Bisnis.com, JAKARTA — Proyek fasilitas fraksionasi plasma pertama di Indonesia yang dikembangkan melalui kemitraan Indonesia Investment Authority (INA) dan SK Plasma meraih penghargaan Social Infrastructure Deal of the Year, APAC dalam IJGlobal Awards 2025.

Penghargaan tersebut diberikan kepada proyek yang dinilai memiliki inovasi, dampak, dan kualitas eksekusi yang menonjol dalam sektor energi dan infrastruktur. Proyek yang dijalankan melalui perusahaan patungan PT SKPlasma Core Indonesia diharapkan menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor Produk Obat Derivat Plasma (PODP).

Pjs. Ketua Dewan Direktur INA Eddy Porwanto mengatakan apresiasi sebagai keyakinan pentingnya kolaborasi jangka panjang dalam menjawab kebutuhan kesehatan nasional. “Proyek fraksionasi plasma ini menunjukkan bagaimana kemitraan dapat diterjemahkan menjadi solusi yang layak secara investasi dan dapat dieksekusi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (4/5/2026).

Fasilitas yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2027 itu akan memungkinkan pemrosesan plasma darah di dalam negeri menjadi produk terapi seperti imunoglobulin dan albumin. Kehadiran fasilitas ini diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap obat-obatan esensial yang selama ini masih bergantung pada impor.

Sejak diumumkan pada Desember 2024, proyek ini mencatat sejumlah perkembangan, termasuk pengenalan produk turunan plasma berbasis donor domestik serta kemajuan pembangunan fasilitas produksi.

Dari sisi pembiayaan, proyek ini didukung pinjaman sindikasi senilai Rp3,7 triliun yang dipimpin PT Allo Bank Indonesia Tbk. (BBHI) bersama PT Bank Mega Tbk. (MEGA).

Presiden Direktur SKPlasma Core Indonesia Hyunho (Ted) Roh menyatakan, pembangunan fasilitas ini akan memperkuat kapasitas produksi dalam negeri untuk obat berbasis plasma. “Selama ini Indonesia sangat bergantung pada impor untuk albumin dan imunoglobulin. Melalui proyek ini, produksi domestik akan terealisasi,” ujarnya.

Sementara itu, Chief Wholesale dan Treasury Alo Bank Yogi Bima Sakti menyatakan keterlibatan lembaga keuangan domestik dalam pembiayaan infrastruktur kesehatan merupakan bagian dari upaya memperkuat kedaulatan kesehatan nasional.