Jakarta: Transformasi sektor pertambangan menuju arah yang lebih ramah lingkungan kini semakin nyata. PT PLN (Persero) memasok listrik hijau untuk mendukung operasional tambang yang lebih efisien dan rendah emisi.

Langkah ini diwujudkan melalui kolaborasi strategis dengan sejumlah perusahaan batu bara, termasuk penandatanganan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) dan Memorandum of Understanding (MoU) Integrated Business Solution.

Kolaborasi strategis dengan perusahaan tambang

Kerja sama yang ditandai dengan PJBTL dan MoU ini dijalin dengan PT Trubaindo Coal Mining sebesar 30 MVA, PT Sembada Makmur Sejahtera sebesar 55 MVA, PT Marga Bara Jaya sebesar 35 MVA, PT Maruwai Coal sebesar 71 MVA, PT Makmur Sejahtera Wisesa sebesar 106 MVA, dan PT Berau Coal sebesar 29 MVA.

Sementara itu untuk Integrated Bussines Solution, PLN melalui anak usahanya menjalin kolaborasi dengan sejumlah perusahaan diantaranya PT Masmindo Dwi Area, untuk Pembangunan Instalasi dan gardu pelanggan, PT Maruwai Coal dengan pekerjaan Pembangunan Instalasi milik pelanggan, dan PT Sembada Makmur Sejahtera dengan pekerjaan Engineering Design dan pembangunan instalasi tegangan tinggi.

Elektrifikasi jadi kunci tekan emisi

Koordinator Konservasi dan Mineral Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ari Hendrawanto menjelaskan bahwa elektrifikasi alat berat menjadi kunci utama dalam mereduksi emisi di wilayah operasional tambang.

Menurutnya, langkah ini sangat krusial mengingat target besar nasional dalam mencapai Net Zero Emissions (NZE) di tahun 2060 atau lebih cepat.

"Strategi pengurangan emisi dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti pengurangan produksi, substitusi energi ke sumber lain seperti biomassa, serta peningkatan efisiensi dan elektrifikasi. Elektrifikasi alat berat menjadi salah satu solusi utama, mengingat konsumsi energi terbesar berada pada kegiatan pengangkutan dan pemindahan material," ujar Ari dalam Focus Group Disscusion Powering The Future of Green Mining yang dikutip dari keterangan tertulis, Rabu, 22 April 2026.

Ari menambahkan, transisi ini juga memberikan keuntungan finansial yang nyata bagi pelaku industri. Dengan perbandingan harga diesel dan tarif listrik saat ini, terdapat potensi penghematan biaya operasional hingga Rp2 miliar per tahun untuk setiap unit alat berat.

"Jika diterapkan secara luas, efisiensi yang dihasilkan akan sangat besar," imbuhnya.

PLN siap dukung transisi energi nasional

Direktur Retail dan Niaga PT PLN (Persero), Adi Priyanto menegaskan bahwa urgensi transisi energi bukan sekadar menjawab tantangan iklim, melainkan strategi memperkuat kemandirian energi nasional.

"Pengembangan green mining di sektor pertambangan menjadi salah satu solusi strategis untuk menekan emisi gas rumah kaca sekaligus memastikan keberlanjutan industri batu bara ke depan," ujar Adi.

Menurut Adi, PLN siap memberikan dukungan penuh bagi seluruh pelaku industri melalui berbagai layanan inovatif yang disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan tambang.

Menanggapi kolaborasi tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Priyadi menyambut positif sinergi ini sebagai upaya bersama memperpendek rantai pasok energi fosil impor demi keberlanjutan industri.

"Nah ini adalah kesempatan yang baik, baik bagi kita produsen batu bara maupun PLN sebagai penyedia strumnya. Supaya ini terjadi simbiosis mutualisme yang paling menguntungkan," imbuh Priyadi.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) mendukung rencana pemerintah terkait pemberlakuan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) digital yang dilakukan tiap tahun, dari sebelumnya 3 tahun.

Kebijakan RKAB digital ini tercantum dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM No 17/2025 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Direktur Eksekutif Pushep Bisman Bakhtiar mengatakan selama ini masalah persetujuan RKAB bukan berkenaan dengan tahun pengajuan, melainkan proses yang memakan waktu lama.

"Dalam konteks ini [RKAB digital 1 tahun], saya biasanya mengkritik pemerintah, tapi 1 tahun ini kok saya agak setuju dengan pemerintah," kata Bisman dalam agenda Bisnis Indonesia Forum bertajuk 'Evaluasi & Dampak Kebijakan RKAB Digital, Selasa (21/10/2025).

Menurut Bisman, selama ini proses mengajukan RKAB minerba memakan waktu yang lama karena pengisian matriks RKAB yang banyak lebih dari 30 matriks, hingga proses verifikasi yang manual.

Dia menyontohkan, dalam skema pengajuan RKAB setiap 3 tahun, prosesnya diperkirakan memakan waktu 3-5 bulan. Artinya, setiap tahunnya pengusaha menghabiskan sepertiga waktu untuk proses administrasi.

"Not efisien, tidak produktif. Kalau seperti dulu ya wajar kalau tiga tahun, tetapi kalau RKAB ini dipandang rutinitas annual, tahunan, yang simple, sederhana dan pasti dalam satu atau dua minggu selesai, tidak masalah, satu tahun cukup, itu juga akan lebih mudah dan selesai," tuturnya.

Oleh karena itu, dia menekankan bahwa masalah utama bukan berkenaan waktu pengajuan, melainkan perbaikan proses mekanisme persetujuan RKAB.

"Taruhlah tiga tahun, tapi kalau enam bulan, tujuh bulan tidak selesai, sama saja. Lebih baik andai kata satu tahun, tapi dua minggu selesai. Jadi faktor kepastian selesainya itu jauh menjadi lebih penting. Digital ini sebenarnya harapannya itu," jelasnya.

Di sisi lain, dia menyebutkan bahwa pengaturan terkait dengan RKAB mestinya diatur melalui payung hukum seperti Undang-undang, bukan sekadar Peraturan Menteri (Permen) yang dapat diubah dengan cepat.

"Aturan pelaksanaan maksudnya, normanya itu harus ada di undang-undang. Padahal di undang-undang sebenarnya tidak menyebutkan tentang RKAB, bahkan juga tidak menyebutkan jangka waktunya. Lalu diatur melalui PP, sekarang diatur lagi melalui Permen, maka potensi berubahnya sangat besar," terangnya.

Sementara itu, jika dalam Undang-undang Minerba ditentukan terkait RKAB, maka kepastian hukum lebih terjamin dan proses perubahan tidak akan mudah.

Di sisi lain, dia juga menyoroti transisi pengajuan RKAB dari manual menjadi digital. Bisman mendukung transformasi tersebut yang dinilai akan lebih efisien.

"Digitalisasi ini adalah maksud baik, saya kira. Bagus banget, karena hari ini tidak digital kan jadul. Cuman sekali lagi, digital ini apa yang mempengaruhi? Satu adalah teknologinya, sistemnya. Sejauh mana teknologi dan sistem itu mampu menunjang dan menopang kemudahan," jelasnya.

Namun, sistem digitalisasi ini juga harus diiringi dengan komitmen dan integritas dari sumber daya manusia (SDM).

"Oleh karena itu, kita dukung digitalisasi ini dengan penyederhanaan, simplifikasi yang menjamin kepastian. Kepastian syarat, kepastian proses, kepastian waktu selesainya. Nah itu dalam digitalisasi. Kalau ternyata faktor-faktor kepastian itu tidak bisa dijamin, digital yang manual atau digital rasa manual," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA—Sejumlah pemangku kepentingan industri pertambangan menyampaikan peran perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam transformasi pertambangan di Indonesia.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bidang ESDM Aryo Djojohadikusumo menyampaikan industri pertambangan Indonesia sedang memasuki era kecerdasan buatan. AI bukan sekadar teknologi efisiensi, tetapi akan menjadi penentu arah transformasi industri nasional.

“Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga riset menjadi sangat penting,” ujar Aryo dalam Energy Insights Forum bertajuk “Harnessing Artificial Intelligence to Unlock Mining’s Next Frontier”.

Acara ini diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Katadata Insight Center (KIC) di Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Aryo menuturkan, AI dapat menjadi teknologi strategis yang dapat membantu perusahaan menjawab tantangan klasik sektor tambang seperti efisiensi, produktivitas, dan keselamatan kerja. Menurutnya AI merupakan solusi konkret di tengah tantangan industri yang semakin kompleks.

“AI menjadi solusi abad ke-21 agar pelaku usaha dapat menggunakan teknologi untuk meningkatkan kinerja dan menjaga posisi Indonesia sebagai salah satu produsen mineral terbesar di dunia,” tutur Aryo.

Selain meningkatkan efisiensi, penerapan AI di sektor tambang juga berperan dalam memperkuat keamanan dan tata kelola industri untuk mencegah praktik pertambangan ilegal. Ia menilai, langkah ini penting agar dunia pertambangan Indonesia dapat menjadi salah satu yang terdepan di dunia dalam penerapan teknologi canggih.

Partner dan Co-Leader of McKinsey and Company’s Metals and Mining Practice in Asia, Sergey Alyabyev dan Hidayat Liu, memaparkan bagaimana AI telah memberikan dampak nyata dalam meningkatkan efisiensi operasional tambang.

Menurut data McKinsey, optimalisasi pabrik pengolahan berbasis AI mampu meningkatkan throughput sebesar 5%—15% dan recovery rate sebesar 1%—2%. Teknologi AI-enabled drill and blast dapat menurunkan biaya operasional hingga 10%, sekaligus meningkatkan produktivitas shovel sebesar 10%—20%.

Sementara itu, GenAI copilots mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja 5%—10% dan mengurangi biaya operasional dalam kisaran yang sama. McKinsey juga menampilkan bagaimana sistem agentic AI dapat mengoptimalkan proses pemrosesan logam dengan menganalisis jutaan data operasional secara real time.

McKinsey menilai penerapan AI di sektor pertambangan merupakan langkah penting untuk mendorong Indonesia naik kelas sebagai pusat produksi dan inovasi mineral dunia.

“Kami melihat Indonesia berada di posisi yang sangat strategis untuk mengintegrasikan AI dalam ekosistem pertambangan, mulai dari eksplorasi, produksi, hingga pengolahan. AI bukan hanya meningkatkan efisiensi, tapi juga membantu industri mencapai target dekarbonisasi dan keberlanjutan,” ujar Hidayat.

Senior Director Business III Danantara, Luke Mahony menyoroti pentingnya memastikan bahwa AI bukan lagi masa depan, melainkan kenyataan yang tengah membentuk arah baru industri global. Luke mengingatkan pentingnya membangun kolaborasi nasional untuk mewujudkan ekosistem pertambangan cerdas.

“Teknologi tidak akan menggantikan manusia, tetapi akan memperluas kemampuan manusia. Dengan menggabungkan kecepatan komputasi dan empati manusia, kita dapat menciptakan industri yang tidak hanya lebih produktif, tapi juga lebih bermakna. Indonesia tidak hanya akan kaya sumber daya, tapi juga kaya kecerdasan dan inovasi,” pungkas Luke.