Bisnis.com,JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mewajibkan pencampuran bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin dengan bahan bakar nabati bioetanol sebesar 5% alias E5 di seluruh wilayah Pulau Jawa mulai semester II/2026.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, kebijakan itu merupakan arahan dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan telah dimasukkan ke dalam Keputusan Menteri (Kepmen).
"Pemanfaatan bahan bakar nabati bioetanol itu juga sudah dimasukkan ke dalam Keputusan Menteri ESDM untuk diterapkan minimal di 2026 ini adalah 5% dan wilayah implementasinya nanti akan ada di seluruh Jawa," kata Eniya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (4/6/2026).
Dia menjelaskan, kewajiban pencampuran bioetanol dengan bensin hanya berlaku bagi sektor non subsidi. Aturan tersebut mengikat seluruh badan usaha BBM sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 4 Tahun 2025 yang mengharuskan pelaksanaan pencampuran mulai paruh kedua 2026.
"Jadi untuk semester II tahun 2026 ini seluruh badan usaha BBM wajib melakukan pencampuran hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2025," jelas Eniya.
Adapun, realisasi penyaluran bioetanol non subsidi tersebut akan memanfaatkan jaringan gerai milik PT Pertamina (Persero) yang sudah tersedia. Eniya menyebut, pihaknya akan menambah jumlah outlet distribusi bioetanol yang sebelumnya baru diuji coba di pasar lewat produk Pertamax Green 95, sehingga jumlahnya dipastikan bertambah pada 2026.
Pemerintah, kata Eniya, mendukung perkembangan industri berbasis bioetanol di dalam negeri untuk menyukseskan program tersebut. Saat ini, beberapa pabrik di Indonesia telah diidentifikasi mampu memproduksi bioetanol tingkat bahan bakar atau fuel grade dengan kadar di atas 99 persen.
"Nah dari sini 3 perusahaan akan masuk ke dalam mandatory dan kita akan menentukan berapa banyak volume yang nanti ditetapkan di Keputusan Menteri," kata Eniya.