JAKARTA, iNews.id - Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar (Kanwil DJP WPB/Kanwil LTO) hingga 12 Desember 2025 berhasil mengamankan penerimaan pajak Rp4,121 triliun. Melakukan upaya optimalisasi penagihan aktif untuk mempercepat pembayaran WPB yang mempunyai tunggakan utang pajak. 

Langkah ini diambil untuk mengamankan penerimaan negara Tahun 2025, memberi kepastian hukum dan keadilan bagi wajib pajak yang sudah patuh serta detterent effect bagi penunggak pajak.

Penegakan hukum perpajakan pada prinsipnya dilandasi dari kepatuhan wajib pajak (WP) secara self assessment yaitu menyetor pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat waktu. Hingga 22 Desember 2025, realisasi kepatuhan pelaporan SPT menunjukkan kinerja positif. 

SPT Tahunan PPh mencapai 95,94 persen, SPT masa PPN 108,40 persen, dan SPT Masa PPh Pasal 21 119,22 persen. Hal ini mencerminkan kepatuhan pajak sukarela dari WP semakin membaik. Oleh karena itu, Kanwil DJP WPB terus berkomitmen menjaga keseimbangan antara fungsi pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum agar sistem perpajakan berjalan adil, transparan, kredibel, dan akuntabel.

Sepanjang tahun 2025, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kanwil DJP WPB (KPP Wajib Pajak Besar Satu, KPP Wajib Pajak Besar Dua, KPP Wajib Pajak Besar Tiga, dan KPP Wajib Pajak Besar Empat) di bawah koordinasi Kanwil DJP WPB, aktif melakukan upaya penegakan hukum administrasi perpajakan dan makin gencar di kuartal I dengan melakukan optimalisasi penagihan aktif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Periode tanggal 12-21 November 2025, Kanwil DJP Wajib Pajak Besar melaksanakan Pekan Pemblokiran Rekening Bank Serentak terhadap para Penunggak Pajak. Sebanyak 33 rekening bank milik 17 WP dari 4 KPP Wajib Pajak Besar dilakukan pemblokiran oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN). Pemblokiran rekening bank membuat WP tidak dapat melakukan transaksi debit dan kredit pada rekening yang diblokir sampai JSPN meminta dibuka blokirnya kepada pihak Bank.

Pemblokiran rekening bertujuan mendorong percepatan pelunasan utang pajak sekaligus, memastikan adanya jaminan yang memadai atas utang pajak dan memberikan detterent effect agar WP segera melunasi utang pajaknya. Kegiatan blokir rekening bank dilanjutkan dengan penyitaan rekening dan pemindahbukuan saldo bank yang ada untuk melunasi utang pajak WP.

“Pemblokiran dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar,” ucap Plt Kepala Bidang Pemeriksaan Penagihan Intelijen dan Penyidikan Kanwil DJP WPB, Bonarsius Sipayung.

Kanwil DJP Wajib Pajak Besar melaksanakan penyitaan aset WP penunggak pajak sepanjang Tahun 2025. Penyitaan dilakukan setelah seluruh upaya persuasif dan upaya penagihan aktif seperti penyampaian Surat Teguran, Surat Paksa, dan penerbitan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) tidak direspon dengan pelunasan utang pajak.

Selama periode hingga 12 Desember 2025, telah dilakukan penyitaan terhadap 35 aset milik WP dan/atau penanggung pajak. Penyitaan tersebut meliputi 1 bidang tanah, 3 kendaraan bermotor roda empat, 2 unit peralatan dan/ atau mesin, serta 29 rekening bank. Kegiatan penyitaan oleh JSPN dengan nilai aset yang signifikan antara lain berupa sebidang tanah seluas 10 hektare milik satu WP di Gresik dan peralatan teknologi informasi milik satu WP di Bali.

Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Wajib Pajak Besar Dua, Johan Elvin Saragih mengatakan, segala upaya dan rangkaian tindakan penagihan aktif telah dilakukan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP), namun tidak direspon oleh Wajib Pajak sehingga dilakukan penyitaan terhadap aset WP. 

“Tindakan penyitaan ini dilakukan setelah berbagai langkah persuasif seperti imbauan, panggilan, kunjungan, hingga tindakan penagihan sesuai UU PPSP, termasuk penyampaian Surat Teguran dan Surat Paksa, telah ditempuh, namun Wajib Pajak tetap tidak memenuhi kewajibannya kepada negara,” ujar Johan.

Sejalan dengan pernyataan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa yang mengejar pelunasan tunggakan pajak 200 wajib pajak penunggak terbesar nasional (saat konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2025 di Jakarta, Senin 22 September 2025) sebagai salah satu strategi pengamanan penerimaan negara Tahun 2025. 

Sejalan dengan itu, Kanwil DJP WPB melakukan optimalisasi penagihan aktif atas 35 WP yang termasuk 200 penunggak terbesar nasional dengan total tunggakan sebesar Rp7,521 triliun. Sejak rilis daftar penunggak pajak terbesar pada Agustus 2025 hingga 12 Desember 2025, penagihan aktif berhasil mencairkan tunggakan pajak sebesar Rp3,687 triliun (49,02 persen). Kanwil DJP WPB akan melanjutkan kegiatan penagihan aktif atas 35 Wajib Pajak penunggak terbesar nasional Tahun 2026.

Melalui rangkaian tindakan penagihan persuasif melalui konseling Wajib Pajak dan penagihan aktif (penyampaian Surat Teguran, penerbitan Surat Paksa, pemblokiran rekening, dan penyitaan aset), Kanwil DJP WPB menegaskan komitmennya dalam menjalankan proses penagihan secara konsisten apabila Wajib Pajak tidak kooperatif dan tidak melunasi utang pajaknya.

Hingga 12 Desember 2025, Kanwil DJP WPB berhasil mengamankan penerimaan negara sebesar Rp4,12 triliun. Capaian ini telah melampaui target Pemenuhan Kepatuhan Material (PKM) kegiatan penagihan tahun 2025 sebesar 136,85 persen.

Kanwil DJP WPB akan terus melakukan penagihan persuasiif dan aktif kepada wajib pajak besar penunggak pajak dalam rangka mendukung pengamanan penerimaan negara yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengedepankan profesionalitas, akuntabilitas, keadilan, dan kepastian hukum bagi seluruh WP.

Editor: Aditya Pratama

Jakarta, CNBC Indonesia - Penagih utang atau diistilahkan 'debt collector' kerap memicu keresahan di kalangan masyarakat, terutama bagi peminjam utang. Salah satu yang disorot adalah masalah etika ketika melakukan penagihan pinjaman.

Tidak jarang juga debt collector mendatangi langsung alamat domisili peminjam, sehingga mengganggu kenyamanan. Namun, di sisi lain, para penagih hanya menjalankan tugasnya untuk meminta peminjam menyelesaikan tanggung jawabnya.

Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan aturan baru bagi penagih utang atau debt collector pinjaman online (pinjol) peer-to-peer (P2P) lending, sebagai bagian dari peta jalan Lembaga Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPPBBTI).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengatakan setiap penyelenggara wajib menjelaskan terkait prosedur pengembalian dana kepada debitur atau nasabahnya.

Selain itu, juga terdapat ketentuan dan etika dalam proses penagihan. Penyelenggara P2P lending dilarang menggunakan ancaman, bentuk intimidasi, dan hal-hal negatif lainnya termasuk unsur SARA dalam proses penagihan.

Bahkan, OJK juga mengatur waktu penagihan bagi para penyelenggara kepada debitur maksimal hingga pukul 20.00 waktu setempat.

Penyelenggara dilarang menggunakan ancaman, bentuk intimidasi, dan hal-hal negatif lainnya termasuk unsur SARA dalam proses penagihan.

OJK juga melarang penagih melakukan intimidasi dan merendahkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), harkat, martabat, dan harga diri, di dunia fisik maupun di dunia maya (cyber bullying) baik kepada debitur, kontak darurat debitur, rekan, hingga keluarga.

Nah, untuk menghadapi para debt collector yang langsung datang ke rumah, berikut caranya:

1. Tanyakan Identitas

Saat debt collector datang, sambutlah dengan sopan dan tanyakan identitas mereka. Ketahui juga soal identitas debt collector, mulai dari siapa yang memberi perintah penagihan dan kontak pemberi tanggung jawab.

2. Minta Menunjukkan Kartu Sertifikasi Profesi

Para debt collector resi akan mendapatkan sertifikat Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau APPI. Ini bertujuan agar penagih utang dapat menunjukkan bukti aktivitas profesinya.

3. Jelaskan Alasan Keterlambatan dengan Baik

Nasabah harus menjelaskan secara baik alasan terlambat atau menunggak membayar utang. Anda juga perlu menambahkan akan menghubungi pihak pemberi pinjaman soal utang tersebut.

Ingat juga jangan menjanjikan apapun pada debt collector untuk memperpanjang masa penagihan pinjaman. Ini bisa membuat proses penagihan menjadi semakin rumit.

4. Cari Tahu Surat Kuasa Penagihan Jika Ada Penyitaan Barang

Surat kuasa adalah bukti barang sitaan imbas penunggakan bayar utang dapat diambil. Ini wajib diterbitkan oleh penyedia pinjol tempat pinjaman diajukan.

5. Penyitaan Disertai Sertifikat Jaminan Fidusia

Lihat juga adanya sertifikat jaminan fidusia. Bentuknya adalah dokumen asli atau penyitaan barang. Jika debt collector tidak dapat menunjukkan sertifikat tersebut, tolak aktivitas penyitaan.

Nah, itu dia beberapa langkah yang bisa dilakukan ketika Anda didatangi debt collector ke rumah. Semoga informasi ini bermanfaat!

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Pajak (DJP), di bawah Kementerian Keuangan, menyita aset milik tersangka pengemplang pajak senilai Rp3,7 miliar, pada 14 Agustus lalu.

Direktur P2Humas DJP Rosmauli mengatakan penyitaan tersebut merupakan konsekuensi atas perbuatan pidana yang dilakukan tersangka yang berinisial LJD tersebut.

"Sebagai konsekuensi atas perbuatan pidana yang dilakukannya. LJD alias Mr.L dapat dijatuhi hukuman pidana penjara maksimal enam tahun serta denda hingga empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar," ucap Rosmauli dikutip dari unggahan media sosial Instagram @ditjenpajakri pada Senin (3/11/2025).

Langkah tersebut dikatakan DJP bukan semata penindakan, tapi wujud nyata komitmen DJP dalam menjaga keadilan dan integritas sistem perpajakan.

Disebutkan dalam unggahan tersebut, LJD alias Mr.L merupakan pemilik PT MNJ, melalui perusahaan tersebut diduga kuat telah mengemplang pajak.

TJD dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) dan atau keterangan yang lainnya tidak benar atau tidak lengkap sejak Januari sampai dengan Desember 2016. Sayangnya, DJP tidak membuka informasi mengenai tersangka dan perusahaan dengan inisial MNJ ini.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Pusat mengungkapkan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan oleh seorang pengusaha pengemplang pajak berinisial TB senilai Rp 58,2 miliar.

TB merupakan salah satu Beneficial Owner dari PT UP dan telah divonis bersalah dalam perkara penggelapan pajak. Ia menyandang status terpidana setelah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 5802 K/Pid.Sus/2024 tanggal 19 September 2024.

Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman penjara selama tiga tahun serta denda sebesar Rp 634,7 miliar, setelah membatalkan vonis bebas pada pengadilan tingkat pertama di PN Jakarta Pusat tanggal 3 Agustus 2023.

Adapun untuk kasus TPPU terpidana TB yang juga berhasil diungkap Ditjen Pajak terungkap setelah TB melakukan berbagai skema pencucian uang atas hasil tindak pidana di bidang perpajakan, antara lain dengan menempatkan uang tunai ke sistem perbankan, mengonversi ke mata uang asing, mentransfer dana ke luar negeri, serta membelanjakannya dalam bentuk aset.

Sebagai bagian dari proses penegakan hukum, sejumlah aset senilai sekitar Rp58,2 miliar yang diduga berasal dari tindak pidana pajak telah dilakukan pemblokiran dan penyitaan, mencakup uang dalam rekening bank, obligasi, kendaraan, apartemen, dan bidang tanah.

Dalam mengungkap tindakan TPPU terpidana TB, DJP melakukan kerja sama dengan otoritas lain mulai dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kepolisian (Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri), serta PPATK, dengan dukungan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Kementerian Hukum dan HAM RI.

"Selain itu, DJP juga berkoordinasi dengan otoritas perpajakan dari Singapura, Malaysia, British Virgin Islands, dan beberapa negara lainnya, mengingat adanya transaksi keuangan lintas negara dalam perkara ini," dikutip dari siaran pers Nomor: SP-24/WPJ.06/2025, Senin (3/11/2025).

Terkait aset dan dana yang diduga disembunyikan oleh Terpidana TB di luar negeri, DJP saat ini sedang menempuh mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA) atau Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura untuk meminta penyitaan aset terkait.