Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin merespons santai isu yang menyebut dirinya berpeluang mengisi jabatan Menteri Keuangan.

Hal itu disampaikannya usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Saat ditanya mengenai adanya tawaran untuk menjadi Menteri Keuangan, Budi langsung membantah isu tersebut.

"Itu kan kata situ," ujarnya singkat kepada wartawan.

Ketika kembali ditanya apakah dirinya siap apabila ditunjuk untuk menduduki posisi tersebut, Budi menegaskan bahwa saat ini dirinya masih menjalankan tugas sebagai Menteri Kesehatan.

"Sekarang masih jadi Menkes," katanya.

Menanggapi isu yang terus berkembang mengenai kemungkinan pergantian posisi di kabinet, Budi juga memilih tidak memberikan tanggapan lebih jauh.

"Kayaknya sudah agak lupa," ucapnya sambil tersenyum.

Baru-baru ini, Istana Kepresidenan membantah kabar yang beredar di sejumlah grup WhatsApp mengenai rencana Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan atau reshuffle besar-besaran terhadap jajaran menteri, termasuk di bidang perekonomian dan keuangan.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan hingga saat ini belum ada rencana Presiden untuk melakukan perombakan Kabinet Merah Putih.

“Sekali lagi dalam beberapa kesempatan sudah kami sampaikan bahwa sampai hari ini belum ada rencana, kalau tadi disebutkan perombakan apalagi besar-besaran terhadap Kabinet Merah Putih, belum ada,” ujar Prasetyo saat memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (8/6/2026).

Menurut Prasetyo, seluruh anggota kabinet saat ini masih berfokus menjalankan tugas dan program kerja masing-masing sesuai arahan Presiden. Oleh karena itu, isu reshuffle yang belakangan beredar tidak memiliki dasar yang dapat dikonfirmasi pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA — Istana Kepresidenan membantah kabar yang beredar di sejumlah grup WhatsApp mengenai rencana Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan atau reshuffle besar-besaran terhadap jajaran menteri, termasuk di bidang perekonomian dan keuangan.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan hingga saat ini belum ada rencana Presiden untuk melakukan perombakan Kabinet Merah Putih.

“Sekali lagi dalam beberapa kesempatan sudah kami sampaikan bahwa sampai hari ini belum ada rencana, kalau tadi disebutkan perombakan apalagi besar-besaran terhadap Kabinet Merah Putih, belum ada,” ujar Prasetyo saat memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (8/6/2026).

Menurut Prasetyo, seluruh anggota kabinet saat ini masih berfokus menjalankan tugas dan program kerja masing-masing sesuai arahan Presiden. Oleh karena itu, isu reshuffle yang belakangan beredar tidak memiliki dasar yang dapat dikonfirmasi pemerintah.

“Karena memang kita semua sedang bekerja keras, fokus, dan konsentrasi menjalankan tugas kita masing-masing,” katanya.

Kendati demikian, Prasetyo tidak menutup kemungkinan evaluasi kabinet dilakukan apabila dibutuhkan pada masa mendatang. Namun, ia menegaskan belum ada keputusan maupun agenda yang mengarah pada perombakan kabinet dalam waktu dekat.

“Jadi sampai hari ini belum ada rencana itu. Nanti pada waktunya kalau memang diperlukan pasti akan kami sampaikan kepada saudara-saudara,” tandas Prasetyo.

Baru-baru ini, Presiden juga baru memperkuat komposisi program prioritasnya dengan melantik Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto diprediksi akan melakukan perombakan besar terhadap Kabinet Merah Putih dalam waktu dekat. reshuffle diperlukan untuk memperkuat efektivitas pemerintahan, mempercepat realisasi program prioritas nasional, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik.

Prediksi ini disampaikan Pakar Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta Syurya Muhammad Nur yang menilai, memasuki fase konsolidasi pemerintahan, Presiden membutuhkan menteri yang bukan hanya memiliki kapasitas teknokratis, tetapi juga mampu mengeksekusi kebijakan secara efektif dan menjadi komunikator ulung bagi publik.

“Reshuffle bukan sekadar hukuman politik, melainkan langkah korektif agar mesin pemerintahan berjalan selaras dengan agenda strategis Presiden,” ujarnya, Sabtu (6/6/2026).

Menurut Syurya, tantangan yang dihadapi pemerintah semakin kompleks. Di satu sisi, pemerintah dituntut menjaga pertumbuhan ekonomi, memperkuat investasi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing nasional. Di sisi lain, komunikasi publik yang jelas dan konsisten menjadi kunci menjaga kepercayaan masyarakat.

“Sering kali masalah bukan pada substansi kebijakan, melainkan lemahnya kemampuan pejabat menjelaskan arah kebijakan kepada publik. Di era digital, menteri bukan hanya administrator, tetapi juga komunikator publik,” tegasnya.

Lihat video: RESHUFFLE KABINET, PRESIDEN LANTIK SEJUMLAH PEJABAT



Syurya menilai sejumlah kementerian berpotensi menjadi sorotan dalam evaluasi kabinet mendatang antaranya, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dinilai perlu terobosan promosi dan strategi komunikasi agresif untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi unggulan dunia.

ATR/BPN: Nusron Wahid menghadapi pekerjaan rumah besar terkait konflik agraria, sertifikasi tanah, dan sengketa lahan yang memengaruhi kepastian hukum investasi.

Ekonomi/Fiskal: Purbaya Yudhi Sadewa dituntut menjaga kesehatan fiskal negara di tengah ketidakpastian global serta mengelola persepsi pasar.

Transportasi: Dudy Purwagandhi perlu mempercepat pembenahan keselamatan, konektivitas, dan efisiensi logistik.

Pembangunan Desa: Yandri Susanto harus memastikan dana desa benar-benar berdampak pada pengurangan kemiskinan.

UMKM: Maman Abdurrahman dituntut mempercepat transformasi UMKM sebagai tulang punggung ekonomi rakyat.

Investasi: Rosan Roeslani harus menghadirkan investasi berkualitas dan menjaga kepercayaan investor global.

Pelayanan Publik & Reformasi Birokrasi: Agus Andrianto dan Rini Widyantini menghadapi tantangan memperkuat tata kelola birokrasi yang profesional.

Lingkungan: Raja Juli Antoni dituntut menjaga keseimbangan pembangunan ekonomi dengan konservasi hutan.

Ketenagakerjaan: Yassierli perlu menghadirkan terobosan progresif dalam penciptaan lapangan kerja dan perlindungan pekerja.

Syurya menegaskan, keberhasilan seorang menteri tidak hanya diukur dari serapan anggaran, tetapi juga dari kemampuan menerjemahkan visi Presiden menjadi kebijakan yang efektif dan dipahami masyarakat.

“Publik menilai pemerintah bukan hanya dari kebijakan, tetapi juga dari cara kebijakan itu dijelaskan. Menteri harus mampu menjawab kritik, mengelola isu, dan membangun optimisme publik,” katanya.

Syurya menambahkan, reshuffle berpotensi menjadi momentum penting bagi Presiden Prabowo untuk memperkuat kualitas kabinet dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan percepatan pembangunan nasional.

“Orientasi reshuffle bukan sekadar pergantian figur, melainkan penguatan kapasitas kabinet. Presiden membutuhkan tim yang solid, cepat, responsif, dan bekerja dalam satu frekuensi dengan agenda besar pembangunan nasional,” ucapnya.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan tidak ada rencana pergantian Menteri Keuangan maupun Gubernur Bank Indonesia (BI). Pernyataan itu disampaikan untuk merespons isu yang menyebut Istana sempat mempertimbangkan mengganti dua pejabat tersebut.

"Lho siapa yang mau mengganti? Enggak ada yang mau mengganti," kata Prasetyo di Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta, Sabtu (6/6).

Prasetyo mengatakan pemerintah telah beberapa kali membantah kabar tersebut. Menurut dia, rumor mengenai pergantian Menteri Keuangan dan Gubernur BI tidak memiliki dasar.

"Berkali-kali kami sampaikan bahwa rumor itu tidak benar, rumor itu tidak ada, rencana itu tidak ada," ujarnya.

Ia menegaskan pemerintah saat ini justru fokus memperkuat koordinasi antarotoritas yang bertanggung jawab mengelola perekonomian nasional. Langkah itu dinilai penting di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi saat ini.

"Justru sekali lagi kita harus memperkuat koordinasi di antara otoritas-otoritas yang mengelola ekonomi," kata Prasetyo.

Menurut dia, pertemuan sejumlah pejabat ekonomi di DPR pada Sabtu merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi tersebut.

"Dalam situasi yang seperti sekarang, intensitas harus diperkuat, kerja sama harus dipererat," lanjutnya.

Sebelumnya, sejumlah pejabat dari lembaga moneter, fiskal, pemerintah, dan DPR menggelar pertemuan di Gedung Nusantara III DPR RI. Pertemuan itu dihadiri Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Isu mengenai posisi Menteri Keuangan sebelumnya juga telah dibantah langsung oleh Purbaya. Ia menepis kabar yang menyebut dirinya akan mundur dari Kabinet Merah Putih.

"Tidak," kata Purbaya melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Kamis (4/6).

Pada kesempatan yang sama, Purbaya juga membantah rumor yang menyebut dirinya akan digeser menjadi Gubernur BI di tengah pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat.

"Tidak benar," ujarnya singkat.

Purbaya dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan pada September 2025. Ia menggantikan Sri Mulyani Indrawati berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2025 yang dibacakan di Istana Negara pada 8 September 2025.

Pengangkatannya saat itu sempat memunculkan perdebatan karena ia menggantikan Sri Mulyani yang telah lama menjabat sebagai menteri keuangan di beberapa periode pemerintahan.

Pemerintah menegaskan fokus utama dalam menghadapi tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan gejolak pasar keuangan saat ini dengan memperkuat koordinasi antarotoritas ekonomi, bukan melakukan pergantian pejabat di bidang ekonomi.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah rumor yang menyebut Istana sempat mempertimbangkan pergantian Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa maupun pimpinan Bank Indonesia (BI). Menurut dia, kabar tersebut tidak memiliki dasar.

“Lho siapa yang mau mengganti? Enggak ada yang mau mengganti,” kata Prasetyo kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6).

Ia menegaskan pemerintah telah berulang kali menyampaikan bahwa isu pergantian pejabat ekonomi tidak benar. Sebaliknya, pemerintah justru memandang perlunya memperkuat koordinasi antara otoritas yang menangani kebijakan ekonomi.

“Berkali-kali kami sampaikan bahwa rumor itu tidak benar, rumor itu tidak ada, rencana itu tidak ada. Justru sekali lagi kita harus memperkuat koordinasi di antara otoritas-otoritas yang mengelola ekonomi,” kata dia.

Menurut Prasetyo, kondisi ekonomi yang tengah menghadapi berbagai tantangan menuntut intensitas komunikasi dan kerja sama yang lebih erat antara otoritas fiskal dan moneter.

“Memang dalam situasi yang seperti sekarang intensitas harus diperkuat, kerja sama harus dipererat,” katanya.

Menanggapi kritik mengenai komunikasi otoritas ekonomi kepada pelaku pasar di tengah pelemahan rupiah, Prasetyo menilai komunikasi sebenarnya telah dilakukan secara berkelanjutan. Namun, ia mengakui selalu ada ruang untuk perbaikan.

"Kalau menurut hemat kami sebetulnya komunikasi sudah terus disampaikan kepada publik. Hanya memang dalam situasi yang seperti ini sering secara alamiah kemudian kita cenderung merasa ada yang kurang," katanya.

Karena itu, ia menyatakan pemerintah terbuka terhadap masukan dan kritik konstruktif dari pelaku pasar maupun masyarakat guna meningkatkan efektivitas komunikasi kebijakan ekonomi.

Prasetyo juga menegaskan bahwa upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah tidak bisa hanya mengandalkan satu kebijakan atau satu institusi. Menurut dia, pergerakan rupiah dipengaruhi berbagai faktor, baik dari dalam maupun luar negeri.

“Nilai tukar rupiah itu tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, faktor variabelnya juga banyak,” katanya.

Ia menambahkan, kemandirian ekonomi nasional juga menjadi salah satu faktor yang menentukan kekuatan mata uang domestik. Ketergantungan terhadap impor, menurut dia, turut memengaruhi stabilitas rupiah.

“Kemandirian secara ekonomi itu juga memengaruhi kekuatan mata uang kita. Ada beberapa yang masih ketergantungan impor, itu juga akan memengaruhi,” katanya.

Karena itu, pemerintah menilai kerja sama yang solid antara otoritas fiskal dan moneter menjadi kebutuhan utama untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global dan tekanan pasar keuangan.

“Nah sehingga yang dibutuhkan sekarang tentu kerja sama, apalagi otoritas yang berkaitan dengan masalah ekonomi baik moneter maupun fiskal,” kata Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu)Purbaya Yudhi Sadewa membantah kabar yang beredar mengenai dirinya yang disebut akan terkena reshuffle kabinet atau mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan.

Saat dikonfirmasi melalui pesan teks pada Kamis (4/6/2026), Purbaya menegaskan bahwa informasi tersebut hanyalah rumor dan tidak memiliki dasar yang jelas.

"Tidak ada. Itu rumors. Sampai saat ini itu yang saya tahu," kata Purbaya.

Hingga saat ini belum ada informasi resmi dari pemerintah maupun pihak terkait mengenai rencana reshuffle kabinet yang menyangkut posisi Menteri Keuangan.

Dengan demikian, Purbaya menegaskan dirinya masih menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Menteri Keuangan sebagaimana mestinya.

Sebagai informasi, nilai tukar rupiah ditutup melemah 0,46% atau 82 poin ke Rp18.049 per dolar AS dalam perdagangan Kamis, (4/6/2026). Sementara itu, indeks dolar AS melemah 0,10% ke 99,42.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto berkelakar untuk melakukan reshuffle terhadap Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan.

Hal tersebut itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara panen raya udang, di Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu (23/5/2026).

Mulanya, Prabowo memberikan apresiasi karena telah diundang dalam acara panen raya tersebut. Namun, ternyata Prabowo salah menyebutkan nama desa di lokasi.

"Jadi terima kasih saya diundang ke sini. Desa Karangduwur," kata Prabowo dalam sambutannya yang disiarkan langsung melalui saluran YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (23/5/2026).

Setelah itu, Prabowo memanggil perwakilan masyarakat untuk menyebutkan nama desa yang benar. Salah satu perwakilan masyarakat pun menyatakan bahwa nama desa yang benar adalah Tegalretno, Kecamatan Petanahan.

Dalam hal ini, Prabowo menyinggung Menko Zulhas salah memberikan informasi. Dia pun menanyakan kepada masyarakat, apakah Menko Zulhas perlu dilakukan reshuffle.

"Waduh, ini. Menko tadi salah. Salah nama. Perlu di-reshuffle enggak kira-kira?" tanya Prabowo ke masyarakat, sontak masyarakat kompak untuk menyatakan tidak.

"Jangan? Oh, untung rakyat sayang sama kamu. Matur nuwun. Minta maaf," pungkasnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan kabinet atau reshuffle kabinet pada Senin (27/4/2026). Menurut Guru Besar Ilmu Komunikasi Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Gun Gun Heryanto , reshuffle tersebut bisa dimaknai dalam dua dimensi, yakni kinerja dan politis.

Gun Gun mengatakan, kalau dimensi kinerja, kita bisa lihat apakah menteri yang digeser atau diganti itu performanya buruk atau Indikator Kinerja Utama (KPI) tidak sesuai dengan program prioritas presiden.

"Yang kedua, dimensinya adalah dimensi politis. Ini menyangkut politik representasi, soal alokasi pos kementerian tertentu untuk power sharing, dan lain sebagainya. Ini sangat biasa dalam konteks pemerintahan yang modelnya konsensus yang ditandai ketiadaan partai dominan. Ketiadaan partai dominan itu menyebabkan pola hubungan politik bersifat resiprokal, timbal balik antara presiden dan partai penyokong," jelas Gun Gun dalam program Sindo Sore yang tayang di YouTube SindoNews, dikutip Selasa (28/4/2026).

Gun Gun menambahkan, aspek meritokrasi mungkin dibicarakan jelang reshuffle. Namun, menurutnya lebih dominan aspek politik. "Apakah itu keliru? Saya bisa maknai begini. Yang paling penting itu dalam konteks reshuffle adakah perubahan yang dikehendaki presiden setelah melakukan reshuffle. Contoh misalnya Pak Jumhur di Kementerian Lingkunga Hidup, apakah mampu mengakselerasi kementerian ini. Lagi-lagi nanti ukurannya kan kinerja," ujarnya.

Selain itu, soal Hasan Nasbi yang ditunjuk menjadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, yang diharapkan bisa mengakselerasi fungsi komunikasi bersama Badan Komunikasi Pemerintah dan Kantor Staf Presiden (KSP).



Presiden Prabowo Subianto. Foto/Tangkapan layar YouTube Setpres

"Apakah Pak Dudung, Pak Qodari, dan kemudian ditambah Pak Hasan Nasbi yang melekat sebagai Utusan Khusus Bidang Komunikasi itu mampu memperbaiki komunikasi publik pemerintah. Kalau misalnya memang jalan di tempat, ya berarti memang aspek yang kedua dari dimensi yang saya bahas tadi, yakni dimensi politiknya lebih kental dari dimensi memperbaiki kinerja," jelasnya.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Hanif Faisol Nurofiq sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Mohammad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup di Istan Negara, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Pengangkatan Hanif Faisol Nurofiq dan Mohammad Jumhur Hidayat didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 51/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri, serta Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.

Selain itu, Presiden Prabowo turut melantik Hasan Nasbi sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi. Pengangkatan Hasan Nasbi berdasarkan pada Keppres RI Nomor 53/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga melantik Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, dan Kepala Badan Karantina Indonesia.

Dudung Abdurachman dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan dan Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Pengangkatan ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 52/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.

Presiden juga melantik Abdul Kadir Karding sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia. Pengangkatan ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 50/TPA/Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Karantina Indonesia.

Jejak Reshuffle Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran

Diketahui, Kabinet Merah Putih merupakan kabinet yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto pada Oktober 2024. Seiring waktu, terjadi enam kali reshuffle.

Reshuffle pertama terjadi pada Rabu, 19 Februari 2025. Saat itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro digantikan oleh Brian Yuliarto.

Kedua, pada Senin, 8 September 2025, Presiden Prabowo melantik 4 menteri dari 1 wakil menteri. Mereka adalah:

1.⁠ ⁠Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan. Dia menggantikan Sri Mulyani.

2. ⁠Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dia menggantikan Abdul Kadir Karding.

3.⁠ ⁠Ferry Joko Yuliantono sebagai Menteri Koperasi. Dia menggantikan Budi Arie Setiadi.

4.⁠ ⁠Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah.

5.⁠ ⁠Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.

Ketiga, pada 17 September 2025, Presiden Prabowo resmi melantik dua menteri. Mereka adalah Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), menggantikan Budi Gunawan. Sementara, Erick Thohir dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga menggantikan Dito Ariotedjo.

Selain itu, dilantik pula tiga wamen, yakni:

1. Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Dia menggantikan Immanuel Ebenezer.

2. Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan, menggantikan Sulaiman Umar

3. ⁠Farida Farichah sebagai Wakil Menteri Koperasi, menggantikan Ferry J Juliantono.

Keempat, pada Rabu, 8 Oktober 2025, Prabowo melantik Akhmad Wiyagus sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri dan Benjamin Paulus Octavianus sebagai Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes). Kedua wamen ini merupakan wamen baru alias tidak menggantikan pejabat sebelumnya.

Kelima, pada Kamis, 5 Februari 2026, Presiden Prabowo resmi melantik Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu). Juda Agung menggantikan Thomas Djiwandono menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).

Reshuffle keenam dilakukan pada Senin, 27 April 2026. Yang dilantik adalah Hanif Faisol Nurofiq sebagai Wamenko Bidang Pangan dan M Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto yang kembali melakukan perombakan susunan Kabinet Merah Putih pada hari ini, Senin (27/4/2026).

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menyampaikan bahwa reshuffle ini merupakan bagian dari dinamika pemerintahan sekaligus hak prerogatif Presiden, guna memastikan kementerian dapat terus menyesuaikan diri dengan tantangan dan kebutuhan ke depan.

“Dari perspektif dunia usaha, yang menjadi perhatian utama bukan semata pada pergantian figur, melainkan pada bagaimana kesinambungan arah kebijakan dan perbaikan yang kontinyu dapat tetap terjaga dengan baik,” kata Shinta, Senin (27/4/2026).

Dia menjelaskan, konsistensi kebijakan, percepatan implementasi dan birokrasi, serta koordinasi lintas kementerian menjadi faktor penting dalam memastikan pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan optimal.

Terkait perubahan figur pada sejumlah sektor seperti lingkungan, pangan, dan komunikasi, Shinta berharap agar pejabat kementerian dan lembaga terkait dapat menjalankan mandatnya dengan baik, termasuk dalam mengidentifikasi berbagai dinamika dan kebutuhan di lapangan yang berkaitan dengan sektor tersebut.

Apindo disebutnya akan siap untuk terus berdiskusi dan memberikan masukan berbasis pengalaman pelaku usaha, serta berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong kebijakan yang implementatif dan responsif terhadap dinamika di lapangan.

Menurutnya, dunia usaha memandang reshuffle ini tidak perlu menimbulkan kekhawatiran. Dia menekankan pentingnya konsistensi arah kebijakan, komitmen pada keberlanjutan reformasi struktural, koordinasi lintas kementerian, dan komunikasi yang terbuka dengan pelaku usaha.

“Dengan itu, stabilitas pasar dan kepercayaan investor dapat terus terjaga, sehingga perekonomian nasional tetap berada pada jalur yang sehat dan berdaya saing,” pungkas Shinta.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan atau reshuffle kabinet jilid ke-6 di lingkungan Kabinet Merah Putih periode 2024–2029.

Perombakan ini ditetapkan melalui sejumlah Keputusan Presiden (Keppres) yang diteken pada 27 April 2026 di Jakarta.

Dalam dokumen resmi, pemerintah menerbitkan beberapa beleid, di antaranya Keppres Nomor 51/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan menteri serta wakil menteri negara, Keppres No. 52/P Tahun 2026 terkait Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, serta Keppres No. 53/P Tahun 2026 mengenai pengangkatan penasihat khusus presiden bidang komunikasi.

Selain itu, terdapat pula Keppres No. 50/TPA Tahun 2026 yang mengatur perubahan pimpinan tinggi utama di Badan Karantina Nasional (Barantin).

Berikut daftar pejabat yang dilantik dalam reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid ke-VI:

1. Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Jumhur Hidayat

2. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan - Hanif Faisol

3. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi - Hasan Nasbi

4. Kepala Staf Kepresidenan - Dudung Abdurachman

5. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah - Muhammad Qodari

6. Kepala Badan Karantina Nasional (Barantin) - Abdul Kadir Karding

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan yang baru dilantik, Dudung Abdurachman , memastikan akan mengawal percepatan program strategis nasional yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto agar berjalan tuntas dan cepat. Dudung menegaskan akan membuka ruang komunikasi langsung antara masyarakat dan pemerintah selama 24 jam nonstop.

“Yang pertama, tentunya bersyukur kepada Allah SWT. Kedua terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas penunjukan saya sebagai Kepala Staf Presidenan, tentunya tugas-tugas ke depan bagaimana menyukseskan program strategis nasional dan untuk memastikan program unggulan Bapak Presiden sehingga bisa secara tuntas dan cepat,” ujar Dudung di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Dudung menegaskan, peran Kantor Staf Presiden (KSP) akan difokuskan sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah, termasuk menampung berbagai keluhan publik secara terbuka. "Apa yang menjadi keluhan-keluhan ini saya akan buka 24 jam laporan-laporan dari masyarakat," katanya.

Dudung menekankan pentingnya fungsi pengawasan terhadap jalannya program kementerian dan lembaga, termasuk koordinasi dengan pemerintah daerah agar tidak terjadi hambatan birokrasi yang dapat menghambat program prioritas Presiden.

"Termasuk mengevaluasi dan memonitor program-program kementerian dan lembaga, termasuk bekerjasama dengan kementerian dan pemerintah-pemerintah daerah sehingga jangan sampai ada hal-hal yang menjadi prioritas Presiden kemudian terjadi masalah-masalah birokrasi nanti kita pangkas birokrasi,” tuturnya.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ini juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mengawasi kinerja lembaga pemerintahan, termasuk melalui inspeksi mendadak (sidak), serta siap mengambil tindakan tegas apabila ditemukan program yang tidak berjalan sesuai target.

“Dan sekali lagi saya mohon bantuan untuk kerja sama dengan seluruh masyarakat dan seluruh kelembagaan apabila ada hal-hal yang program-program KSP yang tidak berjalan dengan semestinya nanti kita akan sidak dan kita tuntaskan dengan lain," tegasnya.

JAKARTA - Reshuffle kabinet kerap menjadi cermin bagaimana seorang presiden mengelola kinerja pemerintahan sekaligus merespons dinamika politik.

Dalam sejarah Indonesia, frekuensi dan gaya pergantian menteri berbeda-beda di setiap era kepemimpinan. Ada yang rutin dan terstruktur, ada pula yang sangat spontan.

Berikut lima presiden dengan catatan reshuffle kabinet:

1. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) — Rekor Reshuffle Terbanyak

Selama dua periode, SBY tercatat lima kali melakukan reshuffle besar yang diumumkan resmi pada 2005, 2007, 2008, 2009, dan 2011. Pergantian menteri di eranya berlangsung terstruktur sebagai bagian dari evaluasi kinerja kabinet dan penataan koalisi pemerintahan. Pola ini membuat reshuffle menjadi instrumen manajemen yang cukup rutin.

2. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) — Paling Sering Ganti Menteri

Pada masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, komposisi Kabinet Persatuan Nasional berubah sangat cepat dalam waktu kurang dari dua tahun. Pergantian menteri kerap terjadi tanpa menunggu reshuffle besar.

Nama-nama seperti Wiranto, Laksamana Sukardi, dan Yusril Ihza Mahendra mengalami perubahan posisi dalam tempo singkat, mencerminkan situasi politik yang sangat dinamis kala itu.

3. Joko Widodo (Jokowi)— Reshuffle di Momen Kritis

Presiden Jokowi melakukan reshuffle pada 2015, 2016, 2020, dan 2022. Momen-momen ini berkaitan dengan evaluasi kinerja awal pemerintahan, penanganan pandemi Covid-19, serta penyesuaian peta koalisi politik. Pergantian menteri di era ini sering dikaitkan dengan percepatan program prioritas pemerintah.

4. Megawati Soekarnoputri — Kabinet Paling Stabil

Presiden Megawati Soekarnoputri hampir tidak melakukan reshuffle besar. Susunan kabinet relatif stabil hingga akhir masa jabatan, mencerminkan fokus pada konsolidasi politik dan stabilitas pemerintahan pascapergantian kekuasaan dari Gus Dur.

5. Soeharto — Pergantian Terjadwal Tiap Periode

Di era pemerintahan Presiden Soeharto, pergantian menteri jarang terjadi di tengah periode berjalan. Perubahan umumnya dilakukan saat pembentukan kabinet baru setiap lima tahun, sehingga struktur kabinet cenderung ajek selama masa jabatan.

JAKARTA - Akademisi Rocky Gerung sempat bersalaman, berbincang, dan tertawa bersama Presiden Prabowo Subianto seusai pelantikan menteri dan pejabat baru di Istana Negara , Senin (27/4/2026) ini. Rocky mengungkapkan, saat berbincang dengan Prabowo, ia disebut Prabowo sebagai seorang disiden.

Diketahui, disiden merupakan istilah untuk orang-orang yang tidak mau menurut pemerintahnya karena menganggap pemerintah itu tidak sah atau pembangkang

"Ya pokoknya adalah. Sama Pak Prabowo ya saya salaman tadi, dan Pak Prabowo kan teman saya diskusi dulu-dulu. Dan beliau, 'Wah Pak Rocky terima kasih hadir, dan ternyata Pak Rocky masih disiden,' gitu," kata Rocky kepada wartawan, Senin (27/4/2026).

Rocky menyebutkan, Prabowo menyampaikan ucapan tersebut dengan wajah bercanda. Meski begitu, ia mengakui bahwa dirinya memang disiden. "Tapi Anda lihat wajahnya (Prabowo) wajah bercanda. Memang saya disiden,” ujar dia.

Rocky juga membeberkan isi obrolannya saat bertemu Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Rocky menuturkan, dirinya berbicara perihal ethics of care dan ethics of right bersama Teddy.

"Ethics of care artinya cara secara psikologis memperlihatkan kepemimpinan melalui bahasa tubuh. Bukan melalui tubuh ya, melalui bahasa tubuh gitu. Nah, bahasa tubuh kita ada dua tuh; bahasa tubuh yang terucap dan bahasa tubuh yang tersembunyi," jelasnya.

Rocky melanjutkan, "Nah, saya bilang Pak Teddy ini mampu untuk memilah kapan bahasa tubuh yang terucap itu dipamerkan, kapan bahasa tubuh yang sifatnya psikologis itu disimpan untuk hal-hal yang momentum."