Bisnis.com, JAKARTA — Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Komoditas Strategis mulai memunculkan perdebatan mengenai sejauh mana regulasi tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daerah penghasil sumber daya alam.

Anggota Badan Legislatif mengingatkan agar beleid yang disusun tidak hanya berfokus pada penguatan tata kelola komoditas, tetapi juga memastikan manfaat ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Siti Aisyah menilai masih terdapat sejumlah aspek mendasar yang perlu diperjelas dalam rancangan regulasi tersebut, terutama terkait definisi komoditas strategis dan konsep ekspor tunggal yang diusulkan dalam tata kelola komoditas nasional.

Menurutnya, ketidakjelasan definisi dapat menimbulkan persoalan dalam implementasi aturan di masa mendatang.

"Kami juga belum melihat definisi komoditas strategis. Apa yang dimaksud komoditas strategis juga belum ditayangkan, sehingga ketika membaca pasal-pasal kita tidak tahu mana yang dimaksud komoditas strategis," katanya dalam rapat pleno pembahasan RUU Komoditas Strategis, Kamis (18/6/2026).

Selain itu, Siti juga mempertanyakan konsep ekspor tunggal yang menjadi salah satu bagian dari rancangan beleid tersebut. Menurut dia, perlu ada kejelasan mengenai peran pemerintah dalam mekanisme ekspor yang diusulkan.

"Ekspor tunggal mungkin perlu dipertanyakan. Apa yang dimaksud ekspor tunggal. Apakah monopoli pemerintah atau pemerintah satu-satunya yang boleh mengekspor atau pemerintah mengatur tetapi yang lain juga ekspor," ujarnya.

Dia mengingatkan bahwa berbagai skema sentralisasi tata niaga berpotensi menimbulkan konsekuensi terhadap pelaku usaha apabila tidak dirancang secara hati-hati. Salah satu kekhawatiran yang muncul adalah kemungkinan bertambahnya biaya transaksi yang pada akhirnya dapat menekan harga komoditas di tingkat petani maupun produsen.

"Apakah itu menguntungkan rakyat kita? Dengan kondisi yang berat ini berarti mereka akan mengambil keuntungan menurunkan harga komoditas ke rakyat kecil sehingga harga sawit menjadi murah, harga karet menjadi murah," katanya.

Menurut Siti, tujuan utama RUU yang ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan komoditas strategis harus diuji dengan realitas yang terjadi di berbagai daerah penghasil sumber daya alam.

Dia mencontohkan Provinsi Riau yang selama puluhan tahun menjadi salah satu sentra produksi minyak, sawit, dan berbagai komoditas strategis nasional. Meski memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, daerah tersebut dinilai belum sepenuhnya menikmati manfaat ekonomi yang sepadan.

"Ketika komoditas strategis minyak, batu bara, sawit dieksploitasi dan izin-izinnya dikeluarkan dari pusat, ternyata yang di Riau tidak dapat apa-apa," ujarnya.

Dia bahkan mengungkapkan sejumlah pemerintah daerah menghadapi tekanan fiskal yang cukup berat meskipun berada di wilayah penghasil komoditas strategis.

"Riau tidak bisa membayar BPJS rakyatnya, tidak bisa membayar gajinya, karena komoditas strategis ini," katanya.

Karena itu, Siti meminta agar penyusunan regulasi benar-benar memperhatikan kepentingan masyarakat dan daerah penghasil sehingga manfaat pengelolaan sumber daya alam dapat dirasakan secara lebih adil.

"Ayo kita benar-benar berpihak ke rakyat. Ayo kita meletakkan hari ini yang benar untuk kepentingan rakyat," ujarnya.

Sebelumnya, tim tenaga ahli penyusun RUU menjelaskan bahwa landasan filosofis regulasi tersebut adalah memperkuat kedaulatan ekonomi nasional sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945 melalui pengelolaan komoditas strategis yang mampu menjaga nilai tambah sumber daya alam dari pengaruh kepentingan asing maupun praktik eksploitasi yang merugikan bangsa.

Sementara dari sisi landasan sosiologis, RUU tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas pasokan dalam negeri, memperkuat ketahanan ekonomi nasional, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, serta mendorong peningkatan devisa negara dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pemaparannya, tim penyusun menawarkan dua alternatif tata kelola. Alternatif pertama mengusulkan pembentukan Badan Komoditas Strategis yang bertugas menetapkan kriteria komoditas strategis, melakukan pengawasan, dan menjadi penghubung antara bursa komoditas dengan Danantara.

Adapun alternatif kedua tidak membentuk lembaga baru sejalan dengan kebijakan moratorium pembentukan lembaga pemerintah. Dalam skema tersebut, Danantara tetap berperan sebagai pintu tunggal ekspor komoditas strategis tanpa kehadiran Badan Komoditas Strategis.

Kedua opsi tersebut sama-sama menempatkan bursa komoditas sebagai instrumen utama dalam pembentukan harga komoditas strategis nasional dengan tujuan memperkuat posisi Indonesia dalam menentukan harga komoditas di pasar global.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa kewajiban pemenuhan pasokan domestik atau domestic market obligation (DMO) untuk komoditas strategis akan sepenuhnya dialihkan kepada PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Langkah ini sejalan dengan mandat DSI sebagai pengekspor tunggal mulai Juni 2026.

Penegasan tersebut disampaikannya menyusul langkah pemerintah meresmikan PT DSI sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus yang mengawal tata kelola ekspor. Pembentukan entitas ini dimaksudkan untuk menutup praktik manipulasi nilai ekspor (under-invoicing) dan manipulasi harga transfer (transfer pricing).

Budi menjelaskan, peralihan kewajiban DMO dari produsen ke PT DSI merupakan konsekuensi logis dari regulasi tata niaga yang berlaku.

"Nanti kalau sudah berjalan penuh, ya DMO itu [tanggung jawab] DSI otomatis. Kan aturannya yang menanggung kewajiban itu adalah eksportirnya," ungkap Budi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Terkait teknis pelaksanaan dan nasib kontrak jangka panjang antara produsen dan pembeli di luar negeri selama masa transisi, Budi menyebut bahwa secara bertahap seluruh kendali akan diambil alih oleh BUMN.

Dia menekankan bahwa sentralisasi ekspor melalui PT DSI bukan sekadar perkara administratif, melainkan strategi besar pemerintah untuk merebut kendali atas pembentukan harga di pasar global.

"Ketika BUMN ekspor, komoditasnya itu kan punya kita. Katakanlah CPO saja, kita nomor satu ekspornya di dunia. Maksudnya, biar kita itu mempunyai posisi yang kuat dalam menentukan harga," jelasnya.

Lebih lanjut, saat disinggung mengenai margin keuntungan bagi PT DSI sebagai pelaksana ekspor, Budi menyatakan bahwa mekanisme bisnis akan berjalan seperti biasa. Hanya saja, pergantian eksportir ke BUMN diharapkan mampu memangkas inefisiensi rantai pasok dan memaksimalkan nilai jual.

Demi memberikan kepastian dan landasan hukum bagi operasional PT DSI, Kementerian Perdagangan kini tengah memacu penyelesaian Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) baru. Regulasi ini akan mengatur secara komprehensif tata niaga ekspor untuk tiga komoditas awal, yakni kelapa sawit, batu bara, dan ferroalloy (paduan besi).

Mendag memastikan bahwa beleid tersebut akan segera diterbitkan dalam waktu dekat untuk mengejar target implementasi transisi pada 1 Juni 2026.

"Otomatis ada Permendag baru. Ini harus selesai, hari ini paling lambat besok, tapi secara teknis hari ini harus diselesaikan," ujar Budi.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) merespons keresahan para pelaku usaha pertambangan terkait rencana implementasi tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) satu pintu.

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani menyatakan bahwa pihaknya akan memegang teguh prinsip kesucian kontrak (sanctity of the contract). Oleh karena itu, bagi para eksportir yang telah memiliki ikatan kontrak jangka panjang dengan pembeli di luar negeri, mekanisme pengiriman akan tetap berjalan sesuai kesepakatan awal tanpa harus dirombak total di tengah jalan.

"Enggak, kan pokoknya kita akan menghormati semua kontrak yang ada," ujar Rosan di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (21/5/2026).

Kendati demikian, Rosan memberikan catatan. Meski kontrak jangka panjang tidak akan diterminasi secara sepihak, Danantara akan memantau ketat klausul penetapan harga (pricing). Praktik umum di industri komoditas menunjukkan bahwa harga jual dalam kontrak jangka panjang kerap disesuaikan dengan harga indeks pasar saat pengiriman dilakukan.

Celah inilah yang akan diawasi secara berlapis oleh badan ekspor tunggal yang dibentuk pemerintah yaitu PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Jika harga yang dipatok terindikasi jauh di bawah harga pasar global maka evaluasi menyeluruh akan langsung dilakukan.

"Nanti kalau kita lihat apakah kontrak itu di bawah indeks pasar dunia, di mana sekarang yang berjalan, tentu kita akan melakukan review atas itu. Kalau kita lihat ada indikasi penjualan under-invoicing, ya tentunya kita akan melakukan evaluasi mengenai kontrak itu," jelas Rosan.

Adapun, regulasi anyar ini menetapkan BUMN sebagai pengekspor tunggal untuk komoditas strategis seperti kelapa sawit, batu bara, dan ferroalloy. Kebijakan yang akan diimplementasikan penuh pada 1 September 2026 ini bertujuan menambal kebocoran penerimaan, memaksa devisa hasil ekspor (DHE) masuk ke sistem keuangan domestik, dan meningkatkan transparansi tata kelola SDA nasional.

Sebelumnya, banyak kekhawatiran yang sebelumnya dilontarkan para pelaku usaha terkait kebijakan ekspor satu pintu itu. Dari Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Gita Mahyarani misalnya, yang sebelumnya meminta ketegasan pemerintah mengenai status hukum kontrak jual-beli yang sudah berjalan.

Pengusaha menyoroti potensi kerumitan teknis, mulai dari keharusan novasi kontrak, potensi penolakan buyer terhadap perubahan alur transaksi ekspor melalui BUMN, hingga mekanisme perlindungan kewajiban pengusaha.

Janji Transisi Mulus

Senada, Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir berupaya mendinginkan tensi pasar dan pelaku usaha. Dia menjanjikan fase transisi kebijakan yang akan diuji coba pada 1 Juni 2026 mendatang tidak akan merusak tatanan bisnis yang sudah terbangun.

"Kontrak existing pasti kan tetap ada, akan jalan. Sekarang kita nggak mau disrupt anything dengan menghormati kontrak-kontrak yang existing. Kita ingin semuanya lancar, berjalan dengan baik," kata Pandu di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (21/6/2026?.

Menyadari besarnya implikasi teknis dari aturan yang diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto ini, Pandu menyatakan bahwa Danantara tidak akan merumuskan petunjuk teknis secara sepihak. Saat ini, pemerintah tengah berpacu dengan waktu untuk menjaring aspirasi dan merumuskan mekanismewin-win solution bagi negara dan pelaku usaha.

"Semuanya nih, kita lagi dapat masukan juga dari industri. Bakal ketemu asosiasi juga nanti, dan ketemu pemain-pemain the next two days [dua hari ke depan]. So it should be okay [Harusnya enggak ada masalah] lah," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana implementasi tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) melalui skema satu pintu memicu guncangan di pasar modal. Usai kebijakan tersebut diumumkan Presiden Prabowo Subianto, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai bahwa reaksi negatif pasar itu hanyalah bentuk panic selling (jual panik) sementara akibat belum utuhnya pemahaman investor terhadap esensi dan dampak riil dari kebijakan tersebut.

"Mungkin mereka belum tahu dampak sebenarnya seperti apa. Kan kalau ada ketidakpastian, biasanya takut, jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampak yang sebetulnya seperti apa, seharusnya akan naik," jelas Purbaya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Menurut Bendahara Negara, argumen utama dari kebijakan ekspor satu pintu ini adalah untuk menyumbat celah kebocoran penerimaan negara akibat praktik under-invoicing alias pelaporan nilai transaksi lebih rendah dari nilai sebenarnya. Selama ini, manipulasi nilai ekspor kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu melalui perusahaan cangkang atau afiliasi di luar negeri.

Dengan mewajibkan seluruh transaksi kontrak komoditas melalui satu pintu BUMN, Purbaya menegaskan bahwa seluruh hasil penjualan akan terekam secara transparan dan murni. Dampak langsungnya, pendapatan riil tersebut akan masuk secara utuh ke dalam pembukuan perusahaan di dalam negeri, bukan lagi terparkir di entitas luar negeri milik pengendali saham.

"Nanti under-invoicing kan akan tertutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi yang biasa jadi 'uang main' oleh pemilik di perusahaan luar negeri, sekarang harusnya terefleksi langsung di penjualan murni mereka," urai Purbaya.

Lebih lanjut, transparansi pencatatan ini diyakini akan mempertebal bottom line atau laba bersih emiten-emiten SDA yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI). Kenaikan laba yang dilaporkan secara resmi ini pada akhirnya akan meningkatkan daya tarik fundamental perusahaan di mata investor.

"Jadi perusahaannya juga akan untung. Harusnya bisa double untungnya bagi yang listing di bursa, yang dilaporkan ya. Jadi harusnya ini akan meningkatkan valuasi dari perusahaan-perusahaan di bursa. Pelan-pelan akan naik secara signifikan malah," tutup Purbaya.

CIO Danantara Pandu Sjahrir juga meyakini penurunan IHSG hanya akan bersifat sementara. Menurutnya, jika pasar sudah mengetahui secara lengkap mekanisme kebijakan ekspor satu pintu itu maka IHSG akan merespons positif.

"Ini kan mereka perlu mencari certainty [kepastian], juga pengen tahu hasilnya, ya insyaallah pasti baik lah. Kan kita pasti akan mrlihat market, marketnya penting," katanya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (21/5/2026)

IHSG Anjlok

Berdasarkan data IDX Mobile, IHSG berada di zona merah pada penutupan perdagangan Rabu (20/5/2026), melemah 52,18 poin atau 0,82% ke level 6.318,50. Sepanjang hari, indeks bergerak fluktuatif di rentang 6.215,56 hingga 6.318,50, dengan saham-saham di sektor batu bara seperti PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN), PT Adaro Minerals Indonesia Tbk. (ADMR), dan PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) terpantau memerah.

Tekanan jual ini mengemuka pasca-pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Paripurna DPR terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027.

Pemerintah menetapkan regulasi pengekspor tunggal melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk tiga komoditas strategis: kelapa sawit, batu bara, dan ferroalloy (paduan besi). Kebijakan ini akan diuji coba pada 1 Juni–31 Agustus 2026 dan diimplementasikan penuh pada 1 September 2026.

Tim riset Phintraco Sekuritas mencatat, koreksi pasar didorong oleh kekhawatiran pelaku usaha terhadap potensi lonjakan kompleksitas administrasi dan rantai birokrasi transaksi ekspor. Di masa transisi, kebijakan ini ditakutkan akan menekan margin perusahaan akibat berkurangnya fleksibilitas perdagangan dan membengkaknya biaya operasional.

IDXChannel - Kebijakan baru pemerintah terkait tata kelola ekspor komoditas strategis dan kenaikan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia akan menjadi sentimen penting bagi pasar dalam jangka pendek.

Aturan baru tersebut mewajibkan ekspor komoditas batu bara, crude palm oil (CPO), dan ferroalloy dilakukan melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia.

Kebijakan ini ditujukan untuk menekan praktik under-invoicing dan under-accounting sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam penentuan harga komoditas ekspor.

Masa transisi implementasi dimulai pada 1 Juni 2026, sementara penerapan penuh ditargetkan berlaku mulai 1 September 2026.

Dalam implementasi penuh nantinya, PT Danantara Sumberdaya Indonesia akan mengendalikan seluruh proses ekspor, mulai dari transaksi hingga kontrak perdagangan.

Sementara itu, Bank Indonesia secara mengejutkan menaikkan BI Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen, lebih tinggi dari ekspektasi konsensus yang memperkirakan kenaikan 25 basis poin.

Suku bunga deposit facility dan lending facility juga masing-masing naik menjadi 4,25 persen dan 6 persen.

Gubernur Perry Warjiyo mengatakan, kebijakan tersebut diambil untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya volatilitas global akibat konflik Timur Tengah.

Menurut Stockbit, pembentukan badan pengelola ekspor memiliki tujuan positif mengingat masih maraknya persoalan under-invoicing hingga aktivitas pertambangan dan perkebunan ilegal.

“Implementasi yang baik diharapkan dapat secara efektif memberantas aktivitas ilegal, mengoptimalkan penerimaan negara dari sisi pajak maupun PNBP, dan memperkuat posisi rupiah,” tulis Stockbit, Rabu (20/5/2026).

Namun demikian, faktor implementasi akan menjadi tantangan utama karena pemerintah belum merinci aturan teknis seperti alur barang, mekanisme pembayaran, penentuan harga jual, hingga biaya verifikasi transaksi.

Karena itu, Stockbit memperkirakan sektor komoditas masih akan menghadapi tekanan dalam jangka pendek sambil menunggu kejelasan aturan pelaksana.

Di sisi lain, kenaikan BI Rate sebesar 50 basis poin merupakan langkah tepat sebagai bentuk komitmen bank sentral menjaga stabilitas rupiah di tengah tekanan domestik dan ketidakpastian geopolitik global.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) meminta pemerintah memperjelas keberlanjutan kontrak ekspor yang telah berjalan menyusul rencana penerapan tata kelola baru ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) anak usaha Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Ketua Umum GPEI Benny Soetrisno mengatakan para eksportir selama ini telah memiliki kontrak jangka panjang dengan pembeli luar negeri, termasuk kesepakatan terkait jadwal pengiriman dan harga dalam periode tertentu.

“Para eksportir sudah punya kontrak ekspor jangka panjang atau waktudeliverydan harga tertentu dalam masa tertentu,” ujar Benny kepadaBisnis, Rabu (20/5/2026).

Selain kontrak jangka panjang, kata dia, sebagian transaksi ekspor juga dilakukan secara instan berdasarkan harga pasar saat itu (trading spot) sesuai kebutuhan pasar.

“Ada juga yang sifatnyaspotsaja. Apakah kontrak tersebut nanti bisa diwakili lebih lanjut oleh badan ekspor tersebut? Termasuk cara bayarnya,” katanya.

Menurut Benny, kepastian mengenai mekanisme pengalihan transaksi dan pembayaran menjadi penting agar tidak menimbulkan gangguan dalam hubungan dagang antara eksportir Indonesia dan pembeli di luar negeri.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 di DPR, Rabu (20/5/2026).

Dalam aturan tersebut, pemerintah akan mewajibkan penjualan sejumlah komoditas SDA strategis dilakukan melalui badan usaha milik negara (BUMN) yang ditunjuk pemerintah sebagai pengekspor tunggal.

“Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dari minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia sebagai pengekspor tunggal,” ujar Prabowo.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara juga membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia yang akan menjadi platform satu pintu dokumentasi dan transaksi ekspor SDA.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pada tahap awal mulai 1 Juni 2026, dokumentasi ekspor akan dilakukan melalui Danantara Sumberdaya Indonesia. Selanjutnya, mulai 1 September 2026, seluruh proses ekspor komoditas strategis ditargetkan dilakukan sepenuhnya melalui perusahaan tersebut.

Pemerintah menyebut kebijakan itu bertujuan memperkuat pengawasan ekspor, mencegah praktikunder invoicingdantransfer pricing, serta meningkatkan pengawasan devisa hasil ekspor.

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto mengeklaim pembentukan badan ekspor mampu mencegah kebocoran negara USD150 miliar atau setara Rp2.653,92 triliun per tahun (asumsi kurs Rp17.692 per USD).

Kebijakan ini nantinya akan dipayungi oleh Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam.

"Kita perhitungkan, kita perkirakan potensi uang yang bisa kita selamatkan dari kebocoran-kebocoran itu USD150 miliar tiap tahun. Potensi. Apakah kita mampu atau tidak, tergantung keberanian kita, tergantung tekad kita, tergantung apa kita bisa bekerja sama dengan baik atau tidak," kata Presiden Prabowo dalam Sidang Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026).

Melalui mekanisme baru ini, Prabowo menekankan bahwa tata niaga penjualan seluruh hasil kekayaan alam RI ke luar negeri tidak lagi dilepas bebas ke masing-masing korporasi swasta.

Aktivitas ekspor komoditas utama, mulai dari minyak kelapa sawit (CPO), batu bara, besi, hingga produk hilirisasi seperti ferroalloy, wajib melalui satu pintu.

Pemerintah akan menunjuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus untuk mengelola skema tersebut. Teknisnya, para pelaku usaha atau perusahaan pengelola kegiatan tambang dan perkebunan harus menyalurkan hasil produksinya terlebih dahulu kepada BUMN yang ditunjuk, sebelum komoditas itu dijual ke pembeli global.

"Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah RI sebagai pengekspor tunggal, dalam artian setiap hasil ekspor akan diteruskan ke BUMN yang ditunjuk pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut," kata Prabowo.

Prabowo meyakini strategi integrasi satu pintu ini akan menjadi senjata pamungkas untuk menyikat habis berbagai modus kecurangan bisnis global.
Berdasarkan data evaluasi pemerintah, praktik culas selama 22 tahun terakhir telah membuat kekayaan riil Indonesia menguap dan lari ke luar negeri dengan estimasi kerugian mencapai USD343 miliar atau setara Rp6.069,04 triliun.

Pemberlakuan eksportir tunggal ditargetkan mampu memblokir celah manipulasi perdagangan internasional yang kerap dimainkan oknum eksportir nakal, seperti tindakan under invoicing (pencatatan nilai faktur lebih rendah), under accounting, pembukuan berlapis lewat transfer pricing, hingga penyembunyian Devisa Hasil Ekspor (DHE) di bank-bank jangkar luar negeri.

"Saudara-saudara, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan SDA kita, dengan kebijakan ini kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, Filipina, dan negara tetangga kita," tutur Presiden.

(DESI ANGRIANI)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA). Dengan penerbitan beleid tersebut, terbentuklah badan khusus untuk ekspor.

“Penerbitan PP ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas SDA kita. Penjualan semua hasil SDA kita, kita mulai dari minyak kepala sawit, batu bara, dan paduan besi, kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah RI sebagai pengekspor tunggal,” ujar Prabowo saat menyampaikan sambutan dalam Rapat Paripurna di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Ia menjelaskan, dengan adanya badan pengekspor tunggal tersebut, artinya setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan ekspor.

“Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar atau underinvoicing, praktek pemindahan harga transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor,” terangnya.

Prabowo meyakini, keputusan tersebut bakal mengoptimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan SDA. Ia menyebut, dengan adanya kebijakan tersebut, diharapkan penerimaan Indonesia bisa mirip dengan penerimaan sejumlah negara lain seperti Mexico, Filipina, dan sejumlah negara tetangga.

“Kita tidak mau penerimaan negara kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri milik bangsa sendiri,” tegasnya.

“Kita harus percaya bahwa semua SDA Indonesia adalah milik rakyat Indonesia. Karena itu negara berhak mengetahui secara rinci SDA kita yang dijual ke luar Indonesia. Kita tidak mau dibohongi lagi, kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual,” lanjutnya.

Prabowo mengungkapkan, lewat kebijakan barunya melahirkan Badan Ekspor, kas negara diproyeksikan bisa mengamankan potensi penghasilan hingga 150 miliar dolar AS atau setara Rp2.653,92 triliun per tahun (asumsi kurs Rp17.692 per Dolar AS).

"Kita perhitungkan, kita perkirakan potensi uang yang bisa kita selamatkan dari kebocoran-kebocoran itu 150 miliar dolar AS tiap tahun. Potensi. Apakah kita mampu atau tidak, tergantung keberanian kita, tergantung tekad kita, tergantung apa kita bisa bekerja sama dengan baik atau tidak," kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA).

Hal itu disampaikan Presiden ke-8 RI itu dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPR RI terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027, Rabu (20/5/2026).

Prabowo mengatakan kebijakan tersebut diterbitkan sebagai langkah strategis pemerintah untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas SDA nasional di tengah tantangan geopolitik dan kebutuhan memperkuat penerimaan negara.

“Hari ini Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam,” ujar Prabowo.

Dalam beleid tersebut, pemerintah mewajibkan penjualan sejumlah komoditas SDA strategis dilakukan melalui badan usaha milik negara (BUMN) yang ditunjuk pemerintah sebagai bank ekspor tunggal.

“Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloy, kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bank ekspor tunggal,” katanya.

Prabowo menjelaskan, dalam mekanisme itu hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan terkait. Dia menyebut skema tersebut sebagai bentuk fasilitas pemasaran atau marketing facility.

Menurutnya, tujuan utama kebijakan itu adalah memperkuat pengawasan dan monitoring transaksi ekspor sekaligus memberantas praktik kurang bayar atau under invoicing, pemindahan harga atau transfer pricing, hingga pelarian devisa hasil ekspor.

“Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktik kurang bayar, under invoicing, praktik pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor,” ujarnya.

Prabowo mengatakan kebijakan tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara dari pengelolaan serta penjualan SDA Indonesia.

“Dengan kebijakan ini, kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, seperti Filipina, seperti negara-negara tetangga kita,” katanya.