Bisnis.com, JAKARTA — MSCI memberikan peringatan terhadap pasar modal Indonesia terkait persoalan transparansi kepemilikan saham dan dugaan praktik perdagangan terkoordinasi yang dinilai mengganggu aksesibilitas investor institusi global.

Dalam hasil MSCI 2026 Market Classification Review yang dirilis pada Rabu (24/6/2026), Indonesia menjadi salah satu negara yang mendapat perhatian khusus.

Penyedia indeks global tersebut menyatakan akan terus mengevaluasi efektivitas berbagai reformasi yang telah diumumkan regulator dan otoritas pasar modal Indonesia.

MSCI mengungkapkan bahwa investor institusi internasional menyampaikan kekhawatiran mendalam terkait tingkat keterinvestasian (investability) pasar saham Indonesia yang dipengaruhi oleh minimnya transparansi struktur kepemilikan saham serta indikasi perdagangan terkoordinasi.

Menurut MSCI, kondisi tersebut dapat menyulitkan investor dalam menentukan besaran free float yang sebenarnya dan mengurangi keandalan harga pasar sebagai acuan pembentukan portofolio maupun replikasi indeks.

Lembaga tersebut mengakui langkah perbaikan yang telah diumumkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Reformasi tersebut meliputi peningkatan keterbukaan pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1%, klasifikasi investor yang lebih rinci, penerapan kerangka High Shareholding Concentration (HSC), hingga peta jalan peningkatan persyaratanfree floatminimum menjadi 15%.

Namun demikian, MSCI menegaskan bahwa pengumuman kebijakan saja belum cukup.

"Yang menjadi perhatian investor institusi internasional adalah implementasi yang konsisten dan dampak berkelanjutan dari berbagai langkah tersebut di seluruh pasar," tulis MSCI dalam laporannya.

MSCI menyatakan akan terus menilai cakupan, konsistensi, serta efektivitas implementasi reformasi tersebut dalam konteks penentuan free float dan penilaian keteraksesan pasar secara lebih luas.

Lembaga indeks global itu bahkan memberikan sinyal peringatan bahwa apabila kemajuan yang memadai belum terlihat hingga MSCI Index Review pada November 2026, pihaknya akan mempertimbangkan berbagai opsi terhadap status pasar Indonesia.

"Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah konsultasi untuk mereklasifikasi Indonesia dari Emerging Market menjadi Frontier Market," tulis MSCI.

Saat ini, Indonesia masih berstatus Emerging Market dalam klasifikasi MSCI.

Selain Indonesia, MSCI juga menyoroti Turki yang menghadapi persoalan serupa terkait dugaan perdagangan terkoordinasi dan transparansi kepemilikan saham.

Dalam kajian tahunannya, MSCI juga mengumumkan peningkatan status Bulgaria dari Standalone Market menjadi Frontier Market yang akan berlaku pada Mei 2027. Sementara itu, Yunani dipastikan naik kelas dari Emerging Market menjadi Developed Market pada periode yang sama.

MSCI menegaskan bahwa klasifikasi pasar tidak bersifat permanen dan akan terus dievaluasi berdasarkan pengalaman nyata investor institusi internasional dalam mengakses suatu pasar.

Dengan memilih 'seafood' berkelanjutan, masyarakat dapat menjadi bagian dari solusi untuk menjaga sumber daya laut bagi generasi mendatang

Bogor (ANTARA) - Lembaga nirlaba global Marine Stewardship Council (MSC) Indonesia mengajak masyarakat menyadari bahwa konsumen memiliki peran besar dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut melalui pilihan produk "seafood" yang dikonsumsi sehari-hari.

Commercial Communications Officer MSC Indonesia Usmawati Anggita dalam keterangan tertulis yang diterima di Bogor, Jawa Barat, Kamis, mengatakan setiap keputusan konsumen saat membeli seafood dapat memberikan dampak nyata terhadap kesehatan laut dan keberlanjutan sumber daya perikanan.

Pesan tersebut juga ia sampaikan dalam rangka peringatan Hari Laut Sedunia (World Oceans Day) 2026 melalui kegiatan edukasi Tuna Cutting Show yang digelar di Ranch Market, Jakarta, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilih seafood yang berasal dari perikanan yang dikelola secara bertanggung jawab.

"Setiap produk seafood memiliki cerita di baliknya. Ketika konsumen memilih produk berlabel MSC, mereka turut mendukung perikanan yang telah memenuhi standar keberlanjutan yang ketat untuk menjaga kesehatan stok ikan, meminimalkan dampak terhadap ekosistem laut, serta memastikan pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab," kata Usmawati.

Menurut dia, meningkatnya ketersediaan produk seafood berlabel MSC di Indonesia menunjukkan semakin kuatnya kolaborasi antara pelaku perikanan, pengolah, peritel, dan konsumen dalam mendukung keberlanjutan laut.

Ia menuturkan bahwa konsumen sering kali tidak menyadari bahwa keputusan yang dibuat saat berbelanja dapat memengaruhi praktik perikanan di sepanjang rantai pasok.

"Dengan memilih seafood berkelanjutan, masyarakat dapat menjadi bagian dari solusi untuk menjaga sumber daya laut bagi generasi mendatang. World Oceans Day menjadi momentum yang tepat untuk mengingatkan bahwa menjaga laut bukan hanya tanggung jawab mereka yang bekerja di laut, tetapi juga tanggung jawab kita semua," ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, pengunjung diperkenalkan pada produk tuna bersertifikasi MSC di bawah merek PINISEA yang telah tersedia di jaringan Ranch Market sejak 2024. Produk tersebut meliputi tuna steak dan tuna saikoro yang berasal dari perikanan yang telah memenuhi standar keberlanjutan lingkungan dan ketertelusuran produk.

CEO AP2HI Janti Djuari mengatakan masyarakat perlu lebih mengenal tuna Indonesia, mulai dari kualitas, manfaat kesehatan, hingga proses penanganan produk dari laut hingga sampai ke meja makan.

"Hari ini kami ingin mengajak masyarakat untuk lebih mengenal Tuna Indonesia, mulai dari kualitasnya, manfaat kesehatannya, hingga perjalanan panjang dari laut sampai ke meja makan kita," katanya.

Janti menjelaskan tuna merupakan sumber protein berkualitas tinggi yang kaya omega-3. Namun, kualitas produk sangat bergantung pada penanganan yang baik sejak ikan ditangkap hingga diterima konsumen.

"Banyak masyarakat keliru mengira mereka alergi terhadap ikan tuna, padahal reaksi tersebut sebenarnya sering kali dipicu oleh mutu ikan yang sudah menurun akibat penanganan yang tidak standar. Di sinilah pentingnya kita mengetahui asal-usul (traceability) dari ikan yang kita konsumsi," ujarnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk lebih menghargai peran nelayan lokal yang menjadi bagian penting dalam rantai pasok perikanan Indonesia.

"Di balik setiap potong tuna yang kita nikmati, ada ribuan nelayan Indonesia yang bekerja keras. Dengan memilih Tuna Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan, kita tidak hanya memilih makanan yang sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan nelayan," kata Janti.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bogor (ANTARA) - Marine Stewardship Council (MSC) Indonesia bersama Universitas Syiah Kuala (USK) membahas penerapan ekolabel untuk mendukung pengelolaan perikanan berkelanjutan di Aceh melalui kegiatan kuliah tamu dan pelatihan di Fakultas Kelautan dan Perikanan (FKP) USK.

Direktur Program MSC Indonesia Hirmen Syofyanto dalam keterangannya yang diterima di Bogor, Jawa Barat, Rabu, menjelaskan dirinya hadir langsung sebagai narasumber bersama Fishery Manager Indonesia & Southeast Asia Anthony Alvin dalam kegiatan bertajuk “Pendekatan Ekolabel dalam Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan di Indonesia dan Global” di Aula FKP USK, Kota Banda Aceh.

Kegiatan tersebut terbuka untuk umum dan juga disiarkan langsung melalui kanal YouTube Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, sehingga menjangkau peserta yang lebih luas.

Hirmen mengatakan Aceh memiliki potensi sumber daya perikanan yang besar sehingga perlu didukung dengan pemahaman yang kuat mengenai praktik perikanan berkelanjutan sejak di lingkungan kampus.

“Aceh memiliki potensi sumber daya perikanan yang besar, kolaborasi dengan Universitas Syiah Kuala merupakan bagian dari upaya kami untuk memperkuat pemahaman mengenai praktik perikanan berkelanjutan sejak di bangku kuliah,” kata Hirmen.

Ia menambahkan mahasiswa memiliki peran penting sebagai aktor perubahan dalam mendorong transformasi sektor perikanan di Indonesia agar lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Dalam workshop tersebut, MSC menyoroti pendekatan ekolabel sebagai instrumen untuk memastikan keberlanjutan sumber daya laut, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam rantai pasok perikanan global.

Materi yang disampaikan mencakup prinsip utama standar MSC, dinamika pasar global produk perikanan berkelanjutan, hingga peluang dan tantangan implementasinya di Indonesia.

Standar MSC sendiri menekankan tiga prinsip utama, yakni keberlanjutan stok ikan, perlindungan terhadap ekosistem laut, serta efektivitas tata kelola perikanan agar praktik penangkapan ikan dilakukan secara bertanggung jawab.

Wakil Dekan FKP Universitas Syiah Kuala Nur Fadli mengatakan kolaborasi dengan MSC sejalan dengan komitmen kampus dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya SDG 14 tentang pelestarian sumber daya laut.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap mahasiswa tidak hanya memahami konsep perikanan berkelanjutan, tetapi juga mampu berkontribusi nyata dalam menjaga ekosistem laut, khususnya di wilayah Aceh,” ujar Nur Fadli.

Diskusi interaktif yang berlangsung selama workshop menunjukkan antusiasme tinggi dari peserta dalam memahami implementasi ekolabel serta relevansinya terhadap konteks lokal di Aceh.

MSC sendiri telah menjalankan program di Indonesia sejak 2019 melalui berbagai inisiatif, mulai dari pendampingan Fisheries Improvement Program, penguatan kapasitas pemangku kepentingan, hingga pengembangan pasar dalam negeri guna mendorong praktik perikanan yang lebih berkelanjutan.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Kota Bogor (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengevaluasi pengelolaan kuota rajungan dan udang tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 712 melalui Pertemuan Tahunan Unit Pengelola Perikanan yang digelar di Kota Bogor, Jawa Barat.

Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP Syahril Abd Raup di sela pertemuan, Selasa, mengatakan evaluasi kuota menjadi langkah penting untuk memastikan pemanfaatan sumber daya ikan tetap seimbang dengan daya dukung stok.

“Keberhasilan pengelolaan perikanan di tingkat WPP akan menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan sumber daya ikan dan peningkatan kesejahteraan nelayan,” kata Syahril.

Pertemuan yang berlangsung pada 22–24 Desember 2025 tersebut diselenggarakan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) KKP dengan dukungan mitra pembangunan, yakni Marine Stewardship Council (MSC), Environmental Defense Fund, Sustainable Fisheries Partnership, dan Starling Resources.

Evaluasi kuota dilakukan sebagai bagian dari penguatan pengelolaan perikanan rajungan dan udang tangkap berbasis sains serta tata kelola berkelanjutan di WPPNRI 712.

Selama pertemuan, peserta membahas evaluasi kinerja Unit Pengelola Perikanan (UPP) WPPNRI 712 tahun 2025 serta rencana kerja tahun 2026, termasuk simulasi dan mekanisme pembagian kuota penangkapan ikan.

Pembahasan juga mencakup perkembangan strategi penangkapan rajungan di WPPNRI 712 serta penyusunan rekomendasi pengelolaan perikanan yang akan menjadi rujukan kebijakan di tingkat wilayah pengelolaan perikanan.

Dalam forum tersebut, peran Lembaga Pengelola Perikanan (LPP) WPP ditekankan dalam memperkuat mekanisme pengumpulan data dan informasi perikanan dari dinas kelautan dan perikanan provinsi, mitra pembangunan, asosiasi, serta industri perikanan.

Penguatan pengawasan kepatuhan, khususnya terkait batas ukuran tangkapan rajungan, menjadi salah satu fokus pembahasan guna mencegah pendaratan dan perdagangan rajungan yang tidak sesuai ketentuan.

Selain itu, pertemuan menyoroti kebutuhan dukungan pendanaan untuk kegiatan pendataan, kajian stok, dan pemantauan perikanan, termasuk tindak lanjut pengumpulan data perikanan udang dan alat tangkap lainnya di WPPNRI 712.

Mitra pembangunan KKP mendukung evaluasi kuota melalui penerapan prinsip-prinsip perikanan berkelanjutan, antara lain menjaga kesehatan stok ikan, meminimalkan dampak lingkungan, serta memperkuat tata kelola perikanan yang efektif dan transparan.

Hasil evaluasi tersebut diharapkan menjadi dasar perbaikan pengelolaan perikanan rajungan dan udang, baik di tingkat nasional maupun WPP, pada periode selanjutnya.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Kekayaan bersih sejumlah konglomerat Indonesia termasuk diantaranya Prajogo Pangestu dan Anthoni Salim kompak parkir di zona merah jelang rilis hasil peninjauan berkala MSCI terkait pasar saham Indonesia pada 18 Juni 2026.

MSCI akan mengumumkan Global Market Accessibility Review pada 18 Juni malam waktu Eropa atau sekitar pukul 03.30 WIB pada 19 Juni 2026. Selanjutnya, pengumuman Annual Market Classification Review akan menyusul pada 23 Juni 2026 waktu Eropa atau 24 Juni 2026 dini hari waktu Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Gaduh di lantai Bursa dalam beberapa pekan terakhir tak hanya memantik perhatian Prabowo Subianto, tetapi mulai mengusik emosi Sang Presiden.

Hal tersebut disampaikan secara gamblang oleh Hashim Djojohadikusumo, Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan, dalam Asean Climate Forum (ACF) 2026, di Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA - Surge (WIFI) mendapatkan sejumlah sentimen positif mulai dari mendapatkan regional 1 pada lelang frekuensi 1,4 GHz dan terbaru masuk dalam MSCI Indonesia Small Cap Index untuk periode rebalancing November 2025.

Emiten terafiliasi Hashim Djojohadikusumo ini juga telah menyiapkan sejumlah ekspansi. Namun, tantangan dan risiko juga membayangi manuver ekspansif PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) ini.