Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan sebagian besar dari 72 siswa di Jakarta Timur yang diduga keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dipulangkan dari rumah sakit. Diduga mereka keracunan setelah menyantap spageti dari dapur MBG.

Namun dia mengatakan belum mendapatkan perkembangan secara rinci dari Kepala Dinas Kesehatan atau Kepala Dinas Pendidikan.

"Hampir semua siswa itu sudah dipulangkan, hampir semua sebagian besar. Tapi pagi ini saya belum mendapatkan laporan dari Kepala Dinas Kesehatan maupun Kepala Dinas Pendidikan," katanya saat Groundbreaking Pasar Gardu Asem, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (6/4/2026).

Dia menjelaskan para siswa diduga keracunan makanan spageti. Informasi itu dia terima dari siswa saat dirinya menyambangi rumah sakit.

"Waktu itu ketika berdialog dengan saya, mereka mengatakan bahwa kemungkinan besar ini dari spageti," sambungnya.

Meski begitu, Pramono menyerahkan semuanya kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menjelaskan secara rinci penyebab insiden tersebut.

Sebelumnya, siswa diduga mengalami keracunan setelah menyantap program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Kamis (2/4/2026). Mereka berasal dari Siswa yang terdampak berasal dari SMAN 91 Jakarta, serta SDN Pondok Kelapa 01, SDN Pondok Kelapa 07, dan SDN Pondok Kelapa 09.

Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang menyatakan bahwa BGN menyampaikan permohonan maaf atas kejadian insiden keamanan pangan dalam program MBG di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pondok Kelapa 2, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Nanik juga memastikan bahwa BGN akan menanggung seluruh biaya pengobatan korban. Selain itu, pihaknya juga langsung menghentikan operasional (suspend) dapur MBG terkait.

"Kami menyampaikan permohonan maaf atas kejadian ini. BGN juga akan bertanggung jawab terhadap seluruh biaya pengobatan di rumah sakit," kata Nanik dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (5/4/2026).

BGN lanjut Nanik, juga telah mengambil langkah tegas sebagai bentuk tanggung jawab dan pengamanan dengan menghentikan operasional SPPG tersebut.

"Selain itu, SPPG Pondok Kelapa kami suspend untuk waktu yang tidak terbatas karena kondisi dapur, termasuk tata letak dan IPAL, masih belum memenuhi standar," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengimbau agar seluruh sekolah di Jakarta menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) seiring terjadinya cuaca ekstrem dan banjir yang terjadi di beberapa wilayah.

Imbauan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 9/SE/2026 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta. Surat edaran itu menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2/SE/2026 Tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel Karena Cuaca Ekstrem, dan memperhatikan prediksi cuaca.

"Dalam rangka menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik, Satuan Pendidikan agar menerapkan pembelajaran jarak jauh [PJJ] selama cuaca ekstrem," tulis dalam Surat Edaran yang dikeluarkan Disdik DKI Jakarta dikutip Bisnis pada Jumat (23/1/2026).

Selain itu, Kepala Satuan Pendidikan diimbau melakukan pendampingan dan pemantauan pelaksanaan proses pembelajaran jarak jauh serta memberikan alternatif pembelajaran apabila terjadi kendala dalam pelaksanaan PJJ, dengan berkoordinasi kepada Suku Dinas Pendidikan dan/atau Dinas Pendidikan.

Kemudian, Kepala Satuan Pendidikan melakukan komunikasi secara intensif kepada orang tua atau wali murid dan warga Satuan Pendidikan terkait proses PJJ. Edaran tersebut berlaku sampai dengan 28 Januari 2026.

Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta telah mengeluarkan peringatan dini waspada cuaca ekstrem di wilayah DKI Jakarta selama periode 21–27 Januari 2026.

Peringatan ini merujuk pada prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebutkan potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sejumlah wilayah Jakarta.

Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji mengatakan kondisi tersebut berpotensi menimbulkan dampak hidrometeorologi seperti genangan, banjir, dan gangguan aktivitas masyarakat. Pihaknya telah meningkatkan kesiapsiagaan personel dan sarana prasarana untuk mengantisipasi kemungkinan dampak cuaca ekstrem.

“Koordinasi lintas perangkat daerah terus dilakukan, termasuk dengan Dinas Sumber Daya Air, Dinas Bina Marga, serta aparatur kewilayahan, guna memastikan sistem pengendalian banjir dan penanganan darurat berjalan optimal,” ujarnya dilansir dari Antara, Kamis (22/1/2026).

BPBD DKI Jakarta juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan siaga, terutama bagi warga yang tinggal di wilayah rawan banjir. Isnawa juga mengingatkan pentingnya langkah mitigasi mandiri, seperti menyiapkan payung atau jas hujan, tas siaga bencana, serta memantau perkembangan informasi cuaca dan tinggi muka air secara berkala melalui kanal resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.