Pertumbuhan ekonomi setiap negara sangat dipengaruhi dari pertumbuhan industri yang mampu menyerap tenaga kerja secara luas

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mendorong integrasi rantai pasok dalam negeri, pengembangan ekosistem industri nasional yang terhubung dari hulu ke hilir, dan peningkatan investasi manufaktur domestik, guna mengatasi gejala deindustrialisasi yang kini tengah terjadi.

Dia pun menjelaskan bahwa fenomena deindustrialisasi ini ditandai dengan penurunan pertumbuhan industri, PHK serta ketergantungan impor, yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi. Deindustrialisasi dini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang karena produktivitas sektor jasa lebih rendah dibandingkan manufaktur.

“Pertumbuhan ekonomi setiap negara sangat dipengaruhi dari pertumbuhan industri yang mampu menyerap tenaga kerja secara luas," kata Chusnunia di Jakarta, Rabu.

Meskipun terjadi perkembangan di sektor ekonomi gig, menurut dia, hal tersebut hanya memberikan solusi jangka pendek terhadap pengangguran, ia tidak bisa menjadi solusi utama untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Dia mengatakan gejala deindustrialisasi ini sendiri diakibatkan kurangnya investasi teknologi, infrastruktur kurang memadai, biaya logistik tinggi, produktivitas tenaga kerja rendah, serta ketergantungan pada ekspor bahan mentah.

Penurunan itu juga, kata dia, mengindikasikan bahwa Indonesia semakin bergantung pada sektor jasa, termasuk ekonomi gig, sebelum mencapai tingkat industrialisasi yang optimal.

Selain itu, dia mengatakan deindustrialisasi dini merupakan ancaman nyata bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang Indonesia. Menurut dia, pemerintah perlu mengarahkan kembali kebijakan hilirisasi ke sektor industri padat karya, bukan hanya ke industri ekstraktif atau berbasis komoditas.

"Hal ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja formal,meningkatkan produktivitas nasional dan menaikkan pendapatan rumah tangga," kata dia.

Untuk itu, dia juga menyarankan agar pemerintah memperkuat kebijakan terkait pendidikan vokasi dan pelatihan kerja industri.

"Indonesia harus membangun kembali sektor manufaktur yang kuat agar tak mengalami stagnasi ekonomi dan terjebak dalam middle-income trap, di mana negara gagal naik ke level pendapatan tinggi karena lemahnya basis industry,” kata dia.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2026

ASOSIASI Produsen Serat & Benang Filamen Indonesia (APSyFI) menyatakan produksi industri hulu tekstil sedang menurun tajam. Sepanjang 2025, APSyFI mencatat ada lima pabrik tekstil yang telah menutup usahanya.

Sekretaris Jenderal APSyFI Farhan Aqil Syauqi mengatakan dari jumlah pabrik yang tutup itu setidaknya ada tiga ribu pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). “Tutupnya lima perusahaan tersebut disebabkan kerugian serius akibat penjualan yang tidak maksimal di pasar domestik. Banjirnya produk impor dengan harga dumping berupa kain dan benang jadi faktor utama tutupnya perusahaan ini,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat, 28 November 2025.

Farhan mengatakan fenomena ini menjadi tanda deindustrialisasi. Dia mengatakan kelima perusahaan yang tutup itu meliputi PT Polychem Indonesia yang memproduksi tekstil di Karawang dan Tangerang, PT Asia Pacific Fibers yang memproduksi serat polyester di Karawang, PT Rayon Utama Makmur yang merupakan bagian Sritex Group yang memproduksi serat rayon, dan PT Susilia Indah Synthetics Fiber Industries (Sulindafin) yang memproduksi serat dan benang polyester di Tangerang.

Di samping itu, Farhan mengatakan saat ini masih ada enam pabrik yang kapasitas produksinya sudah di bawah 50 persen, bahkan ada yang on-off. “Ada lima mesin polimerisasi sudah stop, tidak produksi lagi,” ucap Farhan.

Farhan mengatakan kondisi ini bisa saja terjadi lagi pada tahun depan apabila pemerintah tidak mengontrol impor tekstil. Kontrol itu termasuk membuka secara transparan tentang penerima kuota impor terbanyak yang menyebabkan banjir produk di pasar domestik saat ini.

Menurut Farhan, data penerima jatah impor ini seharusnya ada di Direktorat Bea Cukai. Karena itu, tidak sulit bagi pemerintah untuk mengambil langkah dari temuan ini. “Ini kami tinggal tunggu action-nya saja. Karena jika tidak ada tindakan korektif, enam perusahaan lainnya akan menyusul bangkrut karena tidak bisa menjual produknya di pasar domestik,” ujarnya.

Selain itu, Farhan menambahkan, anggota APSyFI saat ini tidak bisa menentukan rencana produksi pada tahun depan karena tidak ada transparansi kuota impor dari pemerintah. Dia mengatakan deindustrialisasi sekarang sudah benar-benar terjadi.

Di sisi lain, Farhan mengapresiasi langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang berkomitmen untuk menghentikan laju impor ilegal. Penyelidikan impor thrifting (barang bekas impor) diyakini bisa membongkar praktik kecurangan dalam mekanisme tata niaga impor. “Dalam impor thrifthing itu bisa ketahuan siapa pengimpornya hingga backing-nya. Penegak hukum juga bisa didalami siapa menyebabkan kerugian negara, kami meyakini bahwa birokrat yang terlibat sama-sama saja dan sudah terafiliasi dengan matang,” kata Farhan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Lonjakan kebangkrutan perusahaan di Jerman mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Menurut data awal dari Kantor Statistik Federal (Destatis) yang dirilis pada Senin (13/10/2024), jumlah perusahaan yang tergelincir ke jurang kebangkrutan pada September naik 10,4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kenaikan ini memperburuk data final untuk bulan Juli, yang menunjukkan insolvensi melonjak 13,4% secara year-on-year. Hal ini pun mendapat respons keras dari pelaku usaha.

Asosiasi Kamar Industri dan Perdagangan Jerman (DIHK), sebuah organisasi lobi berpengaruh, menyebut angka kebangkrutan tersebut sebagai "mengejutkan". Bahkan, angka tersebut diklaim mewakili nilai tertinggi untuk kebangkrutan korporasi dalam dua belas tahun terakhir.

Kepala Ekonom DIHK, Volker Treier, menyalahkan kenaikan insolvensi pada perpaduan antara kelesuan ekonomi umum di Jerman, yang diperburuk oleh menurunnya ekspor-terutama ke Amerika Serikat-dan berlanjutnya proses deindustrialisasi.

"Ini bukan berita baik untuk ekonomi Jerman," kata Volker Treier dikutip media Belgia, Brussels Signal.

Selain kenaikan jumlah kasus, jumlah utang yang harus ditanggung oleh perusahaan yang bangkrut juga meningkat signifikan. Perusahaan yang dinyatakan bangkrut pada Juli berutang total 3,7 miliar euro (Rp 69,73 triliun) kepada kreditur mereka . Angka ini merupakan peningkatan lebih dari 15% dibandingkan Juli 2024.

Sektor-sektor yang paling parah terkena dampaknya adalah transportasi dan bisnis penyimpanan (12,7 kasus insolvensi per 10.000 perusahaan), diikuti oleh pemilik restoran (9,9 kasus insolvensi per 10.000 perusahaan). Secara keseluruhan, tingkat kebangkrutan di Jerman mencapai 6,3 kasus insolvensi per 10.000 perusahaan.

DIHK memperkirakan bahwa secara keseluruhan, sebanyak 22.000 perusahaan Jerman harus mengajukan kebangkrutan sepanjang tahun 2025. Jumlah ini setara dengan lebih dari 60 kasus insolvensi per hari.

Menanggapi kondisi ini, Treier menekankan perlunya faktor lokasi yang lebih baik bagi Jerman. Ia mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan.

"Kami sangat perlu menjauhi biaya energi dan personel yang tinggi serta beban pajak dan birokrasi yang tinggi dibandingkan negara-negara lain," tambahnya.

Hilirisasi adalah kunci emas untuk menanggulangi deindustrialisasi dan mewujudkan pemerataan ekonomi

Jakarta (ANTARA) - Aktivitas industri manufaktur Indonesia menunjukkan denyut ekspansi berkelanjutan di level 50,4 pada September 2025, yang merupakan sebuah sinyal positif, bahkan melampaui kinerja manufaktur Jepang dan Jerman.

Hanya saja, seperti dikutip S&P Global, optimisme jangka pendek ini menyamarkan sebuah krisis laten yang jauh lebih mematikan.

Oleh sebagian ekonom, Indonesia, kini disebut berada dalam cengkeraman deindustrialisasi prematur, yaitu penurunan peran industri sebelum ekonomi nasional mencapai kematangan yang memadai, sebuah diagnosis kritis yang dikemukakan oleh ekonom Dani Rodrik.

Kontribusi sektor manufaktur yang seharusnya menjadi motor utama pertumbuhan, terus merosot tajam, anjlok dari 27,4 persen produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2001, tersisa di angka 18,3 persen pada tahun 2023.

Krisis struktural yang mengancam jebakan pendapatan menengah (middle-income trap) inilah yang membuat program Hilirisasi menjadi mandat utama pembangunan, saat ini.

Krisis struktural ini berakar dari kegagalan tata kelola industri masa lalu. Evaluasi implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menemukan dua sangkaan utama: sentralisme kebijakan dan ketergantungan kronis.

Investasi dan pembangunan industri terpusat di Jawa, sementara kawasan luar Jawa yang kaya raya hanya dijadikan pemasok bahan mentah.

Imbasnya, industri domestik terlalu bergantung pada impor bahan baku, menyebabkan rendahnya nilai tambah dalam negeri (TKDN) dan lemahnya daya saing global.

Program Hilirisasi yang dicanangkan pemerintah hadir sebagai respons radikal dan wajib terhadap krisis ini. Hilirisasi bukan sekadar agenda ekonomi, melainkan strategi transformasi struktural total.

Tujuannya jelas, memaksa Indonesia bertransisi dari penjual komoditas mentah menjadi produsen produk jadi bernilai tinggi, sekaligus mematahkan rantai sentralisme pembangunan di Jawa.

Komitmen ini telah menarik kepercayaan investor dan kini menuntut reformasi kelembagaan yang adaptif di seluruh Indonesia.

Investasi lintas wilayah

Kepercayaan investor terhadap janji hilirisasi terbukti kuat di tengah ketidakpastian global. Realisasi investasi nasional sepanjang Semester I Tahun 2025 mencapai Rp942,9 triliun, dengan kontribusi sektor hilirisasi mencapai Rp280,8 triliun, setara 29,8 persen dari total keseluruhan.

Kontribusi ini melonjak 55 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Sektor mineral memimpin, didukung ekspansi manufaktur yang tercermin dari indeks manajer pembelian (PMI) yang ekspansif.

Hal yang terpenting adalah pergeseran spasial. Komitmen pemerataan pembangunan kini menjadi nyata. Peta proyek prioritas hilirisasi dan ketahanan energi menunjukkan 67 persen dari proyek strategis tersebut direncanakan berlokasi di luar Pulau Jawa. Ini adalah upaya nyata membangun klaster industri di lokasi sumber daya berada.

Sebagai contoh, Klaster Morowali, Bantaeng, dan Konawe menjadi sentra bagi industri pengolahan nikel dan metalurgi, sementara Gresik berfungsi sebagai hub pemurnian logam mulia untuk tembaga dan emas.

Sementara di luar Jawa, Sei Mangkei dan Kuala Tanjung diproyeksikan menjadi klaster pengembangan industri berbasis agro dan aluminium.

Pergeseran ini sejalan dengan pendekatan Smart Specialization, membangun sektor unggulan berbasis keunggulan komparatif regional. Meskipun demikian, hilirisasi harus seimbang. Mengandalkan mineral saja berbahaya karena proyeknya padat modal.

Pemerintah harus fokus pada sektor padat karya. Sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan menyerap 28,54 persen tenaga kerja nasional. Oleh karena itu, fokus pada enam komoditas perkebunan strategis, yakni kelapa, kopi, mete, tebu, kakao, dan lada, sangatlah vital.

Hilirisasi komoditas ini diproyeksikan dapat menyerap hingga 1,6 juta tenaga kerja baru, seperti dikutip dari data Kementerian Pertanian. Inilah janji konkret hilirisasi untuk mengatasi pengangguran di tingkat akar rumput.

Membangun fondasi adaptif

Keberhasilan hilirisasi ditentukan oleh seberapa cepat negara mereformasi tata kelola yang kaku. Kita perlu menggeser model hirarkis lama menuju tata kelola jaringan (Network Governance). Reformasi struktural menuntut dua hal, yakni desentralisasi asimetris dan kebijakan adaptif.

Pertama, di tingkat daerah, sentralisme harus diputus. Banyak pemerintah daerah belum mampu menyusun rencana pembangunan industri daerah (RPI-D) yang terintegrasi dengan rencana tata ruang mereka.

Untuk mengatasi kegagalan kelembagaan ini, pemerintah pusat harus menerapkan konsep desentralisasi asimetris, memberikan kewenangan fleksibel kepada daerah untuk merancang RPI-D yang bottom-up.

Desentralisasi ini harus diimbangi dengan insentif fiskal berbasis kinerja, memberikan penghargaan bagi daerah yang berhasil mencapai target strategis industri, sejalan dengan kerangka UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD).

Kedua, daya saing menuntut adaptasi. Dalam konteks ekosistem baterai dan kendaraan listrik, target tingkat komponen dalam negeri (TKDN) harus mencapai 40 persen. Target ambisius ini menuntut penguatan SDM.

Prioritas harus diberikan pada peningkatan link and match antara sekolah menengah kejuruan (SMK) atau politeknik dengan dunia industri. Program pelatihan dan sertifikasi kompetensi nasional harus dipercepat agar lulusan vokasi siap diserap oleh proyek-proyek teknologi tinggi.

Ketiga, regulasi harus fleksibel. Untuk menghadapi disrupsi global, kebijakan harus dirumuskan secara adaptif (Adaptive Policy Framework). Pemerintah perlu melembagakan mekanisme regulatory sandbox di Kementerian Investasi/BKPM.

Mekanisme ini memberi ruang uji coba kebijakan industri baru dalam lingkungan terkendali, memastikan regulasi tidak kaku dan selalu responsif terhadap inovasi, sebuah pendekatan yang telah sukses diterapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di sektor fintech.

Langkah ini, ditambah penguatan kolaborasi quadruple helix (pemerintah, bisnis, akademisi, dan masyarakat sipil), akan memastikan kebijakan industri tidak menjadi penghalang, melainkan pendorong utama kemajuan.

Bahkan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sendiri tengah menerbitkan aturan yang mewajibkan perusahaan besar penerima insentif fiskal untuk bermitra dengan UMKM dalam rangka penguatan hilirisasi nasional, yang harmonisasinya rampung pada September 2025.

Hilirisasi adalah kunci emas untuk menanggulangi deindustrialisasi dan mewujudkan pemerataan ekonomi. Ia telah berhasil memutus rantai sentralisme investasi.

Meskipun demikian, keberhasilan final bergantung pada penguatan fondasi kelembagaan. Pemerintah harus mempraktikkan desentralisasi asimetris dan mengadopsi kerangka kebijakan adaptif secara total.

Hanya dengan mengombinasikan proyek padat modal dan padat karya, didukung tata kelola yang fleksibel dan SDM berkualitas, cita-cita menggeser jantung ekonomi nasional ini dapat tercapai secara inklusif, berkelanjutan, dan benar-benar berdaya saing global.

*) Rioberto Sidauruk adalah pemerhati hilirisasi industri dan saat ini bertugas sebagai Tenaga Ahli AKD DPR RI

Copyright © ANTARA 2025