Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menyatakan tidak ada kritik terhadap kinerja Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan para mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) dan mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Sugiono menjelaskan, dalam pertemuan tersebut memang terdapat berbagai pandangan dan masukan dari para tokoh diplomasi, namun seluruhnya disampaikan dalam semangat membangun dan saling memahami sudut pandang masing-masing.

“Itu tadi saya sampaikan bahwa ada ya kan kita kalau melihat sesuatu itu kalau kita melihat kubus Rubik Cube. Kalau dilihat dari berbagai sisi kan warnanya beda-beda, tetapi setelah semuanya melihat dari situasi yang dari sudut pandang yang menyeluruh dan komprehensif, kita sama-sama sepakat bahwa itu adalah benda yang namanya Rubik Cube,” ujar Sugiono.

Ketika ditanya lebih lanjut apakah terdapat kritik secara spesifik terhadap kinerja Kementerian Luar Negeri, Sugiono menegaskan tidak ada pihak yang menyampaikan kritik tersebut.

“Tidak ada yang mengkritik kinerja Menlu,” katanya.

Terkait pandangan salah satu tokoh yang menyebut akan adanya tantangan atau ranjau-ranjau yang harus dihadapi ke depan, Sugiono menilai hal tersebut sebagai bagian dari dinamika perjuangan diplomasi yang wajar.

“Kita itu kalau melangkah untuk melakukan sebuah upaya jangan kemudian takut sama bayangan. Kesulitan pasti ada, hidup itu tidak mulus-mulus terus jalannya, ada naik ada turun, ranjau di depan kita juga pasti hadapi,” jelasnya.

Menurut Sugiono, Presiden Prabowo telah menegaskan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia dijalankan dengan berpegang pada prinsip dan arah yang jelas, khususnya dalam isu Palestina.

“Kita jalan dengan berpedoman, berpatokan pada satu titik kompas, khususnya saya berbicara mengenai konteks kemerdekaan Palestina, bahwa kita ingin satu solusi di mana dua negara ini hidup berdampingan dalam damai,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa setiap diplomasi luar negeri Indonesia yang dilakukan selalu mengutamakan pencapaian yang konkret untuk bangsa Indonesia.

Penekanan tersebut disampaikan Presiden saat bertemu sejumlah mantan Menteri dan Wakil Menteri Luar Negeri RI, akademisi di bidang hubungan internasional, serta pimpinan Komisi I DPR RI di Istana Merdeka, pada Rabu (4/2/2026).

Menurut Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, hal tersebut tercermin dari berbagai capaian strategis yang diraih Indonesia dalam satu tahun terakhir. Sejumlah capaian tersebut antara lain bergabungnya Indonesia dengan BRICS yang beranggotakan negara-negara dengan kekuatan ekonomi besar dunia.

“Indonesia bergabung dengan BRICS, yang beranggotakan, di antaranya Brasil, Rusia, China, dan India yang merupakan kekuatan ekonomi dunia,” kata Seskab Teddy pada Kamis (5/2/2026).

Selain itu, Teddy menjabarkan capaian strategis lainnya, seperti keberhasilan penetapan tarif dagang nol persen di 27 negara Uni Eropa dan kesepakatan pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi. Capaian konkret lainnya, kata dia, termasuk partisipasi Indonesia dalam perjanjian perdamaian Palestina yang dinisiasi oleh Amerika Serikat.

“Indonesia turut mencatat sejarah dengan ikut menandatangani perjanjian perdamaian Palestina yang diinisiasi AS. Pascapenandatanganan perjanjian, jumlah konflik dan korban pun telah berkurang signifikan,” kata Teddy.

Terkait keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP), Seskab Teddy menjelaskan bahwa keanggotaan dalam forum tersebut bersifat tidak tetap dan Indonesia memiliki kewenangan penuh untuk menarik diri sewaktu-waktu. Sementara untuk dana sebesar US$1 miliar yang dikaitkan dengan keanggotaan BoP, Seskab mengatakan bahwa dana tersebut merupakan dana rekonstruksi Gaza dan tidak bersifat wajib.

Dia memerinci saat ini Indonesia resmi bergabung bersama 7 negara besar dengan mayoritas penduduk beragama Islam lainnya, yakni Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Qatar, UAE, dan Pakistan.

“Para negara anggota boleh membayar atau tidak. Jika membayar maka akan menjadi anggota tetap. Namun bila tidak membayar, maka keanggotaan akan berlangsung selama 3 tahun. Saat ini, Indonesia belum membayar,” lanjutnya.

Melalui pendekatan diplomasi yang proaktif dan berorientasi pada hasil, Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat posisi global sekaligus memastikan bahwa setiap langkah kebijakan luar negeri memberikan manfaat strategis bagi rakyat Indonesia serta perdamaian dunia.

Lebih lanjut, Teddy menyampaikan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam BoP merupakan langkah konkret untuk terlibat langsung dalam upaya mengurangi peperangan di Palestina.

“Bukan hanya sebatas ikut konferensi, rapat, diskusi, atau pertemuan resmi,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Dino Patti Djalal membenarkan dirinya diundang ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk bertemu Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (4/2/2026).

“Iya benar,” kata Dino saat dikonfirmasi melalui pesan teks, Rabu (4/2/2026).

Dino menyebutkan pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung pukul 15.00 WIB. Namun, dia enggan merinci lebih jauh agenda maupun daftar lengkap peserta yang diundang dalam pertemuan tersebut.

“Jam 15.00 WIB,” ujarnya singkat.

Saat ditanya apakah pertemuan itu juga melibatkan mantan Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri lainnya, Dino menyarankan agar konfirmasi lebih lanjut dilakukan kepada pihak Istana.

“Tanya Istana saja,” katanya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Bisnis, pertemuan di Istana Kepresidenan itu turut mengundang sejumlah mantan Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, di antaranya Alwi Shihab, Hassan Wirajuda, Marty Natalegawa, Retno Marsudi, Dino Patti Djalal, Triyono Wibowo, AM Fachir, dan Pahala Mansury.

Selain itu, Presiden juga disebut mengundang unsur legislatif dari Komisi I DPR RI, termasuk Ketua Komisi I Utut Adianto serta pimpinan fraksi di komisi tersebut.

Dari kalangan akademisi dan pengamat hubungan internasional, sejumlah nama yang dikabarkan hadir antara lain Hikmahanto Juwana (Guru Besar HI UI), Yose Rizal Damuri (Direktur Eksekutif CSIS), Lina Alexandra (Kepala Departemen HI CSIS).

Tak hanya itu, juga dikabarkan akan dihadiri Teuku Rezasyah (Unpad), Prof. M. Mohtar Mas’oed (Guru Besar HI UGM), Prof. Evi Fitriani (FISIP UI), Ikrar Nusa Bakti (peneliti senior isu pertahanan dan hubungan internasional), Philips J. Vermonte, serta Jusuf Wanandi.

Belum ada keterangan resmi dari pihak Istana terkait agenda utama pertemuan tersebut. Namun, kehadiran tokoh-tokoh senior diplomasi, legislatif, dan akademisi mengindikasikan pembahasan strategis terkait arah kebijakan luar negeri dan dinamika geopolitik terkini termasuk masuknya Indonesia ke dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) bentukkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.