REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Ditjen Gatrik) Kementerian ESDM, secara serius menyoroti pentingnya keselamatan instalasi listrik dan mutu layanan publik, yang pilar utamanya berada di tangan lembaga sertifikasi dan badan usaha penunjang ketenagalistrikan.

Dalam sebuah acara apresiasi di Bekasi (12/12/2025), pemerintah tidak hanya memberikan penghargaan tertinggi berupa predikat Platinum bagi mereka yang berkinerja "emas" lima periode berturut-turut, tetapi juga memberikan peringatan keras dan ancaman sanksi bagi lembaga yang masih mendapatkan rapor merah dan hitam, menegaskan komitmen negara untuk menjamin ekosistem ketenagalistrikan yang andal, aman, dan berkualitas bagi masyarakat.

Penghargaan tersebut diberikan dalam rangkaian kegiatan Sosialisasi Regulasi dan Apresiasi Badan Usaha Penunjang Ketenagalistrikan yang dilaksanakan di Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis (12/12/2025). Acara ini menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan visi antara regulator dan para pelaku industri penunjang ketenagalistrikan.

Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Tri Winarno, dalam sambutannya menyampaikan bahwa penilaian kinerja lembaga sertifikasi bukan sekadar rutinitas tahunan. Menurutnya, penilaian ini merupakan mandat negara untuk memastikan keselamatan instalasi listrik, mutu kompetensi tenaga teknik, serta perlindungan masyarakat. Ia menegaskan bahwa lembaga sertifikasi adalah pilar penting keselamatan ketenagalistrikan yang mencerminkan kualitas layanan pemerintah kepada publik.

“Usaha jasa penunjang tenaga listrik, khususnya Lembaga Sertifikasi Ketenagalistrikan, merupakan salah satu pilar penting yang membantu Pemerintah dalam rangka menjamin seluruh ketentuan terkait keselamatan ketenagalistrikan telah terpenuhi dalam pelaksanaan sertifikasi ketenagalistrikan,” jelas Tri. Peran mereka sangat vital dalam ekosistem ketenagalistrikan nasional.

Dia juga mendorong lembaga sertifikasi untuk memperkuat kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, meningkatkan integritas hasil layanan yang diberikan, menerapkan digitalisasi dalam proses kerja, serta memperluas kontribusi sosial. Kontribusi sosial ini mencakup kesiapsiagaan bencana dan edukasi keselamatan listrik kepada masyarakat luas.

Pada kesempatan itu, Tri turut mengimbau agar Lembaga Sertifikasi yang masih mendapatkan penilaian Merah (buruk) dan Hitam (sangat buruk) agar segera memperbaiki kinerjanya ke depan. Menurutnya, nilai yang buruk ini tidak mencerminkan kemauan untuk berkontribusi menuju Indonesia 2045 sehingga perlu diberikan sanksi dan pembinaan lebih lanjut.

Dalam penilaian tahun ini, sejumlah lembaga sertifikasi berhasil meraih tingkat kinerja sangat baik (emas) dan baik (hijau). DJK memberikan apresiasi khusus kepada lembaga yang berhasil mempertahankan kategori emas selama lima periode berturut-turut, sehingga berhak mendapatkan predikat Platinum sebagai bentuk penghargaan tertinggi.

“Kami mengucapkan selamat dan berharap lembaga-lembaga ini terus menjaga standar pelayanan, memperkuat inovasi, serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat,” ujar Tri. Apresiasi ini diharapkan memotivasi lembaga lain untuk mencapai standar serupa.

Sementara itu, lembaga yang memperoleh status biru diharapkan dapat meningkatkan kinerja pada periode berikutnya. Bagi lembaga yang berada pada kategori kurang baik, mereka diminta segera melakukan pembenahan berdasarkan temuan penilai. DJK menekankan bahwa hasil evaluasi harus dipandang sebagai cermin untuk memperbaiki mutu layanan, bukan sebagai beban administratif semata.

Kegiatan ini sekaligus menjadi ruang sinergi antara regulator, badan usaha, lembaga sertifikasi, dan seluruh pemangku kepentingan. Tujuannya adalah untuk menciptakan ekosistem ketenagalistrikan yang lebih andal, aman, dan berkualitas demi kepentingan nasional.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengalokasikan anggaran tambahan Rp4,3 triliun kepada PT PLN (Persero) untuk menjalankan penugasan program listrik desa akhir tahun ini.

Menurut Bahlil, dana tersebut berasal dari tambahan anggaran sebesar Rp6,28 triliun ke pagu Kementerian ESDM yang totalnya saat ini menjadi Rp14,1 triliun sepanjang 2025.

"Ada sekitar Rp4,350,95 yang itu menjadi penugasan ke PLN untuk listrik desa dan penyambungan listrik gratis itu. Untuk rakyat kita," ujar Bahlil di Rapat Komisi XII DPR RI, Selasa (11/11).

Bahlil menekankan meski tinggal dua bulan lagi tahun ini, namun ia yakin PLN bisa menjalankan penugasan yang diberikan. Sebab, infrastrukturnya memang sudah ada dan tinggal melanjutkan saja.

"Penugasan ini kita berikan kepada ke PLN, karena kami anggap bahwa waktunya pendek, dan mereka yang mempunyai infrastruktur yang memang ada untuk bisa melakukan ini," jelasnya.

Secara keseluruhan, anggaran Kementerian ESDM di 2025 mencapai Rp14,1 triliun setelah pada Agustus lalu cair tambahan anggaran sebesar Rp6,28 triliun.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, realisasi anggaran dari pagu awal yang sebesar Rp6,98 triliun sudah mencapai 62,86 persen hingga 10 November 2025.

Namun, apabila pagu dengan tambahan Rp6,2 triliun tersebut, maka realisasi pagu APBN Kementerian ESDM baru mencapai 31,12 triliun.

Realisasi anggaran hingga 10 November ini secara rinci:1. Sekretariat Jenderal 68,95 persen

2. Inspektorat Jenderal 67,81 persen

3. Ditjen Migas 33,84 persen

4. Ditjen Gatrik 3,21 persen

5. Ditjen Minerba 61,16 persen

6. Setjen DEN 75,88 persen

7. BPSDM ESDM 80,97 persen

8. Badan Geologi 33,63 persen

9. BPH Migas 77,06 persen

10. Ditjen EBTKE 52,49 persen

11. BPMA 81,36 persen.