JAKARTA - Polemik soal posisi kelapa sawit dalam ekosistem dan perekonomian kembali mencuat, namun Guru Besar Kebijakan Agribisnis IPB University, Prof. Dr. Bayu Krisnamurthi, menegaskan pentingnya tata kelola berkelanjutan agar bisa meminimalkan risiko yang timbul dari perkebunan sawit. Bayu menegaskan sawit memang bukan hutan, tetapi sebagai komoditas strategis yang memiliki kontribusi ekonomi luar biasa bagi masyarakat, sekaligus tetap memiliki fungsi ekologis tertentu yang tidak boleh diabaikan.

Dalam penjelasannya, Bayu menyatakan bahwa sawit adalah pohon yang dapat tumbuh besar hingga berumur puluhan tahun dan mampu menyerap karbon dioksida melalui proses fotosintesis. Kelebihan lainnya adalah sawit juga bisa menyimpan karbon dalam batang pohonnya, serasahnya, dan buahnya. ’’Di mana akar-akar dan tajuk pohon sawit menjaga tanah tempat tumbuhnya. Pohon sawit secara alamiah juga tumbuh di dalam hutan,” kata Bayu Krisnamukti dalam keterangannya.

Bayu mengungkapkan kebun sawit memang berbeda dengan hutan alam tropis. Menurutnya, kebun sawit yang memiliki sifat monokultur tidak bisa disamakan dengan hutan alam tropis yang majemuk, bertingkat tingkat, dengan aneka ragam pohon dan tanaman. ’’

Kebun sawit tidak sama dengan hutan alam dalam keanekaragaman hayatinya, dalam kemampuan ekologisnya, dalam kemampuan hidrologisnya,” papar Wakil Menteri Perdagangan tahun 2011-2014 ini.

Meski demikian, Bayu menggarisbawahi manfaat ekonomi sawit bagi masyarakat dan menambah pendapatan daerah. “Kebun sawit punya kelebihan dalam memberi pendapatan bagi pekebunnya, mengentaskan kemiskinan, menyediakan produk yang dibutuhkan masyarakat, dan mengembangkan daerah,” ungkapnya.

Dengan berbagai kelebihan yang dimiliki kelapa sawit, Wakil Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Bersatu II tahun 2009-2011 ini berpesan mengenai pentingnya tata kelola agar bisa meminimalkan risiko yang timbul dalam perkebunan sawit. “Faktor kunci dalam pembukaan hutan menjadi kebun sawit adalah bagaimana prosesnya dan setelah itu bagaimana cara mengelolanya sehingga manfaatnya dapat dioptimalkan, risiko yang menyertainya dapat diminimalkan,” jelasnya. Di sini diperlukan melihat kelapa sawit secara proporsional sebagai komoditas strategis yang memberikan manfaat ekonomi besar, namun memiliki batas ekologis yang jelas.

Seperti diketahui, Industri sawit Indonesia menjadi tulang punggung ekonomi nasional dengan luas perkebunan mencapai lebih dari 16 juta hektare, mempekerjakan langsung maupun tidak langsung sekitar 16 hingga 20 juta orang, serta menghasilkan produksi CPO (minyak kepala sawit mentah) lebih dari 50 juta ton per tahun yang menjadikan Indonesia sebagai produsen dan eksportir sawit terbesar di dunia. Kontribusinya terhadap penurunan kemiskinan di daerah sentra sawit juga signifikan, dengan pendapatan petani meningkat hingga 3–5 kali lipat dibanding sebelum beralih ke komoditas tersebut.

Data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyebut secara total produksi CPO dan PKO (palm/kernel oil/minyak inti kepala sawit) tahun 2024 mencapai 52.762 ribu ton yang lebih rendah 3,80% dari produksi tahun 2023 sebesar 54.844 ribu ton. Total konsumsi CPO dan PKO bulan Desember 2024 mencapai 2.187 ribu ton; lebih tinggi dari konsumsi bulan November yang mencapai 2.030 ribu ton. Adapun, Nilai ekspor yang dicapai pada tahun 2024 adalah USD 27,76 miliar (Rp 440 triliun), yang lebih rendah 8,44% dari ekspor tahun 2023 sebesar USD 30,32 miliar (Rp 463 triliun).

Sebelumnya, selaras dengan Visi Indonesia Emas 2045 dan target Net Zero Emission pada 2060 atau lebih cepat, industri sawit tidak hanya berperan strategis sebagai sumber ekonomi, tetapi juga menjadi contoh transformasi berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja hijau, mengurangi kemiskinan, dan mendukung transisi energi bersih. Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan Indonesia berkomitmen mengelola sumber daya alam sesuai dengan prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs).

“Kita akan terus menyeimbangkan pertumbuhan dengan tanggung jawab pengelolaan lingkungan, memastikan bahwa kemajuan kita tidak mengorbankan alam maupun generasi berikutnya. Dengan berpedoman pada semangat kearifan lokal Bali, Tri Hita Karana, yang mengusung keselarasan antara Tuhan, manusia, dan alam, kita membangun industri sawit global yang tidak hanya produktif, tetapi juga etis, inklusif, dan manusiawi,” urai Rachmat Pambudy pada Acara 21st Indonesian Palm Oil Conference and 2026 Price Outlook (IPOC) 2025 di Bali, Kamis (13/11) seperti dikutip dalam situs resmi bappenas.

Menurutnya, Indonesia berpotensi menjadi produsen CPO terbesar di dunia, yang memenuhi sekitar 59 persen kebutuhan pasar global atau mencapai 47,5 juta ton. Minyak sawit menjadi pilar strategis ekonomi Indonesia, mendorong ekspor, menggerakkan industri, dan memberdayakan jutaan petani kecil. “Kita harus membantu petani kecil untuk modernisasi, mendapatkan akses pembiayaan, mengadopsi teknologi yang lebih baik, dan meningkatkan produktivitas agar mereka dapat bersaing dan berkembang dalam rantai nilai global,” tegas Rachmat Pambudy.

Upaya yang dilakukan antara lain reformasi regulasi, program peremajaan perkebunan, penguatan sistem digital, serta peningkatan standar sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Kementerian PPN/Bappenas mendorong pengembangan industri hilir sawit, mulai dari pengembangan biofuel, sustainable aviation fuel (SAF), serta produk oleokimia dan bahan ramah lingkungan bernilai tinggi, guna menciptakan nilai ekonomi yang lebih besar, pekerjaan hijau yang lebih baik, serta pertumbuhan yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Kebijakan Agribisnis IPB University Bayu Krisnamurthi menilai tata kelola yang berkelanjutan sangat penting agar bisa meminimalkan risiko yang timbul dari aktivitas di perkebunan sawit.

“Faktor kunci dalam pembukaan hutan menjadi kebun sawit adalah bagaimana prosesnya dan setelah itu bagaimana cara mengelolanya sehingga manfaatnya dapat dioptimalkan, risiko yang menyertainya dapat diminimalkan,” kata Bayu dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Ia menegaskan sawit memang bukan hutan, tetapi sebagai komoditas strategis yang memiliki kontribusi ekonomi besar, sekaligus tetap memiliki fungsi ekologis tertentu yang tidak boleh diabaikan.

“Di sini diperlukan melihat kelapa sawit secara proporsional sebagai komoditas strategis yang memberikan manfaat ekonomi besar, namun memiliki batas ekologis yang jelas,” ujar Bayu.

Wakil Menteri Perdagangan periode 2011-2014 itu menyatakan bahwa sawit adalah pohon yang dapat tumbuh besar hingga berumur puluhan tahun dan mampu menyerap karbon dioksida melalui proses fotosintesis. Kelebihan lainnya adalah sawit juga bisa menyimpan karbon dalam batang pohonnya, serasahnya, dan buahnya.

Namun, Bayu menegaskan kebun sawit memang berbeda dengan hutan alam tropis. Menurutnya, kebun sawit yang memiliki sifat monokultur tidak bisa disamakan dengan hutan alam tropis yang majemuk, bertingkat tingkat, dengan aneka ragam pohon dan tanaman.

“Kebun sawit tidak sama dengan hutan alam dalam keanekaragaman hayatinya, dalam kemampuan ekologisnya, dalam kemampuan hidrologisnya,” ujarnya.

Meski demikian, Wakil Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Bersatu II tahun 2009-2011 itu juga menggarisbawahi manfaat ekonomi sawit bagi masyarakat dan menambah pendapatan daerah.

Industri sawit, katanya, menjadi tulang punggung ekonomi nasional dengan luas perkebunan mencapai lebih dari 16 juta hektare, mempekerjakan langsung maupun tidak langsung sekitar 16-20 juta orang, serta menghasilkan produksi minyak kelapa sawit mentah (CPO) lebih dari 50 juta ton per tahun yang menjadikan Indonesia sebagai produsen dan eksportir sawit terbesar di dunia.

Data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyebut secara total produksi CPO dan PKO (palm kernel oil/minyak inti kepala sawit) tahun 2024 mencapai 52.762 ribu ton yang lebih rendah 3,80 persen dari produksi tahun 2023 sebesar 54.844 ribu ton.

Total konsumsi CPO dan PKO bulan Desember 2024 mencapai 2.187 ribu ton; lebih tinggi dari konsumsi bulan November yang mencapai 2.030 ribu ton.

Adapun, nilai ekspor yang dicapai pada tahun 2024 adalah 27,76 miliar dolar AS (Rp440 triliun), yang lebih rendah 8,44 persen dari ekspor tahun 2023 sebesar 30,32 miliar dolar AS (Rp463 triliun).

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB University) Bayu Krisnamurthi menekankan pentingnya perhitungan yang cermat sebelum pemerintah menerapkan kebijakan mandatori biodiesel B50 pada 2026. Ia mengingatkan, tanpa kalkulasi menyeluruh, kebijakan tersebut dapat menimbulkan efek berantai yang justru merugikan industri sawit nasional.

Bayu menilai, peningkatan mandatori dari B40 ke B50 berpotensi menambah beban subsidi, menekan ekspor, menaikkan harga minyak goreng, dan pada akhirnya menggerus daya saing sawit Indonesia.

“Sudah sejak beberapa tahun ini, Indonesia bukan hanya stagnan produksi sawit tapi juga stagnan investasi karena kebijakan yang tidak menentu,” ujarnya, Senin (20/10/2025).

Pandangan ini sejalan dengan hasil kajian Sekolah Kajian Stratejik dan Global Pusat Penelitian Pranata Pembangunan Universitas Indonesia (Pranata UI) yang menekankan pentingnya penerapan kebijakan biodiesel secara terukur, adaptif, dan berbasis data ilmiah. Kebijakan yang mempertimbangkan seluruh faktor secara komprehensif akan mendukung efektivitas transisi energi hijau sekaligus memperkuat agenda kemandirian energi nasional.

Indonesia sebagai produsen dan konsumen minyak sawit terbesar di dunia, dengan produksi 48,2 juta ton atau sekitar 54 persen pasokan global, menghadapi tantangan besar dalam mendukung implementasi B50. Produksi domestik diperkirakan harus meningkat hingga 59 juta ton per tahun, sementara proyeksi produksi pada 2025 hanya sekitar 49,5 juta ton.

Simulasi kebijakan menunjukkan potensi penghematan devisa impor solar mencapai Rp172,35 triliun, namun di sisi lain, kehilangan devisa akibat turunnya ekspor CPO bisa mencapai Rp190,5 triliun.

“Kondisi ini dapat memperlemah neraca perdagangan, cadangan devisa, dan stabilitas nilai tukar rupiah, apalagi saat harga CPO Indonesia sudah lebih tinggi dari minyak nabati lain, mendorong negara importir seperti India beralih ke komoditas pesaing,” kata Bayu.

Kajian Pranata UI juga memperkirakan dampak mandatori B50 terhadap harga domestik. Harga minyak goreng diproyeksikan naik hingga 9 persen dan harga tandan buah segar (TBS) naik sekitar Rp618 per kilogram akibat meningkatnya permintaan bahan baku biodiesel.

Bayu maupun tim peneliti Pranata UI merekomendasikan agar seluruh pemangku kepentingan mempertimbangkan kapasitas produksi sawit nasional, daya saing ekspor, dan kesejahteraan petani sebelum kebijakan B50 diterapkan.

“Kita perlu keseimbangan antara target energi, ekspor, dan kesejahteraan petani. Sawit Indonesia ini luar biasa kuat, tidak mungkin kalah, kecuali kalau kita sendiri yang membuatnya kalah,” ujar Bayu yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan RI.