Bisnis.com,JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mewajibkan pencampuran bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin dengan bahan bakar nabati bioetanol sebesar 5% alias E5 di seluruh wilayah Pulau Jawa mulai semester II/2026.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, kebijakan itu merupakan arahan dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan telah dimasukkan ke dalam Keputusan Menteri (Kepmen).
"Pemanfaatan bahan bakar nabati bioetanol itu juga sudah dimasukkan ke dalam Keputusan Menteri ESDM untuk diterapkan minimal di 2026 ini adalah 5% dan wilayah implementasinya nanti akan ada di seluruh Jawa," kata Eniya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (4/6/2026).
Dia menjelaskan, kewajiban pencampuran bioetanol dengan bensin hanya berlaku bagi sektor non subsidi. Aturan tersebut mengikat seluruh badan usaha BBM sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 4 Tahun 2025 yang mengharuskan pelaksanaan pencampuran mulai paruh kedua 2026.
"Jadi untuk semester II tahun 2026 ini seluruh badan usaha BBM wajib melakukan pencampuran hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2025," jelas Eniya.
Adapun, realisasi penyaluran bioetanol non subsidi tersebut akan memanfaatkan jaringan gerai milik PT Pertamina (Persero) yang sudah tersedia. Eniya menyebut, pihaknya akan menambah jumlah outlet distribusi bioetanol yang sebelumnya baru diuji coba di pasar lewat produk Pertamax Green 95, sehingga jumlahnya dipastikan bertambah pada 2026.
Pemerintah, kata Eniya, mendukung perkembangan industri berbasis bioetanol di dalam negeri untuk menyukseskan program tersebut. Saat ini, beberapa pabrik di Indonesia telah diidentifikasi mampu memproduksi bioetanol tingkat bahan bakar atau fuel grade dengan kadar di atas 99 persen.
"Nah dari sini 3 perusahaan akan masuk ke dalam mandatory dan kita akan menentukan berapa banyak volume yang nanti ditetapkan di Keputusan Menteri," kata Eniya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengungkapkan saat ini belum ada kebijakan khusus pada sektor transportasii di tengah ancaman kenaikan harga BBM.

Dudy menyebutkan, berdasarkan laporan dari Kementerian ESDM dalam Penutupan Pokso Pusat Angkutan Lebaran 2026, Senin (30/3/2026), bahwa sejauh ini stok BBM dalam kondisi yang aman.

“Sampai sejauh ini belum ada [kebijakan khusus], jadi kalau dari pihak ESDM maupun Pertamina mengatakan bahwa stok BBM aman, ya, berarti aman. Jadi kami harus mempercayai itu dan meyakini itu,” kata Dudy dalam konferensi pers, Senin (30/3/2026).

Pasalnya, harga BBM baru akan diumumkan oleh Kementerian ESDM dan Pertamina pada awal April mendatang. Untuk itu, pihaknya masih akan melakukan kegiatan transportasi sebagaimana mestinya.

Meski demikian, Dudy menegaskan tetap akan mengansitipasi sejumlah hal atas segala kemungkinan yang akan terjadi. Namun, dirinya tetap menunggu rilis dari Kementerian ESDM.

“Secara resmi kami harus menunggu apa yang akan dikeluarkan oleh Kementerian ESDM,” ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Koordinator bidang Perekonomian menyebutkan adanya rencana kebijakan work from home (WFH) sebagai langkah mitigasi untuk meminimalisir dampak dari konflik di Timur Tengah yang menyebabkan dinamika pasokan dan harga minyak.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa kebijakan ini dijadwalkan mulai berlaku setelah periode libur Idulfitri.

“Pascalebaran tapi nanti akan kita tentukan waktunya,” ungkapnya.

Rencana tersebut dipastikan akan mencakup Aparatur Sipil Negara (ASN), sektor swasta, hingga pemerintah daerah secara nasional. Pemerintah berupaya melindungi postur APBN dari tekanan fiskal yang semakin nyata akibat beban subsidi energi.

Selain itu, kebijakan tersebut juga dikaji dalam rangka menghemat penggunaan BBM, sebagaimana Filipina yang telah mengalami krisis energi.

Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, sopir angkutan umum di Filipina melakukan mogok kerja selama dua hari sebagai bentuk protes usai pemerintah setempat mengumumkan krisis BBM imbas perang antara Amerika Serikat-Israel vs Iran.

Menurut Pemimpin Organisasi MANIBELA yang menaungi pengemudi angkutan umum, Mar Valbuena, dampak yang dirasakan para sopir adalah kerugian 1.500-1.600 peso (US$25-US$27) per hari atau sekitar Rp421.000 per hari.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) dan LPG dalam kondisi aman, melampaui cadangan minimum nasional menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan stok BBM bersubsidi (RON 90) atau Pertalite mencapai 1,56 juta kiloliter atau aman di atas batas cadangan minimum nasional setara 19 hari.

“Kemudian untuk RON 92 itu di atas 23 hari, dan RON 95 itu di atas 31 hari. Jadi baik minyak bensin subsidi maupun nonsubsidi, alhamdulillah, berada di atas cadangan nasional,” kata Bahlil dalam Konferensi Pers Posko Nasional, Jumat (19/12/2025).

Dalam catatannya, secara rinci stok bensin RON 92 mencapai 664.108 kiloliter dengan cadangan minimum 23 hari atau di atas batas minimum. Sementara itu, bensin RON 95 mencapai 78.313 kiloliter dengan cadangan minimum 31 hari.

Secara distribusi, penyaluran gasoline meningkat dibandingkan kondisi normal. Adapun bensin RON 90 naik 4,58%, kemudian bensin RON 92 naik 1,45%, dan RON 95 naik 3,94%.

“Kita tidak ingin saudara-saudara kita yang menjalankan Natal dan Tahun Baru mempertanyakan apakah ada bensin atau tidak, termasuk dari badan-badan usaha swasta. Jadi tidak ada lagi alasan, semua barang sudah tersedia,” jelasnya.

Di sisi lain, untuk ketersediaan solar, Bahlil juga memastikan dalam kondisi aman dengan cadangan minimum 18 hari. Untuk solar CN48 (subsidi), stok mencapai 1,54 juta kiloliter, sementara solar CN53 (nonsubsidi) stoknya sebesar 52.665 kiloliter.

“Kemudian solar CN53 dan solar CN48 ini adalah solar subsidi dan nonsubsidi. Kalau solar CN53 ini nonsubsidi, biasanya dipakai untuk industri dengan peralatan berat,” jelasnya.

Lebih lanjut, stok avtur dipastikan aman mencapai 426.852 kiloliter. Dengan demikian, stok BBM cadangan nasional untuk periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) dipastikan aman.

Sementara itu, terkait stok LPG, pemerintah mengklaim ketersediaannya aman dengan stok mencapai 314.394 metrik ton atau setara kebutuhan 12,17 hari.

“Listrik secara nasional pada umumnya kondisinya normal. Baik dari sisi ketersediaan BBM untuk pembangkit listrik, gas, maupun batu bara. Tidak ada isu. Cadangan kita di atas 10 hari semuanya,” pungkasnya.