Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya bakal memeriksa pihak taksi Green SM dalam peristiwa kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan selain taksi Green, ada sejumlah pihak yang dijadwalkan diperiksa pada hari ini, Senin (4/5/2026).

Pihak yang bakal diperiksa itu yakni dari Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Tata Ruang dan Dirjen Perkeretaapian. Pemeriksaan dijadwalkan pada 10.00 WIB di Polda Metro Jaya.

"Pemeriksaan terhadap pihak Taxi Green, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Ruang, dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dilaksanakan di Polda Metro Jaya," ujar Budi saat dikonfirmasi, Senin (4/5/2026).

Dia menambahkan, pemeriksaan juga bakal dilakukan terhadap Daops 1 yang dilaksanakan di Kantor Daops 1 Manggarai dengan jam yang sama.

Namun demikian, Budi tidak menjelaskan secara terperinci pihak yang bakal diperiksa ini. Dia hanya menyatakan bahwa pemeriksaan dilakukan untuk kepentingan penyidikan.

"Guna melengkapi rangkaian penyidikan dan memperoleh gambaran peristiwa secara utuh dan objektif," imbuhnya.

Adapun penyidikan yang ditangani Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya sejauh ini telah berupa pengecekan TKP, pengumpulan barang bukti, permintaan visum hingga pemeriksaan saksi.

"Hingga saat ini, penyidik telah meminta keterangan terhadap 31 orang," pungkasnya.

Sekadar informasi, kronologi awal, insiden kecelakaan bermula ketika rangkaian kereta rel listrik (KRL) relasi Bekasi–Cikarang tertemper mobil di perlintasan sebidang JPL 85.

Akibat kejadian tersebut, rangkaian KRL harus dievakuasi dan ditetapkan sebagai Perjalanan Luar Biasa (PLB) dengan kode 5181 karena berhenti berdinas dan berjalan di luar jadwal reguler.

Sebagai dampaknya, petugas memberhentikan satu rangkaian KRL lainnya dengan kode PLB 5568 yang mengarah ke Cikarang di peron Stasiun Bekasi Timur.

Namun, KA Argo Bromo Anggrek relasi Jakarta–Surabaya tidak sempat berhenti sepenuhnya sehingga terlibat insiden kecelakaan dengan KA PLB 5568 yang sedang berhenti. Adapun, total korban kecelakaan ini mencapai 16 orang.

Bisnis.com, CIREBON - Pemerintah Kabupaten Cirebon memastikan akan memperbaiki sedikitnya 16 ruas jalan prioritas menjelang arus mudik dan balik Lebaran 2026.

Langkah ini dilakukan untuk menjamin kelancaran dan keselamatan pengguna jalan, mengingat wilayah tersebut menjadi salah satu lintasan utama pemudik di jalur Pantura.

Perbaikan dijadwalkan mulai pekan depan dan ditargetkan rampung sebelum H-7 Idulfitri. Program tersebut merupakan bagian dari pemeliharaan rutin jalan kabupaten yang dilaksanakan olehDinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebonmelalui Bidang Bina Marga.

Kepala DPUTR Kabupaten Cirebon Sunanto menyampaikan pemeliharaan tidak hanya menyasar ruas dengan tingkat kerusakan sedang hingga berat, tetapi juga jalur alternatif yang kerap digunakan saat kepadatan arus mudik meningkat.

“Target kami sebelum H-7 Lebaran, kondisi jalan sudah lebih baik dan aman dilalui,” ujarnya, Selasa (3/3/2026).

Menurutnya, Kabupaten Cirebon memiliki posisi strategis sebagai penghubung antarwilayah di Jawa Barat bagian timur dan jalur perlintasan menuju Jawa Tengah. Kondisi tersebut membuat beban lalu lintas meningkat secara signifikan pada periode mudik dan balik Lebaran.

Dari total ruas yang menjadi prioritas, sembilan berada di wilayah barat Kabupaten Cirebon. Ruas tersebut meliputi Bunder–Susukan, Kedongdong–Beringin, Jenun–Ciwaringin, Palimanan–Kramat, Plumbon–Kenanga, Kedawung–Warungasem, Ciperna–Warungasem, Arjawinangun–Suranenggala, serta Jalan Tuparev.

Sementara itu, tujuh ruas lainnya berada di wilayah timur, yakni Kanci–Sindanglaut, Sindanglaut–Pabuaran, Sindanglaut–Ciawigajah, Gebangilir–Waled, Jatiseeng–Pabuaran, Playangan–Bojongnegara, dan Wanayasa–Sindanghayu.

Ruas-ruas tersebut dinilai strategis karena menjadi jalur penghubung antarkecamatan sekaligus alternatif ketika jalur utama mengalami kepadatan. Sejumlah titik di ruas tersebut sebelumnya dilaporkan mengalami kerusakan berupa lubang dan retakan yang berpotensi membahayakan pengendara, terutama pemudik yang tidak familier dengan kondisi medan.

Pemeliharaan yang dilakukan meliputi penambalan lubang, perataan permukaan jalan, serta perbaikan pada bagian yang mengalami penurunan struktur. Pemerintah daerah berharap langkah ini dapat meminimalkan risiko kecelakaan lalu lintas serta mengurangi kemacetan akibat kendaraan yang memperlambat laju di titik kerusakan.

Sejumlah warga menyambut positif rencana tersebut. Rahmat (38), warga Kecamatan Susukan, menilai perbaikan jalan sangat mendesak dilakukan sebelum arus mudik mencapai puncaknya. Ia mengatakan beberapa ruas memang mengalami kerusakan yang cukup mengganggu kenyamanan berkendara.

“Kalau diperbaiki sebelum Lebaran, tentu lebih aman. Apalagi banyak pemudik dari luar daerah yang belum tahu kondisi jalan,” katanya.

Selain faktor keselamatan, perbaikan jalan juga diharapkan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat selama momentum Lebaran. Arus kendaraan yang lancar dinilai berdampak pada distribusi barang, mobilitas warga, serta kelancaran sektor perdagangan musiman.

Pemerintah Kabupaten Cirebon menegaskan bahwa pemeliharaan ini merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga kualitas infrastruktur daerah secara berkala, bukan hanya bersifat sementara menjelang musim mudik. Namun, percepatan pelaksanaan dilakukan agar seluruh ruas prioritas dapat digunakan secara optimal saat lonjakan kendaraan terjadi.

REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU -- Sebanyak 2.112 hektare lahan di Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, disiapkan untuk mendukung pengembangan Kawasan Industri (KI). Wilayah ini terletak di ujung Kabupaten Indramayu dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Subang.

Penetapan lahan tersebut mengacu pada Kesesuaian Kegiatan Penataan Ruang (KKPR) Kecamatan Sukra yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu.

Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Indramayu, dari total rencana 2.112 hektare lahan, saat ini seluas 598,41 hektare atau sekitar 28 persen telah dimanfaatkan. Sementara itu, 1.513,64 hektare atau sekitar 72 persen lahan lainnya masih tersedia dan siap dikembangkan.

Sejumlah industri telah lebih dahulu beroperasi di Kawasan Industri Sukra. Di antaranya PLTU, PT Tesco Indomaritim, PT Mitra Korin World, PT Jasa Global Binakarya, sumur Pertamina, serta CV Plentong Prima. Camat Sukra Sigit Widiyanto mengatakan pihaknya siap mendukung penuh penetapan Kecamatan Sukra sebagai Kawasan Industri. Menurutnya, peluang pengembangan masih sangat besar mengingat sebagian besar lahan belum dimanfaatkan.

“Saat ini baru 28 persen lahan yang terpakai. Artinya, masih ada 72 persen lahan yang siap digunakan untuk mendukung pengembangan Kawasan Industri di Kecamatan Sukra. Kami siap mengamankan dan menyukseskan program besar ini demi kemajuan Kabupaten Indramayu,” kata Sigit, Kamis (18/12/2025).

Ia menambahkan, keberhasilan pengembangan Kawasan Industri memerlukan kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, pengusaha atau investor, serta masyarakat. Kerja sama tersebut penting agar pengembangan berjalan lancar dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Pengembangan Kawasan Industri ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sigit menambahkan, Kecamatan Sukra memiliki potensi strategis untuk dikembangkan sebagai Kawasan Industri. Letaknya yang berbatasan dengan Laut Jawa serta berdekatan dengan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang menjadi nilai tambah tersendiri. “Jarak Kecamatan Sukra sangat dekat dengan Pelabuhan Patimban. Hal ini tentu akan mempermudah mobilisasi dan distribusi hasil produksi industri,” ujarnya.

“Kami membuka peluang seluas-luasnya bagi para investor untuk datang dan mengembangkan usahanya di Kecamatan Sukra, tentunya sesuai dengan regulasi yang berlaku,” katanya.

Bisnis.com, CIREBON - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon belum membelanjakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp1,48 triliun hingga akhir Oktober 2025.

Berdasarkan laporan realisasi APBD yang dirilis Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kabupaten Cirebon, tingkat serapan anggaran belanja baru mencapai 68,23% dari total pagu Rp4,65 triliun.

Sementara itu, dari sisi pendapatan daerah, Pemkab Cirebon mencatat realisasi sebesar Rp3,54 triliun atau 77,44% dari target Rp4,57 triliun.

Kondisi ini menunjukkan penerimaan daerah lebih cepat dibanding pengeluaran, sehingga terjadi penumpukan kas daerah yang belum tersalurkan ke masyarakat melalui program pembangunan dan pelayanan publik.

Bupati Cirebon, Imron Rosyadi mengatakan rendahnya realisasi belanja daerah terjadi karena sejumlah proyek fisik mengalami keterlambatan pelaksanaan, terutama di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) yang baru mencatat serapan 40,32% dari pagu Rp289,45 miliar.

"Sebagian kegiatan konstruksi masih dalam proses pelaksanaan. Kami dorong percepatan penyelesaian agar bisa terealisasi maksimal pada Desember," kata Imron, Rabu (12/11/2025).

Selain Dinas PUTR, sejumlah perangkat daerah lain juga mencatat serapan rendah, seperti Dinas Sosial (55,39%), Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (55,18%), serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (58,69%).

Sementara kinerja yang relatif baik terlihat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (66,04%), Dinas Lingkungan Hidup (64,95%), dan Dinas Pertanian (64,23%).

Imron menilai, pola serapan yang melambat di triwulan III dan IV disebabkan oleh proses administrasi yang panjang, revisi paket kegiatan, serta penyesuaian teknis di lapangan.

Meski demikian, pihaknya optimistis capaian belanja bisa meningkat hingga 90% pada akhir tahun.

Dari sisi fiskal, selisih antara pendapatan dan belanja daerah per Oktober mencapai sekitar Rp366,3 miliar. Namun jika memperhitungkan keseluruhan pagu, maka dana APBD yang belum terserap mencapai Rp1,48 triliun.

Kondisi ini berpotensi menambah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada akhir tahun, seperti yang kerap terjadi dalam 2 tahun terakhir.

Dalam SIPD itu pun tercatat, realisasi pendapatan terbesar masih bersumber dari dana transfer pusat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, kontribusi PAD diperkirakan stagnan dibanding tahun sebelumnya.

Di sisi lain, efisiensi belanja yang tinggi tidak selalu bermakna positif jika disebabkan oleh penundaan kegiatan dan lemahnya eksekusi program.

"Serapan tinggi memang penting, tapi belanja yang terburu-buru menjelang tutup tahun sering kali menurunkan akuntabilitas dan mutu pekerjaan," kata Imron.