REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) IFG Life mencatat pertumbuhan aset sebesar 347 persen secara tahunan pada 2025. Lonjakan tersebut terjadi seiring peningkatan jumlah peserta dan pengembangan layanan digital dana pensiun.

DPLK IFG Life juga mencatat kinerja investasi positif pada instrumen pendapatan tetap sepanjang tahun lalu. Perusahaan memperluas layanan digital melalui aplikasi One by IFG yang memungkinkan peserta memantau saldo dana, histori transaksi, laporan investasi, hingga melakukan top up iuran secara mandiri.

Ketua Pengurus DPLK IFG Life Samanta Felia mengatakan, kebutuhan peserta dana pensiun saat ini tidak hanya terkait hasil investasi, tetapi juga akses layanan yang lebih praktis dan transparan.

“Kami memahami bahwa kebutuhan peserta dana pensiun saat ini tidak hanya sebatas informasi manfaat, tetapi juga kemudahan akses dan transparansi layanan,” kata Samanta, Selasa (26/5/2026).

Menurut dia, masyarakat yang belum menjadi peserta juga dapat membeli produk DPLK IFG Life secara langsung melalui aplikasi. Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap perencanaan dana pensiun jangka panjang.

Di tengah meningkatnya kebutuhan perlindungan finansial masa pensiun, perusahaan menilai pengelolaan dana pensiun membutuhkan tata kelola investasi yang sehat dan berkelanjutan.

Atas capaian tersebut, DPLK IFG Life meraih penghargaan pertumbuhan aset terbesar 2025 serta kinerja investasi terbaik kategori pendapatan tetap dari Asosiasi DPLK Indonesia dalam Rapat Kerja Nasional Asosiasi DPLK 2026 di Semarang, Jumat (22/5/2026).

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia sedang menikmati bonus demografi yang menjadimesin pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan jumlahpenduduk sekitar 287 juta jiwa, mayoritas masyarakatIndonesia berada pada usia produktif 15–64 tahun denganproporsi sekitar 69% dari total populasi. Kelompok usia mudajuga masih dominan, termasuk kelompok usia 25–29 tahunyang mencapai lebih dari 22 juta jiwa (BPS 2026). Kondisi inimerupakan momentum emas untuk memperkuat produktivitasekonomi sekaligus membangun fondasi perlindungan sosialjangka panjang. Namun bonus demografi tidak otomatismenjadi bonus kesejahteraan. Tantangan utamanya adalahmemastikan pekerja hari ini tetap memiliki penghasilan dan perlindungan yang layak saat memasuki usia tua

Pekerja Informal

Persoalan terbesar Indonesia saat ini terletak pada strukturpasar tenaga kerja. Berdasarkan Survei Angkatan KerjaNasional (Sakernas), sektor informal masih mendominasi. Dari sekitar 147 juta penduduk bekerja, sekitar 59,42% atau87,74 juta orang berada di sektor informal, sedangkan pekerjaformal hanya sekitar 40,58% atau 59,93 juta orang. Bahkanpertumbuhan lapangan kerja baru lebih banyak berasal darisektor informal dibanding sektor formal (BPS 2026). Artinya, mayoritas pekerja Indonesia belum memiliki perlindunganpensiun yang kuat dan terstruktur. Jika kondisi ini tidakdipersiapkan sejak sekarang, bonus demografi justru dapatberubah menjadi tantangan sosial ketika jumlah penduduklanjut usia meningkat tanpa perlindungan pendapatan yang memadai.

Di sisi lain, dunia kerja juga berubah sangat cepat. Era VUCA (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity) melahirkanpola kerja yang semakin fleksibel dan dinamis. Generasimuda kini banyak bekerja sebagai freelancer, content creator, streamer, desainer grafis, editor video, pedagang online, hingga pekerja berbasis aplikasi seperti pengemudi ojek online, taksi online, dan kurir digital. Fenomena inimenunjukkan kreativitas dan adaptabilitas masyarakatIndonesia, tetapi juga menghadirkan tantangan baru karenasebagian besar pekerja tersebut memiliki penghasilan hari initanpa kepastian perlindungan di masa tua.

Indonesia sebenarnya telah memiliki sistem multi-pilar dana pensiun yang terdiri dari skema wajib dan sukarela. Untukanggota TNI dan Polri terdapat ASABRI, bagi Aparatur SipilNegara terdapat TASPEN, sedangkan pekerja swastadilindungi melalui BPJS Ketenagakerjaan. Pada sisi sukarelaterdapat Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). DPLK diselenggarakanoleh bank, perusahaan asuransi jiwa, dan manajer investasiserta terbuka bagi masyarakat umum, termasuk pekerjamandiri dan informal.

Dalam konteks ekonomi digital, DPLK menjadi sangatrelevan. Freelancer, pengemudi online, YouTuber, pekerjaUMKM, hingga pedagang online dapat menjadi peserta secaramandiri dengan iuran fleksibel sesuai kemampuan. Inilahyang menjadikan DPLK memiliki potensi besar untukmenjangkau pekerja informal dan generasi digital yang selama ini sulit disentuh oleh skema pensiun konvensional.

Berbagai negara mulai mencari solusi agar pekerja berbasisaplikasi dan gig economy tetap memiliki perlindunganpensiun. Singapura mulai memasukkan platform workersseperti pengemudi ride-hailing dan kurir digital ke dalamCentral Provident Fund (CPF) dengan kontribusi bertahapserta dukungan bagi pekerja berpenghasilan rendah. Malaysia juga memiliki program i-Saraan di bawah Employees Provident Fund (EPF) yang memberikan insentif pemerintahbagi pekerja informal yang rutin menabung pensiun.

Digitalisasi Dana Pensiun

Hong Kong menunjukkan bagaimana digitalisasi dapatmemperluas akses dana pensiun. Melalui Mandatory Provident Fund (MPF) dan platform digital eMPF yang diluncurkan sejak 2024, peserta dapat memantau saldo, melihat hasil investasi, hingga mengelola akun secara online. Saat ini, 24 skema MPF dari 12 trustee telah terintegrasidalam platform tersebut, dengan lebih dari 2,5 juta unduhanaplikasi dan sekitar 1,88 juta peserta terdaftar (MPFA 2026).

Indonesia sebenarnya juga mulai bergerak ke arah yang sama. BPJS Ketenagakerjaan telah memiliki aplikasi JMO (Jamsostek Mobile) yang memungkinkan peserta melihatsaldo, mengakses kartu digital, hingga melakukan klaimsecara online. Per Mei 2026, jumlah pengguna JMO mencapai32,6 juta dengan sekitar 15,1 juta pengguna aktif. Tantangannya, digitalisasi dana pensiun di Indonesia masihberjalan sendiri-sendiri dan belum sepenuhnya terintegrasiantar skema maupun penyelenggara dana pensiun.

Urgensi digitalisasi semakin penting jika melihatperkembangan ekonomi berbasis aplikasi. Saat inidiperkirakan terdapat lebih dari 2 juta pengemudi online di Indonesia, baik roda dua maupun roda empat, yang bekerjamelalui berbagai platform digital. Sementara mitra penjual di Tokopedia dan TikTok mencapai lebih dari 21 juta penjual. Namun mayoritas dari mereka masih belum memilikiperlindungan jaminan pensiun yang memadai, baik melaluiBPJS Ketenagakerjaan maupun skema pensiun lainnya.

Karena itu, aplikator digital seperti Gojek, Grab, Maxim, BlueBird, hingga Tokopedia dan Tiktok perlu dipandangbukan hanya sebagai platform digital, tetapi juga bagian dariekosistem dana pensiun dan perlindungan sosial nasional. Platform-platform ini dapat menjadi pintu masuk strategisuntuk memperluas kepesertaan dana pensiun melalui fiturtabungan pensiun digital, integrasi dengan BPJS Ketenagakerjaan maupun DPLK, serta edukasi literasikeuangan bagi para mitra.

Ke depan, arah kebijakan perlu dibuat lebih konkret. Pertama, membangun sistem pendaftaran dana pensiun digital yang sederhana dan mudah diakses melalui aplikasi, dompet digital, maupun platform kerja. Kedua, mendorong skema iuranmikro seperti Rp5.000 atau Rp10.000 per hari agar lebihmudah diterima pekerja informal. Ketiga, mengintegrasikanplatform digital dengan penyedia dana pensiun agar pekerjaberbasis aplikasi dapat menyisihkan sebagian penghasilannyasecara otomatis. Keempat, membangun sistem digitalisasipensiun nasional yang memungkinkan masyarakat melihatseluruh hak pensiunnya dalam satu ekosistem. Kelima, memperkuat literasi keuangan dan pensiun bagi generasimuda.

Jika lebih dari 87 juta pekerja informal tidak dipersiapkanperlindungan hari tuanya, Indonesia berisiko menghadapikelompok lanjut usia yang rentan secara ekonomi di masa depan. Karena itu, dana pensiun tidak boleh hanya dinikmatisebagian pekerja formal. Dana pensiun harus menjadi miliksemua.

Disclaimer: Opini ini merupakan pendapat pribadi penulisdan tidak serta-merta mewakili pendapat OJK secara kelembaagaan

Bisnis.com, JAKARTA — Manajer investasi PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen (BPAM) menyatakan ketertarikannya untuk mendirikan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

Untuk diketahui, kebijakan tersebut tercantum dalam Peraturan OJK Nomor 35 Tahun 2024. Landasan itu mengatur perusahaan dapat mengajukan izin DPLK apabila nilai asset under management (AUM) paling sedikit sebesar Rp25 triliun dalam tiga tahun terakhir.

“Iya tertarik. Kami melihat kebutuhan pengelolaan pensiun yang mumpuni cukup tinggi. Selain itu, masih banyak masyarakat yang merasa kekurangan vehicle untuk mempersiapkan dana pensiunnya,” ungkap Direktur BPAM Eri Kusnadi kepada Bisnis, Selasa (28/10/2025).

Bagi BPAM, katanya, peluang pertumbuhan pasar pensiun di Indonesia sangat menarik. Pasalnya, data menunjukkan kesiapan pensiun di Indonesia masih kurang ideal.

“Baik dari jumlah orang yang belum mempunyai dana pensiun maupun yang sudah punya, jumlah dana pensiunnya biasanya masih belum ideal,” tuturnya.

Adapun, menurutnya manajer investasi tentu akan menghadapi sejumlah tantangan karena ini merupakan suatu bisnis yang baru bagi industri. Tantangan terdiri atas kesiapan infrastruktur dari pemain, edukasi dan sosialisasi, serta memberikan variasi produk yang baik.

Sebagai informasi, Asosiasi Manajer Investasi Indonesia (AMII) dan Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) mengungkapkan sudah ada beberapa manajer investasi yang mengajukan izin kepada regulator untuk mendirikan DPLK.

Meski begitu, kedua asosiasi ini tidak menyebut angka pasti perusahaan aset manajemen yang sudah mengajukan izin. Yang jelas, saat ini belum ada manajer investasi yang telah mendapatkan izin dan beroperasi sebagai DPLK baru.

Merespons hal tersebut, Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Iwan Pasila berujar sampai saat ini belum ada pengajuan ke OJK.

“Sampai saat ini belum ada pengajuan ke OJK dari MI untuk mendirikan DPLK. Kami memang mendorong untuk manajer investasi dengan minimal AUM tertentu untuk mendirikan DPLK,” ucapnya kepada Bisnis, Selasa (28/10/2025).

Iwan menambahkan dorongan itu ditujukan supaya DPLK dapat menciptakan produk baru untuk penetrasi pasar dan juga untuk menerapkan expertise dalam mengelola dana pensiun sesuai dengan durasi sampai masa pensiun.Untuk diketahui, pada akhir 2024 OJK mencatat setidaknya ada 14 manajer investasi yang sebenarnya sudah memiliki nilai AUM di atas Rp25 triliun.