Ketika PT PAL mendapatkan kepercayaan dari pelanggan, maka kepercayaan tersebut harus diterjemahkan menjadi kesempatan bagi industri pendukung nasional untuk tumbuh bersama

Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) -

Direktur Teknologi dan Manajemen Risiko PT PAL Indonesia Briljan Gazalba menyatakan proyek kapal Landing Dock Philippines #1 mampu memacu industri lokal naik kelas karena melibatkan lebih dari 100 mitra lokal dari berbagai sektor industri.

"Ketika PT PAL mendapatkan kepercayaan dari pelanggan, maka kepercayaan tersebut harus diterjemahkan menjadi kesempatan bagi industri pendukung nasional untuk tumbuh bersama," katanya di Surabaya, Senin.

Kapal Landing Dock (LD) Philippines #1 sepanjang 124 meter yang dijadwalkan diluncurkan pada akhir Juni 2026 merupakan unit pertama dari kontrak pengadaan dua unit kapal Landing Dock generasi lanjutan untuk Angkatan Laut Filipina yang diproduksi di galangan PT PAL Indonesia, Surabaya.

Bagi PT PAL Indonesia, keberhasilan memperoleh kontrak baru bukan sekadar pencapaian korporasi melainkan peluang untuk menciptakan pertumbuhan bersama bagi seluruh ekosistem industri nasional.

PT PAL tidak hanya fokus pada rantai pasok domestik, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas dan standardisasi komponen agar para mitra lokal mampu menembus pasar global.

Melalui keterlibatan aktif industri pendukung dalam berbagai proyek strategis, perusahaan memastikan manfaat ekonomi dapat tersebar lebih luas dan dirasakan oleh banyak pelaku usaha dalam negeri.

Langkah ini merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk menciptakan rantai nilai nasional yang kuat sekaligus meningkatkan kemampuan industri pendukung agar mampu memenuhi standar kualitas yang semakin tinggi.

PT PAL meyakini penguatan industri nasional tidak dapat dilakukan secara individual sehingga diperlukan sinergi berkelanjutan antara perusahaan utama dan industri pendukung agar tercipta kemampuan nasional yang semakin mandiri, kompetitif, dan berdaya saing global.

"Semakin banyak industri berkualitas yang terlibat, semakin kuat pula fondasi industri maritim dan pertahanan Indonesia di masa depan," ujar Briljan.

Melalui pola kemitraan yang berkelanjutan, PT PAL turut mendorong peningkatan kualitas, efisiensi, serta kemampuan teknis para pelaku industri pendukung.

Dampaknya tidak hanya terlihat pada peningkatan kapasitas produksi tetapi juga pada terciptanya lapangan kerja, pengembangan kompetensi tenaga kerja nasional, dan meningkatnya tingkat kandungan dalam negeri.

Bagi PT PAL, keberlanjutan ekosistem ini adalah kunci karena dengan meningkatnya kepercayaan pasar global maka perusahaan berkomitmen untuk terus menjadikan proyek-proyek strategis sebagai jembatan bagi industri lokal agar naik kelas dan mampu berbicara banyak di pasar internasional.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kenaikan harga terjadi di tengah terbatasnya pasokan kakao global yang menjaga harga komoditas tetap berada pada level relatif tinggi

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank menyampaikan, kinerja ekspor kakao Indonesia tumbuh positif sepanjang 2025 di tengah tekanan pasokan kakao global.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor kakao Indonesia pada 2025 mencapai 3,5 miliar dolar AS atau tumbuh 36 persen dibandingkan tahun sebelumnya, didorong oleh kenaikan harga kakao global dan permintaan yang tetap kuat di pasar internasional.

Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, Kepala Indonesia Eximbank Institute Rini Satriani menjelaskan meskipun volume ekspor kakao Indonesia tercatat turun sekitar 2 persen sepanjang 2025, nilai ekspor tetap meningkat seiring kenaikan rata-rata harga kakao global sebesar 6 persen.

Lemak dan minyak kakao (HS 180400) menjadi produk ekspor utama dengan kontribusi sekitar 62 persen dari total ekspor kakao nasional atau senilai 2,2 miliar dolar AS sepanjang 2025.

“Kenaikan harga terjadi di tengah terbatasnya pasokan kakao global yang menjaga harga komoditas tetap berada pada level relatif tinggi. Kondisi ini turut mendorong kinerja ekspor kakao Indonesia, yang didominasi produk olahan bernilai tambah sehingga memiliki daya saing kuat di pasar global,” katanya.

Rini menambahkan, pertumbuhan nilai ekspor kakao Indonesia mencerminkan semakin berkembangnya industri pengolahan di dalam negeri. Saat ini, struktur ekspor tidak lagi bertumpu pada bahan baku, melainkan pada produk olahan seperti lemak dan minyak kakao, bubuk kakao, serta pasta kakao.

“Hal ini menunjukkan semakin kuatnya daya saing industri kakao nasional sekaligus memberikan nilai ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia,” ujar Rini.

Dari sisi pasar tujuan, Amerika Serikat dan India menjadi tujuan utama ekspor kakao Indonesia pada tahun 2025 dengan nilai ekspor yang hampir berimbang, masing-masing mencapai 619 juta dolar AS dan 618 juta dolar AS, atau sekitar 17 persen dari total ekspor nasional.

Sementara itu, China menempati posisi ketiga dengan nilai ekspor sebesar 446 juta dolar AS dan pangsa sekitar 12 persen. Ketiga pasar utama tersebut juga mencatat pertumbuhan yang signifikan, dengan kenaikan ekspor sebesar 141 persen ke Amerika Serikat, 196 persen ke India, dan 105 persen ke China.

Dalam perdagangan global, Indonesia tercatat berada di posisi ke-12 sebagai eksportir kakao dunia dengan pangsa pasar sekitar 3 persen atau senilai 2,6 miliar dolar AS pada tahun 2024.

Ekspor kakao utama dunia masih didominasi oleh Jerman, Belanda, dan Pantai Gading. Selain mencatat pertumbuhan ekspor yang signifikan, Indonesia masih memiliki peluang untuk meningkatkan ekspor kakao ke sejumlah pasar potensial.

International Trade Centre (ITC) memperkirakan terdapat potensi ekspor kakao sekitar 1 miliar dolar AS yang masih dapat dioptimalkan, terutama di pasar Amerika Serikat, Singapura, dan Malaysia.

Potensi peningkatan ekspor Kakao Indonesia didukung oleh sejumlah faktor, antara lain penguatan harga kakao global, permintaan internasional yang tetap tinggi di tengah keterbatasan pasokan, hilirisasi kakao menjadi produk kakao olahan, serta kinerja industri pengolahan domestik yang relatif stabil.

Dengan permintaan global yang terus tumbuh di tengah keterbatasan bahan baku, Indonesia memiliki peluang besar untuk meningkatkan nilai ekspor, didukung oleh hilirisasi kakao menjadi produk olahan bernilai tambah tinggi serta kinerja industri pengolahan domestik yang stabil.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Timika (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua Tengah mendorong pengembangan budi daya kepiting bakau di wilayah itu guna menjaga keberlangsungan ekspor kepiting bakau yang saat ini memiliki permintaan cukup tinggi di beberapa negara.

Bupati Mimika Joahannes Rettob di Timika, Sabtu, mengatakan ekspor kepiting ke luar Mimika dan beberapa negara saat ini masih bergantung pada hasil tangkapan masyarakat.

"Kami Mimika ini tergantung dari hasil tangkapan. Kalau hasil tangkap tidak bisa menjamin keberlangsungan dan kesinambungan ekspor," ujarnya.

Sebagai daerah pengirim, ketersediaan komoditas penting ketika permintaan pengiriman keluar daerah semakin tinggi sehingga, solusi yang paling tepat guna memastikan ketersediaan komoditas perikanan terutama kepiting budi daya.

"Saat ini, kami sudah mendapatkan pesanan dari Cina, Malaysia, dan Singapura. Sehingga kita harus pastikan komoditas perikanan kita selalu ada sehingga proses budi daya harus segera kita lakukan," ujarnya.

Ia mengatakan pemkab setempat sebelumnya pernah mencoba melakukan budi daya kepiting bakau di Kampung Kekwa, Distrik Mimika Tengah, namun tidak dapat berjalan secara optimal.

"Tahun lalu kita sudah mulai di Kekwa tapi ternyata tidak berjalan maksimal, mungkin karena kurang pendampingan atau bagaimana? Kami akan mencari lagi pola baru agar proses budi daya berjalan secara maksimal," ujarnya.

Beberapa komoditas perikanan Mimika yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi meliputi kepiting bakau, udang, dan ikan.

Kantor Bea Cukai Mimika mencatat ekspor kepiting bakau (karaka) dari Kabupaten Mimika, Papua Tengah ke Malaysia dan Singapura dari Januari hingga Mei 2026 mencapai 16,9 ton.

Pewarta: Marselinus Nara
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kisah tentang kakao Yapen sesungguhnya bukan sekadar berita ekonomi, melainkan cerita tentang kebangkitan kepercayaan diri sebuah wilayah di Papua yang barangkali tidak dikenal oleh banyak orang.

Berkat kakao di kebun-kebun kecil, masyarakat lokal mulai melihat bahwa kampung mereka memiliki nilai yang dicari dunia.

Bahkan, di saat banyak daerah masih bergantung pada transfer anggaran dan aktivitas ekonomi konsumtif, Yapen mulai memperlihatkan arah berbeda bahwa pembangunan juga dapat tumbuh dari hasil bumi yang dikelola secara serius, berkelanjutan, dan berbasis masyarakat.

Sementara di banyak kampung di Papua, masa depan sering tumbuh dari hal-hal yang sederhana. Dari tanah yang subur, tangan petani yang tekun, dan tanaman yang selama bertahun-tahun hidup, tanpa banyak sorotan.

Di tengah hutan tropis dan bentang alam Kepulauan Yapen yang tenang, faktanya kakao perlahan kembali menemukan maknanya bukan sekadar komoditas perkebunan, melainkan harapan tentang bagaimana sebuah daerah bisa berdiri dengan kekuatannya sendiri.

Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, sekaligus peneliti kebijakan ekonomi di Politeknik Negeri Batam Billy Mambrasar, bersama Wakil Bupati Kepulauan Yapen Roy Palunga menyaksikan sendiri bagaimana Kampung Konti Unai, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, mulai bangkit dari kakao.

Keduanya berkunjung untuk menyaksikan bagaimana masyarakat membangun daerahnya melalui pengembangan kakao sebagai komoditas unggulan daerah.

Dari kampung itu, sebanyak tiga kilogram sampel kakao kemudian dikumpulkan untuk dikirimkan kepada tiga perusahaan calon pembeli asal Eropa.

Sampel tersebut dibawa ke Jakarta untuk menjalani studi lanjutan, sebelum difinalisasi dalam bentuk kerja sama pembelian kakao bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen.

Langkah kecil itu sebenarnya menyimpan pesan besar. Selama ini, Papua sering dibicarakan dalam konteks sumber daya alam skala besar, seperti tambang, kayu, atau energi.

Padahal di tingkat kampung, terdapat potensi ekonomi rakyat yang jauh lebih dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari dan memiliki dampak sosial yang luas. Kakao menjadi salah satu contohnya.

Produk unggulan

Billy Mambrasar menjelaskan bahwa pengembangan komoditas unggulan daerah, seperti kakao, sejalan dengan Export Base Theory yang diperkenalkan ekonom Douglas North.

Dalam teori tersebut, daerah yang mampu menghasilkan dan menjual produk unggulan ke luar daerah maupun pasar internasional akan menciptakan pertumbuhan ekonomi baru, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat pendapatan asli daerah.

Papua memerlukan hal-hal demikian. Mengingat selama bertahun-tahun, tantangan pembangunan di Papua tidak hanya soal keterbatasan infrastruktur, tetapi juga bagaimana menciptakan ekonomi lokal yang benar-benar hidup dan mampu memberi ruang bagi masyarakat untuk tumbuh secara mandiri.

Dalam hal itu, kakao bukan hanya hasil perkebunan, melainkan instrumen pembangunan sosial.

Di Kampung Konti Unai sendiri, terdapat sekitar 200 hektare lahan kakao yang dikelola kurang lebih 150 petani Orang Asli Papua. Jika digabungkan dengan sejumlah kampung lain di Kepulauan Yapen, total luas lahan kakao diperkirakan mencapai sekitar 900 hektare.

Angka tersebut menunjukkan bahwa sektor ini bukan usaha kecil yang berdiri sendiri, melainkan sudah menjadi bagian penting dari denyut ekonomi masyarakat.

Potensi ekonominya pun tidak kecil. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perkebunan dan Badan Pusat Statistik, produktivitas kakao nasional berada pada kisaran 700 kilogram, hingga 1 ton per hektare per tahun.

Dengan asumsi konservatif sebesar 1 ton per hektare, maka Kepulauan Yapen berpotensi menghasilkan sekitar 900 ton kakao per tahun.

Di tengah harga kakao dunia yang saat ini berkisar Rp120 juta hingga Rp130 juta per ton, nilai ekonomi kakao Yapen diperkirakan dapat mencapai lebih dari Rp108 miliar per tahun.

Bagi sebagian daerah maju, angka itu mungkin terlihat biasa. Namun, bagi wilayah kepulauan yang selama ini menghadapi tantangan akses pasar, logistik, dan pembangunan ekonomi, potensi tersebut sangat berarti.

Hal yang menarik, pembahasan tentang kakao Yapen tidak berhenti pada angka dan potensi keuntungan semata. Di balik itu, terdapat pembicaraan yang jauh lebih penting mengenai arah pembangunan daerah.

Sumber ekonomi lokal

Billy Mambrasar menegaskan bahwa daerah tidak boleh hanya bergantung pada transfer anggaran dari pusat. Daerah juga harus mampu membangun ekonomi produktif yang membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal itu terasa penting karena sering kali pembangunan daerah terjebak dalam pola ketergantungan fiskal. Anggaran menjadi pusat perhatian, sementara penguatan sektor produktif masyarakat berjalan lambat.

Padahal, pembangunan yang kuat biasanya lahir ketika masyarakat memiliki sumber ekonomi yang tumbuh dari wilayahnya sendiri.

Di banyak negara penghasil kakao dunia, komoditas ini tidak hanya menjadi sumber devisa, tetapi juga menjadi alat transformasi sosial.

Ketika rantai produksi diperkuat, kualitas ditingkatkan, dan akses pasar dibuka, maka dampaknya bisa meluas ke pendidikan keluarga, kesehatan masyarakat, hingga pertumbuhan usaha kecil di sekitar sentra perkebunan.

Papua, sesungguhnya memiliki peluang besar menuju arah itu. Apalagi keberhasilan Kabupaten Manokwari Selatan yang lebih dahulu mengembangkan ekspor kakao ke pasar Eropa.

Artinya, pasar internasional bukan sesuatu yang mustahil dijangkau oleh daerah-daerah di Tanah Papua. Hal yang diperlukan adalah konsistensi pembinaan, peningkatan kualitas produksi, penguatan kelembagaan petani, dan keberanian membangun rantai ekonomi yang berkelanjutan.

Maka, dukungan terhadap program GERBANG KAYA atau Gerakan Membangun Kembali Kakao Yapen pun menjadi penting.

Program yang diinisiasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen tersebut diharapkan mampu memperkuat sektor perkebunan kakao sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat, sekaligus meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua.

Lebih dari itu, kebangkitan kakao Yapen sebenarnya menghadirkan pelajaran penting tentang masa depan pembangunan Indonesia.

Bahwa pembangunan tidak selalu harus dimulai dari proyek besar dan investasi raksasa. Kadang hal itu tumbuh dari kampung-kampung kecil yang perlahan menemukan potensi terbaiknya sendiri.

Ketika petani lokal mulai terhubung dengan pasar global, ketika hasil bumi kampung mulai dihargai dunia, dan ketika masyarakat mulai percaya bahwa tanah mereka memiliki masa depan, di situlah pembangunan yang sesungguhnya sedang terjadi.

Bukan pembangunan yang hanya terlihat dalam angka statistik, tetapi pembangunan yang memberi rasa percaya diri kepada masyarakat bahwa mereka juga mampu menjadi bagian penting dari ekonomi yang lebih besar.

Kakao Yapen mungkin baru berada di awal perjalanan panjangnya. Namun, dari tanah Papua itu, muncul sebuah pesan yang kuat bahwa harapan sering tumbuh dari akar yang selama ini, bahkan tidak pernah terlihat.

Copyright © ANTARA 2026

Jayapura (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua menyatakan struktur ekspor di Provinsi Papua pada Maret 2026 masih bertumpu komoditas nonmigas khususnya golongan kayu dan barang dari kayu (HS44) dengan nilai sebesar 3.151,11 ribu dolar AS atau setara Rp54,84 juta.

Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Papua, Emi Puspitarini, di Jayapura, Senin, mengatakan komoditas kayu masih menjadi penyumbang terbesar ekspor Papua dan ini menunjukkan daya saing produk kehutanan di pasar global.

"Kontribusi ekspor nonmigas terhadap total ekspor Papua mencapai 99,98 persen, sedangkan sektor migas hanya sebesar 0,55 ribu dolar AS atau masih sangat kecil perannya dalam perdagangan luar negeri daerah," katanya.

Emi merinci total nilai ekspor Papua pada Maret 2026 tercatat sebesar 3.550,09 ribu dolar AS.

"Di mana angka ini mengalami penurunan sebesar 47,38 persen dibandingkan Februari 2026 yang mencapai 6.747,27 ribu dolar AS," ujarnya.

Dia menjelaskan dari sisi tujuan, ada tiga negara yang menjadi pasar utama ekspor asal Papua, yakni tertinggi Australia dengan nilai mencapai 2.457,90 ribu dolar AS atau sekitar 69,23 persen dari total ekspor.

"Kemudian pasar utama ekspor ada juga dikirim ke Selandia Baru sebesar 444,71 ribu dolar AS dan Papua Nugini sebesar 387,01 ribu dolar AS," katanya.

Dia menambahkan aktivitas pemuatan ekspor di wilayah Papua terbesar dilakukan melalui Pelabuhan Jayapura dengan nilai 387,01 ribu dolar AS, khususnya untuk pengiriman ke negara tetangga.

"Namun demikian, sebagian besar ekspor Papua justru dimuat melalui pelabuhan di luar provinsi, yakni melalui Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yang mencatat nilai pemuatan sebesar 3.162,18 ribu dolar AS," ujarnya.

Hal ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan pada infrastruktur logistik di luar Papua.

"Secara kumulatif, total nilai ekspor Papua selama Januari hingga Maret 2026 mencapai 14.629,63 ribu dolar AS. Angka tersebut turun 7,78 persen dibandingkan periode yang sama 2025," katanya.

Pewarta: Qadri Pratiwi
Editor: Mentari Dwi Gayati
Copyright © ANTARA 2026

HR dan HPE biji kakao naik karena adanya peningkatan permintaan yang tidak diikuti oleh peningkatan produksi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebutkan kenaikan harga referensi (HR) komoditas biji kakao periode Mei 2026 sebesar 2,45 persen disebabkan oleh meningkatnya permintaan tanpa dibarengi jumlah produksi.

Dalam keterangan di Jakarta, Kamis, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Kemendag) Tommy Andana mengatakan HR biji kakao ditetapkan sebesar 3.268,68 dolar AS per MT, meningkat 2,45 persen atau sebesar 78,05 dolar AS dari periode sebelumnya.

Imbasnya, harga patokan ekspor (HPE) biji kakao pada Mei 2026 naik menjadi 2.963 dolar AS per MT, naik 77 dolar AS atau 2,66 persen dari periode sebelumnya.

"HR dan HPE biji kakao naik karena adanya peningkatan permintaan yang tidak diikuti oleh peningkatan produksi. Selain itu, kekhawatiran kekurangan suplai ikut memicu kenaikan HR dan HPE biji kakao," ujar Tommy.

Penetapan BK Biji Kakao periode Mei 2026 merujuk pada Kolom Angka 3 Lampiran Huruf B PMK Nomor 38 Tahun 2024 jo. PMK Nomor 68 Tahun 2025, yakni sebesar 5 persen.

Sementara itu, PE Biji Kakao periode tersebut merujuk pada Lampiran Huruf C PMK Nomor 69 Tahun 2025 jo. PMK Nomor 9 Tahun 2026, yakni sebesar 5 persen.

Di sisi lain, HPE komoditas produk pertanian dan kehutanan lainnya untuk periode Mei 2026 tidak berubah dari periode sebelumnya.

"Komoditas lainnya seperti HPE produk kulit, kayu, dan getah pinus periode Mei 2026 masih sama dengan periode April 2026," kata Tommy.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) optimistis penundaan kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR) oleh Uni Eropa, serta Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Amerika Serikat menjadi katalis peningkatan ekspor produk kakao nasional.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika dalam diskusi di Jakarta, Jumat menilai perkembangan kebijakan global tersebut membuka ruang ekspansi pasar yang lebih luas bagi industri kakao Indonesia.

"Ini membuka peluang bagus untuk pasar kita, sehingga semua pihak harus bersinergi agar kinerjanya maksimal," kata dia.

Adapun Uni Eropa telah menyepakati penundaan implementasi EUDR, sementara Amerika Serikat memberikan tarif 0 persen bagi produk kakao dan cokelat Indonesia. Kebijakan ini dinilai Putu memperkuat peluang peningkatan ekspor produk kakao olahan nasional.

Putu mengungkapkan pula, pasar Amerika Serikat selama ini menjadi salah satu tujuan utama ekspor kakao Indonesia, dengan harapan market share produk olahan kakao Indonesia di negara tersebut mencapai 11 persen.

"Kita lihat ini hasil negosiasinya juga sangat bagus. Sehingga kita berharap market share kita di Amerika itu itu sekitar 11 persen,” ujarnya lagi.

Ia menambahkan, dari total ekspor kakao olahan nasional, sekitar 35 persen terserap pasar ekspor, sehingga kebijakan tarif tersebut membuka peluang besar untuk mengakselerasi produksi sekaligus memperkuat pasokan bahan baku dalam negeri.

Secara kinerja, industri pengolahan kakao nasional menunjukkan tren positif. Sepanjang 2024, volume grinding mencapai 422.176 ton atau tumbuh 4,43 persen, dengan kontribusi devisa sebesar 3,42 miliar dolar AS.

Meski demikian, Putu mengakui tantangan utama industri masih terletak pada ketersediaan bahan baku. Saat ini, utilisasi kapasitas produksi industri pengolahan kakao baru berada di kisaran 50–60 persen, sehingga masih terdapat ruang signifikan untuk peningkatan produksi apabila pasokan biji kakao domestik dapat diperkuat.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kemenperin mendorong penguatan ekosistem dari hulu hingga hilir, termasuk melalui integrasi komoditas kakao ke dalam Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), revitalisasi kebun, serta penguatan riset dan inovasi.

Selain itu, peran pelaku artisan kakao juga dinilai strategis dalam meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk. Jumlah artisan kakao yang sebelumnya 31 perusahaan pada akhir 2023 kini telah meningkat menjadi lebih dari 50 unit usaha, yang berperan dalam grading dan pengembangan kakao premium.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Kakao Indonesia (ASKINDO), Jeffrey Haribowo menyampaikan Indonesia akan menjadi tuan rumah The 9th Indonesia International Cocoa Conference (IICC) yang digelar pada 22–24 Juli 2026 di Yogyakarta sebagai wujud eksistensi Indonesia dalam ekosistem perkakaoan global.

Konferensi bertema “The Rise of Indonesian Cocoa: The Pearl of Asia for the World” tersebut diharapkan menjadi forum strategis bagi pelaku industri, pemangku kepentingan, serta mitra internasional guna memperkuat kolaborasi dan mendorong transformasi industri kakao nasional.

Pihaknya juga meyakini dengan sinergi kebijakan global yang kondusif, penguatan bahan baku, serta modernisasi industri, ekspor kakao olahan Indonesia akan semakin kompetitif, dan memperkokoh posisi Indonesia sebagai salah satu pusat pertumbuhan industri kakao.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Medan (ANTARA) - Gabungan Perusahaan Karet Indonesia Sumatera Utara (Gapkindo Sumut) mencatat ekspor karet asal Sumatera Utara sepanjang tahun 2025 mencapai 249.379 ton .

Sekretaris Eksekutif Gapkindo Sumut Edy Irwansyah mengatakan jumlah ekspor jumlah ekspor tersebut menurun jika dibandingkan pada tahun 2024 yang tercatat 254.376 ton.

"Capaian tersebut menunjukkan bahwa realisasi ekspor karet Sumatera Utara masih jauh di bawah kondisi normal yang berkisar 500–600 ribu ton per tahun," ujar Edy Irwansyah dalam keterangan resmi yang diterima di Medan, Kamis.

Ia mengatakan penurunan volume ekspor tersebut terjadi di tengah pasar karet alam global yang masih dibayangi pelambatan permintaan.

"Meskipun rataan harga karet SICOM TSR20 tahun 2025 meningkat menjadi 177,11 sen AS per kilogram lebih tinggi dibanding tahun 2024 sebesar 174,34 sen AS per kilogram," kata dia.

Edy menjelaskan penurunan volume ekspor karet pada tahun tersebut dipengaruhi melemah-nya permintaan global khususnya dari sektor otomotif dan industri manufaktur.

Lalu, juga dipengaruhi perlambatan ekonomi di sejumlah negara importir utama serta gangguan cuaca ekstrem di negara-negara produsen karet seperti Tiongkok, Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Indonesia.

"Curah hujan tinggi, banjir, serta badai lokal telah menghambat kegiatan penyadapan dan pengolahan karet. Faktor lain yang turut menekan kinerja ekspor adalah penyesuaian stok di negara tujuan, tekanan biaya produksi, serta dinamika kebijakan perdagangan global, yang berdampak pada ekspor karet Indonesia secara umum," kata dia.

Di sisi lain, kata dia, kenaikan harga karet pada tahun 2025 mencerminkan adanya pengetatan pasokan global di tengah produksi yang belum pulih sepenuhnya.

Terkait kebijakan pasar Eropa, penerapan European Union Deforestation Regulation (EUDR)* yang mengatur kewajiban ketertelusuran dan jaminan bebas deforestasi untuk komoditas termasuk karet, secara resmi akan mulai berlaku pada 30 Desember 2026 bagi perusahaan besar dan menengah, sementara usaha mikro dan kecil memiliki masa transisi hingga 30 Juni 2027.

"Penundaan penerapan ini memberikan tambahan waktu bagi pelaku usaha karet untuk mempersiapkan sistem kepatuhan, sekaligus mengurangi tekanan jangka pendek terhadap arus ekspor ke Uni Eropa," sebut dia.

Sepanjang tahun 2025 Edy menjelaskan ekspor karet Sumatera Utara menjangkau 39 negara dengan lima negara tujuan utama masih didominasi.

Lima negara tujuan utama yakni Jepang 31,71 persen. Amerika Serikat 18,04 persen, Brasil 10,11 persen, Tiongkok 8,60 persen dan India 5,80 persen,

Lalu, Kawasan Eropa tetap menjadi pasar strategis dengan 19 negara tujuan ekspor, yaitu Spanyol 19,80 persen, Italia 18,42 persen, Jerman 12,30% persen, Polandia 9,84 persen, Luksemburg 9,17 persen, Rumania 6,25 persen dan, Prancis 6,16 persen.

Selanjutnya,Belgia 6,09 persen, Slovenia 3,32 persen, Bulgaria 2,46 persen, Yunani 1,34 persen, Latvia 1,19 persen, Belanda 1,12 persen, Kroasia 0,75 persen, Finlandia 0,67 persen, Serbia 0,45 persen, Ceko 0,30 persen, Inggris 0,24 persen, dan Rusia 0,14 persen.

"Dalam konteks pasar karet global yang masih menantang, penguatan produktivitas kebun, percepatan peremajaan, peningkatan mutu dan ketertelusuran bahan baku, serta diversifikasi pasar ekspor menjadi langkah strategis guna menjaga keberlanjutan dan daya saing ekspor karet Sumatera Utara ke depannya," ujarnya.

Pewarta: Anggi Luthfi Panggabean
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Standar mutu yang konsisten menjadi kunci untuk meningkatkan kepercayaan pasar dan keberlanjutan industri karet nasional. Kami imbau para produsen eksportir SIR untuk mempelajari ketentuan yang berlaku saat ini dan penerapannya,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan menerbitkan aturan terkait dengan tata kelola ekspor karet alam spesifikasi teknis (Standar Indonesian Rubber/SIR) guna memperkuat daya saing di pasar global, serta mendukung stabilitas harga di tingkat produsen.

Dalam keterangan di Jakarta, Kamis, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan, aturan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Ketentuan Karet Alam Spesifikasi Teknis yang akan Diekspor.

Budi menyebut, aturan tersebut mencakup eksportir yang memenuhi syarat, standar mutu SIR, penandaan pada SIR yang diekspor, hingga mekanisme pengawasan ekspor.

"Standar mutu yang konsisten menjadi kunci untuk meningkatkan kepercayaan pasar dan keberlanjutan industri karet nasional. Kami imbau para produsen eksportir SIR untuk mempelajari ketentuan yang berlaku saat ini dan penerapannya," kata Budi.

Permendag Nomor 1 Tahun 2026 menggantikan ketentuan Tanda Pengenal Produsen (TPP) SIR yang sebelumnya tercantum dalam Permendag Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

Permendag Nomor 1 Tahun 2026 mengatur secara lebih komprehensif ketentuan ekspor SIR. Sedangkan Permendag Nomor 21 Tahun 2023 mengatur tata niaga SIR sebagai bagian dari sistem perizinan berusaha berbasis risiko.

Karet alam spesifikasi teknis, atau SIR, adalah karet alam yang diperoleh dari pengolahan lateks, koagulum karet, atau bahan olah karet yang berasal dari pohon Hevea brasiliensis secara mekanis dengan atau tanpa bahan kimia. Bentuknya dapat berupa karet remah (crumb rubber) atau karet bongkah (block rubber).

Dalam Permendag Nomor 1 Tahun 2026, ekspor SIR hanya dapat dilakukan oleh eksportir produsen SIR yang telah memiliki TPP SIR. Kemudian, produk yang diekspor wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) 1903:2017.

Selain itu, terdapat pembaruan skema penilaian pada SNI tersebut untuk memperkuat mutu SIR yang diekspor. Penguatan mutu diperjelas melalui ketentuan teknis bahan
olah karet, batas kontaminan, kadar karet kering, serta penggunaan bahan penggumpal yang direkomendasikan lembaga penelitian berakreditasi.

Setiap bandela (peti kemas) ekspor SIR wajib mencantumkan penandaan berupa kode TPP SIR, jenis SIR, dan identitas produsen. Ketentuan ekspor SIR juga harus memperhatikan kesepakatan yang berlaku dalam International Tripartite Rubber Council (ITRC).

Permendag Nomor 1 Tahun 2026 ditetapkan pada 7 Januari 2026 dan diundangkan pada 14 Januari 2026. Permendag tersebut akan mulai berlaku 14 hari sejak tanggal diundangkan.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Penurunan HR dan HPE biji kakao dipengaruhi oleh peningkatan suplai biji kakao seiring dengan peningkatan produksi di negara produsen utama

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebutkan harga referensi (HR) biji kakao periode Januari 2026 mengalami penurunan yang dipengaruhi oleh peningkatan suplai dari negara produsen.

Dalam keterangan di Jakarta, Kamis, Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Tommy Andana mengatakan HR biji kakao ditetapkan sebesar 5.662,38 dolar AS per MT, turun sebesar 315,08 dolar AS atau 5,27 persen dari bulan sebelumnya.

Hal ini berdampak pada penurunan Harga Patokan Ekspor (HPE) biji kakao pada Januari 2026 yang menjadi 5.296 dolar AS per MT, turun 308 dolar As atau 5,49 persen dari periode sebelumnya.

"Penurunan HR dan HPE biji kakao dipengaruhi oleh peningkatan suplai biji kakao seiring dengan peningkatan produksi di negara produsen utama di wilayah Afrika Barat. Hal itu disebabkan membaiknya cuaca yang tidak diikuti oleh peningkatan permintaan," jelas Tommy.

Tommy menegaskan bahwa komoditas lainnya seperti HPE produk kulit periode Januari 2026 tidak berubah dari bulan sebelumnya. Kemudian, komoditas getah pinus periode Januari 2026 meningkat sebesar 27 dolar AS atau 3,24 persen dibandingkan dengan periode Desember 2025.

Di sisi lain, HPE produk kayu periode Januari 2026 meningkat pada beberapa jenis kayu, yaitu kayu veneer dari hutan alam dan hutan tanaman; wooden sheet for packing box; serta kayu olahan dengan luas penampang 1.000 1.00mm2-4.000 mm2 dari jenis meranti, merbau, rimba campuran dan sortimen lainnya jenis eboni, hutan tanaman dari jenis pinus dan gemelina, acasia, sengon, karet, balsa, eucalyptus dan lainnya.

Sementara itu, kayu olahan dengan luas penampang 1.000-4.000 mm2 dari jenis jati turun.

Kemudian, wood in chips or particle, chipwood, kayu olahan dengan luas penampang 1.000-4.000 mm2 dari jenis hutan tanaman jenis sungkai, serta kayu olahan khusus jenis merbau dengan luas penampang 4.000-10.000 mm2 untuk periode Januari 2026 tidak berubah dari periode Desember 2025.

Penetapan HR CPO, HR dan HPE biji kakao, HPE produk kulit, HPE produk kayu, dan HPE getah pinus untuk periode 1- 31 Januari 2026 tertuang pada Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 2392 Tahun 2025 tentang Harga Patokan Ekspor dan Harga Referensi atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan BK dan tarif layanan Badan Layanan Umum.

Sementara itu, produk minyak goreng (Refined, Bleached, and Deodorized/RBD palm olein) dalam kemasan bermerek dan dikemas dengan neto ≤ 25 kg dikenakan bea keluar 0 dolar AS per MT.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar, Bali (ANTARA) -

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali memaparkan lima strategi utama untuk menggenjot perekonomian di Pulau Dewata pada 2026.

"Prospek ekonomi Bali pada 2026 sampai 2027 tumbuh lebih tinggi di atas nasional,” kata Kepala BI Bali Erwin Soeriadimadja di sela Pertemuan Tahunan BI 2025 di Denpasar, Bali, Selasa.

Adapun lima strategi yang disebut Panca Kerti itu yakni memperkuat sektor ekonomi di luar pariwisata yaitu pertanian dan ekonomi kreatif.

Caranya, lanjut dia, dengan menciptakan wirausaha, penyediaan ruang usaha kepada UMKM dan perluasan pasar.

Investasi, kata dia, harapannya diarahkan kepada sektor nonpariwisata termasuk pendukung hilirisasi dengan memanfaatkan komoditas unggulan di Bali seperti kopi, rumput laut, garam dan cokelat serta optimalisasi dua kawasan ekonomi khusus (KEK) Kesehatan Sanur dan Kura-Kura Bali.

Kedua, pariwisata berkualitas dengan diversifikasi destinasi wisata sesuai karakter dan budaya lokal dengan tetap berlandaskan konsep Tri Hita Karana.

Ketiga, lanjut dia, mengoptimalkan rantai pasok melalui peran BUMD, kerja sama antardaerah serta kerja sama dalam tim pengendalian inflasi daerah (TPID).

Tujuannya, untuk mengendalikan kenaikan harga di tingkat konsumen dan menjaga daya beli masyarakat, ucapnya lagi.

Keempat, menggenjot pembiayaan UMKM dan sektor prioritas, membentuk ekosistem hulu dan hilir serta meningkatkan literasi keuangan.

Terakhir, kata dia, akselerasi sistem pembayaran digital hingga pengawasan terhadap kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank atau money changer.

Sementara itu, bank sentral itu memperkirakan pertumbuhan ekonomi Bali selama 2025 mencapai pada batas atas 5,0 hingga 5,8 persen.

Sebesar 41 persen, lanjut dia, masih didominasi sektor pariwisata, sisanya pertanian, ekonomi kreatif dan investasi.

Sedangkan secara nasional pada 2026, BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 4,9 hingga 5,7 persen.

Erwin menekankan pentingnya sinergi lintas sektor pada 2026 mengingat diperkirakan masih diwarnai sejumlah tantangan di antaranya ketidakpastian pasar global akibat kebijakan proteksionisme Amerika Serikat, melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia, utang tinggi, suku bunga negara maju hingga risiko sistem keuangan global naik.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Badung, Bali (ANTARA) - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kementerian Keuangan fokus melaksanakan program peremajaan perkebunan kakao dengan target 5.000 hektare secara nasional pada 2026.

"Sentra kakao itu di antaranya Jawa Timur, Bali dan Yogyakarta," kata Kepala Divisi Umum BPDP Adi Sucipto di sela diskusi dengan media di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Senin.

Ia menjelaskan target peremajaan nasional itu menyesuaikan ketersediaan bibit kakao.

Adi lebih lanjut menjelaskan target tersebut juga menyesuaikan regulasi peraturan menteri dan aturan turunan yang sedang digodok Kementerian Pertanian.

Selain terkait bibit dan regulasi, imbuh dia, juga menyangkut legalitas lahan serta kesediaan petani untuk mengikuti program sukarela itu.

Saat ini, pihaknya juga menantikan pengajuan resmi untuk peremajaan perkebunan kakao melalui pemerintah daerah, termasuk salah satunya dari Sulawesi bagian tengah.

"Tapi, kami ingin ada kepastian bahwa lahan mereka itu clean and clear," ucapnya.

Ia juga mengharapkan adanya tempat pembenihan baru untuk mendukung ketersediaan bibit kakao.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Kakao Indonesia Soetanto Abdoellah dalam kesempatan yang sama menjelaskan saat ini luas perkebunan kakao di Indonesia mencapai sekitar 1,3 juta hektare.

Sebanyak 99 persen dari luasan perkebunan itu, lanjut dia, merupakan lahan perkebunan yang dikelola rakyat.

Ia menambahkan berdasarkan data Organisasi Internasional Kakao (ICCO), produksi biji kakao Indonesia per tahun mencapai kisaran 180 ribu hingga 200 ribu ton per tahun.

Di sisi lain, berdasarkan data Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, kontribusi kakao kepada APBN pada 2024 bersumber dari sektor pajak mencapai Rp3,7 triliun dan bea keluar mencapai Rp240 miliar.

Sedangkan, pada 2025, realisasi bea keluar periode Januari-September mencapai Rp150,7 miliar dan pungutan ekspor yang mulai diberlakukan pada 22 Oktober 2025 sudah mencapai Rp48,8 juta.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025