Tolong dijaga supaya ini KNMP Ekas Buana betul-betul bisa mampu memberikan manfaat buat Bapak dan Ibu semua

Lombok Timur, NTB (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono memberikan bantuan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) kepada sejumlah nelayan di Desa Ekas Buana Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Trenggono membagikan beras SPHP kemasan 5 kilogram itu di sela sela berdialog dengan nelayan yang hadir dalam peninjauan melihat progres pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Ekas Buana di Lombok Timur, Jumat (27/2).

"Semua puasa? (Tanya Trenggono ke nelayan). Saya ke sini bawa oleh-oleh nih, ada beras, habis ini bisa bawa pulang. Sama nanti selain beras ada uang lauk pauknya," kata Trenggono.

Beras SPHP yang dibagikan dikemas dalam ukuran lima kilogram dan diserahkan langsung kepada perwakilan nelayan yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Dalam suasana Ramadhan, Trenggono menyapa para nelayan dan menanyakan apakah seluruhnya sedang menjalankan ibadah puasa sebelum membagikan bantuan.

Ia menyebut kedatangannya membawa oleh-oleh berupa beras yang dapat dibawa pulang, serta tambahan uang untuk kebutuhan lauk pauk keluarga.

Pertanyaan sederhana tentang rasa senang disambut jawaban kompak para nelayan yang mengaku bersyukur atas perhatian pemerintah terhadap kondisi mereka.

Trenggono mengaku sebenarnya ingin menggelar makan bersama nelayan, namun rencana itu ditunda karena kunjungan berlangsung saat bulan puasa.

Ia berjanji akan kembali datang ketika tidak berpuasa untuk makan bersama seluruh nelayan sebagai bentuk kebersamaan dan dukungan moril.

Selain membagikan bantuan, ia kembali menegaskan pentingnya menjaga fasilitas Kampung Nelayan Merah Putih agar memberi manfaat berkelanjutan.

"Tolong dijaga supaya ini (KNMP Ekas Buana) betul-betul bisa mampu memberikan manfaat buat Bapak dan Ibu semua," kata Trenggono.

Ahmad Suwandi, nelayan Desa Ekas Buana, mengaku senang menerima bantuan beras SPHP yang dibagikan Menteri Trenggono saat kunjungan ke desanya.

Ia mengatakan bantuan tersebut terasa istimewa karena jarang ada pembagian langsung seperti itu, terlebih diberikan di tengah suasana Ramadhan kepada ratusan nelayan setempat.

"Ya, emang senang, senang karena kan tumben-tumben ada bantuan seperti ini. Memang kita senang, senang banget," kata Suwandi.

Dia menerima satu karung beras kemasan 5 kilogram serta uang untuk kebutuhan lauk pauk berbuka puasa bersama keluarga.

Menurut dia, bantuan itu dapat meringankan beban kebutuhan rumah tangga, terutama saat pengeluaran di bulan puasa. Sehari-hari Suwandi bekerja sebagai nelayan tangkap sekaligus pembudidaya lobster.

Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas) beras program SPHP merupakan beras yang disubsidi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga pangan di pasaran.

Penjualan komoditas itu sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp12.500 per kilogram untuk zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, Sulawesi); Rp13.100 per kilogram untuk zona 2 (Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan); dan Rp13.500 per kilogram untuk zona 3 (Maluku, Papua)

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Mestinya dua tahun yang akan datang sudah tidak ada lagi yang miskin

Lombok Timur, Nusa Tenggara Ba (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memproyeksikan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah hingga Rp29,2 miliar per tahun.

"Jadi harapan kita setelah (KNMP) meningkat produktivitasnya, itu otomatis kesejahteraan mereka (masyarakat nelayan) akan meningkat," kata Trenggono di sela meninjau KNMP Ekas Buana di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Jumat.

Trenggono mengaku telah melakukan peninjauan sejumlah lokasi KNMP di kawasan timur Indonesia.

Dalam rangkaian kunjungannya, Trenggono mendatangi KNMP Kabupaten Sikka, KNMP Desa Sulamu, KNMP Kamanlaputi di Sumba Timur, KNMP Warloka di NTT, serta Pulau Bungin dan Desa Ekas Buana di NTB.

"Itulah kenapa saya datang ke sini (Lombok Timur), saya melakukan peninjauan mulai dari Kupang, Sikka, Waingapu, lalu kemudian Sumba Timur, dan kemudian di sini," ujarnya.

Ia menegaskan peninjauan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah memastikan pembangunan berjalan optimal dan memberi dampak langsung bagi masyarakat nelayan.

Lebih lanjut dia menekankan, tujuan utama pembangunan KNMP adalah memerangi kemiskinan di desa-desa pesisir. Di Lombok Timur, khususnya Desa Ekas Buana, tingkat kemiskinan tercatat masih berada di angka 13 persen.

“Kepentingan apa? Memerangi kemiskinan tadi yang 13 persen. Mestinya dua tahun yang akan datang sudah tidak ada lagi yang miskin. Semuanya menjadi sejahtera,” ujarnya.

Menurut Trenggono, peningkatan produktivitas nelayan menjadi kunci. Dengan tersedianya sarana produksi dan infrastruktur pendukung, hasil tangkapan diharapkan meningkat signifikan, yang pada akhirnya berdampak pada kenaikan pendapatan masyarakat.

“Tujuannya sebenarnya agar masyarakat di Lombok Timur ini, di Ekas Buana, yang mayoritas nelayan, bisa meningkat produktivitasnya. Setelah meningkat, otomatis kesejahteraan mereka juga akan meningkat. Itulah kenapa saya datang ke sini,” katanya.

Program KNMP dirancang terintegrasi dari hulu ke hilir. Pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga melakukan rekayasa sosial melalui pemberdayaan masyarakat pesisir, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan koperasi, kewirausahaan, hingga sertifikasi dan standardisasi usaha.

Melalui intervensi tersebut, setiap lokasi KNMP ditargetkan mampu meningkatkan produksi perikanan hingga 800 ton per tahun, menyerap sekitar 700 tenaga kerja, baik nelayan maupun non-nelayan, serta meningkatkan nilai ekonomi kawasan hingga Rp29,2 miliar per tahun sesuai desain program.

KKP membangun sebanyak 100 KNMP di seluruh Indonesia sejak akhir tahun 2025. Salah satu yang telah rampung secara fisik adalah KNMP Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur.

Desa Ekas Buana dipilih karena memiliki potensi perikanan besar dengan komoditas utama tongkol, cakalang, kembung, dan udang. Dari total 1.226 kepala keluarga, sebanyak 854 berprofesi sebagai nelayan, dengan 396 unit kapal aktif beroperasi.

Beragam fasilitas telah dibangun untuk menunjang aktivitas perikanan, mulai dari gudang beku portable, pabrik es, shelter pendaratan ikan, docking kapal, bengkel nelayan, balai nelayan, hingga kios pemasaran ikan dan instalasi pengolahan air limbah.

Pemerintah juga menyalurkan bantuan 10 unit mesin kapal, 1.620 alat tangkap ikan, satu mobil berpendingin, serta 50 unit cool box.

Selain pembangunan fisik, Kementerian Kelautan dan Perikanan memperkuat kelembagaan pengelola melalui peningkatan kapasitas pengurus koperasi desa, pendampingan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kompetensi penyuluh perikanan.

Trenggono menegaskan, seluruh desa nelayan di NTB dan NTT berpeluang dibangun KNMP selama memenuhi kriteria sebagai desa nelayan.

"Selama dia desa nelayan, kita akan bangun. Kita harus ciptakan semua potensi ekonomi yang ada di sini,” ujarnya.

Dengan penguatan rantai pasok, penerapan sistem rantai dingin, serta peningkatan daya saing produk perikanan hingga pasar regional dan global, pemerintah berharap KNMP tidak sekadar menjadi proyek infrastruktur, melainkan motor penggerak transformasi ekonomi pesisir di Indonesia timur.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Lombok Timur, Nusa Tenggara Ba (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) diarahkan untuk meningkatkan perekonomian termasuk mengentaskan kemiskinan seperti di Lombok Timur melalui peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat pesisir.

"Pemerintah membangun ini (KNMP di Desa Ekas Buana) untuk kepentingan saudara-saudara. Kepentingan apa? Memerangi kemiskinan tadi yang 13 persen," kata Trenggono di sela meninjau KNMP Ekas Buana di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Jumat.

Ia menyoroti tingkat kemiskinan daerah seperti yang disampaikan Bupati Lombok Timur Haerul Warisin, yang mana masih sekitar 13 persen, sehingga kehadiran fasilitas produksi di KNMP menjadi solusi nyata.

Menurutnya, pemerintah membangun sarana tersebut untuk kepentingan masyarakat agar dalam dua tahun ke depan angka kemiskinan dapat ditekan signifikan khususnya di daerah itu.

Trenggono menekankan pentingnya mengoptimalkan seluruh potensi ekonomi setempat, mulai dari penangkapan ikan hingga pengembangan budidaya perikanan bernilai tinggi.

Ia juga mendorong nelayan tidak lagi menjual benih bening lobster, melainkan dibudidaya agar memberikan nilai tambah dan pendapatan lebih besar.

Apabila nelayan terkendala sarana seperti keramba, ia meminta segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah maupun jajaran kementerian untuk mendapatkan dukungan.

Menurutnya, peningkatan produktivitas secara otomatis akan mendorong kenaikan kesejahteraan masyarakat nelayan di kawasan tersebut.

Ia juga berharap fasilitas yang telah dibangun dapat dijaga dan dimanfaatkan optimal agar benar-benar membawa perubahan ekonomi berkelanjutan bagi warga Ekas Buana.

Sementara itu, Bupati Lombok Timur Haerul Warisin menyampaikan angka kemiskinan di daerahnya mencapai 13,43 persen dari total 1,5 juta penduduk, dengan kontribusi signifikan berasal dari komunitas nelayan.

Ia meyakini keberadaan KNMP yang dilengkapi fasilitas penyimpanan berkapasitas 10 ton ikan dapat membantu nelayan menjaga harga saat hasil tangkapan melimpah.

Menurutnya, ketika tangkapan banyak, hasil tidak perlu langsung dijual, melainkan disimpan terlebih dahulu agar harga tetap stabil dan menguntungkan.

Lebih lanjut dia pengendalian harga dan distribusi akan diperkuat melalui tata niaga berbasis koperasi yang didukung pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Ia juga menyebutkan besarnya kebutuhan konsumsi ikan di Lombok Timur untuk memasok program andalan Presiden Prabowo Subianto yakni makan bergizi gratis (MBG), sehingga permintaan ikan, udang, dan komoditas perikanan lainnya sangat tinggi.

"Bisa dihitung, penduduk kami 1,5 juta (jiwa), MBG kami 250 titik lebih. Berapa kebutuhan ikannya? Berapa kebutuhan udangnya? Berapa kebutuhan sayurnya? Dan sebagainya dan sebagainya," kata Haerul.

"Sehingga tentu alhamdulillah KNMP-KNMP seperti ini masih kami butuhkan terutama panjang pantai yang ada ke utara," tambah Haerul.

Adapun KNMP Ekas Buana dibangun di atas lahan seluas 1,5 hektare milik pemerintah daerah dengan dukungan infrastruktur terpadu untuk menunjang aktivitas ekonomi nelayan. Proyek tersebut dikerjakan oleh BUMN Adi Karya sebagai pelaksana pembangunan kawasan.

Fasilitas yang dibangun meliputi kantor pengelola, gudang beku portabel, pabrik es portabel, kios pemasaran ikan, kios perbengkelan, kios kuliner, balai pelatihan, shelter perbaikan jaring, bengkel nelayan, docking kapal, serta fasilitas umum seperti toilet, musala, dan tempat pembuangan sampah.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Lombok Timur, Nusa Tenggara Ba (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono geram dan meminta kualitas infrastruktur Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Ekas Buana di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dibenahi sehingga layak dan bermanfaat bagi nelayan.

"Saya minta semua dibenarin, dikoreksi semua, finishingnya, nggak benar ini!," kata Trenggono di sela peninjauan itu di Lombok Timur, Jumat.

Dia menegur keras pelaksana proyek saat meninjau infrastruktur KNMP Ekas Buana karena kualitas bangunan dinilai kurang baik.

Ia secara langsung mempertanyakan pembangunan infrastruktur kepada salah seorang pihak pelaksana proyek yang dinilai bertanggung jawab atas kualitas bangunan di kawasan tersebut.

Ia menyoroti kondisi gudang beku karena akses keluar masuk dinilai terlalu sempit serta terdapat celah kecil yang dianggap kurang layak dan berpotensi mengganggu operasional.

Nada tinggi sempat terdengar ketika ia meminta penjelasan mengenai mutu bangunan serta mempertanyakan apakah pekerjaan benar-benar dilaksanakan sesuai kontrak yang telah diberikan.

Amarahnya memuncak ketika dia melihat lantai semen samping gudang beku portabel tersebut terlihat retak. Dia pun menunjuk dan mengarahkan kakinya ke retakan tersebut sambil memperlihatkan ke pihak yang bertanggung jawab.

Trenggono menegaskan proyek pemerintah harus dikerjakan secara profesional karena anggaran yang digunakan berasal dari negara untuk kepentingan masyarakat nelayan setempat.

"Kamu bikin bangunan kaya gini, kenapa, ha? Bagus nggak bangunannya? Coba kamu bikin yang benar dong, masa bangunannya kaya gini? Yang benar aja dong," tegas Trenggono.

Selain gudang beku, ia turut meninjau pabrik es portabel, bengkel nelayan, kios pemasaran ikan, balai pelatihan, hingga fasilitas umum seperti toilet.

Ia meminta seluruh sarana dan prasarana dibenahi agar benar-benar mendukung aktivitas ekonomi nelayan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara nyata.

Usai peninjauan lapangan, Trenggono bersama jajaran berdialog langsung dengan nelayan guna mendengar masukan serta memastikan program berjalan sesuai kebutuhan mereka.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Presiden Prabowo Subianto menyebut ada oknum yang sengaja membuat Indonesia bergantung pada impor demi kepentingan pribadi. Hal ini membuatnya sangat geram dan langsung membenahi.

Menurutnya, praktik tersebut merugikan negara dan rakyat karena dilakukan melalui permainan tidak sehat dalam pengelolaan energi nasional.

Masyarakat, sambungnya, turut merasakan adanya persoalan tata kelola di sektor energi, khususnya di tubuh PT Pertamina dan pengaturan di sektor ESDM

"Kita harus mengakui bahwa beberapa tahun belakangan rakyat pun merasa bahwa terjadi management, terjadi permainan-permainan tidak sehat di Pertamina dan di pengaturan ESDM kita," ujar Prabowo dalam peresmian RDMP Kilang Balikpapan, Senin (12/1).

Prabowo mengungkapkan terdapat pihak-pihak tertentu yang dengan sengaja mendorong impor dari luar negeri meski Indonesia memiliki sumber daya dan kemampuan sendiri.

"Ada pihak-pihak, saya tidak mengerti, orang-orang Indonesia yang pintar-pintar, pintar tapi serakah, mengatur mau impor dari luar. Dengan impor dari luar dia manipulasi harga dan dia kutip, sehingga ada pihak segelintir orang yang kaya raya di atas penderitaan rakyat," kata Prabowo.

Prabowo menegaskan praktik tersebut tidak bisa dibiarkan karena bertentangan dengan kepentingan bangsa. Ia menyebut ketergantungan impor yang disengaja justru membuat rakyat menanggung beban harga dan negara kehilangan kemandirian.

Karena itu, Prabowo menyatakan tekadnya untuk melakukan pembenahan besar-besaran sejak awal masa pemerintahannya, terutama di tubuh Pertamina sebagai perusahaan strategis milik negara.

"Karena itu waktu saya menjadi Presiden, saya bertekad untuk membersihkan Pertamina. Saya angkat Saudara Simon Aloysius dengan beberapa anak-anak muda, dan saya beri tugas, jangan korupsi, jangan kau cari kaya di atas kepercayaan ini," jelasnya.

Prabowo menekankan posisi Direktur Utama Pertamina memiliki peran yang sangat krusial karena mengelola perusahaan dengan nilai aset besar dan strategis bagi perekonomian nasional.

"Direktur Utama Pertamina sangat strategis. Anda bertanggung jawab atas sebuah perusahaan 100 miliar dolar. Godaan akan banyak. Tapi Saudara harus teguh dengan semua jajarannya," imbuhnya.

Oleh sebab itu, ia menekankan bahwa memberikan kewenangan luas kepada Dirut Pertamina Simon Aloysius untuk melakukan perombakan internal demi memastikan tata kelola yang bersih dan profesional, termasuk pecat pegawai nakal.

"Saya kasih wewenang seluas-luasnya. Siapa yang Anda nilai tidak bagus, pecat. Jangan ragu-ragu. Demi bangsa dan rakyat harus tega. Enggak ada itu. Banyak anak muda yang hebat-hebat, cari," pungkas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengimbau seluruh pihak untuk berperan aktif membangun dukungan moral bagi prajurit dan masyarakat terdampak bencana di Sumatra.

Dia menegaskan bahwa kritik di lapangan seharusnya disampaikan langsung kepada petugas agar dapat segera diperbaiki, bukan justru melemahkan semangat mereka yang bekerja siang dan malam.

Hal itu disampaikan Maruli saat menghadiri Konferensi Pers Perkembangan Penanggulangan Bencana Sumatra di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

“Saya juga pada kesempatan ini menghimbau para rekan-rekan supaya mengekspos bagaimana kami bekerja. Semua bekerja begini, kalau ada hal kekurangan pasti banyak kekurangan. Tolong informasikan kami kekurangan itu, jangan diekspos lewat media,” ujar Maruli.

Dia mengungkapkan, duka mendalam turut dirasakan institusinya karena dalam operasi penanggulangan bencana tersebut, TNI AD kehilangan prajurit dan keluarga prajurit.

“Kasian anggota kami yang sudah, anggota saya tiga orang meninggal. Ada dua keluarga yang suaminya meninggalkan rumah, keluarganya habis anak istrinya. Jadi kami juga butuh support anggota kami,” katanya.

Menurut Maruli, para prajurit di lapangan bekerja dalam kondisi berat dan serba terbatas, sehingga dukungan moral menjadi hal yang sangat penting.

“Kita harus bekerja sama, kita harus kompak semua. Kita harus kompak, kita perlu. Kasian yang terkena bencana kondisinya memang rumit. Anda mungkin kita tidak merasakan bagaimana mereka susahnya,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menilai, pemberitaan yang hanya menyoroti kekurangan tanpa konteks justru dapat mematahkan semangat prajurit yang telah berjuang maksimal.

“Jangan sedih anggota itu, sudah bekerja siang malam, malah dibilangnya pengerahannya [lambat]. Bagaimana rasanya Anda kalau di posisi itu? Bukan saya, anggota saya,” tegas Maruli.

KSAD juga menggambarkan kondisi riil prajurit di lapangan yang kerap bekerja dalam situasi ekstrem.

“Kehujanan tengah malam bentuk seperti itu. Terus dibilangnya lambat. Jadi tolong yang seperti-seperti ini, kita harus kompak, bernegara,” katanya.

Maruli menekankan bahwa media memiliki peran strategis dalam membangkitkan semangat masyarakat, korban bencana, dan para petugas di lapangan.

“Peran Anda luar biasa media. Bangkitkan moral masyarakat, bangkitkan kami yang bekerja. Bukan kami, anggota kami,” ujarnya.

Dia pun mengajak media untuk mengangkat kisah perjuangan prajurit yang bertugasNI AD yang bertugas di wilayah sulit, dengan keterbatasan logistik dan fasilitas.

“Kalau mau mencoba rasakan bagaimana rasanya dia harus ke tempat tertutup akses, mereka juga tidak ada air minum, mereka juga tidak ada baju ganti, mereka juga dengan kondisi tempat penginapan yang kurang jauh dari layak. Mungkin lebih jelek dari pengungsi,” katanya.

Menutup pernyataannya, Maruli kembali menegaskan harapannya agar media menjadi bagian dari upaya membangun optimisme di tengah bencana.

“Ini tolong dibangkitkan semangatnya. Saya yakin Anda mempunyai peran, saya kira itu yang ingin sampaikan,” tandas Maruli.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap masih terdapat laporan terkait distributor serta pengecer pupuk bersubsidi nakal hingga dugaan pungutan liar (pungli) dalam penyaluran alat dan mesin pertanian (alsintan).

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menerima laporan terdapat 136 pengecer atau distributor yang masih mewajibkan penggunaan kartu tani untuk menebus pupuk, sehingga mempersulit petani untuk mendapatkan pupuk. Padahal, Amran menegaskan petani hanya perlu menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) untuk menebus pupuk.

Alhasil, Amran telah menegur sejumlah distributor maupun pengecer bermasalah. Namun, sambung dia, jika mereka masih melakukan kesalahan yang sama, pemerintah juga akan mencabut izin usaha.

“Masih ada yang melaporkan 136 wajib masih menggunakan kartu tani. Ini kami wajibkan KTP saja cukup, tidak diwajibkan lagi kartu tani. KTP saja cukup,” kata Amran, Minggu (23/11/2025).

Laporan lainnya, Amran menyampaikan terdapat masalah terkait pungutan alsintan, yakni sebanyak 31 dari sebelumnya sempat mencapai ribuan laporan.

Laporan tersebut memuat adanya pungutan liar (pungli). Padahal, Amran menegaskan pemerintah telah memberikan bantuan alsintan kepada para petani secara gratis.

“Ini yang 31 [alsintan bermasalah] kami langsung kirim ke penegak hukum setempat agar ditindaklanjuti diproses. Kalau ada pidana, dipidanakan,” terangnya.

Dia juga meminta agar masyarakat melakukan pengaduan jika masih menemukan pelanggaran lain di sektor pertanian melalui WhatsApp “Lapor Pak Amran” di nomor 0823-1110-9690.

“Sejak 2015 kami buka [kanal] pengaduan, sampai sekarang kami lakukan. Hanya saja sekarang gencar karena kebijakan pemerintah, khususnya pupuk itu turun 20%. Ini harus diawasi betul. Kemudian jumlah bantuan alat mesin pertanian itu triliunan ke lapangan. Jadi kita harus kontrol,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Amran juga menyampaikan terdapat 115 distributor pupuk subsidi yang masih menjual di atas harga eceran tertinggi (HET) sepanjang 14–20 November 2025.

Atas laporan itu, pemerintah telah meminta PT Pupuk Indonesia mencabut izin seluruh distributor yang melanggar. Kementan juga telah menyerahkan daftar 115 distributor bermasalah kepada Pupuk Indonesia untuk ditindaklanjuti.

“Kami perintahkan dicabut [115 distributor pupuk bermasalah], tetapi nanti mengecek juga di bawah. Biasanya kalau sudah kami beri bukti itu langsung dicabut,” kata Amran.

Namun, Amran menyebut jumlah distributor pupuk bermasalah terus mengalami penurunan signifikan dibandingkan sebelumnya yang pernah mencapai lebih dari 2.039 laporan.

“Ini sudah menurun tinggal 5% dari total laporan, yang dulunya 2.000 sekarang tinggal 115, berarti 5%,” imbuhnya.

Amran menegaskan tidak boleh ada pihak yang mempersulit petani dalam memperoleh pupuk, terutama pada musim tanam. Apalagi, sambung dia, pemerintah telah menurunkan HET pupuk bersubsidi sebesar 20 persen per 22 Oktober 2025

Untuk diketahui, pemerintah telah menurunkan HET pupuk bersubsidi sebesar 20% yang berlaku mulai 22 Oktober 2025.

Perinciannya, penurunan HET pupuk ini meliputi seluruh jenis pupuk bersubsidi yang digunakan petani, yaitu urea dari Rp2.250 per kilogram menjadi Rp1.800 per kilogram.

Lalu, NPK dari Rp2.300 per kilogram menjadi Rp1.840 per kilogram dan NPK kakao dari Rp3.300 per kilogram menjadi Rp2.640 per kilogram.

Selain itu, juga ada ZA khusus tebu dari Rp1.700 per kilogram menjadi Rp1.360 per kilogram dan pupuk organik dari Rp800 per kilogram menjadi Rp640 per kilogram.