Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggagalkan upaya penyelundupan sebanyak 17,55 kilogram (kg) emas ke Hong Kong di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.

Emas berupa barang dan koin itu dibawa 11 warga negara asing (WNA) asal China. Nilainya ditaksir senilai Rp45 miliar lebih.

"Ini pengungkapan kasus dari 12 kali penindakan yang telah kami gagalkan dari penumpang 11 WN Tiongkok dan satu warga negara Indonesia. Dari 12 penindakan tersebut, jumlah berat totalnya ada 17,55 kilogram atau dengan nilai sekitar Rp45 miliar," ujar Kepala Kantor Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang pada Selasa (26/5).

Hengky menuturkan berdasarkan hasil penyelidikan, emang itu diduga akan dilebur dan dilakukan produksi sebagai perhiasan ataupun barang-barang lain.

"Para penumpang ini semuanya sebagai kurir. Jadi kalau melihat barang-barang yang dibawa ini adalah yang belum jadi atau belum diolah (menjadi perhiasan)," kata Hengky.

Hengky menjelaskan para penumpang itu mencoba untuk membawa emas tersebut keluar dari Indonesia dengan berbagai macam cara serta berbagai macam modus.

Emas yang dibawa keluar oleh penumpang itu telah disita, sesuai dengan ketentuan wajib dilaporkan kepada Bea dan Cukai.

"Jadi mereka membawanya ada yang mereka taruh di dalam koper, ada yang dikantongi, kemudian juga ada yang mereka jadikan seperti perhiasan. Jadi dibikin talinya, dia pakai, dengan beratnya 500 gram sampai 1 kilogram," jelas Hengky.

Para penumpang itu tidak dilakukan penahanan terhadap kasus yang menjeratnya.

"Kami tidak tahan. Jadi kami ambil keterangan, kemudian mereka kami lepas," ujarnya.

Menurut Hengky, para penumpang ini mendapatkan emas tersebut dari salah satu wilayah di Pantai Indak Kapuk (PIK).

Di PIK ini mereka bukan ambil dari toko emas, makanya masih kami lakukan pendalaman lebih lanjut," kata Hengky.

Hengky menambahkan, pihaknya saat ini tengah melakukan pemeriksaan intensif guna mendalami peran masing-masing pihak serta menelusuri kemungkinan adanya keterlibatan jaringan internasional.

Pihaknya pun memperkuat pengawasan terhadap lalu lintas barang dan penumpang internasional, khususnya terhadap komoditas bernilai tinggi yang memerlukan pemenuhan ketentuan kepabeanan dan peraturan terkait.

"Kami juga terus melakukan pengembangan informasi dan koordinasi lintas instansi dalam rangka proses penelitian dan penegakan hukum lebih lanjut. Kami bersama seluruh stakeholder terkait terus melakukan penguatan pengawasan melalui profiling penumpang dan koordinasi antarinstansi guna memastikan setiap kegiatan ekspor berjalan sesuai ketentuan yang berlaku," ungkap Hengky.

Penumpang yang membawa perhiasan emas maupun emas dalam berbagai bentuk, wajib diberitahukan kepada Bea dan Cukai sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut.

Pemerintah juga memperketat pengawasan ekspor emas melalui kebijakan tata niaga dan fiskal terbaru. Hal itu tertuang dalam PMK Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penetapan Barang Ekspor Berupa Emas yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

Regulasi tersebut mengatur bahwa ekspor emas dalam bentuk bubuk, dore, ingot, granules, cast bars atau setengah jadi lainnya, dan minted bars dikenakan bea keluar.

Kebijakan ini diterapkan untuk mendukung hilirisasi industri nasional sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara dari komoditas bernilai tinggi.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka soal suara Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyasar instansinya hari ini, Rabu (4/2).

"Saat ini, sedang berlangsung pemeriksaan oleh Tim KPK terhadap pejabat BC (Bea Cukai)," ujar Kasubdit Humas dan Penyuluhan DJBC Budi Prasetyo kepada CNNIndonesia, Rabu (4/2).

Budi menegaskan instansinya berkomitmen untuk bersikap kooperatif dan menghormati proses yang berlangsung.

"Kami masih mengikuti perkembangan lebih lanjut," ujarnya.

Secara terpisah, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengkonfirmasi OTT yang dilakukan di Kantor DJBC.

"Ya benar," ujar Fitroh.

Namun, Fitroh belum bisa memberi informasi banyak mengenai operasi senyap di Jakarta tersebut.

Ini merupakan OTT kedua yang dilakukan KPK hari ini. Sebelumnya, lembaga anti rasuah itu menangkap tangan pimpinan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berkaitan dengan restitusi pajak.

Kegiatan OTT di dua tempat berbeda tersebut masih berjalan di lapangan.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengoptimalkan upaya mencapai target penerimaan kepabeanan dan cukai 2026 sebesar Rp336 triliun meski cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) batal diterapkan tahun depan.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto mengatakan pihaknya akan menguatkan kualitas pengawasan, penegakan hukum berbasis risiko, serta perluasan basis penerimaan pada bea masuk, bea keluar, dan cukai.

"Pada bea masuk, strategi difokuskan pada pengembangan Smart Customs berbasis AI untuk penelitian nilai pabean, klasifikasi barang, FTA, dan penjaluran risiko, didukung optimalisasi alat pemindai, serta profiling risiko berbasis AI guna menekan undervaluation, misdeclaration, dan kebocoran penerimaan," ujar Nirwala dalam keterangannya Selasa (30/12).

Pada bea keluar, sambungnya, penerimaan ditingkatkan melalui ekstensifikasi komoditas baru seperti emas dan batubara, melalui penguatan Balai Laboratorium Bea Cukai (BLBC) dengan modernisasi laboratorium dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM).

Sementara di bidang cukai, fokus diarahkan pada penguatan Operasi Serentak dan Terpadu pemberantasan barang kena cukai ilegal, serta pengawasan pemesanan pita cukai berbasis AI, sehingga penerimaan meningkat melalui penurunan rokok ilegal dan peningkatan kepatuhan tanpa menambah beban tarif.

Untuk 2026, DJBC mendapatkan target penerimaan sebesar Rp336 triliun, yang di dalamnya telah memperhitungkan pengenaan bea keluar atas komoditas emas dan batubara. Penyesuaian target tersebut dilakukan seiring dengan dinamika kebijakan fiskal.

"Kami berkomitmen untuk terus melindungi masyarakat, menjaga penerimaan negara, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui Bea Cukai yang profesional dan berintegritas," ujarnya.

Cukai MBDK awalnya disepakati pemerintah dan DPR dalam APBN 2026. Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kemudian membatalkannya.

Purbaya mengatakan keputusan ini diambil setelah melihat kondisi ekonomi Indonesia.

"Memang kami belum akan menjalankan. Kami akan menjalankannya ketika ekonomi sudah lebih baik dari sekarang," ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (8/11).

Jika kondisi ekonomi domestik sudah membaik dan tumbuh sebesar 6 persen, Purbaya berjanji akan datang ke DPR dan memberikan paparan MBDK.

"Kalau sekarang saya pikir ekonomi masyarakat belum cukup kuat," paparnya.

Adapun DJBC mencatat penerimaan bea cukai sebesar Rp269,4 triliun per November 2025, tumbuh 4,5 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya (yoy). Capaian itu setara dengan 89,3 persen dari target APBN 2025.

Rinciannya bea masuk sebesar Rp44,9 triliun atau turun 5,8 persen (yoy) dan penerimaan bea keluar sebesar Rp26,3 triliun atau tumbuh 52,2 persen (yoy) terutama didorong oleh kenaikan harga crude palm oil (CPO) di pasar global.

Sementara, penerimaan sektor cukai terealisasi sebesar Rp198,2 triliun atau tumbuh 2,8 persen (yoy), meskipun dihadapkan pada penurunan produksi rokok, khususnya rokok golongan I.

"Capaian ini menunjukkan ketahanan penerimaan di tengah dinamika ekonomi dan industri," ungkap Nirwala.

Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memusnahkan 13,4 juta batang rokok dan 19.511 botol minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal senilai Rp26,1 miliar.

Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budi Utama mengatakan barang-barang ilegal yang dimusnahkan itu merupakan hasil penindakan Kantor Wilayah (Kanwil) Jakarta. Rinciannya, rokok ilegal Rp16,2 miliar dan MMEA senilai Rp9,9 miliar.

"Kami menegaskan bahwa Bea Cukai akan terus berada di garis terdepan dalam menjaga perbatasan, melindungi masyarakat, dan memastikan ekonomi nasional tetap tumbuh dengan sehat," kata Djaka dalam Pemusnahan BKC Ilegal di Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta, Rabu (3/12).

Kanwil Bea Cukai Jakarta mengatakan 13,4 juta batang rokok yang dimusnahkan berpotensi merugikan negara Rp10,5 miliar. Angka tersebut dihitung dari nilai cukai dan pajak rokok.

Sementara itu, 19.511 botol MMEA yang setara 12.864,82 liter diklaim berpotensi merugikan negara Rp21,1 miliar.

DJBC menghitungnya dari nilai cukai, bea masuk, pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penghasilan (PPh).

Pemusnahan secara simbolis dilakukan di Kanwil Bea Cukai Jakarta. Pada waktu bersamaan, barang-barang ilegal juga dimusnahkan di fasilitas pemusnahan milik PT Solusi Bangun Indonesia di Gunung Putri, Jawa Barat.

"Terima kasih atas konsistensi jajaran Kanwil (Jakarta) dalam melakukan operasi Macan Kemayoran yang terus menjadi motor penggerak pengawasan terhadap barang-barang kena cukai," ucap Djaka.

Lebih lanjut, Djaka mengingatkan penindakan ini adalah hasil kolaborasi dari seluruh pihak terkait.

"Tentunya, hasil ini adalah tidak bekerja sendiri ataupun mandiri, tetapi kita bekerja sama atau berkolaborasi dengan seluruh stakeholder yang terkait maupun berdasarkan informasi yang diberikan oleh masyarakat," tandasnya.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) alias cukai rokok terealisasi Rp176,5 triliun hingga Oktober 2025, melonjak 5,7 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama mengatakan realisasi cukai rokok ini setara 76,7 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2025.

"Realisasi CHT dipengaruhi oleh normalisai kebijakan penundaan pelunasan cukai di 2024 menjadi 2 bulan di 2025," ujar Djaka dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI, Senin (24/11).

Menurut Djaka, apabila tidak ada kebijakan penundaan pembayaran cukai 2024, maka penerimaan cukai rokok secara keseluruhan terkontraksi.

"Jika pengaruh kebijakan penundaan pelunasan pita cukai dihilangkan penerimaan cukai hasil tembakau terkontraksi sebesar 2,3 persen," jelasnya.

Di sisi lain, Djaka menyebutkan penurunan penerimaan ini sejalan dengan berkurangnya produksi rokok hingga 2,8 persen. Rokok golongan 1 yang bahkan turun 9,4 persen.

Sementara, untuk golongan 2 naik 3,2 persen dan dari rokok golongan tiga naik 6 persen dibanding periode yang sama pada 2024.

Selanjutnya, realisasi cukai minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) mencapai Rp7,4 triliun atau 72,1 persen dari target APBN dan tumbuh 2,6 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

"Realisasi cukai MMEA tumbuh 2,6 persen didorong oleh produksi tumbuh 2,2 persen. Realisasi cukai Etil Alkohol sebesar Rp121,7 miliar atau 102,6 persen, yang tumbuh 3,6 persen didorong oleh tumbuhnya produksi," pungkas Djaka.