Bisnis.com, MAKASSAR — Sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU di Sulawesi Selatan (Sulsel) kehabisan stok Bahan Bakar Minyak (BBM), baik jenis pertalite maupun pertamax.

Berdasarkan pantauan Bisnis pada Selasa (31/3/2026), SPBU di Jalan Andalas Kota Makassar tidak melayani pembelian pertalite dan pertamax dikarenakan stoknya tidak ada. SPBU tersebut hanya melayani pembelian BBM jenis pertamina dex.

Serupa, salah satu SPBU di Jalan Urip Sumoharjo dan Jalan Tentara Pelajar Makassar juga terpantau tidak memiliki stok dua jenis BBM tersebut.

Sementara itu SPBU di Jalan H Agus Salim Kabupaten Gowa kehabisan BBM pertamax. SPBU ini hanya melayani pembelian pertalite hingga menyebabkan antrean panjang kendaraan sejak beberapa hari terakhir.

Stok pertamax juga diketahui habis di beberapa SPBU di Kabupaten Bone. Beberapa masyarakat pun harus rela menunggu antrean untuk mendapatkan BBM pertalite.

Salah seorang pengendara motor yang mengantre di SPBU Jalan H Agus Salim Gowa, Nurul mengaku sudah sejak kemarin, Senin, dirinya ingin membeli pertamax, namun stoknya kosong. Oleh karena hari ini stok pertamax belum ada, makanya dia terpaksa mengisi BBM jenis pertalite.

"Biasanya kan saya pakai pertamax, tapi karena dari kemarin kosong, jadi tidak apa pakai pertalite dulu. Meskipun antreannya panjang dan lama," ungkapnya kepada Bisnis, Selasa (31/3/2026).

Kendati beberapa SPBU terpantau kehabisan stok BBM, Pertamina menegaskan bahwa kondisi stok BBM di seluruh wilayah Sulawesi dalam keadaan aman dan terjaga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Lilik Hardiyanto mengingatkan apabila ada penyalahgunaan BBM yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk konsekuensi hukum pidana.

“Masyarakat tidak perlu panik dan diimbau untuk melakukan pembelian sesuai kebutuhan serta tidak melakukan penimbunan, karena selain mengganggu distribusi, juga dapat menimbulkan risiko terhadap keselamatan dan lingkungan sekitar,” ucap Lilik.

Bisnis.com, MAKASSAR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan sejumlah lokasi wisata di Sulawesi Selatan (Sulsel) bakal diguyur hujan pada hari terakhir cuti bersama atau Selasa (24/3/2026).

Berdasarkan prediksi, hujan yang akan terjadi hanya berintensitas ringan. Kendati demikian, masyarakat tetap diimbau untuk waspada dalam melakukan perjalanan.

Pertama, di objek wisata Air Terjun Bantimurung, Kabupaten Maros, diperkirakan akan diguyur hujan ringan dari pagi hingga siang hari.

Kondisi serupa juga diprediksi terjadi di kawasan Malino, Kabupaten Gowa. Bahkan pada pagi hari, Malino diperkirakan akan berkabut.

Kemudian di Kabupaten Toraja Utara, ada dua lokasi wisata yang diperkirakan akan diguyur hujan ringan pada siang hari, yaitu To'tombi Lolai dan Ke'te Kesu. Namun pada pagi harinya, dua destinasi ini hanya akan diselimuti awan tebal.

"Untuk lokasi wisata lainnya seperti Lejja Soppeng, Puncak Bila Sidrap, hingga Danau Matano Luwu Timur, diprediksi hanya akan berawan hingga berawan tebal," tulis BMKG melalui situs resminya, Senin (23/3/2026).

Sementara itu BMKG juga memprediksi sejumlah kabupaten/kota bakal diguyur hujan berintensitas sedang hingga lebat pada 24 Maret 2026, antara lain Barru, Bulukumba, Gowa, Jeneponto, Selayar, Luwu Timur, Makassar, Maros, Pangkep, Sinjai, dan Takalar.

Selain itu ada potensi terjadi angin kencang, utamanya di Sulsel bagian barat dan selatan, Bone, Sidrap, dan Wajo.

"Waspadai potensi peningkatan intensitas curah hujan yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang," tulis BMKG.

Bisnis.com, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menyiapkan sejumlah lokasi persinggahan di beberapa masjid sepanjang jalur trans Sulsel yang bisa disinggahi para pemudik untuk beristirahat.

Bukan hanya itu, masjid-masjid ini juga akan menyediakan hidangan berbuka puasa agar masyarakat yang melakukan perjalanan bisa jadi lebih aman dan nyaman.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Sulsel Andi Munawir mengatakan pihaknya menyiapkan delapan masjid di beberapa lokasi pada jalur mudik utara hingga selatan.

Untuk di Kota Makassar, tersedia Masjid H. Fajar Rahmah yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan.

Bagi pemudik yang menuju wilayah selatan, tersedia Masjid Besar Raudhatusshalihin di Kabupaten Gowa dan Masjid Islamic Center Dato’ Tiro di Kabupaten Bulukumba.

Sementara itu, pada jalur tengah dan utara Sulsel, titik istirahat disiapkan di Masjid Akbar Lappariaja di Kabupaten Bone dan Masjid Agung di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap).

Untuk wilayah Toraja Utara, dua titik berada di Masjid Besar Rantepao dan Masjid Nurul Jihad Lapandan.

Kemudian bagi masyarakat yang menuju wilayah Luwu Raya, Masjid Agung Syuhada Masamba di Kabupaten Luwu Utara juga disiapkan sebagai lokasi singgah bagi pemudik.

Andi Munawir pun mengimbau masyarakat agar memanfaatkan fasilitas tersebut jika merasa lelah saat berkendara serta tetap mengutamakan keselamatan selama perjalanan mudik.

Pelayanan di beberapa masjid diharapkan dapat memberikan ruang istirahat yang nyaman bagi masyarakat yang menempuh perjalanan jauh menjelang Lebaran, sekaligus memberi tempat nyaman untuk berbuka puasa.

"Di sejumlah titik, Pemprov Sulsel menyiapkan hidangan berbuka puasa sederhana. Ada kue-kue takjil dan minuman-minuman," sebut Andi Munawir di Makassar, Senin (16/3/2026).

Daftar 8 Masjid di Jalur Mudik Trans Sulsel yang Menyediakan Hidangan Buka Puasa:

1. Masjid H. Fajar Rahmah, Jalan Perintis Kemerdekaan (Makassar)

2. Masjid Besar Raudhatusshalihin, Kelurahan Bontonompo (Gowa)

3. Masjid Islamic Center Dato’ Tiro, Jalan Poros Bantaeng-Bulukumba (Bulukumba)

4. Masjid Akbar Lappariaja, Patangkai (Bone)

5. Masjid Agung Sidrap, Jalan Jend. Sudirman (Sidrap)

6. Masjid Besar Rantepao, Jalan Emmy Saelan (Toraja Utara)

7. Masjid Nurul Jihad Lapandan, Jalan Pongtiku (Toraja Utara)

8. Masjid Agung Syuhada Masamba (Luwu Utara).

Bisnis.com, MAKASSAR - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mewanti-wanti adanya potensi lonjakan inflasi selama periode kuartal I/2026.

Cuaca buruk yang meningkatkan risiko banjir menjadi pemicu utama. Selain itu, Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yang saling berdekatan juga membuat risiko lonjakan pangan menguat.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Sulsel Rizki Ernadi Wimanda mengatakan sebagian besar wilayah Sulsel berisiko banjir sedang seiring potensi peningkatan curah hujan pada bulan Februari dan Maret.

Kondisi tersebut dapat mendorong peningkatan inflasi volatile food akibat gangguan produksi dan distribusi pangan utama.

Secara spesifik, Kabupaten Gowa sebagai sentra hortikultura, Pangkep dan Maros sebagai sentra bandeng, perlu menjadi perhatian karena memiliki risiko relatif lebih tinggi.

Terganggunya komoditas dari wilayah-wilayah tersebut dapat langsung menekan pasokan dan mendorong kenaikan harga pangan di daerah lainnya.

Selain dari sisi cuaca, Imlek yang berdekatan dengan awal Ramadan 2026, serta Lebaran yang berdekatan dengan hari raya Nyepi, berisiko meningkatkan tekanan inflasi karena waktu pemulihan stok dan produksi lebih lama.

Risiko ini semakin tinggi karena secara historis pola inflasi pangan di awal tahun cenderung tinggi.

"Inflasi yang terjadi pada komoditas pangan di Sulsel biasanya memang paling besar pada kuartal I. Secara data rata-rata sejak 2021-2025, inflasi komoditas pangan pada kuartal pertama mencapai 4,76%, lebih tinggi dibanding kuartal lainnya," papar Rizki di Makassar, Senin (23/2/2026).

Oleh sebab itu, para pelaku kepentingan mesti mengantisipasinya dengan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang harus tepat lokasi, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat komoditas secara masif.

Fokusnya pada komoditas utama penyumbang inflasi Ramadan dan Lebaran, serta komoditas yang berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), seperti beras, aneka cabai, bawang merah, minyak goreng, telur ayam ras, dan gula pasir.

Rizki menambahkan, strategi lain untuk pengendalian pangan, bisa dengan mengoptimalkan cold storage serta pembangunan pabrik es mini di pelabuhan strategis, untuk menjaga kualitas dan memperpanjang umur simpan ikan.

"Begitu pun dengan penerapan teknologi ozon perlu dilakukan untuk memperpanjang umur simpan hortikultura," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Masyarakat yang berada di Sulawesi Selatan dan Tenggara seperti di Gowa, Sinjai, dan Wakatobi bisa mengecek jadwal imsakiyah dan buka puasa, pada Kamis 19 Februari 2026 yang menjadi 1 Ramadan 1447 H.

Biasanya, umat Islam melakkan ibadah puasa saat terbitnya fajar atau disebut imsak, lalu berbuka puasa sat adzan magrib. Warga di Sulawesi bisa mengecek jadwal dari Kementerian Agama Bimas Islam di Bawah ini.

Jadwal Imsakiyah dan Buka Puasa di Gowa, Sinjai, dan Wakatobi, Kamis 19 Februari 2026:

Gowa

Imsak 04:42
Subuh 04:52
Dzuhur 12:20
Ashar 15:31
Magrib 18:27
Isya 19:37

Sinjai

Imsak 04:39
Subuh 04:49
Dzuhur 12:16
Ashar 15:28
Magrib 18:23
Isya 19:33

Wakatobi

Imsak 04:26
Subuh 04:36
Dzuhur 12:03
Ashar 15:14
Magrib 18:10
Isya 19:20

Bacaan Niat Puasa Ramadan bagi umat muslim

Nawaitu shauma ghadin ‘an ada’i fardhi syahri ramadana hadzihis sanati lillahi ta‘ala

Artinya: “Aku berniat puasa esok hari demi menunaikan kewajiban bulan ramadan tahun ini karena Allah ta’ala.”

Lafal niat di atas dikutip dari Kitab Minhajut Thalibin dan Perukunan Melayu. Kata “ramadana” merupakan mudhaf ilaihi sehingga dibaca khafadh dengan tanda baca akhirnya berupa fathah, sedangkan kata “sanati” diakhiri dengan tanda baca kasrah sebagai tanda khafadh atau tanda jarr dengan alasan lil mujawarah.

Bisnis.com, MAKASSAR - Bajaj Maxride terus memperluas ekspansinya di Sulawesi Selatan (Sulsel). Layanan transportasi online roda tiga ini kini beroperasi di empat daerah, yaitu Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Maros, dan Takalar.

Di Kabupaten Gowa, Bajaj Maxride bahkan beroperasi di kawasan wisata Malino. Kemudian membuka dealer Bajaj RE, sebuah merek kendaraan roda tiga dari pabrikan Bajaj Auto, untuk memberi akses kepemilikan kendaraan roda tiga modern bagi masyarakat.

Pemilik Dealer Bajaj RE Gowa, Muhammad Fahrung mengatakan langkah ekspansi dilakukan guna menjawab kebutuhan masyarakat terhadap moda transportasi alternatif di wilayah Sulsel.

Selain itu juga untuk memperluas jangkauan layanan pemesanan berbasis aplikasi di wilayah Gowa, Takalar, hingga Malino, sehingga masyarakat dapat menikmati mobilitas yang lebih luas dan terintegrasi.

Ekspansi pun diharapkan membuka peluang investasi bagi masyarakat Gowa dan sekitarnya yang ingin menjadi pemilik Bajaj RE, karena dianggap sebagai moda transportasi yang relevan untuk kawasan perkotaan, perdesaan, hingga dataran tinggi seperti Malino.

"Kami yakin Bajaj RE akan menjadi primadona baru bagi warga masyarakat Gowa, karena ini merupakan kendaraan alternatif dengan beragam fungsi untuk berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan pribadi, hingga kebutuhan bisnis," jelas Fahrung, Rabu (17/12/2025).

Bajaj RE sendiri diklaim telah memenuhi standar uji emisi Euro 4, menjadikannya lebih ramah lingkungan. Serta telah dilengkapi dengan kabin penumpang dan ruang penyimpanan barang yang luas dengan kapasitas angkut hingga 300 kilogram.

Bajaj RE juga diperkenalkan sebagai solusi transportasi pariwisata, khususnya sebagai shuttle bagi hotel dan resort di kawasan Malino.

Model ini telah lebih dahulu diterapkan oleh pengguna Bajaj RE di berbagai kota wisata seperti Yogyakarta, Bali, dan Lombok.

"Kami inginnya ekspansi Bajaj Maxride di empat daerah mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat lokal melalui skema kemitraan sebagai pengemudi Bajaj Maxride," tuturnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Mantan Wakil Presiden RI sekaligus Founder PT Hadji Kalla, Jusuf Kalla, tengah bersengketa dengan PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD). JK menyebut tanah seluas 16,4 hektare di kawasan Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) dirampok oleh GMTD.

"Padahal ini tanah saya sendiri yang beli dari Raja Gowa, kita beli dari anak Raja Gowa. Ini (lokasi) kan dulu masuk Gowa ini. Sekarang (masuk) Makassar," kata JK mengutip detik.com saat meninjau langsung lokasi lahan sengketa di Jalan Metro Tanjung Bunga, Rabu (5/11/2025).

JK menilai lahan yang dimiliki Hadji Kalla tersebut sah dengan kepemilikan sertifikat resmi. Tanah itu juga katanya sudah dikuasai selama 30 tahun.

"(Punya) sertifikat, dibeli, tiba-tiba ada yang datang, merekayasa, segala macam. Sok-sokan, pendatang lagi, tiba-tiba merampok. Mereka omong kosong semua," katanya.

JK pun menilai tindakan GMTD sebagai penghinaan terhadap warga Bugis-Makassar yang menjaga kehormatan lewat perjuangan mempertahankan hak atas tanah. Dia menilai kasus ini bukan hanya soal kepemilikan, tetapi juga soal harga diri masyarakat Makassar.

"Ini kehormatan untuk orang Makassar, kehormatan untuk orang Bugis-Makassar. Yang punya tanah selama 30 tahun tiba-tiba ada yang datang merampok. Kehormatan kita semua," ucapnya

JK juga menyoroti klaim GMTD yang menyebut telah melakukan eksekusi atas lahan tersebut. Dia menilai tindakan itu tidak sah karena tidak memenuhi syarat hukum sebagaimana ketentuan Mahkamah Agung (MA).

JK menegaskan MA mewajibkan proses eksekusi dilakukan dengan pengukuran resmi oleh BPN. Karena itu, dia menyebut langkah GMTD tersebut sebagai bentuk kebohongan dan rekayasa hukum.

"Ini Mahkamah Agung (sesuai aturan) mengatakan harus diukur oleh BPN. Jadi, pembohong semua mereka itu," lanjutnya.

JK bahkan menyebut mempertahankan hak atas tanah ini sebagai jihad melawan ketidakadilan. Dia menilai kasus ini sarat rekayasa yang terstruktur dan merugikan pihak Hadji Kalla.

JK menegaskan Hadji Kalla tidak memiliki hubungan hukum apa pun dengan GMTD dalam perkara yang diklaim dimenangkan di pengadilan. Menurutnya, pihak yang mengaku sebagai pemilik lahan itu tidak memiliki dasar hukum yang sah dan hanya melakukan klaim sepihak.

"Kami tidak ada hubungan (persoalan) hukum dengan GMTD. Karena yang dituntut Manyombalang (Dg Solong). Itu penjual ikan kan? Masa penjual ikan punya tanah seluas ini? Jadi, itu kebohongan, rekayasa semua. Itu permainan Lippo (Group), ciri Lippo begitu," tuturnya.

JK juga menuding ada indikasi praktik mafia tanah di balik langkah GMTD tersebut. Dia menilai jika dirinya saja bisa menjadi korban, masyarakat kecil bisa lebih mudah dirampas haknya.

"Kalau begini, nanti seluruh kota (Makassar) dia akan mainkan seperti itu, merampok seperti itu. Kalau Hadji Kalla saja dia mau main-maini, apalagi yang lain," ketusnya.

JK memastikan akan terus melawan dugaan ketidakadilan dalam kasus ini melalui jalur hukum. Dia juga mendesak aparat pengadilan untuk berlaku adil dan tidak berpihak pada kepentingan tertentu.

"Mau sampai ke mana pun, kita siap untuk melawan ketidakadilan, ketidakbenaran. Dan juga aparat pengadilan itu berlaku adillah. Jangan dimainin," ungkapnya.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Buka Suara

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, buka suara tentang kasus sengketa tanah tersebut. Nusron menilai, polemik tersebut muncul lantaran adanya eksekusi dari pengadilan atas konflik antara GMTD dengan pihak lain. Namun demikian, proses eksekusi ini belum melalui proses konstatering.

Konstatering adalah proses pencocokan atau pengamatan resmi terhadap suatu objek sengketa dengan kondisi di lapangan untuk memastikan kesesuaiannya dengan amar putusan pengadilan.

"Itu karena ada eksekusi pengadilan konflik antara GMTD dengan orang lain, tiba-tiba dieksekusi dan proses eksekusinya itu belum melalui proses konstatering. Salah satu metode konstatering itu adalah pengukuran ulang," ujar Nusron mengutip detik.com di Hotel Sheraton Gandaria, Jakarta Selatan, Kamis (6/11/2025).

Kementerian ATR/BPN sudah bersurat kepada Pengadilan Negeri Makassar sebagai respons atas polemik tersebut. Dalam surat itu, Nusron mempertanyakan proses eksekusi yang dilakukan oleh pengadilan.

"Kamu sudah kirim surat kepada pengadilan di Kota Makassar bahwa intinya mempertanyakan proses eksekusi tersebut karena belum ada konstatering, mengingat di atas tanah tersebut itu masih ada dua masalah," ujarnya.

Nusron menyebut, terdapat sejumlah persoalan yang melingkupi tanah tersebut. Pertama, gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dari pihak atas nama Mulyono. Kedua, HGB dari PT Hadji Kalla.

"Nomor dua, di atas tanah tersebut ada sertifikat tanah HGB atas nama PT Hadji Kalla. Jadi, ada tiga pihak ini, kok tiba-tiba langsung dieksekusi? Jadi, kita mempertanyakan itu saja," kata dia.