Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyoroti dinamika harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) yang sempat berada di atas harga minyak nabati lainnya di pasar global.

Gapki menyebut perkembangan minyak nabati global sepanjang 2025 menunjukkan pergerakan yang fluktuatif mengikuti dinamika pasar komoditas.

Sekretaris Jenderal Gapki Muhamad Hadi Sugeng Wahyudiono mengatakan selama Januari—Maret 2025, harga CPO bahkan sempat lebih tinggi dibandingkan minyak nabati lain sehingga berstatus premium di pasar internasional.

Namun memasuki periode September—Desember, harga minyak sawit kembali berada di bawah harga minyak bunga matahari.

“Beberapa waktu yang lalu, di tahun kemarin sempat harga CPO itu di atas dari minyak nabati lain. Artinya minyak CPO sudah menjadi premium,” kata Sugeng dalam konferensi pers dan buka puasa bersama di Shangri-La, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut tidak terlepas dari sejumlah beban kebijakan yang masih harus ditanggung industri sawit di dalam negeri.

Sugeng menuturkan industri masih menghadapi berbagai kewajiban seperti domestic market obligation (DMO) serta pungutan ekspor atau bea keluar dan levy yang dinilai relatif lebih tinggi dibandingkan dengan negara pesaing seperti Malaysia.

Menurutnya, kondisi ini dapat memengaruhi daya saing minyak sawit Indonesia di pasar global.

“Nah ini juga mengganggu dalam kurung daya saing kita akan terkoreksi. Jadi di tahun ini, di tahun kemarin, di April ke sini itu relatif kita bisa kembali lebih murah,” tuturnya.

Sugeng menambahkan, ketika harga CPO berada di atas minyak nabati lain, industri membutuhkan upaya tambahan untuk tetap mendorong kinerja ekspor sawit Indonesia.

“Jadi tantangannya kalau harga CPO kita ini adalah lebih mahal daripada minyak nabati lain, dan juga adanya effort tersendiri bagaimana untuk bisa mendorong sawit ini bisa diekspor,” lanjutnya.

Sampai dengan kuartal I/2026, Gapki memproyeksikan harga minyak sawit masih berada pada level tinggi, yakni di kisaran US$1.050–US$1.125 per ton.

Di sisi lain, Sugeng menambahkan industri sawit selama ini tetap menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia.

Dalam lima tahun terakhir, devisa ekspor sawit tercatat berada di kisaran US$27,7 miliar—US$39 miliar per tahun. Menurutnya, penerimaan tersebut berperan menjaga neraca perdagangan Indonesia tetap surplus.

“Kontribusi sawit ini alhamdulillah selalu positif dalam situasi apapun. Kita bisa bayangkan kalau tidak ada sawit mungkin neraca perdagangan kita juga akan negatif. Jadi bisa kita bangga di sini, sawit adalah penjamin neraca perdagangan kita selalu positif,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB University) Bayu Krisnamurthi menekankan pentingnya perhitungan yang cermat sebelum pemerintah menerapkan kebijakan mandatori biodiesel B50 pada 2026. Ia mengingatkan, tanpa kalkulasi menyeluruh, kebijakan tersebut dapat menimbulkan efek berantai yang justru merugikan industri sawit nasional.

Bayu menilai, peningkatan mandatori dari B40 ke B50 berpotensi menambah beban subsidi, menekan ekspor, menaikkan harga minyak goreng, dan pada akhirnya menggerus daya saing sawit Indonesia.

“Sudah sejak beberapa tahun ini, Indonesia bukan hanya stagnan produksi sawit tapi juga stagnan investasi karena kebijakan yang tidak menentu,” ujarnya, Senin (20/10/2025).

Pandangan ini sejalan dengan hasil kajian Sekolah Kajian Stratejik dan Global Pusat Penelitian Pranata Pembangunan Universitas Indonesia (Pranata UI) yang menekankan pentingnya penerapan kebijakan biodiesel secara terukur, adaptif, dan berbasis data ilmiah. Kebijakan yang mempertimbangkan seluruh faktor secara komprehensif akan mendukung efektivitas transisi energi hijau sekaligus memperkuat agenda kemandirian energi nasional.

Indonesia sebagai produsen dan konsumen minyak sawit terbesar di dunia, dengan produksi 48,2 juta ton atau sekitar 54 persen pasokan global, menghadapi tantangan besar dalam mendukung implementasi B50. Produksi domestik diperkirakan harus meningkat hingga 59 juta ton per tahun, sementara proyeksi produksi pada 2025 hanya sekitar 49,5 juta ton.

Simulasi kebijakan menunjukkan potensi penghematan devisa impor solar mencapai Rp172,35 triliun, namun di sisi lain, kehilangan devisa akibat turunnya ekspor CPO bisa mencapai Rp190,5 triliun.

“Kondisi ini dapat memperlemah neraca perdagangan, cadangan devisa, dan stabilitas nilai tukar rupiah, apalagi saat harga CPO Indonesia sudah lebih tinggi dari minyak nabati lain, mendorong negara importir seperti India beralih ke komoditas pesaing,” kata Bayu.

Kajian Pranata UI juga memperkirakan dampak mandatori B50 terhadap harga domestik. Harga minyak goreng diproyeksikan naik hingga 9 persen dan harga tandan buah segar (TBS) naik sekitar Rp618 per kilogram akibat meningkatnya permintaan bahan baku biodiesel.

Bayu maupun tim peneliti Pranata UI merekomendasikan agar seluruh pemangku kepentingan mempertimbangkan kapasitas produksi sawit nasional, daya saing ekspor, dan kesejahteraan petani sebelum kebijakan B50 diterapkan.

“Kita perlu keseimbangan antara target energi, ekspor, dan kesejahteraan petani. Sawit Indonesia ini luar biasa kuat, tidak mungkin kalah, kecuali kalau kita sendiri yang membuatnya kalah,” ujar Bayu yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan RI.