Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah optimistis sektor kesehatan dapat menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 8% pada 2028–2029. Percepatan hilirisasi industri farmasi, pengembangan industri plasma darah, hingga penguatan ekosistem kesehatan nasional yang terintegrasi dengan kawasan Asean menjadi beberapa upaya yang dilakukan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan belanja kesehatan Indonesia terus meningkat dan secara historis telah mencapai lebih dari 10% setiap tahun. Pertumbuhan belanja ini bahkan menyentuh 16% pada tahun lalu. Namun, besarnya belanja tersebut belum sepenuhnya memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional lantaran sebagian besar masih digunakan untuk membeli produk impor.

"Semua belanja ini belum tertranslasikan menjadi pertumbuhan ekonomi di sektor kesehatan, karena sebagian besar masih impor. Jadi yang menikmati GDP growth dan job growth itu di negara lain," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Dewan Ekonomi Nasional, Rabu (24/6/2026).

Oleh karena itu, pemerintah berupaya membangun rantai pasok industri kesehatan dari hulu hingga hilir agar belanja kesehatan dapat menciptakan nilai tambah, investasi, serta lapangan kerja di dalam negeri.

Menurut Budi, strategi tersebut mencakup pembangunan industri bahan baku obat (active pharmaceutical ingredient/API) hingga pengembangan industri biologis berbasis plasma darah.

Dia mencontohkan produksi parasetamol yang selama ini masih bergantung pada impor bahan baku antara seperti fenol. Padahal, bahan baku dasar berupa benzena telah tersedia di Indonesia.

"Kalau semua rantai produksi atau hilirisasi ini bisa dibikin di Indonesia, belanja yang 12%–13% itu bisa ditranslasikan jadi GDP di sektor kesehatan," katanya.

Selain bahan baku obat, pemerintah juga mempercepat pembangunan industri fraksionasi plasma darah yang akan menghasilkan berbagai produk strategis seperti albumin, immunoglobulin intravena (IVIG), faktor VIII, dan faktor IX yang selama ini hampir seluruhnya masih diimpor.

Budi menyebut, pabrik fraksionasi plasma pertama di Indonesia yang dibangun di Karawang dengan investasi sekitar Rp3 triliun hingga Rp4 triliun ditargetkan mulai berproduksi pada awal 2027 setelah memperoleh izin operasional. "Tinggal nunggu izinnya, mudah-mudahan 2027 bisa produksi 600.000 liter. Kita nggak usah impor lagi," ungkapnya.

Menurut dia, proyek tersebut merupakan contoh bagaimana sumber daya domestik dapat diolah menjadi produk kesehatan bernilai tambah tinggi.

Di sisi lain, pemerintah juga terus mengurangi ketergantungan impor bahan baku obat. Jika sebelumnya lebih dari 90% API masih didatangkan dari luar negeri, kini porsinya telah ditekan menjadi sekitar 70%–80%.

Budi mengatakan sebanyak 35 jenis API telah berhasil diproduksi di dalam negeri dan jumlahnya akan terus ditingkatkan seiring penyederhanaan regulasi agar industri lebih mudah beralih menggunakan bahan baku lokal.

"Sekarang kita bikin supaya API-nya juga bisa dibikin di Indonesia dan itu akan kita tingkatkan terus sehingga hilirisasi terjadi. Kita jangan beli di ujungnya saja, tapi pabriknya beli bahan bakunya juga dari Indonesia,” sebutnya.

Perkuat Pabrik Vaksin

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai penguatan sektor kesehatan merupakan salah satu agenda konkret pemerintah yang tidak hanya meningkatkan kualitas layanan publik, tetapi juga mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, pembangunan fasilitas kesehatan, penguatan industri farmasi, serta transformasi sistem kesehatan akan memberikan dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. “Tinggal meng-upgrade yang sudah ada. Saya kira ini penting karena masalah kesehatan itu masalah kunci,” ucap Luhut.

Dia menambahkan, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 7%–8% pada 2028 dapat dicapai melalui kombinasi transformasi sektor kesehatan dan implementasi Government Technology berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk meningkatkan efisiensi birokrasi. “Kalau ini terjadi, akan membuat Indonesia lebih bagus,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu menekankan bahwa penguatan industri kesehatan nasional juga harus dibangun melalui kerja sama regional Asean, terutama dalam menghadapi ancaman pandemi di masa mendatang.

Menurutnya, pengalaman pandemi Covid-19 menunjukkan pentingnya membangun kapasitas produksi vaksin dan obat di kawasan agar tidak bergantung pada negara lain ketika terjadi krisis kesehatan global.

"Jangan tunggu pandemi berikutnya baru kita panik lagi. Pada saat belum ada pandemi, kita harus mempersiapkan diri," tegasnya.

Mari menjelaskan Asean memiliki potensi pasar sekitar 650 juta penduduk yang dapat menjadi fondasi pengembangan industri vaksin regional. Untuk itu, diperlukan integrasi rantai pasok, harmonisasi regulasi melaluimutual recognition agreement (MRA), serta penguatan riset dan pengembangan bersama antarnegara anggota.

Dia menilai kolaborasi tersebut akan memperkuat ketahanan kesehatan kawasan sekaligus mendukung pengembangan industri kesehatan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru di masing-masing negara.

“Bisa saja mata rantai vaksin manufacturing itu berada di masing-masing negara, tetapi yang penting bagaimana kita membangun sistem rantai pasok yang kuat secara regional, dan dapat diakses secara regional," tuturnya.

Industri Dorong Sektor Hulu

Ketua Umum Asosiasi Produsen Alat Kesehatan dan Laboratorium sekaligus pelaku industri biofarmasi FX Sudirman mengatakan industri farmasi nasional pada dasarnya telah memiliki kapasitas manufaktur yang cukup di sisi hilir. Namun, ketergantungan terhadap bahan baku impor masih menjadi tantangan utama yang membuat nilai tambah industri lebih banyak mengalir ke luar negeri.

"Hilirisasinya sudah oke, hulunya yang masih belum kuat kita, sehingga kita masih tergantung sama luar negeri," ucapnya kepada Bisnis, Rabu (24/6/2026).

Dia menjelaskan bahwa Indonesia memiliki sekitar 250 industri farmasi yang memproduksi obat jadi. Namun, sebagian besar masih mengandalkan bahan baku impor dan melakukan proses formulasi, pengemasan, serta produksi di dalam negeri.

Menurutnya, kondisi tersebut berbeda dengan sektor lain yang memiliki sumber daya hulu domestik. Dalam industri farmasi, justru sektor hulu memproduksi bahan baku obatlah yang perlu diperkuat agar belanja kesehatan nasional memberikan nilai tambah bagi perekonomian.

Sudirman menyebut sejumlah perusahaan mulai mengembangkan produksi bahan baku obat di dalam negeri. Saat ini, Indonesia telah mampu memproduksi sekitar 90 jenis bahan baku obat dari ribuan jenis yang digunakan industri farmasi.

"Kalau kita bisa pakai semua bahan baku obat itu untuk kepentingan di hilirnya, maka kita bisa hemat impor bahan baku itu belasan persen dari nilai impor kita," katanya.

Terkait pembangunan industri fraksionasi plasma darah, Sudirman menyampaikan upaya tersebut berpotensi menghemat devisa dalam jumlah signifikan. "Kalau kita bisa bikin, itu juga akan menghemat devisa kita. Berarti kita bisa hemat ratusan juta dolar juga," tegasnya.

Kendati demikian, dia mengingatkan keberhasilan industri plasma darah juga bergantung pada ketersediaan bahan baku plasma. Karena itu, regulasi mengenai pengelolaan donor darah dinilai perlu lebih fleksibel agar pasokan plasma dapat memenuhi kebutuhan industri.

Di sisi lain, pengembangan industri bahan baku obat dinilai menghadapi tantangan dari sisi skala ekonomi. Banyak bahan baku obat kimia berasal dari industri petrokimia yang membutuhkan investasi besar dengan tingkat pengembalian yang relatif panjang.

Oleh karenanya, Sudirman menilai pemerintah perlu memberikan penugasan kepada badan usaha milik negara (BUMN) untuk membangun industri strategis tersebut.

"Kalau diberikan ke bisnis atau swasta mungkin enggak menguntungkan. Tapi dalam jangka panjang itu bisa memperkuat ketahanan kesehatan kita," katanya.

Selain penugasan kepada BUMN, dia juga mendorong pemerintah memberikan kepastian pasar melalui prioritas belanja produk yang menggunakan bahan baku dalam negeri. Menurutnya, langkah tersebut akan memberikan perlindungan terhadap investasi yang dilakukan pelaku industri.

Dia mengemukakan bahwa berbagai insentif fiskal seperti tax holiday sebenarnya sudah tersedia, tetapi skemanya belum sesuai dengan karakteristik industri farmasi yang membutuhkan waktu lebih panjang untuk mencapai titik keseimbangan.

Di samping itu, Sudirman menilai pemerintah perlu menetapkan obat dan vaksin sebagai barang strategis agar arah kebijakan sejalan dengan upaya membangun kemandirian industri kesehatan nasional. "Sampai sekarang obat dan vaksin itu masih belum merupakan barang strategis. Di satu sisi pemerintah menganggap ini penting, tetapi dari sisi kebijakannya nggak dianggap penting," singgungnya.

Terlepas dari tekanan jangka pendek akibat pelemahan nilai tukar rupiah yang meningkatkan biaya impor bahan baku, Sudirman optimistis prospek industri farmasi nasional tetap positif seiring meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi dan keberadaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai pembeli utama produk farmasi, menurutnya akan menjadi penopang utama pertumbuhan industri dalam jangka panjang.

"Yang tekanan sekarang adalah biaya karena dolar dan supply. Bukan pada potensi market. Industri melihatnya potensi market, dan saya yakin industrinya akan tumbuh lebih kencang kalau ekonominya baik," katanya.

Fasilitas fraksionasi plasma pertama di Indonesia yang dikembangkan melalui kemitraan Indonesia Investment Authority (INA) dan SK Plasma melalui perusahaan patungan PT SKPlasma Core Indonesia, meraih penghargaan Social Infrastructure Deal of the Year, APAC pada IJGlobal Awards 2025.

Penghargaan ini menjadi pengakuan atas kontribusi proyek dalam penguatan infrastruktur kesehatan nasional, khususnya dalam upaya mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor Produk Obat Derivat Plasma (PODP). Proyek ini juga dinilai berhasil mengintegrasikan keahlian, permodalan, dan kemitraan strategis untuk mendukung pengembangan sektor kesehatan jangka panjang.

IJGlobal Awards sendiri memberikan penghargaan kepada transaksi greenfield dan refinancing di sektor energi dan infrastruktur. Penilaian dilakukan oleh panel independen melalui proses evaluasi terstruktur yang mencakup aspek inovasi, dampak, dan eksekusi, dengan keputusan akhir berbasis konsensus.

Fasilitas fraksionasi plasma yang tengah dikembangkan di Karawang, Jawa Barat ini diharapkan menjadi tonggak dalam memperkuat ketahanan sistem kesehatan nasional. Setelah beroperasi, fasilitas tersebut akan memproses plasma darah menjadi terapi penyelamat jiwa seperti imunoglobulin dan albumin, sehingga meningkatkan ketersediaan obat esensial dalam negeri.

Sejak pengumuman investasi pada Desember 2024, proyek ini mencatat sejumlah kemajuan, termasuk pengembangan produk turunan plasma dari donor Indonesia serta progres pembangunan fasilitas yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2027. Dari sisi pendanaan, proyek ini diperkuat fasilitas pinjaman sindikasi sebesar Rp3,7 triliun yang dipimpin PT Alo Bank Indonesia Tbk bersama PT Bank Mega Tbk.

Eddy Porwanto, Pengganti Sementara Ketua Dewan Direktur INA, menyampaikan, pengakuan ini mencerminkan pentingnya kolaborasi yang berkelanjutan dalam menjawab kebutuhan kesehatan yang krusial dan bersifat jangka panjang.

"Proyek fraksionasi plasma ini menunjukkan bagaimana kemitraan dapat menerjemahkan kebutuhan tersebut ke dalam solusi yang layak secara investasi dan dapat dieksekusi, sekaligus memperkuat kapabilitas layanan kesehatan secara berkelanjutan," imbuhnya dikutip Kamis (7/5).

Sementara itu, Hyunho (Ted) Roh, Presiden Direktur SK Plasma Core Indonesia, mengatakan, penghargaan tersebut menggambarkan kemajuan pengembangan kapasitas fraksionasi plasma di dalam negeri. Selama ini, Indonesia sangat bergantung pada impor untuk obat-obatan penting berbasis plasma seperti albumin dan imunoglobulin.

Melalui proyek ini, harapnya, produksi dalam negeri akan terealisasi, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup jutaan pasien.

"Dengan menyediakan pilihan terapi yang menggabungkan aspek keamanan, keberlanjutan, dan keterjangkauan dibandingkan dengan produk impor, inisiatif ini diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan standar layanan kesehatan nasional,” ulasnya.

Dari sisi perbankan, Yogi Bima Sakti, Chief Wholesale dan Treasury Alo Bank, turut menegaskan peran strategis pembiayaan proyek ini.

“Kami sangat bangga dapat memimpin fasilitas sindikasi pinjaman untuk proyek fasilitas fraksionasi plasma pertama di Indonesia ini. Penghargaan sebagai Social Infrastructure Deal of the Year, APAC pada program IJGlobal Awards 2025 merupakan validasi terhadap nilai strategis dari proyek ini,” ujar Yogi.

Lebih lanjut, Yogi menuturkan, keterlibatan Alo Bank bukan sekadar bentuk dukungan finansial, melainkan perwujudan komitmen dalam memperkuat kedaulatan kesehatan nasional melalui pembiayaan infrastruktur sosial yang inovatif.

"Kami percaya bahwa kolaborasi antara institusi keuangan domestik, investor global, dan otoritas pemerintah adalah kunci untuk menghadirkan layanan kesehatan yang lebih terjangkau dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia," ungkapnya.

Secara keseluruhan, proyek ini mencerminkan model kolaborasi antara investasi institusional, keahlian industri global, dan dukungan lembaga keuangan domestik dalam memperkuat ekosistem infrastruktur kesehatan Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Proyek fasilitas fraksionasi plasma pertama di Indonesia yang dikembangkan melalui kemitraan Indonesia Investment Authority (INA) dan SK Plasma meraih penghargaan Social Infrastructure Deal of the Year, APAC dalam IJGlobal Awards 2025.

Penghargaan tersebut diberikan kepada proyek yang dinilai memiliki inovasi, dampak, dan kualitas eksekusi yang menonjol dalam sektor energi dan infrastruktur. Proyek yang dijalankan melalui perusahaan patungan PT SKPlasma Core Indonesia diharapkan menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor Produk Obat Derivat Plasma (PODP).

Pjs. Ketua Dewan Direktur INA Eddy Porwanto mengatakan apresiasi sebagai keyakinan pentingnya kolaborasi jangka panjang dalam menjawab kebutuhan kesehatan nasional. “Proyek fraksionasi plasma ini menunjukkan bagaimana kemitraan dapat diterjemahkan menjadi solusi yang layak secara investasi dan dapat dieksekusi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (4/5/2026).

Fasilitas yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2027 itu akan memungkinkan pemrosesan plasma darah di dalam negeri menjadi produk terapi seperti imunoglobulin dan albumin. Kehadiran fasilitas ini diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap obat-obatan esensial yang selama ini masih bergantung pada impor.

Sejak diumumkan pada Desember 2024, proyek ini mencatat sejumlah perkembangan, termasuk pengenalan produk turunan plasma berbasis donor domestik serta kemajuan pembangunan fasilitas produksi.

Dari sisi pembiayaan, proyek ini didukung pinjaman sindikasi senilai Rp3,7 triliun yang dipimpin PT Allo Bank Indonesia Tbk. (BBHI) bersama PT Bank Mega Tbk. (MEGA).

Presiden Direktur SKPlasma Core Indonesia Hyunho (Ted) Roh menyatakan, pembangunan fasilitas ini akan memperkuat kapasitas produksi dalam negeri untuk obat berbasis plasma. “Selama ini Indonesia sangat bergantung pada impor untuk albumin dan imunoglobulin. Melalui proyek ini, produksi domestik akan terealisasi,” ujarnya.

Sementara itu, Chief Wholesale dan Treasury Alo Bank Yogi Bima Sakti menyatakan keterlibatan lembaga keuangan domestik dalam pembiayaan infrastruktur kesehatan merupakan bagian dari upaya memperkuat kedaulatan kesehatan nasional.

Fasilitas fraksionasi plasma pertama di Indonesia, yang dikembangkan melalui kemitraan antara Indonesia Investment Authority (INA) dan SK Plasma, serta dijalankan melalui perusahaan patungan keduanya, PT SKPlasma Core Indonesia, meraih penghargaan Social Infrastructure Deal of the Year, APAC pada IJGlobal Awards 2025.

Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas pengembangan infrastruktur kesehatan yang esensial dalam mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor Produk Obat Derivat Plasma (PODP), serta menunjukkan kemampuan proyek ini dalam mengintegrasikan keahlian, permodalan, dan kemitraan yang diperlukan untuk mendukung pengembangan sektor kesehatan jangka panjang di Indonesia.

Diselenggarakan oleh IJGlobal, penghargaan ini diberikan kepada transaksi greenfield dan refinancing yang signifikan di sektor energi dan infrastruktur.

Pemenang ditentukan oleh panel independen yang terdiri dari para profesional industri melalui proses evaluasi yang terstruktur, dimana setiap pengajuan dinilai berdasarkan kriteria berupa inovasi, dampak, dan eksekusi, serta pada akhirnya ditetapkan melalui keputusan berbasis konsensus.

Fasilitas fraksionasi plasma yang saat ini sedang dalam tahap pengembangan di Karawang, Jawa Barat, merupakan langkah penting dalam memperkuat ketahanan sistem kesehatan Indonesia.

Setelah mulai beroperasi, fasilitas ini diharapkan dapat memungkinkan pemrosesan plasma darah di dalam negeri menjadi terapi penyelamat jiwa seperti imunoglobulin dan albumin, sehingga mendukung akses yang lebih andal dan terjangkau terhadap obat-obatan esensial. Sejak pengumuman investasi awal pada bulan Desember 2024, proyek ini telah mencatat berbagai perkembangan penting, termasuk pengenalan produk turunan plasma yang berasal dari plasma donor Indonesia, serta kemajuan pembangunan fasilitas domestik yang ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2027.

Pendanaan proyek ini juga telah diperkuat melalui fasilitas pinjaman sindikasi sebesar IDR3,7 triliun, yang dipimpin oleh PT Alo Bank Indonesia Tbk, bersama dengan PT Bank Mega Tbk, guna mendukung kelanjutan pengembangan dan kesiapan operasional fasilitas tersebut.

Eddy Porwanto, Pengganti Sementara Ketua Dewan Direktur INA, menyatakan, "Pengakuan ini mencerminkan pentingnya kolaborasi yang berkelanjutan dalam menjawab kebutuhan kesehatan yang krusial dan bersifat jangka panjang. Proyek fraksionasi plasma ini menunjukkan bagaimana kemitraan dapat menerjemahkan kebutuhan tersebut ke dalam solusi yang layak secara investasi dan dapat dieksekusi, sekaligus memperkuat kapabilitas layanan kesehatan secara berkelanjutan."

Hyunho (Ted) Roh, Presiden Direktur SK Plasma Core Indonesia, menyatakan, "Penghargaan ini mencerminkan kemajuan dalam pengembangan kapasitas fraksionasi plasma di dalam negeri. Selama ini Indonesia sangat bergantung pada impor untuk obat-obatan penting berbasis plasma seperti albumin dan imunoglobulin. Melalui proyek ini, produksi dalam negeri akan terealisasi, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup jutaan pasien. Selain itu, dengan menyediakan pilihan terapi yang menggabungkan aspek keamanan, keberlanjutan, dan keterjangkauan dibandingkan dengan produk impor, inisiatif ini diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan standar layanan kesehatan nasional."

"Kami sangat bangga dapat memimpin fasilitas sindikasi pinjaman untuk proyek fasilitas fraksionasi plasma pertama di Indonesia ini. Penghargaan sebagai Social Infrastructure Deal of the Year, APAC pada program IJGlobal Awards 2025 merupakan validasi terhadap nilai strategis dari proyek ini," ujar Yogi Bima Sakti, Chief Wholesale dan Treasury Alo Bank.

"Bagi Alo Bank, keterlibatan kami bukan sekadar bentuk dukungan finansial, melainkan perwujudan komitmen nyata dalam memperkuat kedaulatan kesehatan nasional melalui pembiayaan infrastruktur sosial yang inovatif. Kami percaya bahwa kolaborasi antara institusi keuangan domestik, investor global, dan otoritas pemerintah adalah kunci untuk menghadirkan layanan kesehatan yang lebih terjangkau dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

" Perkembangan ini mencerminkan pendekatan kolaboratif yang menggabungkan investasi institusional, keahlian industri global, serta lembaga keuangan domestik untuk mendukung penguatan infrastruktur kesehatan di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia bersiap memasuki fase baru kemandirian plasma darah seiring rampungnya pembangunan pabrik fraksionasi plasma darah nasional yang ditargetkan mulai beroperasi pada akhir 2026.

Kehadiran fasilitas ini dipandang krusial untuk mengurangi ketergantungan impor obat derivat plasma yang selama ini sepenuhnya bergantung pada pasokan luar negeri.

Menteri Kesehatan Indonesia Budi Gunadi Sadikin menegaskan pentingnya pembangunan pabrik fraksionasi plasma darah di Indonesia untuk menjamin ketersediaan obat-obatan berbasis plasma, terutama intravenous imunoglobulin (IVIG) yang sangat dibutuhkan dalam kondisi darurat kesehatan.

Budi menceritakan pandemi Covid-19 menjadi pelajaran besar bagi Indonesia. Pada masa itu, kebutuhan IVIG yang berasal dari plasma darah melonjak tajam karena obat tersebut terbukti menyelamatkan banyak nyawa pasien. Namun, keterbatasan pasokan global akibat kebijakan lockdown membuat Indonesia kesulitan memperoleh obat tersebut dari luar negeri.

“Fraksionasi plasma, waktu kita Covid-19 itu kita baru tahu bahwa kebutuhan untuk obat yang namanya IVIG dari darah itu tinggi sekali dan itu menyelamatkan nyawa, dan karena lockdown kita enggak bisa dapat obat itu karena berhenti,” ujar Budi saat ditemui Bisnis, Senin (19/1/2026).

Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk membangun pabrik fraksionasi plasma di dalam negeri. Menurut Budi, sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, Indonesia seharusnya memiliki ketersediaan bahan baku plasma yang mencukupi untuk memproduksi obat-obatan tersebut secara mandiri.

Upaya ini mulai terwujud pada 2024, ketika Indonesia Investment Authority (INA) menggandeng investor dari Korea Selatan, SK Plasma, untuk merealisasikan pembangunan pabrik fraksionasi plasma. Budi menyebutkan, secara fisik pabrik tersebut ditargetkan rampung pada 2026.

Meski demikian, setelah pembangunan selesai, pabrik tersebut masih harus melalui tahapan uji coba produksi (trial run) serta memperoleh izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebelum bisa beroperasi penuh.

“Tapi habis jadi dia kan harus trial run dulu, harus dapat izin dari BPOM dulu. Nah, itu kira-kira seingat saya 2027 nanti dia akan produksi,” jelas Budi.

Budi menambahkan, kapasitas produksi pabrik fraksionasi plasma ini diproyeksikan mencapai 600.000 liter per tahun, jumlah yang dinilai sebanding dengan kebutuhan nasional. Dengan demikian, Indonesia diharapkan tidak lagi bergantung pada impor produk plasma darah.

Dalam hal ini, Kementerian Kesehatan disebut akan berperan dalam pengaturan operasional industri, termasuk perizinan dan penetapan harga, agar produksi tetap terjangkau dan berpihak pada kepentingan publik.

Di sisi lain, Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla memastikan kesiapan pasokan plasma dari dalam negeri. Ia menyebut, uji coba telah dilakukan dengan melibatkan unit donor darah (UDD) daerah yang telah tersertifikasi.

“Sudah uji coba, dan itu mungkin tahun depan akan selesai, plasmanya itu dari unit donor darah daerah yang sudah diklasifikasi dapat sertifikasi dan itu sudah berjalan,” kata Jusuf Kalla saat ditemui di Markas Besar PMI, Jakarta, Senin (22/12/2025).

Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 ini memastikan tidak akan ada isu kekurangan dari segi pasokan plasma yang dapat diekstraksi menjadi plasma derived medicinal products/PDMP. Kehadiran pabrik fraksionasi itu justru akan membuat Indonesia tak lagi membuang 200.000 liter plasma darah per tahun.

“Pastinya, plasma yang biasanya dibuang sekarang mempunyai nilai dan juga tidak perlu impor lagi albumin, factor VIII atau produk lainnya yang triliunan juga nilainya. Jadi itu menghemat devisa. Harapannya ke depan akan berproduksi dengan baik,” terangnya.

Dari sisi layanan kesehatan, Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) menilai pembangunan pabrik fraksionasi plasma darah nasional pertama ini akan menjadi titik balik bagi ketahanan obat derivat plasma di Indonesia yang selama ini 100% diimpor.

Pabrik tersebut akan memproduksi albumin, imunoglobulin, serta faktor pembekuan darah. Operasional komersialnya dijadwalkan dimulai pada Desember 2026.

Fasilitas fraksionasi plasma pertama di Indonesia itu berlokasi di Karawang International Industrial City (KIIC) dan dirancang dengan kapasitas pemrosesan tahunan hingga 600.000 liter plasma. Pabrik ini tak hanya menjadi yang pertama di Indonesia, tetapi terbesar di Asia Tenggara.

Ketua Umum ARSSI Iing Ichsan Hanafi menyebut, rumah sakit sebagai pengguna akhir obat derivat plasma menyambut positif pembangunan fasilitas ini karena dapat menekan risiko kekosongan obat akibat hambatan impor.

“Produksi dalam negeri akan mengurangi risiko kekosongan obat yang selama ini sering terjadi akibat keterlambatan impor,” kata Hanafi.

Selama ini, ketergantungan impor membuat pasokan PDMP sangat rentan terhadap gangguan rantai pasok global, fluktuasi harga internasional, serta risiko geopolitik dan logistik. Kondisi tersebut kerap berdampak langsung pada pelayanan pasien.

Dia meyakini beroperasinya pabrik fraksionasi plasma di dalam negeri akan menurunkan ketergantungan impor secara bertahap sekaligus memperkuat kontrol ketersediaan obat esensial.

“Ketersediaan obat pun menjadi lebih terjamin dan terkontrol, serta mendukung amanat kemandirian farmasi nasional,” terangnya.

ARSSI menilai proyek ini sejalan dengan arah kebijakan strategis nasional, termasuk UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, RPJMN 2020–2024 terkait ketahanan kefarmasian, serta regulasi industri farmasi yang berlaku.

Menurut Hanafi, kepastian pasokan PDMP sangat penting terutama untuk kasus gawat darurat, penyakit kronis, dan layanan spesialistik, termasuk di daerah terpencil. Dalam jangka menengah, rumah sakit berharap produksi lokal dapat menekan biaya dibandingkan harga impor, meski efisiensi penuh belum langsung tercapai pada fase awal operasional.

“Hal ini membuka peluang harga PDMP menjadi lebih rasional dan stabil, meskipun pada fase awal operasional efisiensi belum langsung optimal,” jelasnya.

Stabilitas harga dan pasokan tersebut dinilai berpotensi membantu pengendalian beban klaim BPJS Kesehatan untuk terapi berbasis PDMP. Namun, ARSSI mengingatkan pentingnya sinkronisasi harga e-katalog dengan biaya riil di lapangan serta evaluasi tarif INA-CBGs yang akan bertransformasi menjadi INA DRG.

“Ini penting agar rumah sakit tidak mengalami mismatch tarif dan biaya riil,” ucapnya.

Meski demikian, ARSSI menilai rantai pasok plasma darah nasional masih membutuhkan penguatan serius. Tantangan utama mencakup ketergantungan pada sistem donor PMI, standar pengumpulan plasma yang lebih ketat, keterbatasan cold chain, serta sistem keterlacakan plasma dari donor hingga produk akhir.

Untuk memastikan operasional pabrik berkelanjutan, ARSSI mendorong penguatan kolaborasi lintas lembaga, investasi pada quality assurance, hemovigilance, dan biosafety, serta kepatuhan ketat terhadap regulasi seperti PP No. 47 Tahun 2021, Permenkes No. 91 Tahun 2015, dan standar CPOB BPOM.

Di sisi lain, ARSSI melihat pabrik fraksionasi plasma memiliki nilai strategis jangka panjang sebagai sarana alih teknologi, peningkatan SDM biofarmasi, serta penguatan riset klinis dan layanan rumah sakit di bidang hematologi, imunologi, onkologi, dan penyakit langka.

Dalam perspektif epidemiologi, Ahli Epidemiologi Masdalina Pane menilai kehadiran pabrik fraksionasi plasma sebagai investasi penting untuk menjamin ketersediaan terapi suportif utama bagi berbagai penyakit berat dan kondisi kegawatdaruratan di Indonesia.

Namun, dia mengingatkan bahwa fraksionasi plasma harus diawasi melalui sistem surveilans ketat untuk mencegah risiko penularan penyakit dari donor ke penerima melalui produk plasma.

“Jika produksi fraksionasi plasma bisa lebih dekat maka akses terapetik bisa lebih merata artinya tidak lagi bergantung pada kemampuan impor dan biaya terapi bisa lebih murah,” terangnya.

Terlebih, dia melihat saat ini BPOM mulai menyiapkan roadmap agar pada 2026–2027 Indonesia mulai memproduksi obat derivat plasma dalam negeri dengan standar CPOB, menggunakan plasma domestik, dan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan nasional.

“Sumber plasma harus dari dalam negeri, diproduksi oleh industri farmasi Indonesia dan distribusinya fokus pada pemenuhan kebutuhan dalam negeri,” pungkasnya.

Bisnis.com, KARAWANG - Indonesia segera memiliki fasilitas fraksionasi plasma darah pertama dan terbesar se-Asia Tenggara. Kehadiran pabrik ini akan mengakhiri ketergantungan impor produk obat derivat plasma (plasma derived medicinal products/PODP).

Selama ini, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengolah plasma darah dari hasil donor darah setiap tahunnya. Ketiadaan fasilitas fraksionasi atau pemisahan zat di Indonesia membuat lebih dari 200.000 liter per tahun plasma terbuang. Alhasil, kebutuhan plasma di Indonesia harus dipenuhi lewat impor 100%.

Untuk mengoptimalkan potensi plasma yang terbuang tersebut, PT SK Plasma Core Indonesia menginisiasi pengadaan pabrik fraksionasi plasma pertama. Perusahaan tersebut merupakan join venture antara perusahaan asal Korea Selatan, SK Plasma dan Indonesia Investment Authority (INA).

Pabrik fraksionasi plasma darah pertama ini berlokasi di kawasan Karawang International Industrial City (KIIC) seluas 5 hektare dan ditargetkan dapat beroperasi pada akhir 2026. Pembangunannya sudah berjalan selama 18 bulan dan kini progres konstruksi mencapai 98,72%.

Presiden Direktur PT SK Plasma Core Indonesia Ted Roh mengatakan, pengembangan proyek ini akan menjadi momen bersejarah bagi Indonesia untuk memacu kemandirian industri obat dan kesehatan nasional.

“Pada akhir tahun 2026, kami akan memasukkan plasma darah dari masyarakat ke manufaktur lokal. Dengan menggunakan fraksionasi kami di Indonesia, kami bisa menghasilkan produk medis dari bahan baku lokal dan untuk dalam negeri,” kata Ted di Pabrik SK Plasma Core Indonesia, Kamis (18/12/2025).

Dia meyakini pabrik dengan kapasitas produksi 600.000 liter plasma darah per tahun ini akan memperkuat keandalan sistem kesehatan Indonesia dengan menghasilkan produk-produk PODP, seperti imunoglobulin, albumin, dan factor VIII yang sebelumnya mengandalkan impor.

Sebagai gambaran, produk imunoglobulin merupakan PODP untuk penanganan imunodefisiensi dan penyakit autoimun, seperti primary immunodeficiencies (PID), sindrom Guillain-Barré (GBS), penyakit Kawasaki, serta immune thrombocytopenic purpura (ITP).

“Contohnya, semasa pandemi COVID-19, kita tidak memiliki obat. Sebelum kita mengembangkan vaksin, kita tidak memiliki metode penyembuhan. Tetapi dengan menggunakan imunoglobulin, kita bisa meningkatkan imunitas manusia,” jelasnya.

Sementara itu, produk albumin adalah PODP untuk meningkatkan kadar albumin dalam darah atau mengatur volume darah pada kondisi seperti hypoalbuminemia, syok hemoragik, luka bakar, penyakit hati, danasites.

Untuk produk faktor VIII yaitu PODP untuk penyediaan protein yang diperlukan untukpembekuan darah yang digunakan untuk mencegah atau menangani pendarahan pada hemofilia A.

Dengan lepas dari ketergantungan impor, maka Indonesia mestinya tidak lagi khawatir akan terekspos pada volatilitas harga global dan ketidakstabilan pasokan, khususnya pada saat krisis, yang meningkatkan biaya layanan kesehatan serta risiko bagi pasien.

Di sisi lain, dia menerangkan fasilitas SK Plasma ini mengadopsi sistem dan model operasional dari fasilitas SK Plasma di Andong, Korea Selatan, yang telah beroperasi sejak 2018 dan memasok obat-obatan turunan plasma ke 17–20 negara di seluruh dunia.

Saat ini, pihaknya juga telah mengolah plasma darah dari Indonesia yang dikirim ke fasilitas fraksionasi di Andong untuk dijadikan produk terapi esensial. Langkah ini merupakan bagian dari aktivasi program toll manufacturing paralel dengan fasilitas SK Plasma di Andong.

Pada Maret 2025, RSUP Dr. Sardjito dan Palang Merah Indonesia (PMI) berhasil mengirimkan batch pertama plasma yang dikumpulkan dari donor Indonesia ke fasilitas SK Plasma di Korea untuk diproses menjadi PODP.

Setelah melalui proses fraksionasi dan penjaminan mutu berstandar internasional di Korea Selatan, plasma tersebut diolah menjadi dua terapi esensial, yaitu SK Albumin dan SK GammaBio, yang secara resmi diluncurkan oleh PT SK Plasma Core Indonesia pada 8 Desember 2025.

VP of Investment Indonesia Investment Authority Andre J. Cahyadi menambahkan proyek kesehatan dinilai strategis karena tak hanya membawa investasi langsung, tetapi juga memperkuat ketahanan dan keamanan kesehatan nasional.

“Saat ini, 100% produk yang kami butuhkan masih dipenuhi melalui impor. Ke depan, kami ingin proyek ini berhasil sehingga memungkinkan produksi dilakukan secara lokal. Setelah kebutuhan domestik terpenuhi, kami juga berharap Indonesia dapat mengekspor produk tersebut ke negara lain,” jelasnya.

Hal ini akan menjadi pencapaian penting bagi Indonesia, mengingat hanya sekitar 20 negara di dunia yang memiliki fasilitas fraksionasi tersebut.

Dia juga mengingat pesan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terkait situasi pandemi, ketika banyak warga kehilangan keluarga dan sahabat karena keterbatasan akses terhadap obat dan produk medis yang sangat dibutuhkan.

Pada saat itu, pasokan global sangat terbatas. Banyak negara menghentikan ekspor sehingga Indonesia kesulitan memperoleh produk medis. Salah satu contohnya adalah imunoglobulin, yang digunakan dalam kondisi kritis untuk membantu menyelamatkan pasien. Produk tersebut merupakan imunoglobulin yang sangat penting dalam situasi darurat.

“Melalui proyek ini, kami percaya lebih banyak nyawa dapat diselamatkan sekaligus memperkuat keamanan kesehatan nasional. Hal ini juga sejalan dengan misi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,” tuturnya.

Selain manfaat di bidang kesehatan, proyek ini disebut memiliki nilai sosial yang besar. Proyek ini akan menciptakan lapangan kerja, baik pada tahap konstruksi maupun pada saat operasional produksi. Tenaga kerja Indonesia yang sebelumnya dikirim ke Korea untuk pelatihan kini telah kembali dan siap mengoperasikan fasilitas ini.

“Selama proses konstruksi, banyak pekerja Indonesia juga terlibat langsung dalam pembangunan fasilitas tersebut. Dengan demikian, proyek ini tidak hanya mencakup transfer teknologi, tetapi juga transfer pengetahuan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia,” terangnya.

Dia juga menyoroti isu penyimpanan darah, pihaknya berharap agar masyarakat meningkatkan kesadaran akan pentingnya donor darah karena hal ini akan memperkuat kapasitas penyimpanan nasional.

Dengan populasi sekitar 250 juta jiwa, Indonesia memiliki keunggulan demografis yang sangat besar dibandingkan banyak negara lain. Semakin banyak masyarakat yang berdonor darah, semakin banyak pula nyawa yang dapat diselamatkan. Inilah misi besar yang ingin diwujudkan melalui proyek ini.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank milik konglomerat Chairul Tanjung, PT Allo Bank Indonesia Tbk. (BBHI) dan PT Bank Mega Tbk. (MEGA) mengumumkan pinjaman sindikasi senilai Rp3,7 triliun untuk mendukung pembangunan pabrik produk fraksionasi plasma darah pertama di Indonesia.

Pinjaman tersebut diberikan kepada PT SKPlasma Core Indonesia, perusahaan patungan antara SK Plasma, bagian dari SK Group Korea dan Indonesia Investment Authority (INA), yang bergerak di bidang manufaktur Produk Obat Derivat Plasma (PODP).

“Pembangunan pabrik fraksionasi plasma ini bukan hanya sekadar investasi finansial, melainkan juga investasi jangka panjang untuk kesehatan seluruh masyarakat Indonesia,” kata Chief Wholesale dan Treasury Allo Bank Yogi Bima Sakti dalam keterangannya, Kamis (18/12/2025).

Yogi menuturkan, inisiatif strategis ini bertujuan untuk mendukung pengembangan industri fraksionasi plasma dalam negeri guna meningkatkan ketersediaan produk turunan plasma darah domestik, mengurangi ketergantungan impor, serta memperkuat akses terhadap terapi berbasis plasma darah yang esensial bagi pasien di seluruh Indonesia.

Selain itu, proyek ini juga mendorong penciptaan lapangan kerja, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta membuka jalan menuju kemandirian nasional dan potensi ekspor di masa mendatang.

Untuk diketahui, PT SKPlasma Core Indonesia pada 8 Desember 2025 resmi meluncurkan SK GammaBio dan SK Albumin. Peluncuran ini menandai kehadiran PODP nasional pertama yang diproduksi dari plasma donor Indonesia, sekaligus mencerminkan kemajuan penting dalam pengembangan ekosistem terapi berbasis plasma di dalam negeri.

Sebagai informasi, SK GammaBio merupakan terapi imunoglobulin berbasis plasma yang digunakan untuk penanganan imunodefisiensi, penyakit autoimun, serta pencegahan dan pengobatan infeksi.

Sementara, SK Albumin digunakan untuk berbagai kondisi klinis di antaranya luka bakar, sindrom nefrotik, sirosis hati, dan syok hemoragik.

Yogi menyebut, dukungan pembiayaan melalui sindikasi ini memperkuat kesinambungan pengembangan kedua produk tersebut, khususnya dalam memastikan kesiapan fasilitas fraksionasi plasma di Karawang sebagai landasan untuk mendukung produksi dalam negeri yang berkelanjutan.

“Kami optimistis bahwa fasilitas ini akan menjadi salah satu pilar utama dalam ekosistem kesehatan nasional, memastikan pasien memiliki akses yang terjamin terhadap produk-produk turunan plasma yang berkualitas tinggi,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Mega Kostaman Thayib mengatakan bahwa Bank Mega secara bersama-sama dengan Allo Bank sebagai satu konglomerasi keuangan kelompok CT Corp terus mengembangkan perannya dalam pembangunan Indonesia khususnya sektor kesehatan berupa pembangunan fraksionasi plasma darah.

“Pembangunan ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam memperkuat kemandirian kesehatan nasional khususnya menjamin plasma darah yang aman, berkualitas dan berkelanjutan,” pungkas Kostaman.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan SK Plasma Co.Ltd, perusahaan sektor kesehatan asal Korea Selatan, dan anak usahanya yaitu PT SKPlasma Core Indonesia.

Penandatanganan MOU dalam rangka memperkuat ketahanan kesehatan, melalui pengurangan ketergantungan terhadap impor dan meningkatkan kemandirian layanan kesehatan di Indonesia.

Chief Investment Officer Danantara Indonesia Pandu Sjahrir dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat, mengatakan salah satu strategi investasi Danantara berfokus pada penguatan ketahanan nasional dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor, khususnya di sektor-sektor utama seperti layanan kesehatan.

"Melalui kolaborasi antara keahlian teknis SK Plasma dan investasi dari Danantara Indonesia, kami berupaya meningkatkan kualitas perawatan pasien, serta berkontribusi dalam menyelamatkan nyawa melalui terapi yang inovatif dan berstandar global," ujar Pandu.

Seiring berbagai inisiatif investasi lain yang sedang dijalankan, penandatanganan MoU juga menjadi tonggak penting dalam membangun Indonesia yang lebih sehat dan tangguh.

Pada awal 2025, Danantara Indonesia menjadikan sektor kesehatan sebagai salah satu dari delapan sektor prioritas dan merencanakan investasi pada fasilitas plasma darah serta infrastruktur kesehatan.

CEO SK Plasma Kim Seung-joo mengatakan suatu kehormatan bagi perseroan dapat berkolaborasi dengan Danantara Indonesia dalam memperkuat sektor kesehatan di Indonesia.

“Melalui kapabilitas kami dalam memproduksi produk obat berbasis plasma (PODP), kami akan bekerja sama secara erat dengan negara-negara yang membutuhkan pelokalan obat-obatan esensial guna berkontribusi dalam peningkatan infrastruktur kesehatan di seluruh dunia," ujar Kim Seung-joo.

SK Plasma, pemimpin global dalam Produk Obat Derivat Plasma (PODP), memproduksi terapi penting bagi penyakit langka dan kondisi kritis.

Kolaborasi ini diharapkan memperkuat langkah Indonesia menuju kemandirian obat turunan plasma dan penciptaan lapangan kerja berkemampuan tinggi (highly skilled).

SK Plasma juga memiliki komitmen untuk memfasilitasi knowledge transfer melalui kesempatan pelatihan karyawannya di Korea.

PODP merupakan obat-obatan yang dibuat dari plasma manusia melalui proses yang disebut fraksinasi. Terapi ini berperan penting dalam mengobati berbagai penyakit serius, bahkan mematikan, yang mana banyak pasien tidak memiliki alternatif pengobatan yang efektif.

Sebelumnya, Indonesia mengimpor keseluruhan kebutuhan PODP, sehingga pasokan dan aksesnya terekspos risiko eksternal.

Untuk mengatasi hal ini, Danantara Indonesia dan SK Plasma berupaya mendirikan dan meningkatkan kemampuan manufaktur dan kapabilitas produksi lokal PODP, dimulai dengan fasilitas di Karawang, Jawa Barat, yang akan selesai konstruksi pada 2026.

Danantara Indonesia meyakini bahwa sistem kesehatan yang kuat dan mandiri akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, karena investasi di sektor ini mampu meningkatkan produktivitas sekaligus menurunkan biaya kesehatan bagi jutaan masyarakat.

Dalam setahun ke depan, Danantara Indonesia akan berfokus ke tiga area utama di sektor kesehatan yaitu layanan kesehatan, manufaktur, dan inovasi.

SK Plasma melalui PT SKPlasma Core Indonesia sedang membangun fasilitas fraksionasi plasma yang akan memungkinkan Indonesia memproduksi produk obat derivat plasma (PODP) secara lokal.

Upaya ini akan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor, sekaligus mendorong transfer teknologi dan pengembangan tenaga kerja.

Setelah penandatanganan, kedua pihak berencana untuk menjajaki berbagai peluang investasi dan akan mengumumkan detil lebih lanjut pada waktunya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta hasil uji tuntas.

​​​​​​​

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025