Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah menerima kredensial dari delapan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) negara-negara sahabat di Istana Negara pada Senin (8/6/2026). Prabowo juga menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan dalam penerimaan kredensial duta besar negara-negara sahabat itu.

Hal tersebut diungkap oleh Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta seusai penerimaan kredensial dari delapan duta besar LBBP negara-negara sahabat kepada Presiden Prabowo di Istana Negara pada Senin (8/6/2026).

"Tadi Presiden sudah juga menyampaikan, pertama beliau meminta maaf atas keterlambatan ini [agenda penerimaan kredensial] kepada seluruh dubes. Murni lebih banyak karena faktor jadwal yang sangat padat dari beliau [Presiden Prabowo]. Tidak ada niat sama sekali untuk menunda-nunda pemberian kredensial ini," katanya.

Sebanyak delapan duta besar negara sahabat memang telah diterima kredensialnya oleh Prabowo pada hari ini, antara lain:

1. Sumadhurika Sashikala Premawardhane, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka untuk Republik Indonesia;

2. Christopher Baltazar Montero, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Filipina untuk Republik Indonesia;

3. Yoon Soongu, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Korea untuk Republik Indonesia;

4. Petr Kopřiva, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Ceko untuk Republik Indonesia;

5. Abdalfatah Ahmed Khalil Alsattari, Duta Besar LBBP Designate Resident Negara Palestina untuk Republik Indonesia;

6. Dimitrios Michalopoulos, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Yunani untuk Republik Indonesia;

7. Salam Al Achkar, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Lebanon untuk Republik Indonesia; dan

8. Menissa Rambally, Duta Besar LBBP Designate Non-Resident Saint Lucia untuk Republik Indonesia.

Setelahnya, Prabowo menggelar agenda ramah tamah dengan para duta besar negara sahabat. Anis Matta menjelaskan bahwa dalam agenda ramah tamah itu, Prabowo menjelaskan prinsip Indonesia dalam diplomasi internasional yakni prinsip bebas aktif.

"Kita tidak punya aliansi militer dengan negara apa pun. Dan kata Presiden bahwa karena dunia saat ini menjadi jauh lebih kecil, sehingga yang kita perlukan sekarang ini adalah semua bentuk penyelesaian yang bersifat damai," tuturnya.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga mengatakan bahwa beberapa duta besar juga telah memberikan pandangan-pandangannya. Kemudian, Prabowo menyampaikan komitmennya bahwa kebijakan luar negeri Indonesia adalah bebas aktif.

"Para duta besar menyampaikan salam hormat dari pimpinan negara sahabat kepada Bapak Presiden Prabowo sekaligus beberapa menyampaikan apresiasi terhadap upaya dan diplomasi dari Presiden Prabowo selama ini yang dinilai membawa kedamaian bagi seluruh negara," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan pada Senin (8/6/2026).

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa setiap diplomasi luar negeri Indonesia yang dilakukan selalu mengutamakan pencapaian yang konkret untuk bangsa Indonesia.

Penekanan tersebut disampaikan Presiden saat bertemu sejumlah mantan Menteri dan Wakil Menteri Luar Negeri RI, akademisi di bidang hubungan internasional, serta pimpinan Komisi I DPR RI di Istana Merdeka, pada Rabu (4/2/2026).

Menurut Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, hal tersebut tercermin dari berbagai capaian strategis yang diraih Indonesia dalam satu tahun terakhir. Sejumlah capaian tersebut antara lain bergabungnya Indonesia dengan BRICS yang beranggotakan negara-negara dengan kekuatan ekonomi besar dunia.

“Indonesia bergabung dengan BRICS, yang beranggotakan, di antaranya Brasil, Rusia, China, dan India yang merupakan kekuatan ekonomi dunia,” kata Seskab Teddy pada Kamis (5/2/2026).

Selain itu, Teddy menjabarkan capaian strategis lainnya, seperti keberhasilan penetapan tarif dagang nol persen di 27 negara Uni Eropa dan kesepakatan pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi. Capaian konkret lainnya, kata dia, termasuk partisipasi Indonesia dalam perjanjian perdamaian Palestina yang dinisiasi oleh Amerika Serikat.

“Indonesia turut mencatat sejarah dengan ikut menandatangani perjanjian perdamaian Palestina yang diinisiasi AS. Pascapenandatanganan perjanjian, jumlah konflik dan korban pun telah berkurang signifikan,” kata Teddy.

Terkait keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP), Seskab Teddy menjelaskan bahwa keanggotaan dalam forum tersebut bersifat tidak tetap dan Indonesia memiliki kewenangan penuh untuk menarik diri sewaktu-waktu. Sementara untuk dana sebesar US$1 miliar yang dikaitkan dengan keanggotaan BoP, Seskab mengatakan bahwa dana tersebut merupakan dana rekonstruksi Gaza dan tidak bersifat wajib.

Dia memerinci saat ini Indonesia resmi bergabung bersama 7 negara besar dengan mayoritas penduduk beragama Islam lainnya, yakni Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Qatar, UAE, dan Pakistan.

“Para negara anggota boleh membayar atau tidak. Jika membayar maka akan menjadi anggota tetap. Namun bila tidak membayar, maka keanggotaan akan berlangsung selama 3 tahun. Saat ini, Indonesia belum membayar,” lanjutnya.

Melalui pendekatan diplomasi yang proaktif dan berorientasi pada hasil, Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat posisi global sekaligus memastikan bahwa setiap langkah kebijakan luar negeri memberikan manfaat strategis bagi rakyat Indonesia serta perdamaian dunia.

Lebih lanjut, Teddy menyampaikan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam BoP merupakan langkah konkret untuk terlibat langsung dalam upaya mengurangi peperangan di Palestina.

“Bukan hanya sebatas ikut konferensi, rapat, diskusi, atau pertemuan resmi,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengakui keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di Kementerian Luar Negeri di tengah semakin kompleksnya agenda diplomasi Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Sugiono dalam agenda Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 yang digelar di Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Sugiono menyampaikan apresiasi kepada jajaran wakil menteri luar negeri yang selama ini mengawal berbagai isu strategis Indonesia di tingkat global. Secara khusus, dia menyoroti peran Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata dalam diplomasi Indonesia dengan negara-negara dunia Islam.

“Oleh karena itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Wakil Menteri saya, Bapak Anies Mata yang secara khusus mengawal diplomasi Indonesia dengan dunia Islam,” ujar Sugiono.

Dia menyebut saat ini Kemlu memiliki tiga wakil menteri (wamen) yang masing-masing memegang tanggung jawab besar dan tersebar di berbagai forum internasional.

Kondisi tersebut, menurutnya, membuat koordinasi tatap muka menjadi momen yang jarang terjadi.

“Terus terang saja, momen-momen seperti ini kita baru bisa ketemu. Masing-masing beliau ada di mana-mana dengan urusan dan tanggung jawabnya masing-masing,” katanya.

Sugiono bahkan secara terbuka mengakui bahwa jumlah pimpinan saat ini masih belum ideal untuk menjawab tantangan diplomasi global yang semakin padat dan dinamis.

“Dan sejujurnya saya merasa masih kurang tiga ini [wamenlu]. Saya nggak tahu apakah kalau saya minta nambah diizinkan oleh Pak Presiden,” ujarnya.

Di tengah keterbatasan tersebut, Sugiono menegaskan Kementerian Luar Negeri tetap mendorong langkah-langkah kebijakan yang lebih terstruktur dan berorientasi hasil. Salah satunya melalui penyusunan peta jalan kerja sama Indonesia dengan dunia Islam.

Menurut Sugiono, diplomasi Indonesia di dunia Islam tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi diterjemahkan dalam langkah-langkah konkret yang selaras dengan kepentingan nasional dan visi pembangunan jangka panjang pemerintah.

“Karena itu, Kementerian Luar Negeri, dengan langkah-langkah dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Bapak Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata, menyusun peta jalan kerja sama dengan dunia Islam yang merupakan contoh rangka kebijakan yang lebih terstruktur, berjangka panjang, dan berorientasi hasil,” tandas Sugiono.