Bisnis.com, JAKARTA — Pasar minyak global diperkirakan baru akan kembali normal pada 2027 apabila gangguan di Selat Hormuz berlanjut melewati pertengahan Juni 2026.

Peringatan tersebut disampaikan Chief Executive Officer Saudi Aramco, Amin Nasser, dalam paparan kinerja kuartal I/2026 perusahaan pada Senin (11/5/2026) waktu setempat.

“Jika Selat Hormuz dibuka hari ini, pasar tetap membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk kembali seimbang. Jika pembukaannya tertunda beberapa pekan lagi, maka normalisasi pasar akan berlangsung hingga 2027,” kata Nasser dikutip dari CNBC International, Selasa (12/5/2026).

Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran hingga kini dinilai belum menunjukkan tanda-tanda menuju kesepakatan untuk mengakhiri perang dan membuka kembali jalur pelayaran Hormuz.

Presiden AS Donald Trump sebelumnya menyatakan gencatan senjata dengan Teheran berada dalam kondisi kritis setelah menolak proposal balasan Iran untuk mengakhiri konflik.

Sebelum perang pecah, sekitar 20% pasokan minyak dunia melintasi Selat Hormuz. Namun sejak awal Maret, Iran disebut berhasil menutup secara efektif jalur laut sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan pasar global tersebut.

Nasser mengatakan tantangan terbesar pasar saat ini adalah terganggunya armada tanker global. Lebih dari 600 kapal, mayoritas tanker minyak dan produk turunannya, saat ini tertahan di kawasan Teluk.

Selain itu, sekitar 240 kapal masih menunggu di luar Selat Hormuz. Menurut Nasser, sebagian kapal kemungkinan akan berpindah ke wilayah lain karena terlalu lama menganggur di kawasan tersebut.

Dia menambahkan distribusi armada tanker global kini mengalami kekacauan karena banyak kapal berada di lokasi yang tidak sesuai kebutuhan pasar. Kondisi itu membuat kapal-kapal harus dipindahkan kembali dari berbagai wilayah dunia untuk memulihkan rantai pasok energi.

“Bahkan dalam skenario paling optimistis, rantai pasok energi dan komoditas tetap membutuhkan beberapa bulan untuk kembali ke lalu lintas sebelum konflik karena kapal harus mengubah rute atau menghindari kondisi menganggur,” katanya.

Menurut Nasser, pasar minyak global kehilangan sekitar 100 juta barel pasokan setiap pekan selama Selat Hormuz tetap ditutup. Saat ini hanya dua hingga lima kapal yang melintas setiap hari, jauh turun dibandingkan sekitar 70 kapal sebelum perang dimulai.

Secara kumulatif, pasar disebut telah kehilangan lebih dari 1 miliar barel minyak akibat penutupan Hormuz. Namun, kerugian bersih berkurang menjadi sekitar 880 juta barel berkat pengalihan ekspor melalui jaringan pipa timur-barat Aramco serta pelepasan cadangan strategis minyak oleh sejumlah pemerintah.

Jalur pipa timur-barat atau Petroline milik Aramco memungkinkan distribusi minyak mentah menuju Laut Merah tanpa melewati Selat Hormuz. Nasser mengatakan kapasitas pipa tersebut telah ditingkatkan menjadi 7 juta barel per hari.

Di sisi lain, persediaan minyak global disebut terus menyusut cepat, terutama untuk produk bahan bakar seperti bensin dan avtur, akibat terganggunya pasokan dari Timur Tengah.

“Kondisi ini bisa mencapai level kritis menjelang musim perjalanan dan peningkatan konsumsi bahan bakar pada musim panas,” ujarnya.

Nasser menilai gangguan pelayaran di Selat Hormuz telah memicu guncangan pasokan energi terbesar sepanjang sejarah. Menurutnya, tekanan terhadap pasokan global akan terus meningkat setiap harinya selama konflik belum mereda.

Bisnis.com, SURABAYA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy angkat suara mengenai inovasi bahan bakar alternatif dengan bahan baku minyak kelapa sawit (CPO) yang tengah dikembangkan sejumlah perguruan tinggi di tanah air.

Menurut Rachmat, temuan tersebut merupakan pijakan awal yang baik dalam usaha mewujudkan hilirisasi sawit yang dicanangkan pemerintah pusat serta ambisi untuk mendorong mandatori biodiesel 50% atau B50 pada 2028 mendatang.

Selain itu, ia juga berharap inovasi tersebut dapat dikembangkan secara lebih lanjut dengan pendampingan oleh pemerintah, sebagai bahan bakar alternatif yang berasal dari bahan non-fosil atau nabati di tengah kondisi geopolitik global yang memanas, yang menyebabkan distribusi minyak mentah terhambat.

"Ini adalah langkah awal kita untuk melakukan hilirisasi sawit untuk bahan bakar, dan ini sangat tepat karena kita sekarang sedang dalam kondisi dunia yang kesulitan bahan bakar karena ada persoalan-persoalan logistik dan perang yang ada dari sekitar wilayah perindustrian minyak bumi," ungkap Rachmat di ITS Surabaya dikutip Selasa (14/4/2026).

Ia menjelaskan sejumlah perguruan tinggi di tanah air yang telah melakukan uji coba pengembangan minyak kelapa sawit sebagai bahan bakar alternatif tersebut di antaranya adalah Universitas Lampung (Unila), Institut Teknologi Bandung (ITB), hingga Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.

Saat ini, pemerintah juga mendorong embentukan National Technology Transfer Office (NTTO) atau Badan Transfer Teknologi Nasional guna mengawasi proses hilirisasi dan komersialisasi inovasi agar dapat lebih terarah dan memiliki daya saing.

Khusus mengenai inovasi komoditas minyak kelapa sawit menjadi bahan bakar yang tengah dikembangkan dosen dan mahasiswa ITS (Benwit), Rachmat pun mengaku terkejut saat mendengar hasil eksperimen yang telah diaplikasikan terhadap kendaraan bermotor.

"Ternyata, ini bisa langsung digunakan dengan kadar bensin sawit sampai 50%. Campuran [bensin sawit] 50% itu bisa langsung berguna untuk mesin [kendaraan bermotor yang menggunakan] bensin," ungkapnya.

Oleh sebab itu, Rachmat menegaskan pemerintah akan melakukan pendampingan hingga produk inovasi yang dihasilkan tersebut dapat mendukung kemandirian (swasembada) di bidang energi, yang selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan visi Indonesia Emas 2045.

"Ini adalah langkah awal karena inovasinya dalam skala yang sangat kecil, dan bisa langsung digunakan dan juga bisa langsung dimanfaatkan. Kami pasti akan mendukung, di mana sekarang ini ada program kerja prioritas nasional. Jadi, program kerja yang diarahkan untuk untuk pengembangan sumber daya manusia, diarahkan untuk mulai dari swasembada energi, pangan, hingga air," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) memprediksi lonjakan biaya logistik global hingga 30% imbas konflik Iran dengan AS yang menyebabkan penutupan Selat Hormuz.

Sekretaris Jenderal ALFI Trismawan Sanjaya mengungkapkan, kondisi harga minyak dunia yang sudah meningkat signifikan sebesar 8%—13% segera berdampak pada biaya logistik global.

Eskalasi konflik telah membuat banyak jalur pelayaran utama ditutup dan membuat kapal mencari rute alternatif dan memerlukan waktu hingga 20 hari lebih lama. Belum lagi biaya asuransi kargo dan war risk surcharge meningkat tajam.

“Kalau konflik berkepanjangan, biaya logistik global dapat mengalami kenaikan signifikan secara kumulatif, kemungkinan lebih dari 30% total biaya dibandingkan periode sebelum konflik,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (2/3/2026).

Biaya logistik berpotensi melonjak lebih tinggi lagi, tergantung durasi, rute pengalihan, dan harga energi.

Secara umum, logistik global terganggu secara signifikan akibat penutupan Selat Hormuz—yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman dan Laut Arab. Terlebih, sebagian besar distribusi minyak mentah melalui selat tersebut.

Menimbang kondisi terganggunya jalur distribusi ekspor minyak mentah dari Iran dan Timur Tengah tersebut, Trismawan memprediksi hal tersebut akan menimbulkan kenaikan harga yang diakibatkan terganggunya distribusi minyak mentah.

Dengan demikian, dapat memicu inflasi global yang berdampak terhadap keseimbangan supply/demand pada perdagangan komoditas global maupun pasokan bahan baku industri manufaktur di negara berkembang, seperti Indonesia.

“Hal ini dapat menjadikan pemicu inflasi tinggi jika tidak segera diantisipasi oleh kebijakan pemerintah yang tepat,” tambahnya.

Meski dampak global mulai terasa, kondisi di dalam negeri dinilai masih relatif aman. Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners' Association (INSA) Carmelita Hartoto melihat saat ini belum ada dampak terhadap pelayaran domestik. Begitu pula dengan kapal para anggota INSA yang melakukan pengiriman ke luar negeri.

Dirinya terus mengikuti perkembangan yang terjadi di Selat Hormuz sebagai dampak perang AS-Israel vs Iran.

“Untuk pelayaran global tentu akan berdampak cukup besar, tapi untuk pelayaran domestik sejauh belum ada,” tuturnya.

Adapun dalam kondisi terkini, menurutnya masih terlalu dini untuk menghitung potensi kerugian.

Selain kenaikan harga bahan bakar dan pembatalan asuransi perang, pelayaran global yang belum masuk wilayah teluk, akan mengalihkan jalur pelayarannya agar tidak melewati atau mendekat ke Selat Hormuz. Alhasil, biaya logistik global tersebut berpotensi naik.