Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Maruli Simanjuntak menepis pembubaran nonton bareng film Pesta Babi oleh TNI karena instruksi langsung dari institusi tersebut. Dirinya menyebut kewenangan pembubaran berdasarkan permintaan Pemerintah Daerah.

Hal itu dia sampaikan usai menjalani rapat bersama Komisi I DPR RI, Selasa (19/5/2026). Dia lebih dulu menjelaskan setiap orang dapat dengan bebas menyampaikan pendapat. Dia membantah adanya pihak yang dirugikan seperti yang disampaikan dalam film.

Maruli mengatakan masih banyak masyarakat di wilayah terpencil yang hidup dengan keterbatasan, mulai dari tidak memiliki akses air bersih hingga persoalan pendidikan yang belum memadai.

Dia menilai kondisi tersebut jarang diketahui banyak pihak karena belum melihat langsung situasi di lapangan. Menurutnya, kehadiran TNI di daerah-daerah tersebut justru untuk membantu masyarakat, termasuk kelompok warga terpencil yang selama ini masih mengandalkan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari.

"Kami justru banyak hadir ke sana banyak membantu mereka. Ya coba saja apa namanya komunikasi langsung dengan orang-orang di sana. Kelompok-kelompok masyarakat yang terpencil-terpencil yang selama ini ambil airnya ke sungai. Sungainya juga pasti jorok lah sudah zaman sekarang ini," katanya kepada jurnalis di Kompleks Parlemen.

Ketika ditanya urgensi pembubaran nonton bareng di sejumlah lokasi, dia menjelaskan pembubaran berdasarkan permintaan Pemerintah Daerah untuk keamanan wilayah setempat dan mengklaim bahwa TNI tidak anti kritik

"Enggak, bukan TNI-nya, pemerintah daerahnya. Pemerintah Daerahnya memutuskan untuk itu kan instruksinya tidak ada, gitu loh." ungkapnya.

Maruli kemudian menyinggung kebenaran dalam video yang belum sepenuhnya sesuai fakta. Dia bahkan menyoroti bagaimana bisa sebuah film digarap tanpa adanya dukungan biaya.

"Permasalahannya orang sampai membuat video bagaimana ceritanya seperti ini segala macam, duitnya dari mana? Coba saja, sampai datang ke sana, bikin video, terbang sini, terbang sana, orang berduit lah," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi I DPR RI mendesak agar pemerintah maupun Mabes TNI bisa melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait dengan tiga prajurit di Lebanon. Ungkapan itu pun ramai disampaikan oleh sejumlah anggota Komisi I DPR.

Dave Laksono misalnya. Wakil Ketua Komis I DPR RI ini mengatakan bahwa gugurnya tiga prajurit TNI di Lebanon menunjukkan betapa beratnya tugas menjaga perdamaian di wilayah yang masih diliputi konflik.

Meskipun Prajurit TNI yang tergabung dalam misi PBB telah menjalankan amanah dengan penuh dedikasi. Namun, gugurnya prajurit tidak dapat terhindarkan jika eskalasi di wilayah konflik terus memanas.

"Langkah ke depan yang perlu dilakukan adalah evaluasi menyeluruh oleh Mabes TNI dan Pemerintah, baik dari sisi keamanan, prosedur operasional, maupun dukungan logistik," ujar Dave saat dihubungi, Rabu (1/4/2026).

Namun demikian, kata Dave, evaluasi tersebut tidak serta merta harus menghasilkan keputusan untuk menarik prajurit TNI dari garda terdepan pasukan perdamaian PBB.

Alhasil, penarikan prajurit TNI dari misi perdamaian harus melalui mekanisme yang melibatkan persetujuan PBB, negara pendukung, serta hasil evaluasi menyeluruh yang mencakup situasi dan kondisi kawasan.

"Keputusan akhir berada dalam kewenangan Kementerian Pertahanan bersama TNI, dengan melibatkan institusi terkait lainnya. Karena itu, langkah yang lebih tepat adalah memperkuat koordinasi, meningkatkan kesiapan personel, dan memastikan kesejahteraan prajurit tetap menjadi prioritas utama," imbuhnya.

Di samping itu, Dave menegaskan bahwa Komisi I DPR RI akan terus mendukung langkah-langkah strategis Pemerintah dan TNI dalam menjaga komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia. Tentunya, hal itu mengutamakan keselamatan prajurit sebagai hal yang paling utama.

Kemudian, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin menyatakan insiden ini tidak bisa dipandang dari sudut risiko biasa dalam konflik.

Oleh sebab itu, dia pun mendesak agar peristiwa ini bisa diselidiki secara menyeluruh dan transparan, serta menuntut pertanggungjawaban dari pihak yang terlibat, termasuk Israel.

Dia juga mengecam bahwa penyerangan terhadap personel penjaga perdamaian, merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional.

"Tidak boleh ada impunitas. Harus ada kejelasan, siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana akuntabilitasnya," tutur Nurul.

Adapun, anggota Komisi I DPR fraksi Nasdem, Amelia Anggraini menyarankan bahwa penarikan pasukan di daerah konflik tidak perlu dilakukan secara reaktif. Namun, keputusan nantinya harus tetap mempertimbangkan kepentingan nasional dan komitmen politik luar negeri Indonesia.

"Indonesia perlu tetap mengambil peran aktif dalam misi perdamaian dunia, namun dengan pendekatan yang lebih adaptif, berbasis mitigasi risiko, dan berorientasi pada keselamatan prajurit," ujar Amelia.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Dino Patti Djalal membenarkan dirinya diundang ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk bertemu Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (4/2/2026).

“Iya benar,” kata Dino saat dikonfirmasi melalui pesan teks, Rabu (4/2/2026).

Dino menyebutkan pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung pukul 15.00 WIB. Namun, dia enggan merinci lebih jauh agenda maupun daftar lengkap peserta yang diundang dalam pertemuan tersebut.

“Jam 15.00 WIB,” ujarnya singkat.

Saat ditanya apakah pertemuan itu juga melibatkan mantan Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri lainnya, Dino menyarankan agar konfirmasi lebih lanjut dilakukan kepada pihak Istana.

“Tanya Istana saja,” katanya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Bisnis, pertemuan di Istana Kepresidenan itu turut mengundang sejumlah mantan Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, di antaranya Alwi Shihab, Hassan Wirajuda, Marty Natalegawa, Retno Marsudi, Dino Patti Djalal, Triyono Wibowo, AM Fachir, dan Pahala Mansury.

Selain itu, Presiden juga disebut mengundang unsur legislatif dari Komisi I DPR RI, termasuk Ketua Komisi I Utut Adianto serta pimpinan fraksi di komisi tersebut.

Dari kalangan akademisi dan pengamat hubungan internasional, sejumlah nama yang dikabarkan hadir antara lain Hikmahanto Juwana (Guru Besar HI UI), Yose Rizal Damuri (Direktur Eksekutif CSIS), Lina Alexandra (Kepala Departemen HI CSIS).

Tak hanya itu, juga dikabarkan akan dihadiri Teuku Rezasyah (Unpad), Prof. M. Mohtar Mas’oed (Guru Besar HI UGM), Prof. Evi Fitriani (FISIP UI), Ikrar Nusa Bakti (peneliti senior isu pertahanan dan hubungan internasional), Philips J. Vermonte, serta Jusuf Wanandi.

Belum ada keterangan resmi dari pihak Istana terkait agenda utama pertemuan tersebut. Namun, kehadiran tokoh-tokoh senior diplomasi, legislatif, dan akademisi mengindikasikan pembahasan strategis terkait arah kebijakan luar negeri dan dinamika geopolitik terkini termasuk masuknya Indonesia ke dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) bentukkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai industri asuransi menghadapi tantangan membangun kepercayaan publik dan kerentanan tata kelola data.

“Pertama, tata kelolanya itu sendiri. Jadi, diperlukan harmonisasi akan standar keamanan dan transparansi antarpelaku industri agar tercipta ekosistem data yang konsisten dan akuntabel sebagai dasar kepercayaan publik. Pengelolaan itu harus dibarengi juga dengan SDM (sumber daya manusia) dan infrastruktur yang mapan,” ucapnya dalam acara iLearn Conference & Seminar 2025 yang diadakan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re di Jakarta, Selasa.

Saat ini, jumlah data protection officer (DPO) dan ahli tata kelola data masih terbatas, sementara sebagian besar pelaku industri masih menggunakan sistem lama yang masih rawan bocor karena tak disesuaikan dengan teknologi terkini.

Kesenjangan tersebut dinilai memperlambat penerapan prinsip security by design (keamanan menjadi bagian inti proses desain dan pengembangan sistem) dan privacy compliance (kepatuhan terhadap hukum yang dirancang untuk melindungi informasi pribadi) di dalam bisnis asuransi Tanah Air.

Berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tahun 2024, ketergantungan tinggi terhadap sistem digital meningkatkan attack surface (seluruh titik masuk potensial yang dapat dieksploitasi penyerang untuk merusak atau mengakses sistem, data, atau jaringan).

Ancaman siber lainnya adalah kasus pelanggaran data/databreach (insiden keamanan yang melakukan akses ke data personal secara tidak sah oleh pihak lain), khususnya di sektor keuangan. Kondisi ini menegaskan perlunya sinergi antara tata kelola data dan ketahanan siber nasional.

Indonesia sendiri memiliki dua undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan data maupun penggunaan digitalisasi, yakni Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP).

Walaupun sudah ada UU-nya, insiden ancaman siber disebut masih berjalan terus, perangkat hukum masih kurang, sumber daya manusia di bidang terkait masih perlu ditingkatkan, hingga masalah dalam hal infrastruktur hingga pengaplikasiannya.

“Ini semua bukan hanya PR (pekerjaan rumah). Ini perlu menjadi sebuah tanggung jawab yang applicable (berlaku) kepada semua pihak,” ujar Dave.

Per tahun 2025 hingga bulan Oktober, kejahatan siber global diperkirakan memberikan kerugian hingga 10,5 triliun dolar Amerika Serikat (AS), naik 1 triliun dolar AS dibandingkan tahun lalu dengan periode yang sama.

Serangan siber dianggap semakin kompleks seiring pemanfaatan artificial intelligence (AI), machine learning, dan komputasi kuantum. Pada tahun 2024, insiden ransomware meningkat 81 persen dibandingkan tahun lalu, begitu pula phishing yang naik 58 persen, lalu deepfake meningkat 550 persen sejak 2019 dan diproyeksikan mencapai 8 juta kasus pada tahun ini.

Walaupun AI sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari, mulai kebutuhan presentasi hingga komersial, tetapi juga menimbulkan banyak kerugian karena dipakai untuk menjadi kriminal.

Sebagaimana perubahan zaman dan kemajuan teknologi, bila tak dibarengi dengan peraturan dan pendidikan, maka kemajuan peradaban justru tak memberikan manfaat terhadap masyarakat. Karena itu, dia menekankan bahwa pemerintah dan rakyat penting untuk memahami secara detail sehingga bisa menggunakan semua teknolog yang telah diciptakan untuk kepentingan bersama.

Lebih lanjut, Dave mengungkapkan sejumlah strategi untuk penguatan tata kelola dan kepercayaan publik di industri asuransi.

Pertama adalah penguatan kolaborasi lintas sektor antar-regulator, industri, lembaga keamanan siber, serta akademisi untuk menjadi kunci membangun ekosistem data yang aman dan terpadu.

Kedua yaitu penguatan SDM dan etika digital melalui pelatihan literasi keamanan, serta membangun infrastruktur teknologi nasional yang berdaulat, termasuk encryption system (sistem enkripsi) dan cloud (komputasi awan) dibuat oleh pihak domestik, agar tak selalu harus bergantung komputasi awan dari Huawei, Amazon, maupun Google.

Strategi selanjutnya ialah peningkatan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan sejalan sesuai undang-undang. Terakhir yakni kebutuhan adanya perubahan paradigma bahwa data merupakan aset strategis nasional, sumber inovasi, dan menjadi elemen penting untuk mendukung kemajuan ekonomi.

“Tata kelola data yang kuat menjadi pilar utama dalam membangun kepercayaan publik dan menjaga keberlanjutan industri asuransi. Data pribadi tidak hanya menjaga hak individu, tetapi memperkuat reputasi lembaga dan martabat bangsa di ruang digital, serta industri asuransi harus menjadi teladan dalam penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan etika data,” ungkap Wakil Ketua Komisi I DPR RI.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025