strategis di Indonesia.

"Namun inovasi tanpa rambu akan menghasilkan distorsi, bukan kemajuan sejati," sambungnya.

Pemerintah juga menekankan pentingnya tata kelola kecerdasan buatan (AI) global yang berkeadilan. Dalam berbagai forum internasional, seperti World Intellectual Property Organization, Association of Southeast Asian Nations, maupun Group of Twenty, Indonesia terus mendorong pembentukan norma yang adil, inklusif, serta berpihak kepada negara-negara berkembang yang selama ini menjadi salah satu penghasil konten kreatif dunia.

Dia menjelaskan ada empat isu strategis yang perlu diperhatikan, yakni kecepatan adaptasi regulasi, ketimpangan posisi tawar antara kreator perorangan dengan perusahaan AI yang berbadan hukum dan punya modal besar.

Kemudian kapasitas penegakan hukum, tentang bagaimana kita bisa cepat mendeteksi pelanggaran hak cipta berbasis AI dan harmonisasi regulasi AI.

"Tentu nanti ada RUU Hak Cipta juga nanti mungkin sebagai vocal point kominfo terkait Rancangan Perpres Tata Kelola AI. Ini harus dikomunikasikan secara sinkron agar tidak bertentangan antara RUU Hak Cipta dan Perpres tentang tata kelola ai," ucapnya

Menurutnya, pemerintah perlu menjaga konsistensi dan harmonisasi peraturan

perundang-undangan, memperkuat kapasitas penegak hukum di sisi hak cipta dalam era AI, termasuk investasi pada instrumen teknis deteksi dan SDM yang kompeten, serta kerja sama internasional yang efektif.

Adapun pembahasan ini sebagai pengumpulan inventarisasi masalah untuk dibahas dalam Rancangan Undang-Undang Hak Cipta

Bisnis.com, JAKARTA — Kehadiran kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) mulai memberi warna baru dalam industri musik, termasuk pada operasional studio rekaman. Meski demikian, pelaku industri menilai teknologi ini belum mampu menggantikan proses kreatif yang menjadi inti produksi musik.

Owner Dexter Studios Heston Prasetyo mengatakan, AI saat ini lebih banyak dimanfaatkan sebagai alat bantu komunikasi ide, khususnya dalam proyek berbasis komersial seperti iklan. Menurutnya, dalam alur produksi iklan, terdapat peran agensi dan rumah produksi (PH) yang menjembatani kebutuhan klien dengan komposer.

Dalam konteks ini, AI generatif berbasis prompt membantu pihak nonmusisi menerjemahkan ide kreatif ke dalam bentuk referensi musik. “AI membantu mengkomunikasikan ide, terutama dari sisi nonprofesional ke profesional,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (27/3/2026).

Dia menjelaskan, hasil yang dihasilkan AI umumnya tidak digunakan secara langsung, melainkan menjadi referensi awal yang kemudian dikembangkan ulang oleh musisi di studio agar sesuai dengan kebutuhan proyek.

Lebih lanjut Heston menilai, proses kreatif manual tetap memiliki nilai yang tidak tergantikan, terutama dalam memproduksi musik. Interaksi antar musisi dalam studio, termasuk dinamika kolaborasi dan munculnya ide-ide spontan, menjadi bagian penting dalam menghasilkan karya.

“Proses itu bukan sekadar output, tetapi juga experience. Banyak ide muncul dari kesalahan atau tabrakan gagasan. Itu yang tidak ada di AI,” tegasnya.

Dia mengakui bahwa secara produktivitas dan kecepatan, AI memiliki keunggulan dibandingkan manusia. Namun, dari sisi karakter dan “soul” musik, hasil karya manusia dinilai masih memiliki keunikan tersendiri.

Menurutnya, musik yang dihasilkan AI cenderung memiliki pola atau karakter tertentu yang dapat dikenali, berbeda dengan karya manusia yang lebih variatif dan emosional.

Di sisi lain, perkembangan AI juga memunculkan tantangan baru, khususnya terkait aspek hukum seperti hak cipta dan royalti. Heston menyebut, hingga saat ini, regulasi terkait kepemilikan karya yang dihasilkan AI masih belum jelas.

“Pertanyaannya, musik yang dihasilkan AI itu milik siapa? Apakah yang membuat prompt atau perusahaan pembuat algoritma? Selain itu, AI juga belajar dari data yang sebagian punya hak cipta,” katanya.

Dia berpendapat, kejelasan regulasi menjadi penting untuk memberikan kepastian bagi pelaku industri di tengah perkembangan teknologi yang pesat ini.

Adapun dari sisi bisnis, Heston melihat studio musik masih memiliki ruang bertahan dengan menekankan pengalaman kreatif dan sentuhan manusia. “Selama experience dalam membuat musik itu masih ada dan menyenangkan, AI akan jadi partner, bukan pengganti,” imbuhnya.

Dia pun mengimbau musisi untuk tidak melihat AI sebagai ancaman, melainkan sebagai alat bantu yang dapat dimanfaatkan untuk eksplorasi ide. Menurutnya, kekuatan utama musisi tetap terletak pada karakter dan emosi yang tidak dapat sepenuhnya direplikasi oleh mesin. “Fokus saja pada soul-nya daripada pada output,” saran Heston.