Jika kondisi ini terus dibiarkan, Indonesia berisiko kehilangan para penjaga pengetahuan tradisional yang selama ini menjadi roh utama batik Nusantara

Kudus (ANTARA) - Perajin batik yang tergabung Asosiasi Perajin dan Pengusaha Batik Indonesia (APPBI) menggelar pameran "Seni Batik Puspa Nuswantara" di Jakarta pada 8-12 Juli 2026 sebagai upaya memperkuat pasar batik nasional di tengah maraknya tekstil bermotif batik dan produk tiruan batik.

"Pameran akan digelar International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta, mengusung tema 'Rupa Makna Tambal Nusantara' ini. Hadir sebagai ruang promosi, edukasi, apresiasi, dan konsolidasi bagi perajin, pengusaha batik, komunitas budaya, akademisi, media, pemerintah, serta masyarakat luas untuk bersama-sama menjaga keberlanjutan batik asli Indonesia," kata Ketua Umum APPBI Komarudin Kudiya melalui rilis yang diterima di Kudus, Selasa.

Ia mengungkapkan pameran tersebut diselenggarakan di tengah tantangan besar yang sedang dihadapi dunia perbatikan nasional.

Karena di balik setiap helai batik terdapat proses panjang yang melibatkan keterampilan, ketekunan, rasa, serta pengetahuan tradisional para perajin, mulai dari penciptaan motif, pencantingan, pewarnaan, hingga penyelesaian akhir, kini menghadapi menghadapi tekanan serius akibat membanjirnya tekstil bercorak batik, kain bermotif batik, dan produk tiruan batik yang diproduksi secara massal dengan teknologi cetak modern.

Produk-produk tersebut, kata dia, sering dipasarkan dengan harga murah dan menggunakan istilah "batik" tanpa penjelasan yang benar mengenai proses pembuatannya. Kondisi ini membuat masyarakat semakin sulit membedakan antara batik tulis, batik cap, batik kombinasi, dan tekstil bermotif batik.

Fenomena tersebut menimbulkan dampak langsung bagi para perajin batik tradisional. Karena perajin mengalami penurunan pesanan, berkurangnya produksi, melemahnya pendapatan, bahkan sebagian mulai meninggalkan profesi membatik karena tidak mampu bersaing dengan produk tekstil bercorak batik yang diproduksi secara industri.

"Jika kondisi ini terus dibiarkan, Indonesia berisiko kehilangan para penjaga pengetahuan tradisional yang selama ini menjadi roh utama batik Nusantara. Untuk itulah, APPBI menghadirkan pagelaran 'Seni Batik Puspa Nuswantara 2026' sebagai ikhtiar nyata untuk membangkitkan kesadaran publik, memperkuat ekonomi perajin, serta menegaskan pentingnya keberpihakan terhadap batik asli Indonesia," ujarnya.

Tema "Rupa Makna Tambal Nusantara" dipilih, kata dia, sebagai simbol keberagaman, kekuatan, dan harapan. "Rupa" merepresentasikan kekayaan visual batik dari berbagai daerah, "makna" menegaskan nilai filosofi di balik setiap motif, sedangkan "tambal" menjadi metafora kebersamaan untuk merajut kembali kekuatan perajin batik Nusantara.

Sebagai pagelaran seni dan budaya, Puspa Nuswantara 2026 akan menghadirkan sejumlah agenda penting. Di antaranya, menampilkan batik koleksi dari Pakualaman Yogyakarta sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan batik keraton dan kekayaan estetika batik klasik yang memiliki nilai sejarah, simbolik, dan budaya yang tinggi.

Berbagai motif batik khas Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, koleksi Muria Batik Kudus juga ikut dalam pameran tersebut. Termasuk dari Kabupaten Pati, batik Lasem Kabupaten Rembang, serta dari Semarang, Jateng.

Nantinya juga ada peluncuran batik Puspawicitra karya GKBRAA Paku Alam X, sebagai bagian dari semangat Puspa Nuswantara dalam mempertemukan tradisi, penciptaan, dan keberlanjutan batik sebagai warisan budaya yang terus hidup dan berkembang.

Puspa Nuswantara 2026 juga akan menghadirkan Bedah Buku "Batik Tiga Negeri" karya Komarudin Kudiya dan Afif Syakur. Agenda ini menjadi upaya memperkuat literasi batik nasional, khususnya dalam memahami perjalanan, karakter, dan makna Batik Tiga Negeri sebagai salah satu warisan batik yang kaya narasi lintas daerah, warna, dan tradisi.

Selain itu, ada lelang batik, pertunjukan fesyen, diskusi dari komunitas cinta berkain Indonesia, pasar batik rakyat, serta penampilan karya fesyen dari perguruan tinggi swasta di Jakarta dan Bandung.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Ajang yang berlangsung selama tiga hari, 26–28 Juni 2026 ini diikuti puluhan pelaku usaha mikro kecil,l dan menengah (UMKM) serta sektor ekonomi kreatif

Samarinda (ANTARA) - Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur menggelar UMKM Weekend Kreatif Fair 2026 di Temindung Creative Hub, Samarinda, untuk mendorong pertumbuhan ekosistem ekonomi kreatif sekaligus memperluas jaringan pemasaran produk lokal unggulan daerah.

"Ajang yang berlangsung selama tiga hari, 26–28 Juni 2026 ini diikuti puluhan pelaku usaha mikro kecil,l dan menengah (UMKM) serta sektor ekonomi kreatif (ekraf)," kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kaltim, Ririn Sari Dewi di Samarinda, Sabtu.

Menurut Ririn, kegiatan ini merupakan wadah promosi efektif bagi pelaku usaha, sekaligus langkah strategis dalam memperkuat pertumbuhan ekosistem ekraf di Kalimantan Timur.

Melalui tema "Belanja Hemat, Hiburan Seru, UMKM Kuat, Ekonomi Hebat", Dispar Kaltim berfokus pada beberapa target utama.

"Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendorong pengembangan produk lokal, mengoptimalkan fasilitas publik, penggerak ekonomi, serta membangun kecintaan terhadap produk lokal," tegas Ririn.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji memberikan apresiasi atas inisiatif ini. Menurutnya, di tengah langkah efisiensi anggaran pemerintah, Dispar Kaltim tetap mampu bergerak lincah dalam menciptakan ruang kolaborasi nyata bagi pelaku usaha.

Seno Aji menekankan pentingnya pergeseran motor penggerak ekonomi Kaltim dari sektor sumber daya alam (SDA) yang tidak dapat diperbarui ke sektor kreatif.

"Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi kreatif kini menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Kaltim. Jadi, jangan pernah malu berkecimpung di industri ini. UMKM dan ekraf adalah ujung tombak masa depan ekonomi kita," tegas Seno Aji.

Seno menambahkan kesuksesan acara ini tidak lepas dari sinergi lintas sektor, termasuk dukungan dari berbagai komunitas UMKM, Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia (PPJI), Hipmi hingga sektor perbankan.

Sebagai bentuk dukungan konkret, Pemerintah Provinsi Kaltim telah mengintegrasikan penguatan UMKM ke dalam visi-misi pembangunan daerah melalui Program Jospol (Kewirausahaan Terpadu).

Program ini mencakup empat pilar utama, yakni pelatihan bisnis intensif, bantuan peralatan usaha, fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan akses kemitraan strategis.

"Melalui Program Jospol, kita targetkan UMKM Kaltim bisa naik kelas hingga menembus pasar nasional dan internasional," imbuh Wagub.

Ia juga berharap ajang ini memicu generasi muda untuk mengalihkan fokus dari gawai (gadget) ke aktivitas berkarya yang produktif.Selain pameran produk, festival ini juga berfungsi sebagai pusat pelayanan publik dan rekreasi.

Pewarta: Arumanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

BANDAR LAMPUNG - Mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menerima gelar adat kehormatan Baginda Pemuka Bangsa dari lima kerajaan adat Lampung. Penganugerahan gelar adat digelar dalam prosesi sakral di Rumah Adat Lampung Kedatun Keagungan, Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, Sabtu (27/6/2026).

Acara itu dihadiri oleh para sultan, penyimbang adat serta tokoh masyarakat. Jokowi tampak mengenakan pakaian adat Lampung lengkap sebagai bagian dari rangkaian penyematan gelar kehormatan tersebut.

Kedatangan Jokowi langsung disambut melalui tradisi Nemui Nyimah, sebuah tradisi penyambutan tamu kehormatan dalam budaya Lampung. Selanjutnya, prosesi pemberian gelar adat dilaksanakan di Gedung Pusiban.

Penganugerahan gelar Baginda Pemuka Bangsa merupakan bentuk penghormatan dari lima kerajaan adat Lampung kepada Jokowi atas kontribusi dan pengabdiannya selama memimpin Indonesia. Prosesi itu sekaligus menjadi agenda utama hari kedua kunjungan Jokowi di Provinsi Lampung.

Jokowi menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penghormatan yang diberikan kepadanya. "Saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Sultan Sekala Brak Yang Dipertuan ke-23 beserta seluruh jajaran perangkat adat. Saya sangat menghargai dan sangat menghormati kebudayaan yang terus kita rawat dan pelihara bersama," kata Jokowi, Sabtu (27/6/2026).

Jokowi berharap budaya Lampung dan seluruh budaya Nusantara tetap dijaga serta diwariskan kepada generasi penerus di tengah perkembangan zaman yang semakin modern.

"Semoga kebudayaan ini terus diteruskan oleh anak cucu kita sehingga budaya Nusantara, budaya Lampung, dan budaya-budaya lainnya tetap lestari di tengah zaman yang semakin modern," pungkas Jokowi.

Usai mengikuti prosesi adat, Jokowi melanjutkan rangkaian agenda hari keduanya blusukan di Lampung dengan menghadiri Rakorda PSI Kota Bandar Lampung.

Madiun (ANTARA) - Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) Madiun berupaya melestarikan kearifan lokal melalui ajang bertajuk Gelar Budaya RRI Madiun 2026 sekaligus menggeliatkan ekonomi kreatif daerah setempat.

Direktur SDM dan Umum LPP RRI Dedi Suparman mengatakan ajang Gelar Budaya RRI Madiun sangat relevan dengan tugas RRI, salah satunya menginspirasi akan nilai-nilai budaya keindonesiaan. Ajang tersebut merupakan bentuk literasi kepada masyarakat terhadap budaya kearifan lokal khususnya di Madiun Raya.

"Budaya itu bagian dari peradaban, maka peradaban ini bukan hanya soal sejarahnya yang harus kita catat tapi bagaimana kita melestarikan, meregenerasi lalu mengembangkan, dan menjaga budaya agar tetap lestari," ujarnya saat membuka Gelar Budaya RRI Madiun 2026 di Madiun, Jawa Timur, Jumat sore.

Ia menjelaskan, RRI harus ikut mendorong masyarakat terutama generasi muda ikut ambil bagian dalam konteks melestarikan budaya,

Menurutnya RRI menjadi miniatur Indonesia karena RRI tersebar di seluruh NKRI, sehingga harus merepresentasikan kearifan lokal yang ada di masing-masing daerah.

"Karena itu, seni dan budaya harus terus dilestarikan, tidak hanya oleh RRI tetapi juga seluruh elemen masyarakat," katanya.

Pihaknya juga mengapresiasi keterlibatan para pelaku seni dan UMKM selama gelar budaya berlangsung seraya menegaskan menegaskan bahwa keberadaan RRI harus berdampak luas di masyarakat.

Kepala RRI Madiun Kukuh Setyo Budi Akhrianto mengatakan seni budaya harus terus dilestarikan. Karenanya ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk "nguri-uri" budaya agar tidak punah tergerus zaman.

"Kegiatan ini adalah sebuah perwujudan dari pemikiran saya bahwa kekuatan lokal itu tidak luput dari tradisi dan budaya lokal itu sendiri. Karenanya perlu kita gali, kita angkat kembali, dan kita berdayakan kembali, seperti melalui gelar budaya ini," katanya.

Kukuh menegaskan gelar budaya RRI Madiun terlaksana atas dukungan berbagai pihak khususnya para seniman dan budayawan.

"RRI hanya fasilitator. Kami tentu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak dan sponsor yang telah membantu suksesnya acara ini," kata dia.

Gelar Budaya RRI Madiun 2026 berlangsung selama tiga hari mulai Jumat (26/6/2026) hingga Minggu (28/6/2026). Ajang tersebut menampilkan sejumlah giat budaya di antaranya reog, karawitan, seni tari, wayang kulit, dialog budaya, diakhiri ruwatan. Gelar budaya juga diwarnai kegiatan pameran pusaka dan bursa batu mulia atau akik.

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

SURABAYA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ingin menghadirkan ruang dialog yang mempertemukan para profesor, akademisi, profesional, pembuat kebijakan, hingga Generasi Z. Forum tersebut nantinya membahas berbagai isu strategis yang menentukan masa depan Indonesia.

Gagasan tersebut disampaikan AHY saat menghadiri pertemuan Dewan Pakar Ikatan Alumni Universitas Airlangga (IKA Unair) di Surabaya.

Menurut AHY, tantangan yang dihadapi Indonesia ke depan tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu kelompok atau satu generasi. Diperlukan kolaborasi yang lebih luas agar berbagai perspektif dapat bertemu dalam satu ruang pemikiran yang produktif.

Karena itu, selain forum internal Dewan Pakar, AHY berencana mendorong lahirnya strategic forum yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

“Kami juga ingin menggagas forum yang lebih luas lagi, bisa seperti strategic forum, bukan hanya internal Dewan Pakar, bukan hanya IKA Unair, tetapi juga mengundang berbagai stakeholders, termasuk generasi muda dan Generasi Z,” ujarnya, Kamis (25/6/2026).

Lihat video: Dampak Perang Timur Tengah! Menko AHY Buka Suara Soal Kenaikan Tarif Tiket Pesawat | Sindo Malam



Forum tersebut nantinya diharapkan menjadi wadah untuk membahas berbagai isu yang sedang menjadi perhatian publik, baik di tingkat nasional maupun internasional. AHY menilai keterlibatan generasi muda menjadi semakin penting karena mereka bukan sekadar penonton perubahan, melainkan pihak yang akan menentukan arah Indonesia di masa depan.

Dalam pandangan AHY, perguruan tinggi memiliki posisi yang unik karena mampu mempertemukan pengalaman para akademisi senior dengan energi, kreativitas, dan perspektif baru yang dimiliki generasi muda.

"Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan lahir berbagai gagasan yang tidak hanya relevan untuk menjawab persoalan hari ini, tetapi juga mampu mempersiapkan Indonesia menghadapi tantangan beberapa dekade mendatang," katanya.

JAKARTA - Aroma tajam terasi yang terbawa angin di Desa Bonang, Kabupaten Rembang menjadi saksi bisu perjalanan panjang Mamluatur Rahmah dalam mengejar mimpi besarnya. Sebagai putri seorang buruh terasi, ia berhasil mendobrak tembok stigma yang menyebut kemiskinan sebagai penghalang prestasi.

Puncaknya, Rahmah resmi menyelesaikan studi doktoralnya di UIN Walisongo Semarang melalui skema Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB) Kementerian Agama, pada Rabu (10/6/2026). Bagi Rahmah, jalan menuju gelar tertinggi akademik ini tidaklah bertabur kemudahan.

Ia tumbuh di tengah keluarga sederhana dengan keyakinan teguh bahwa pendidikan adalah eskalator utama untuk mengangkat derajat dan nasib keluarga. Di lingkungannya, cita-cita menempuh jenjang S3 bagi anak seorang buruh seringkali dianggap sebagai angan-angan yang terlalu muluk.

Namun, bagi Rahmah, tetesan keringat orang tuanya yang setiap hari bergulat dengan udang rebon justru menjadi bahan bakar semangatnya. Keberhasilan ini mustahil terwujud tanpa program BIB, sebuah kolaborasi strategis antara Kemenag dan LPDP yang menyasar kader-kader unggul dari lingkungan pesantren dan pendidikan Islam.

Rahmah mengakui bahwa tanpa sokongan beasiswa penuh tersebut, impian besarnya mungkin hanya akan terkubur di bawah tumpukan jemuran terasi.

Ibu Jadi Kekuatan di Balik Disertasi

Usai menjalani sidang promosi doktor yang khidmat di Gedung Pascasarjana UIN Walisongo, dosen Fakultas Ushuluddin dan Dakwah UIN Raden Mas Said Surakarta ini tak kuasa menahan haru saat mengenang sosok ibundanya.

“Setiap kali saya merasa lelah menulis disertasi atau pusing dengan metodologi yang rumit, saya selalu membayangkan tangan ibu saya. Tangan yang kasar karena setiap hari menjemur dan mengolah terasi. Saya tidak punya hak untuk menyerah ketika beliau saja tidak pernah menyerah menyekolahkan saya,” ujarnya dengan mata berkaca-kaca.

Perempuan yang juga aktif di Lembaga Kesehatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) Kabupaten Sukoharjo ini juga mengungkapkan bahwa tantangan terberat justru datang dari skeptisisme lingkungan sekitar terhadap pendidikan perempuan.

“Banyak yang bilang, ‘Ngapain sekolah tinggi-tinggi, nanti ujungnya di dapur juga.’ Tapi saya ingin membuktikan bahwa perempuan, dari latar belakang ekonomi apa pun, berhak memiliki intelektualitas. BIB Kemenag memberikan saya kesempatan itu. Beasiswa ini bukan hanya soal uang SPP, tapi soal martabat dan kepercayaan bahwa negara hadir untuk anak-anak seperti saya,” tandas istri dari Abdus Salam ini.

Dalam disertasinya, Dr Mamluatur Rahmah meneliti fenomena psikologis mengenai kecemasan kematian pada lansia di Pondok Pesantren Payaman, Magelang. Para penguji memberikan apresiasi tinggi atas kemampuannya mengintegrasikan teori tasawuf dan psikologi dengan realitas lapangan secara tajam.

Kini, keberhasilan Rahmah menjadi oase penyejuk sekaligus bukti nyata bagi anak-anak buruh di seluruh pelosok negeri bahwa keterbatasan finansial bukanlah akhir dari segalanya.

“Jangan pernah membatasi mimpi kalian hanya karena melihat dompet orang tua. Selama ada peluang dan kemauan, pasti ada jalan. Pemerintah sudah menyediakan banyak fasilitas seperti BIB ini. Tugas kita hanya satu, belajar lebih keras dari orang lain dan jangan pernah melupakan doa orang tua,” pungkasnya.

Dr Mamluatur Rahmah kini kembali ke dunia akademik dan masyarakat dengan identitas baru. Bukan lagi sekadar anak buruh yang dipandang sebelah mata, melainkan seorang intelektual yang siap membawa perubahan nyata bagi bangsa.

JAKARTA - Menguatnya tuntutan publik terhadap reformasi Polri lahir dari sebuah gagasan akademik yang menawarkan penguatan sistem pengawasan eksternal kepolisian sebagai bagian dari agenda reformasi kelembagaan. Gagasan tersebut disampaikan advokat dan akademisi Rangga Afianto yang berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Kepolisian dari STIK Lemdiklat Polri.

Dia mendapat predikat Cum Laude melalui disertasinya berjudul “Police Oversight & Accountability: Studi Tentang Independensi dan Eksistensi Kelembagaan Kompolnas.

“Reformasi kepolisian yang berkelanjutan tidak cukup hanya dilakukan melalui penguatan organisasi dan profesionalisme internal Polri, tetapi juga harus diimbangi dengan penguatan instrumen pengawasan eksternal yang independen, efektif, dan memiliki daya paksa,” ujar Rangga, Selasa (9/6/2026).

Dalam penelitiannya, Rangga menempatkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebagai salah satu instrumen penting dalam sistem demokrasi modern untuk memastikan akuntabilitas kepolisian. Penguatan Kompolnas perlu dilakukan tidak hanya pada aspek kelembagaan, tetapi juga pada perluasan kewenangan agar lembaga tersebut mampu menjalankan fungsi pengawasan secara lebih efektif terhadap Polri.

Disertasi tersebut menawarkan tiga konsep utama sebagai model penguatan kewenangan Kompolnas yakni pengawasan (oversight), investigasi (investigation), dan penindakan (enforcement).

“Dalam aspek pengawasan, Kompolnas diproyeksikan memiliki kapasitas yang lebih kuat dalam melakukan pemantauan terhadap kebijakan, kinerja, dan tata kelola kepolisian secara menyeluruh,” ucapnya.

Fungsi ini tidak hanya berfokus pada evaluasi administratif, tetapi juga memastikan bahwa pelaksanaan tugas kepolisian berjalan sesuai prinsip profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Selanjutnya, pada aspek investigasi, Kompolnas diusulkan memiliki kewenangan yang lebih luas untuk melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap laporan masyarakat, dugaan penyimpangan, maupun persoalan yang berdampak luas terhadap kepercayaan publik.

Adapun aspek penindakan, disertasi tersebut mengusulkan agar hasil pengawasan dan investigasi Kompolnas tidak sekadar menjadi catatan administratif atau rekomendasi moral. Sebaliknya, rekomendasi yang dikeluarkan harus memiliki konsekuensi hukum yang jelas dan mengikat.

Dalam kerangka tersebut, Rangga menawarkan konsep bahwa rekomendasi Kompolnas yang bersifat substantif perlu diberikan karakter legally binding, yaitu memiliki kekuatan mengikat dan wajib ditindaklanjuti oleh Polri dalam jangka waktu tertentu.

Menurut dia, selama rekomendasi pengawasan hanya bersifat persuasif, efektivitas pengawasan eksternal akan selalu bergantung pada kemauan institusi yang diawasi.

“Karena itu, diperlukan mekanisme hukum yang memberikan daya paksa terhadap pelaksanaan rekomendasi yang telah dihasilkan melalui proses pengawasan dan investigasi yang akuntabel,” katanya.

Penelitian juga menempatkan Kompolnas bukan hanya sebagai lembaga pengawas, tetapi sebagai pembantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan kepolisian nasional. Dalam posisi tersebut, Kompolnas diharapkan dapat menjadi penghubung antara kebutuhan reformasi institusi kepolisian, aspirasi masyarakat, dan agenda pembangunan hukum nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.

Sehingga, wacana Reformasi Polri tidak lagi dipahami semata sebagai reformasi internal organisasi melainkan sebagai pembangunan ekosistem akuntabilitas yang melibatkan mekanisme pengawasan eksternal yang kuat, independen, dan memiliki legitimasi hukum.

Keberhasilan Rangga meraih gelar Doktor di STIK Lemdiklat Polri juga menjadi simbol semakin berkembangnya tradisi akademik Ilmu Kepolisian yang terbuka terhadap perspektif sipil.

Bolehkah memakai gelar haji, sepulang dari menunaikan ibadah hajidari Tanah Suci? Gelar haji biasanya umum dilakukan masyarakat kita dan pada dasarnya hal itu tidak ada perintah dan tidak ada juga larangan. Kenapa demikian? Sebab hukumnya mubah (boleh) asalkan tidak untuk riya’, takabur, atau kesombongan.

Memang, secara umum terjadi dua pendapat soal memberi gelar hajidi depan nama seorang yang sudah berhaji. Pendapat pertama, gelar haji hukumnya dilarang. Karena ini adalah gelar belum pernah dikenal di zaman Nabishallallahu ‘alaihi wa sallamdan gelar ini dikhawatirkan memicu riya.

Dalam salah satu fatwanya, Lajnah Daimah pernah mengatakan bahwa panggilan Haji bagi yang sudah berhaji sebaiknya ditinggalkan. Karena melaksanakan kewajiban syariat, tidak perlu mendapatkan gelar, namun dia mendapat pahala dari Allah, bagi mereka yang amalnya diterima. Dan wajib bagi setiap muslim untuk mengkondisikan jiwanya agar tidak bergantung dengan semacam ini, agar niatnya ikhlas untuk Allah.

Selanjutnya, dalam buku kumpulan Fatwa Lajnah Daimah tersebut menegaskan bahwa Keterangan yang semisal juga pernah disebutkan Imam al-Albani – rahimahullah –- beliau melarangnya karena tidak ada di zaman Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Pendapat kedua, gelar semacam ini dibolehkan. Antara lain hal ini berdasarkan pendapat imam An Nawawi dalam buku al-Majmu',

Imam An-Nawawi mengatakan : boleh menyebut orang yang pernah berangkat haji dengan gelar Haji, meskipun hajinya sudah bertahun-tahun, atau bahkan setelah dia wafat. Dan hal ini tidak makruh.

Terkadang masyarakat memberi gelar untuk mereka yang telah melakukan perjuangan berharga atau memberi manfaat besar bagi yang lain. Misalnya, orang yang pernah berjihad disebut mujahid. Dulu peserta perang badar disebut dengan al-Badri. Meskipun perang badar sudah berakhir tahunan, gelar itu tetap melekat.

Penyematan gelar Haji juga sudah menjadi tradisi di sebagian masyarakat. Alasan bahwa gelar haji itu masuk urf (tradisi di masyarakat) pernah disampaikan as-Subki ketika membahas biografi Hassan bin Said al-Haji.

Beliau mengatakan : Gelar al-Haji ini menggunakan bahasa bukan arab, untuk mereka yang telah berangkat haji. Mereka menyabut orang yang bernah berhaji ke baitullah al-haram dengan Haji. (Tercantum dalam kitab Thabaqat as-Syafiiyah al-Kubro)

Karena di Indonesia, bisa haji termasuk amal istimewa, mereka yang berhasil melaksanakannya mendapat gelar khusus Haji.

Jadi, yang penting adalah bukan gelarnya. Tapi ibadah haji itu rukun Islam yang kelima dan wajib dilakukan oleh setiap muslim yang telah mampu dan memenuhi syarat-syaratnya. Jadi niat kita beribadah haji adalah ikhlas karena Allah Ta'ala.

Adapun ada orang yang sudah beribadah haji dan bila tidak dipanggil dengan gelar haji/hajah tidak perlu tersinggung. Orang yang tersinggung, maka perlu ngaji, belajar hukum-hukum Islam, agar tidak terkena sifat-sifat fasik, yang bisa menghilangkan amal. Yang benar adalah semua amal ibadah harus ikhlas karena Allah dan mencari ridha Allah semata-mata.

Bisnis.com, BANDA ACEH — Di tengah perubahan lanskap dunia kerja yang semakin dinamis, relevansi gelar kuliah kini menjadi perdebatan, terutama ketika jalur karier tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh latar belakang pendidikan formal.

Dikutip dari riset dari Pew Research Center, Senin (01/6/2026), perkembangan teknologi, perubahan kebutuhan industri, serta munculnya alternatif pendidikan nonformal mendorong masyarakat untuk menilai ulang pentingnya gelar sarjana. Di satu sisi, pendidikan tinggi tetap dianggap sebagai investasi jangka panjang yang memberikan berbagai keuntungan. Namun di sisi lain, semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa gelar bukan lagi satu-satunya faktor penentu kesuksesan karier.

Forbes mengungkapkan bahwa perubahan ini mencerminkan pergeseran paradigma dalam dunia kerja modern. Jika sebelumnya gelar kuliah menjadi standar utama untuk mendapatkan pekerjaan layak, kini perusahaan dan pelaku industri mulai mengedepankan keterampilan praktis, pengalaman kerja, serta kemampuan adaptasi sebagai faktor yang lebih relevan.

Di Amerika Serikat (AS) sendiri, hanya satu dari empat orang dewasa di AS yang mengatakan bahwa memiliki gelar sarjana empat tahun sangatlah penting atau cukup penting untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang baik dalam perekonomian saat ini, melansir dari Pew Research Center.

Data tersebut bukan sekadar angka, melainkan refleksi dari perubahan persepsi masyarakat terhadap nilai pendidikan tinggi. Ketika hanya sekitar 25% masyarakat yang menganggap gelar sangat penting untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji tinggi, hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap jalur pendidikan konvensional mulai mengalami penurunan. Bahkan, sekitar 49% responden menilai bahwa gelar kuliah saat ini kurang penting dibandingkan dua dekade lalu, sebuah perubahan signifikan yang tidak bisa diabaikan.

Fenomena ini semakin diperkuat oleh realitas di pasar kerja global. Perusahaan-perusahaan besar seperti Apple, IBM, dan Hilton mulai menghapus persyaratan gelar sarjana untuk sejumlah posisi, menggantinya dengan penilaian berbasis keterampilan dan pengalaman nyata. Langkah ini menunjukkan bahwa dunia industri mulai menyadari bahwa pendidikan formal tidak selalu sejalan dengan kebutuhan kompetensi di lapangan.

Selain itu, munculnya fenomena underemployment atau ketidaksesuaian pekerjaan dengan latar belakang pendidikan juga menjadi indikator penting.

Forbes juga mencatat bahwa lebih dari separuh lulusan perguruan tinggi bekerja di bidang yang tidak membutuhkan gelar mereka, dan sekitar 45% masih berada dalam kondisi tersebut bahkan satu dekade setelah lulus. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar tentang efektivitas pendidikan tinggi dalam mempersiapkan tenaga kerja yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan industri.

Namun demikian, menyimpulkan kuliah tidak lagi penting juga merupakan pandangan yang terlalu simplistik. Data menunjukkan bahwa lulusan perguruan tinggi tetap memiliki keunggulan kompetitif, terutama dalam hal pendapatan dan peluang karier jangka panjang.

Menurut Universitas Pendidikan Indonesia, lulusan perguruan tinggi rata-rata memperoleh pendapatan 30% hingga 50% lebih tinggi dibandingkan mereka yang hanya memiliki pendidikan menengah.

Lebih jauh, kuliah tidak hanya berfungsi sebagai sarana memperoleh gelar, tetapi juga sebagai proses pembentukan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kreatif. Mahasiswa dilatih untuk memahami masalah dari berbagai sudut pandang serta mencari solusi yang inovatif, keterampilan yang sangat dibutuhkan dalam dunia kerja modern yang kompleks.

Selain aspek akademik, lingkungan kampus juga memberikan nilai tambah berupa jaringan profesional. Interaksi dengan dosen, alumni, dan sesama mahasiswa membuka peluang kolaborasi dan akses terhadap informasi yang dapat mendukung perkembangan karier di masa depan.

Dalam banyak kasus, relasi yang dibangun selama masa kuliah menjadi faktor penting dalam mendapatkan pekerjaan atau mengembangkan usaha.

Di sisi lain, perkembangan teknologi dan digitalisasi membuka jalan bagi alternatif pendidikan yang lebih fleksibel, seperti kursus online, sertifikasi profesional, hingga pelatihan berbasis keterampilan.

Forbes mencatat bahwa ke depan, banyak pekerjaan tetap membutuhkan pendidikan lanjutan, tetapi tidak selalu dalam bentuk gelar sarjana. Hal ini menandakan bahwa sistem pendidikan sedang mengalami transformasi menuju model yang lebih adaptif dan berbasis kebutuhan industri.

Gelar tetap memiliki nilai, tetapi harus diiringi dengan pemilihan bidang studi yang tepat serta kemampuan untuk mengembangkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

Pertanyaan mengenai penting atau tidaknya gelar kuliah sebaiknya tidak dijawab dengan pendekatan hitam-putih. Kuliah masih menjadi investasi yang bernilai, tetapi bukan satu-satunya jalan menuju kesuksesan. Yang menjadi kunci adalah bagaimana individu mampu memaksimalkan pendidikan yang ditempuh, baik melalui jalur formal.

JAKARTA - Pasar perangkat wearable di Indonesia masih menunjukkan pertumbuhan. Produk-produk smartwatch baru yang sejalan dengan gaya hidup sehat pun terus bermunculan. Tetapi, banyak pihak yang belum menyadari bahwa jam tangan pintar berbasis kecerdasan buatan (AI smartwatch) yang melingkar di pergelangan tangan jutaan warga Indonesia ternyata tidak sekadar alat pemantau kesehatan.

“Ia telah menjadi sesuatu yang memiliki kekuatan yang memengaruhi penggunanya,” ujar Dr. Ressa Uli Patrissia, melalui siaran pers, Rabu (27/5/2026).

Menurut dosen dan peneliti yang baru saja dipromosikan sebagai Doktor Komunikasi dari Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid pada Rabu (25/5) itu, smartwatch menjadi semacam pribadi pendamping atau “co author” yang turut serta membentuk identitas penggunanya.

Dari disertasi program Doktoral Ilmu Komunikasi berjudul “AI-Powered Smartwatches as a Driving Force of Individuation Communication Transformation Across Indonesian Generations”, Ressa menyimpulkan bahwa pengguna AI smartwatch lintas generasi di Indonesia sedang mengalami pergeseran menuju pribadi yang dikendalikan algoritma.

Kesimpulan itu ditarik setelah ia melakukan wawancara mendalam terhadap 30 partisipan dari tiga generasi: Gen X, Milenial, dan Gen Z.

Pilihan terhadap tiga generasi tersebut bukan tanpa pertimbangan. Berdasarkan data tahun 2024, pengguna smartwatch di Indonesia didominasi oleh Gen Z (51%) dan Milenial (49%), dengan tren pertumbuhan yang terus meningkat.

Di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan kota-kota tier-1 lainnya, AI smartwatch telah menjadi bagian dari gaya hidup digital sehari-hari.

Ressa mengakui bahwa banyak manfaat yang bisa manusia dapatkan dari teknologi, apalagi yang berbasis kecerdasan buatan sehingga berlangsung komunikasi antara teknologi dengan manusia sebagai penggunanya.

Kendati teknologi dapat mengakses data dari tubuh kita seperti detak jantung, frekuensi tidur, bahkan emosi, Ressa menyarankan agar manusia sebagai pengguna teknologi tetap menjadi pengendali atas diri sendiri.

“Jangan tergantung sepenuhnya pada teknologi, apalagi diarahkan oleh teknologi,” tegas Ressa.

Ketua Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid, Dr. Prasetya Yoga Santosa sangat mengapresiasi riset yang dilakukan Ressa. Menurutnya, temuan promosi doktor kali ini menunjukkan arah baru dalam pengembangan ilmu komunikasi.

“Temuan disertasi Ressa Uli Patrissia memperlihatkan bahwa ilmu komunikasi hari ini tidak lagi cukup hanya membaca relasi antarmanusia atau relasi manusia dengan media,” kata Yoga.

Saat ini, menurutnya, kita sedang memasuki era baru, ketika komunikasi berlangsung dalam hubungan yang semakin kompleks antara manusia, data, algoritma, kecerdasan buatan, perangkat digital, dan struktur sosial masyarakat. Ini adalah wilayah penting yang harus dijawab oleh ilmu komunikasi masa depan

JAKARTA - Kementerian Agama ( Kemenag ) meluncurkan skema Program Magister Lanjut Doktor (PMLD) di Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB) 2026. Skema ini memungkinkan alumni pendidikan keagamaan menempuh jenjang magister hingga doktor secara berkelanjutan dalam satu jalur studi.

Kepala Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Puspenma) Kemenag Ruchman Basori menjelaskan, program ini dirancang untuk mempercepat lahirnya akademisi unggul dari lingkungan pendidikan keagamaan.

“Melalui program ini, peserta cukup mengikuti satu kali seleksi untuk memperoleh akses studi magister yang terintegrasi langsung dengan program doktor,” katanya, dikutip dari laman Kemenag, Senin (18/5/2026).

Menurut Ruchman, skema PMLD memberikan kesempatan bagi lulusan baru pendidikan keagamaan berusia maksimal 25 tahun untuk melanjutkan studi tanpa jeda akademik. Peserta yang lolos akan menempuh studi selama total 4,5 tahun, terdiri atas 18 bulan pendidikan magister dan 36 bulan pendidikan doktor.

“Jadi peserta tidak perlu mendaftar ulang untuk jenjang berikutnya. Setelah diterima di program ini, jalur studi sudah tersambung hingga doktor di kampus tujuan yang dipilih,” jelasnya.

Ia menilai model akselerasi tersebut dapat mempercepat penguatan kualitas sumber daya manusia keagamaan, khususnya dalam melahirkan calon akademisi, peneliti, dan pemimpin intelektual di bidang studi Islam.

Ketua Tim Beasiswa Pendidikan Tinggi Keagamaan Puspenma Siti Maria Ulfa mengatakan, program ini diperuntukkan bagi alumni pendidikan keagamaan binaan Kemenag.

Kategori pendaftar meliputi lulusan sarjana perguruan tinggi keagamaan, alumni Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB), lulusan program studi agama di perguruan tinggi umum, alumni Ma'had Aly, hingga lulusan pendidikan menengah binaan Kemenag seperti pondok pesantren dan madrasah aliyah.

Pendaftaran dibuka hingga 31 Mei 2026. Pendaftar dapat memilih salah satu dari tiga kampus mitra, yakni Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta program Pengkajian Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta program Studi Islam, atau Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang program Studi Islam.

Sebagai persyaratan administrasi, calon peserta wajib melampirkan sertifikat kemampuan bahasa Inggris dan/atau Arab yang masih berlaku, sesuai standar yang telah ditetapkan.

Informasi lengkap terkait skema PMLD dan persyaratan pendaftaran Beasiswa Indonesia Bangkit 2026 dapat diakses melalui portal resmi Kementerian Agama di http://beasiswa.kemenag.go.id serta laman pendaftaran terintegrasi LPDP http://www.beasiswalpdp-terintegrasi.kemekeu.go.id

JAKARTA - Penyanyi sekaligus praktisi industri musik Tanah Air, Ashanty Hastuti SSos MM resmi menyandang gelar doktor. Gelar ini ia peroleh setelah berhasil mempertahankan disertasinya dalam Ujian Terbuka Doktoral pada Rabu di Kampus B Unair (13/5/2026).

Riset doktoral Ashanty ini berangkat dari pengamatan mendalam mengenai disrupsi digital yang mengubah total lanskap ekosistem musik nasional serta dampaknya terhadap keberlangsungan karya para musisi senior.

Tantangan Akademik dan Motivasi Belajar Lintas Usia

Menyelesaikan studi doktoral di tengah kesibukan sebagai praktisi industri musik dan ibu rumah tangga mendatangkan tantangan tersendiri bagi Ashanty.

Ia mengakui bahwa proses penyusunan hingga mempertahankan disertasi ini dipenuhi dengan tekanan mental dan rasa panik yang tinggi sebelum menghadapi setiap tahapan ujian. “Jujur, saya setakut dan sepanik itu. Setiap kali mau ujian, saya sering stres seharian,” ungkap Ashanty, dikutip dari laman Unair, Sabtu (16/5/2026).

Meski harus menghadapi kendala pikiran akibat beban kerja yang berlapis, Ashanty menegaskan bahwa menuntut ilmu tidak mengenal batasan usia. Ia tetap semangat mengejar S3 dengan tidak melupakan mengejar S1 lagi, menunjukkan bahwa ia tidak pernah berhenti untuk belajar.

Strategi Adaptasi Musisi Senior Menghadapi Hegemoni Digital

Inti dari penelitian ini menghasilkan sebuah rumusan komparatif mengenai bagaimana para pelaku industri musik dari generasi terdahulu merespons kemajuan teknologi. Penelitian ini menyoroti bahwa musisi senior yang mampu bertahan di era digital bukanlah mereka yang sepenuhnya tunduk pada sistem komputasi, melainkan mereka yang mampu menegosiasikan logika digital dengan esensi karya seni manusia.

“Adaptasi ini sangat ditentukan oleh kemampuan seorang seniman dalam bernegosiasi antara tuntutan sistem digital saat ini. Jadi bagaimana mereka bisa adaptasi, tapi mereka juga tidak harus benar-benar mengerti teknologi yang ada saat ini,” jelasnya di hadapan para penguji.

Guna memastikan hasil penelitian ini tidak sekadar menjadi dokumen akademis yang tersimpan di perpustakaan, Ashanty telah merancang langkah implementasi nyata sebagai bentuk hilirisasi riset. Ia menegaskan komitmennya sebagai pelaku industri untuk tidak membiarkan hasil kerja kerasnya ini menjadi pasif.

“Saya sudah berdarah-darah dan lelah berjuang sampai di titik ini. Saya tidak mau disertasi ini hanya menumpuk dan berdebu di perpustakaan. Kita harus berguna dengan apa yang sudah kita perjuangkan,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menjabarkan rencana aksi nyata yang akan segera ditempuhnya setelah resmi menyandang gelar doktor ini. “Tapi kalau jangka pendek mungkin akan meminta pemerintah untuk hak cipta ya, karena hak cipta ini penting banget. Terutama Baby Boomers dan di atasnya, sampai hari ini memerlukan hak-hak dan transparansi dari lembaga. Bekerja sama dengan pemerintah untuk merealisasikan ini itu penting,” pungkasnya.