Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Tugas (Satgas) Haji Polri mencatat ada 550 orang korban terkait kasus penyelenggaraan ibadah haji non-prosedural Januari hingga 29 Mei 2026.

Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan data itu diperoleh dari 29 Laporan Polisi (LP) dan 30 Laporan Informasi (LI) yang ditangani satgas.

"Dengan 26 tersangka, jumlah korban mencapai 550 orang, serta total kerugian masyarakat sebesar Rp21.701.700.000," ujar Isir dalam keterangan tertulis, Selasa (2/6/2026).

Dia menambahkan, penanganan tersebut merupakan hasil sinergi Dittipidter Bareskrim Polri dan Polda jajaran di berbagai wilayah Indonesia.

Di samping koordinasi secara internal, Satgas Haji telah melakukan koordinasi dengan otoritas Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pengamanan dan perlindungan jemaah asal Indonesia.

“Penguatan koordinasi, pemanfaatan teknologi, peningkatan literasi masyarakat, serta sinergi antara Satgas Haji, Kementerian Haji dan Umrah RI, perwakilan Pemerintah Indonesia di Arab Saudi, dan otoritas Kerajaan Arab Saudi menjadi kunci untuk memastikan jemaah Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan sesuai ketentuan,” imbuhnya.

Lebih jauh, kata Isir, tantangan penyelenggaraan haji ke depan tidak hanya berkaitan dengan aspek pelayanan dan pengelolaan jemaah.

Namun, penguatan tata kelola haji, pengawasan yang adaptif, serta kerja sama yang semakin erat antara Indonesia dan Arab Saudi akan menjadi langkah strategis yang perlu terus diperkuat.

"Dengan demikian, perlindungan terhadap jemaah dapat dilakukan secara menyeluruh mulai dari proses pendaftaran, keberangkatan, pelaksanaan ibadah, hingga kepulangan ke Tanah Air," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Tugas (Satgas) Haji Polri mencatat ada 320 orang korban terkait kasus penyelenggaraan ibadah haji non-prosedural Januari-Mei 2026 dengan kerugian Rp10 miliar.

Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan ratusan korban diperoleh dari 11 Laporan Polisi (LP) dan 21 Laporan Informasi (LI) yang diterima.

Dia mengemukakan bahwa dari puluhan laporan itu pihaknya telah menetapkan 13 tersangka terkait penyelenggaraan haji ilegal.

"Jumlah korban mencapai 320 orang dengan total kerugian masyarakat sebesar Rp10,02 miliar," ujar Isir dalam keterangan tertulis, Selasa (19/5/2026).

Kemudian, Isir mengemukakan bahwa pihaknya telah menggagalkan keberangkatan 32 Warga Negara Indonesia (WNI) calon jemaah haji non-prosedural di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Jumat (15/5/2026).

Pencegahan ini bermula saat pemeriksaan WNI yang mengaku akan melakukan perjalanan wisata menuju Provinsi Hainan, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) melalui penerbangan Batik Air rute Jakarta–Singapura.

Namun, hasil pemeriksaan petugas imigrasi menemukan 31 orang memiliki visa kerja Arab Saudi jenis single entry dengan masa berlaku 90 hari.

Setelah didalami lebih lanjut, Satgas Haji menemukan lima orang yang akan menjalankan haji melalui jalur tertentu, sedangkan sebagian lainnya menyatakan tujuan perjalanan wisata. Sementara itu, satu orang lagi diketahui berperan sebagai tour leader sekaligus manajer operasional agen perjalanan Travel FEIGO.

Dalam pencegahan haji ini, tim Satgas Haji turut mengamankan 32 paspor RI, 32 boarding pass penerbangan Jakarta–Singapura, serta 31 visa kerja Arab Saudi guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut.

Sebagai tindak lanjut, Isir mengatakan pihaknya bakal melakukan pelengkapan administrasi penyelidikan, koordinasi dengan kementerian terkait, klarifikasi terhadap pihak travel, hingga penguatan koordinasi dengan Satgas Penanganan Haji Ilegal.

“Pengamanan dan pengawasan haji bukan hanya menyangkut aspek penegakan hukum, tetapi bagian dari perlindungan negara terhadap masyarakat," imbuh Isir.

Isir juga mengimbau masyarakat agar memastikan legalitas penyelenggara perjalanan dan dokumen lainnya sebelum berangkat untuk beribadah haji. Dia juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah tergiur dengan tawaran haji cepat melalui saluran ilegal.

“Pastikan seluruh dokumen dan mekanisme keberangkatan sesuai aturan demi keamanan, perlindungan hukum, dan kelancaran pelaksanaan ibadah. Jangan sampai niat ibadah justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan melalui modus penipuan,” pungkas Isir.