Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut efisiensi yang disiapkan pemerintah akibat gejolak perang Timur Tengah akan mencakup tiga tahap. Seluruh kementerian/lembaga akan kena dampak.

Untuk diketahui, efisiensi ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hasil efisiensi ditargetkan menghemat anggaran sekitar Rp80 triliun guna mengantisipasi pembengkakan belanja subsidi BBM yang dipicu kenaikan harga minyak.

"Di seluruh kementerian ada efisiensi. Ada [tiga tahap, red]. Yang satu, dua, tiga, yang ketiga pokoknya itu kami desain bisa menutupi kekurangan anggaran yang ada," ujarnya kepada wartawan di aula Mezzanine, Gedung Kemenkeu, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Alih-alih memotong anggaran, Purbaya mengaku akan menyerahkan setiap kementerian/lembaga untuk melakukan efisiensi pagu belanja mereka masing-masing.

Salah satu lembaga yang ikut melakukan penyisiran anggaran, kata Purbaya, adalah Badan Gizi Nasional (BGN). Pada keterangan sebelumnya, dia sempat mengeklaim lembaga yang menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu bisa menghemat anggaran hingga Rp80 triliun.

Bahkan, terdapat wacana penghematan APBN untuk MBG dengan pelaksanaannya dipangkas dari enam menjadi lima hari saja dalam waktu sepekan.

Namun, berbeda dengan MBG, Purbaya menyebut anggaran yang disiapkan pemerintah untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tak akan menjadi sasaran efisiensi.

Sebab, anggaran negara untuk program itu ditujukan guna membayar jaminan pemerintah kepada perbankan yang menyalurkan kredit ke KDMP. Nilainya Rp40 triliun setahun.

"Saya hanya harus bayar sekitar Rp40 triliun per tahun kan itu aja. Untuk nyicil utang Koperasi Merah Putih. Tetapi itu diambil dari dana yang tadinya anggaran yang mungkin peluang bocornya banyak. Kalau yang ini jadi bagus dipakai untuk suatu yang lebih produktif," tuturnya.

Istana Pantau Efisiensi

Istana Kepresidenan pun memastikan ikut terlibat dalam berjalannya efisiensi APBN sebagai respons meredam gejolak perang Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan penyisiran anggaran dilakukan terhadap seluruh K/L. Namun, saat dimintai konfirmasi, dia enggan mengungkap anggaran program atau K/L mana yang paling besar menjadi sasaran efisiensi.

Apabila mengacu pada pernyataanya saat wawancara Presiden Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/3/2026), estimasi target efisiensi anggaran kali ini sekitar Rp80 triliun.

"Enggak ada [yang terbesar], itu kan bagian dari semua yang kami sisir," tuturnya usai menghadiri rapat dengan Menkeu Purbaya hingga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (27/3/2026).

Prasetyo menyebut pemerintah tengah melakukan finalisasi terhadap seluruh langkah-langkah efisiensi belanja. Hasil dimaksud berpeluang diumumkan pekan ini.

"Secepatnya diumumkan, minggu ini," ujar politisi Partai Gerindra.

Adapun di Hambalang, Prasetyo sempat melaporkan kepada Presiden Prabowo bahwa target efisiensi Rp80 triliun kali ini berada di luar nilai realokasi anggaran sebelum-sebelumnya.

Apabila ditotal sejak tahun pertama menjabat, dia mengeklaim realokasi anggaran yang sudah dilakukan Prabowo kurang lebih mendekati Rp800 triliun.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah melakukan efisiensi di berbagai kementerian dan lembaga (K/L) guna menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap di bawah 3 persen.

Hal itu disampaikan Airlangga usai melakukan rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis sore.

"Sesuai dengan arahan pada saat Sidang Kabinet Paripurna dan sudah dirapatkan dengan kementerian teknis, itu dilakukan efisiensi dari berbagai K/L, dan dengan efisiensi berbagai K/L itu, defisit 3 persen bisa dijaga," kata Airlangga dalam pernyataan pers.

Airlangga mengatakan kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan batas defisit tetap terjaga sesuai ketentuan.

Menurut dia, dengan adanya efisiensi di berbagai K/L, target defisit APBN sebesar 3 persen dapat dipertahankan.

Airlangga tidak merinci lebih jauh terkait efisiensi yang akan dilakukan terhadap kementerian/lembaga tersebut. Namun, dirinya menyebut efisiensi itu tidak menyasar anggaran program Makan Bergizi Gratis.

"(Efisiensi anggaran MBG) Tidak ada," ucap Airlangga.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan tengah menyusun rencana efisiensi anggaran sejumlah kementerian/lembaga (K/L) sebagai salah satu upaya menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 tetap di bawah tiga persen.

Belakangan ini, muncul kabar penyesuaian ambang batas defisit APBN untuk menjaga efek tekanan harga minyak dunia yang terdampak konflik Iran, Amerika Serikat dan Israel.

“Kalau harga bahan bakar minyak (BBM) naik terus, pertama itu ya efisiensi,” kata Purbaya kepada wartawan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (16/3).

Purbaya menjelaskan efisiensi anggaran utamanya akan dilakukan terhadap Anggaran Biaya Tambahan (ABT) tiap K/L.

Menurut dia, ABT K/L cukup membuat anggaran menggelembung, sehingga potensial sebagai pos belanja yang bisa dipangkas.

“Yang ada program tambahan, kami tunda sampai memungkinkan. Tapi sekarang jelas nggak mungkin. Jadi, kami fokus ke anggaran yang ada,” katanya menambahkan.

Bendahara negara menyebut Kementerian Keuangan akan menentukan langkah awal yang bisa dilakukan oleh K/L dalam menyiapkan rencana efisiensi anggaran. Persiapan ini rencananya bakal memakan waktu seminggu ke depan.

“Tapi belum tentu eksekusi ya. Kalau mau dipotong, mana yang dipotong, kira-kira gitu. Nanti mereka sesuaikan kebijakannya berdasarkan potongan Kementerian Keuangan,” kata Purbaya menjelaskan.

Menkeu juga mengatakan pemangkasan anggaran K/L itu nantinya tidak membutuhkan Instruksi Presiden (Inpres) sebagaimana efisiensi belanja pada awal 2025 yang diatur dalam Inpres 1 Tahun 2025.

“Nggak ada (Inpres),” ujar Purbaya.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, ke Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3/2026) sore.

Airlangga mengatakan salah satu hal yang akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo dalam rapat terbatas tersebut mengenai efisiensi kementerian/lembaga. "Kalau kemarin kami sudah rakortas terkait dengan efisiensi. Itu salah satu yang mau dilaporkan," ucap Airlangga menjawab pertanyaan wartawan sesaat setelah tiba di Kompleks Istana Kepresidenan.

Dia tidak menjelaskan lebih jauh mengenai efisiensi kementerian/lembaga yang dimaksud. Namun, dia mengungkapkan pemerintah juga tengah menghitung skema pengaturan work from anywhere (WFA) sebagai bagian dari langkah efisiensi tersebut. "Itu juga termasuk yang kami hitung," kata dia.

Sementara itu, Purbaya menyebut rapat terbatas dengan Presiden Prabowo akan membahas tentang kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Ya, kami antisipasi mungkin subsidi berapa, kondisi APBN seperti apa. Itu yang harus diantisipasi. Tapi saya tidak tahu detail rapatnya apa," kata dia.

Terkait efisiensi, Purbaya mengatakan pihaknya tengah menyiapkan langkah pemotongan anggaran kementerian/lembaga dengan mempertimbangkan penundaan sejumlah belanja yang dinilai tidak berdampak cepat terhadap pertumbuhan ekonomi.

Efisiensi anggaran, kata dia, akan diarahkan pada pengeluaran yang dapat ditunda sementara waktu, seperti kegiatan rapat yang dinilai tidak efektif. "(Contohnya) macam-macam. Rapat yang tidak jelas, atau kebijakan yang dampaknya lambat atau tidak banyak terhadap pertumbuhan ekonomi," kata dia.