Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengoptimalkan upaya mencapai target penerimaan kepabeanan dan cukai 2026 sebesar Rp336 triliun meski cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) batal diterapkan tahun depan.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto mengatakan pihaknya akan menguatkan kualitas pengawasan, penegakan hukum berbasis risiko, serta perluasan basis penerimaan pada bea masuk, bea keluar, dan cukai.

"Pada bea masuk, strategi difokuskan pada pengembangan Smart Customs berbasis AI untuk penelitian nilai pabean, klasifikasi barang, FTA, dan penjaluran risiko, didukung optimalisasi alat pemindai, serta profiling risiko berbasis AI guna menekan undervaluation, misdeclaration, dan kebocoran penerimaan," ujar Nirwala dalam keterangannya Selasa (30/12).

Pada bea keluar, sambungnya, penerimaan ditingkatkan melalui ekstensifikasi komoditas baru seperti emas dan batubara, melalui penguatan Balai Laboratorium Bea Cukai (BLBC) dengan modernisasi laboratorium dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM).

Sementara di bidang cukai, fokus diarahkan pada penguatan Operasi Serentak dan Terpadu pemberantasan barang kena cukai ilegal, serta pengawasan pemesanan pita cukai berbasis AI, sehingga penerimaan meningkat melalui penurunan rokok ilegal dan peningkatan kepatuhan tanpa menambah beban tarif.

Untuk 2026, DJBC mendapatkan target penerimaan sebesar Rp336 triliun, yang di dalamnya telah memperhitungkan pengenaan bea keluar atas komoditas emas dan batubara. Penyesuaian target tersebut dilakukan seiring dengan dinamika kebijakan fiskal.

"Kami berkomitmen untuk terus melindungi masyarakat, menjaga penerimaan negara, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui Bea Cukai yang profesional dan berintegritas," ujarnya.

Cukai MBDK awalnya disepakati pemerintah dan DPR dalam APBN 2026. Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kemudian membatalkannya.

Purbaya mengatakan keputusan ini diambil setelah melihat kondisi ekonomi Indonesia.

"Memang kami belum akan menjalankan. Kami akan menjalankannya ketika ekonomi sudah lebih baik dari sekarang," ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (8/11).

Jika kondisi ekonomi domestik sudah membaik dan tumbuh sebesar 6 persen, Purbaya berjanji akan datang ke DPR dan memberikan paparan MBDK.

"Kalau sekarang saya pikir ekonomi masyarakat belum cukup kuat," paparnya.

Adapun DJBC mencatat penerimaan bea cukai sebesar Rp269,4 triliun per November 2025, tumbuh 4,5 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya (yoy). Capaian itu setara dengan 89,3 persen dari target APBN 2025.

Rinciannya bea masuk sebesar Rp44,9 triliun atau turun 5,8 persen (yoy) dan penerimaan bea keluar sebesar Rp26,3 triliun atau tumbuh 52,2 persen (yoy) terutama didorong oleh kenaikan harga crude palm oil (CPO) di pasar global.

Sementara, penerimaan sektor cukai terealisasi sebesar Rp198,2 triliun atau tumbuh 2,8 persen (yoy), meskipun dihadapkan pada penurunan produksi rokok, khususnya rokok golongan I.

"Capaian ini menunjukkan ketahanan penerimaan di tengah dinamika ekonomi dan industri," ungkap Nirwala.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa punya pekerjaan rumah (PR) membenahi gerbang impor Indonesia yang dibanjiri produk-produk tak sesuai harga asli alias under invoicing.

Praktik nakal mengakali harga barang tersebut ditemukan Purbaya dalam inspeksi mendadak (sidak) di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Perak, Surabaya pada Rabu (12/11). Ia menemukan barang cukup canggih yang dilaporkan seharga US$7 alias Rp117 ribu, padahal aslinya dijual Rp50 juta.

"Harganya Rp100 ribu, gila murah banget. Ini Rp50 jutaan di pasar, berarti mereka ambil untung gede ya," kata sang Bendahara Negara dalam video sidak yang diunggah di akun TikTok @purbayayudhis, Kamis (13/11).

Ia kemudian meminta Kantor Balai Laboratorium Bea dan Cukai (KBLBC) Kelas II Surabaya untuk mengecek ulang. Purbaya menilai barang tersebut terlalu bagus untuk harga yang dicantumkan dalam dokumen pengiriman.

Purbaya mengklaim kualitas laboratorium milik pemerintah sejatinya sudah memadai untuk melakukan pengecekan barang-barang impor tersebut. Ia bahkan tak ragu menambah fasilitas laboratorium Bea Cukai jika memang diperlukan.

"Saya bilang ke teman-teman lab, kalau kurang peralatan kasih tahu, sehingga bisa kita lengkapin. Saya juga lihat container scanner, baru dua minggu sudah banyak dipasang," jelasnya.

"Ini kan IT-based, saya akan tarik ke Jakarta sehingga orang Jakarta bisa lihat langsung apa yang terjadi di lapangan," tegas Purbaya.

Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan kasus yang ditemukan Purbaya juga berpotensi muncul dari rekayasa klasifikasi kode HS. Di lain sisi, ia menyoroti potensi pemecahan barang kiriman agar lolos profiling risiko.

Ia mengatakan para importir bisa menggunakan pemasok di luar negeri, memanipulasi invoice, serta menutup jejak lewat pembayaran pihak ketiga. Ketika data harga pembanding lemah, petugas Bea Cukai di lapangan bakal kesulitan menilai kewajaran nilai transaksi yang sesuai Customs Valuation Agreement (CVA).

"Keterlambatan integrasi data marketplace, manifes, dan perbankan memperlebar celah," ucap Syafruddin kepada CNNIndonesia.com.

"Di sisi lain, beban pemeriksaan tinggi dengan sumber daya terbatas membuat sebagian kontainer hanya diseleksi berdasarkan risiko historis, bukan anomali harga per unit secara real time. Kombinasi faktor ini memungkinkan selisih harga ekstrem tanpa langsung tertangkap pada saat clearance," tuturnya.

Menurutnya, celah praktik-praktik nakal ini muncul dari dua sisi. Ada potensi kolusi oknum-oknum tertentu serta munculnya kelemahan sistemik pada penilaian pabean. Ia mendorong Purbaya memukul dua sisi sekaligus.

Syafruddin menegaskan perlunya revitalisasi risk engine nasional berbasis anomaly detection nilai per unit lintas HS. Selain itu, mesti ada integrasi data scan, laboratorium, invoice, pembayaran, dan harga barang pada pasar dalam jaringan (daring).

Ia juga mendorong kewajiban post-clearance audit yang tajam. Menurutnya, Purbaya harus menggunakan mirror statistics dari negara mitra untuk seleksi kasus dan menerbitkan binding valuation rulings agar konsisten dengan pedoman CVA.

"Perluas program Authorized Economic Operator untuk importir berisiko rendah sehingga sumber daya fokus pada komoditas dan pelaku berisiko tinggi. Tutup peluang kolusi lewat rotasi jabatan, prinsip four-eyes, jejak audit digital, publikasi metrik penindakan triwulanan, dan sanksi yang proporsional serta pasti," sarannya.

Ia pun mewanti-wanti praktik serupa sangat mungkin muncul pada barang terdiferensiasi dan punya margin tinggi, seperti barang elektronik, suku cadang, mesin, kosmetik, dan fesyen, yang sulit dibandingkan satu per satu.

"Potensi kerugian negara dapat mencapai ratusan miliar hingga triliunan rupiah per tahun, bergantung skala under declaration dan tarif efektif (bea masuk, PPN impor, PPnBM, PPh 22)," prediksinya.

"Efek rambatnya menekan produsen patuh, menggerus lapangan kerja padat karya, dan merusak kredibilitas data perdagangan. Penutupan celah cepat akan mengembalikan penerimaan sekaligus memperkuat level playing field industri," imbuh Syafruddin.

Ekonom Bright Institute Muhammad Andri Perdana menegaskan praktik under invoicing sering terjadi dalam kasus pengemplangan penerimaan negara. Akar masalahnya adalah permainan oknum Direktorat Jenderal Bea Cukai.

"Memang kalau under invoicing itu merupakan hal yang tidak bisa terjadi tanpa ada permainan oknum di Bea Cukai," kata Andri.

Ia kemudian mengutip laporan Global Financial Integrity yang dirilis pada 2016 lalu. Ada estimasi kerugian negara dari praktik-praktik under invoicing, baik dalam ekspor maupun impor. Indonesia rugi sekitar US$2,6 miliar atau setara Rp43,4 triliun (asumsi kurs Rp16.728 per dolar AS). Kerugian itu muncul tidak hanya dari bea masuk, melainkan pajak pertambahan nilai (PPN) hingga pajak penghasilan (PPh) yang hilang.

"Kenapa oknum itu terus terjadi? Ya karena tidak ada penindakan. Selama ini kita lihat penindakannya memang tidak ada sama sekali. Kita ingin melihat sebenarnya tindak lanjut dari perkataan Pak Purbaya ataupun juga pernyataan-pernyataan Pak Purbaya bahwa sudah punya namanya (oknum pejabat Bea Cukai nakal), sudah tahu siapa yang bermain," kritik Andri.

Ia mendorong pemberian efek jera kepada oknum-oknum yang bermain dan berpotensi merugikan negara, serta mendukung upaya pemeriksaan dan perbaikan sistem Bea Cukai, jika dirasa masih ada celah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Perak.

Dalam sidak itu, ia mengecek sejumlah barang impor. Purbaya kaget saat melihat barang yang cukup canggih hanya dilaporkan dengan harga US$7 atau sekitar Rp117 ribu.

"Harganya Rp100 ribu, gila murah banget. Ini Rp50 jutaan di pasar, berarti mereka ambil untung gede ya," kata Purbaya dalam sidak yang diunggah di akun Tiktok @purbayayudhis, Rabu (13/11).

Purbaya menilai barang itu terlalu bagus untuk harga yang diklaim di dokumen pengiriman. Oleh karenanya, ia meminta Kantor Balai Laboratorium Bea dan Cukai (KBLBC) Kelas II Surabaya mengecek ulang.

Purbaya menyebut kualitas laboratorium itu telah memadai untuk melakukan pengecekan. Ia pun tak segan menambah fasilitas bila diperlukan.

"Saya bilang ke teman-teman lab kalau kurang peralatan kasih tahu sehingga bisa kita lengkapin, saya juga lihat container scanner, baru dua minggu sudah banyak dipasang," ucapnya.

Purbaya berniat meningkatkan fasilitas teknologi untuk Bea Cukai. Ia mau semua pemeriksaan bisa dipantau langsung oleh Kementerian Keuangan.

"Ini kan IT-based, saya akan tarik ke Jakarta sehingga orang Jakarta bisa lihat langsung apa yang terjadi di lapangan," ucapnya.