Bisnis.com, JAKARTA — Rencana baru dari industri otomotif di Uni Eropa memicu perdebatan. Asosiasi produsen mobil Eropa (ACEA) mendorong pelonggaran target emisi CO2 mobil, namun usulan ini dikritik karena dinilai dapat memperlambat transisi ke kendaraan listrik.

Berdasarkan analisis dari kelompok Transport & Environment (T&E), jika usulan tersebut disetujui, Uni Eropa berpotensi mengeluarkan biaya tambahan hingga sekitar US$80 miliar atau sekitar Rp1,3 kuadriliun untuk impor minyak antara tahun 2026 hingga 2035.

Menurut dokumen posisi ACEA yang bocor, industri mobil mengusulkan agar target emisi tahun 2030 tidak lagi dihitung secara ketat setiap tahun, melainkan dirata-ratakan dalam periode lima tahun.

Usulan ini dianggap lebih longgar dibandingkan rencana awal Komisi Uni Eropa yang hanya memberikan periode tiga tahun. Selain itu, ACEA juga meminta agar aturan penghitungan emisi mobil hybrid plug-in dibuat lebih longgar.

Jika permintaan ini diterima, produsen mobil dinilai akan lebih leluasa menjual mobil berbahan bakar bensin atau hybrid, dan tidak perlu terlalu cepat beralih ke mobil listrik sepenuhnya. Hal ini berpotensi membuat penjualan mobil listrik tetap stagnan di sekitar 21% hingga akhir dekade ini, jauh di bawah target regulasi saat ini yang menginginkan porsi jauh lebih besar.

Kelompok lingkungan memperingatkan kondisi ini tidak hanya akan memperlambat transisi energi, tetapi juga membuat Eropa semakin bergantung pada impor minyak. Mereka menilai, di saat harga bahan bakar masih tinggi, justru kendaraan listrik seharusnya didorong agar lebih cepat berkembang dan lebih terjangkau bagi masyarakat.

Manajer kebijakan kendaraan di T&E Émilie Casteignau Bernardini mengatakan dampak yang terjadi jika menunda masuknya mobil listrik, menurutnya hal itu bisa membuat Eropa bergantung pada bensin yang semakin mahal dan merugikan masyarakat.

“Produsen mobil membuat Eropa tetap bergantung pada minyak di saat warga membayar sekitar US$2,2 [sekitar Rp38 ribu] per liter bensin dan kesulitan mengisi tangki mereka,” kata Bernardini dikutip dari T&E, Selasa (21/4/2026).

Perdebatan ini semakin memanas setelah beberapa pemerintah, termasuk Jerman, mulai mendukung sebagian usulan industri otomotif.

Di sisi lain, kelompok lingkungan menilai langkah tersebut bisa merugikan upaya pengurangan emisi jangka panjang dan membuat Eropa tertinggal dalam persaingan teknologi kendaraan listrik global. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) melaporkan kinerja KA jarak jauh yang berhasil melayani 47,4 juta penumpang sepanjang 2025, dengan total emisi sebesar 127.315 ton CO₂e.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menyampaikan, total emisi tersebut jauh lebih rendah dibandingkan penggunaan bus maupun kendaraan pribadi. Hal ini menjadikan kereta api sebagai transportasi massal berkapasitas besar dengan efisiensi energi yang mendukung pengurangan emisi.

“Capaian tersebut mencerminkan bagaimana pertumbuhan mobilitas masyarakat dapat berjalan seiring dengan pengendalian emisi karbon,” tuturnya dalam keterangan resmi, Senin (3/2/2026).

Sebagai ilustrasi perjalanan antarkota, dengan asumsi rata-rata jarak tempuh pelanggan KA Jarak Jauh sejauh 300 kilometer, total aktivitas perjalanan sepanjang 2025 setara dengan sekitar 14,22 miliar penumpang-kilometer (pkm).

Berdasarkan perhitungan tersebut, total emisi karbon KA Jarak Jauh tercatat sekitar 127,3 juta kilogram CO₂e atau 127.300 ton CO₂e dalam satu tahun operasional.

Pada skenario yang sama, apabila seluruh pelanggan KA Jarak Jauh melakukan perjalanan menggunakan bus antarkota, total emisi karbon diperkirakan mencapai sekitar 386,4 juta kilogram CO₂e atau 386.400 ton CO₂e. Artinya, emisi kereta api hanya sepertiga dari penggunaan bus.

Sementara itu, apabila perjalanan dilakukan menggunakan kendaraan pribadi, total emisi karbon diperkirakan melonjak signifikan hingga sekitar 2.716,3 juta kilogram CO₂e atau setara 2,72 juta ton CO₂e.

Anne menjelaskan, besaran emisi tersebut menggambarkan efisiensi moda berbasis rel yang mampu mengangkut penumpang dalam jumlah besar secara terjadwal. Dengan kapasitas angkut yang tinggi, emisi yang dihasilkan dapat terbagi ke lebih banyak pengguna perjalanan antarkota, sehingga akumulasi emisi dapat dikendalikan.

Dalam penggunaan KA jarak jauh, KAI mencatat total pemanfaatan BBM subsidi sepanjang 2025 sebanyak 212.553.184 kiloliter. Mayoritas digunakan untuk kereta api penumpang yang mencapai 189.517.190 kiloliter.

Anne menambahkan, KAI terus mendorong peningkatan efisiensi operasional, penguatan tingkat keterisian penumpang, serta integrasi layanan antarmoda. Langkah tersebut diarahkan agar pertumbuhan layanan KA Jarak Jauh tetap selaras dengan prinsip keberlanjutan.

“Dengan jumlah pelanggan yang besar, pemanfaatan kereta api membantu menjaga emisi tetap lebih terkendali dibandingkan moda lain,” ujar Anne.

Selain lebih ramah lingkungan, Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno mendorong pemanfaatan kereta api untuk angkutan penumpang dan barang secara lebih masif.

Hal ini dinilai lebih efisien, mengurangi risiko kecelakaan di jalan, serta menekan kepadatan lalu lintas, terlebih pada momen peak season seperti Lebaran dan tahun baru.

“[Menambah kuota tiket kereta] dapat mengurangi kepadatan motor di jalan raya,” kata Djoko kepada Bisnis, Minggu (25/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) melaporkan kinerja KA jarak jauh yang berhasil melayani 47,4 juta penumpang sepanjang 2025, dengan total emisi sebesar 127.315 ton CO₂e.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menyampaikan, total emisi tersebut jauh lebih rendah dibandingkan penggunaan bus maupun kendaraan pribadi. Hal ini menjadikan kereta api sebagai transportasi massal berkapasitas besar dengan efisiensi energi yang mendukung pengurangan emisi.

“Capaian tersebut mencerminkan bagaimana pertumbuhan mobilitas masyarakat dapat berjalan seiring dengan pengendalian emisi karbon,” tuturnya dalam keterangan resmi, Senin (3/2/2026).

Sebagai ilustrasi perjalanan antarkota, dengan asumsi rata-rata jarak tempuh pelanggan KA Jarak Jauh sejauh 300 kilometer, total aktivitas perjalanan sepanjang 2025 setara dengan sekitar 14,22 miliar penumpang-kilometer (pkm).

Berdasarkan perhitungan tersebut, total emisi karbon KA Jarak Jauh tercatat sekitar 127,3 juta kilogram CO₂e atau 127.300 ton CO₂e dalam satu tahun operasional.

Pada skenario yang sama, apabila seluruh pelanggan KA Jarak Jauh melakukan perjalanan menggunakan bus antarkota, total emisi karbon diperkirakan mencapai sekitar 386,4 juta kilogram CO₂e atau 386.400 ton CO₂e. Artinya, emisi kereta api hanya sepertiga dari penggunaan bus.

Sementara itu, apabila perjalanan dilakukan menggunakan kendaraan pribadi, total emisi karbon diperkirakan melonjak signifikan hingga sekitar 2.716,3 juta kilogram CO₂e atau setara 2,72 juta ton CO₂e.

Anne menjelaskan, besaran emisi tersebut menggambarkan efisiensi moda berbasis rel yang mampu mengangkut penumpang dalam jumlah besar secara terjadwal. Dengan kapasitas angkut yang tinggi, emisi yang dihasilkan dapat terbagi ke lebih banyak pengguna perjalanan antarkota, sehingga akumulasi emisi dapat dikendalikan.

Dalam penggunaan KA jarak jauh, KAI mencatat total pemanfaatan BBM subsidi sepanjang 2025 sebanyak 212.553.184 kiloliter. Mayoritas digunakan untuk kereta api penumpang yang mencapai 189.517.190 kiloliter.

Anne menambahkan, KAI terus mendorong peningkatan efisiensi operasional, penguatan tingkat keterisian penumpang, serta integrasi layanan antarmoda. Langkah tersebut diarahkan agar pertumbuhan layanan KA Jarak Jauh tetap selaras dengan prinsip keberlanjutan.

“Dengan jumlah pelanggan yang besar, pemanfaatan kereta api membantu menjaga emisi tetap lebih terkendali dibandingkan moda lain,” ujar Anne.

Selain lebih ramah lingkungan, Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno mendorong pemanfaatan kereta api untuk angkutan penumpang dan barang secara lebih masif.

Hal ini dinilai lebih efisien, mengurangi risiko kecelakaan di jalan, serta menekan kepadatan lalu lintas, terlebih pada momen peak season seperti Lebaran dan tahun baru.

“[Menambah kuota tiket kereta] dapat mengurangi kepadatan motor di jalan raya,” kata Djoko kepada Bisnis, Minggu (25/1/2026).