Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mendukung transformasi BUMN logistik dalam memperkuat efisiensi, meningkatkan daya saing global, serta memperlancar ekosistem logistik nasional.

"Berkaitan dengan BUMN holding logistik, kami sebagai regulator yang berkaitan dengan transportasi tentunya akan mendukung segala upaya yang dilakukan oleh BUMN maupun Danantara," kata Dudy dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.

Dia menyampaikan hal itu menanggapi terkait rencana pembentukan holding BUMN logistik yang dinahkodai PT Pos Indonesia (Persero). Yang mana terdapat sembilan BUMN logistik akan tergabung ke dalam PT Multi Terminal Indonesia (MTI) sebagai tahap awal pembentukan holding logistik di bawah Pos Indonesia.

Dudy menyatakan Kementerian Perhubungan akan mendukung penuh setiap langkah restrukturisasi BUMN logistik yang dijalankan Danantara sebagai bagian transformasi perusahaan milik negara.

Menurutnya, Kementerian Perhubungan menjalankan fungsi sebagai regulator sehingga siap memfasilitasi berbagai kebijakan yang dibutuhkan guna mendukung kelancaran proses transformasi sektor logistik nasional.

"Jadi kita fully support apa yang menjadi agenda atau apa yang menjadi harapan dari Bapak Presiden (Prabowo Subianto) maupun dari Danantara kita akan mendukung sepenuhnya," ucapnya.

Dia menilai seluruh keputusan bisnis, termasuk merger, konsolidasi, maupun langkah strategis lainnya, merupakan bagian dari upaya meningkatkan efisiensi dan memperkuat kinerja perusahaan BUMN.

"Dan harapan kita BUMN tidak hanya sebagai pemain lokal tapi juga akan menjadi sebagai pemain dunia dengan dengan kondisi yang terbarunya nanti," ucap Menhub.

Kementerian Perhubungan, lanjutnya, siap terus berkoordinasi dengan Danantara maupun BUMN apabila diperlukan guna memastikan seluruh proses restrukturisasi berjalan efektif, terarah, dan memberikan manfaat optimal.

Ia menegaskan dukungan penuh Kementerian Perhubungan merupakan bagian dari komitmen pemerintah menyukseskan agenda transformasi BUMN agar tercipta ekosistem logistik nasional yang semakin efisien dan kompetitif.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Daud Joseph mengatakan rencana konsolidasi sejumlah BUMN logistik ke dalam satu entitas terintegrasi.

Daud menjelaskan per 1 Juli 2026, terdapat tujuh perusahaan logistik pelat merah akan bergabung ke dalam PT Multi Terminal Indonesia (MTI) sebagai tahap awal pembentukan holding logistik di bawah Pos Indonesia.

Ketujuh perusahaan tersebut terdiri dari PT Multi Terminal Indonesia (MTI) dan PT Prima Indonesia Logistik (PIL) yang sat berada di bawah Pelindo, PT Pos Logistik Indonesia (Poslog) milik Pos Indonesia, PT Sarana Bandar Logistik (SBL) milik PT Pelni, PT KBN Prima Logistik (KPL) milik Danareksa.

Kemudian PT Varia Usaha Dharma Segara (VUDS) dari SIG, serta PT Krakatau Jasa Logistik (KJL) yang merupakan bagian dari Krakatau Steel.

Pada tahap awal tersebut, kepemilikan sahamnya yakni 73 persen Pelindo, 9 persen Pos Indonesia, dan 17 persen dimiliki lima perusahaan lainnya. Nantinya pada 2027, seluruh saham perusahaan akan berada di bawah Pos Indonesia.

"Nah ini adalah tujuh perusahaan yang di awal Juli nanti, 1 Juli, akan bergabung dalam satu perusahaan yang namanya adalah PT MTI atau Multi Terminal Indonesia," ujar Daud dalam RDP dengan Komisi VI DPR, Senin (22/6).

Selanjutnya pada fase berikutnya berdasarkan surat dari Danantara Aset Manajemen konsolidasi, lanjut Daud, holding itu akan diperluas dengan masuknya PT Semen Indonesia Logistik (Silog) dan PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog).

"Nantinya, berarti sudah ada sembilan BUMN logistik yang bergabung di bawah perusahaan Pos Indonesia," kata Daud.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menilai kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) menjadi instrumen strategis untuk memperkuat daya saing pariwisata Indonesia di tengah persaingan global yang semakin ketat dalam menarik wisatawan mancanegara. Kebijakan tersebut dinilai tidak hanya berkaitan dengan kemudahan visa, tetapi juga berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

"BVK bukan sekadar fasilitas visa. BVK adalah instrumen daya saing, instrumen pertumbuhan, dan instrumen penciptaan lapangan kerja. Di tengah persaingan global yang semakin ketat, Indonesia perlu memastikan tidak tertinggal dalam memberikan kemudahan perjalanan bagi wisatawan mancanegara," demikian pernyataan resmi Kemenpar dikutip pada Kamis (25/6/2026).

Kemenpar menyebut kemudahan akses perjalanan menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi keputusan wisatawan dalam memilih destinasi. Karena itu, Indonesia perlu memperkuat kebijakan fasilitasi perjalanan agar tetap kompetitif dibandingkan negara-negara lain di kawasan ASEAN seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Menurut Kemenpar, Indonesia sebelumnya telah memiliki pengalaman menerapkan kebijakan bebas visa secara luas. Pada 2016, Indonesia memberikan fasilitas BVK kepada 169 negara dan dinilai berhasil meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara.

Berdasarkan kajian World Travel & Tourism Council (WTTC) bersama Oxford Economics, kebijakan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan permintaan wisatawan mancanegara sebesar 24% serta mendukung terciptanya sekitar 400 ribu lapangan kerja.

Kemenpar juga menyebut hasil penyempurnaan perhitungan menggunakan realisasi kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2018 menunjukkan dampak BVK bahkan diperkirakan mencapai 32,4% terhadap peningkatan permintaan wisatawan asing.

Selain itu, kajian WTTC menunjukkan kebijakan bebas visa memiliki dampak lebih besar dibandingkan bentuk fasilitasi visa lainnya. Median peningkatan kedatangan wisatawan dari kebijakan visa-free tercatat sebesar 16,6% per tahun, lebih tinggi dibandingkan kebijakan jenis visa baru yang berada di level 8,1% per tahun.

Kemenpar menegaskan kebijakan visa tetap harus dirumuskan secara hati-hati dengan mempertimbangkan aspek keamanan, resiprositas, dan kepentingan nasional. Namun, pemerintah juga perlu memastikan Indonesia tetap kompetitif sebagai destinasi pariwisata global.

Temuan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) turut menunjukkan bahwa penyederhanaan atau penghapusan persyaratan masuk dapat meningkatkan arus wisatawan mancanegara sebesar 7,2% hingga 27%. Sebaliknya, penambahan hambatan masuk melalui travel authorization dalam situasi bebas visa berpotensi menurunkan kedatangan wisatawan hingga 29,3%.

Kemenpar berharap sinergi lintas kementerian dan lembaga terus diperkuat untuk mencari formulasi terbaik terkait kebijakan BVK. Dengan akses perjalanan yang lebih mudah, wisatawan diharapkan datang lebih banyak, tinggal lebih lama, serta meningkatkan belanja wisata yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah, UMKM, dan tenaga kerja sektor pariwisata.

Jakarta (ANTARA) - PT Sucofindo (Persero) memperkuat daya saing dunia usaha nasional melalui pengembangan inovasi berkelanjutan guna mendorong pertumbuhan bisnis, meningkatkan ketahanan menghadapi perubahan iklim, serta menciptakan nilai tambah ekonomi jangka panjang.

Direktur Utama Sucofindo, Sandry Pasambuna mengatakan upaya itu dilakukan melalui Environmental and Social Innovation Award (ENSIA) 2026, sebuah ajang apresiasi yang mendorong lahirnya inovasi-inovasi terbaik di bidang lingkungan dan sosial dari berbagai sektor usaha di Indonesia.

“ENSIA merupakan bentuk komitmen kami dalam mendorong dunia usaha untuk terus berinovasi dan mengambil peran aktif dalam menjawab berbagai tantangan," kata Sandry dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Dia menyampaikan peluncuran ENSIA 2026 menjadi bagian dari komitmen salah satu perusahaan BUMN tersebut dalam memperkuat implementasi prinsip keberlanjutan sekaligus mendorong kontribusi dunia usaha dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.

Melalui ajang itu, perusahaan yang ada di Indonesia didorong dapat menghadirkan inovasi yang tidak hanya menciptakan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat, tetapi juga memperkuat daya saing dan keberlanjutan bisnis di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

"Ini merupakan langkah strategis untuk memperluas gerakan inovasi keberlanjutan di Indonesia. Melalui ENSIA 2026, kami ingin menghadirkan ruang kolaborasi yang mampu mempercepat lahirnya solusi-solusi inovatif yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, lingkungan, dan keberlanjutan bisnis,” ucapnya.

Menurutnya saat ini dunia usaha tidak lagi hanya dituntut untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mampu menghasilkan dampak positif yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, inovasi menjadi kunci dalam menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan bisnis, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melalui ENSIA 2026, tambah Sandry, pihaknya berharap semakin banyak perusahaan yang menunjukkan praktik-praktik terbaiknya dalam pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.

Inovasi yang dihasilkan diharapkan dapat mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, memperkuat ketahanan masyarakat, serta menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi dunia usaha,” tambahnya.

Direktur Adaptasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Franky Zamzani mengatakan perubahan iklim telah mempengaruhi berbagai sektor strategis, mulai dari pangan, sumber daya air, energi, kesehatan, hingga ekosistem.

Karena itu, penguatan kapasitas adaptasi menjadi bagian penting dalam pembangunan berkelanjutan.

Franky menegaskan pemerintah terus mendorong upaya adaptasi iklim yang terintegrasi, inklusif, dan berbasis ilmu pengetahuan untuk memperkuat ketahanan sosial, ekonomi, dan ekosistem.

Upaya tersebut dijalankan melalui berbagai program prioritas pada sektor pangan, sumber daya air, energi, kesehatan, dan ekosistem guna mengurangi risiko serta dampak perubahan iklim.

"Hal ini sejalan dengan pilar KLH, yaitu lima bidang prioritas adaptasi yang tertuang dalam Perpres Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional,” kata Franky.

Sementara itu, Kepala Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Andes Hamuraby Rozak menegaskan pentingnya riset dan inovasi dalam mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Menurutnya, pengelolaan ekosistem yang berkelanjutan memerlukan pendekatan berbasis sains agar menghasilkan solusi yang terukur dan berdampak.

Andes menegaskan solusi berbasis alam (Nature-based Solutions) menjadi tren sebagai upaya perlindungan, pemanfaatan secara bijaksana, serta pemulihan ekosistem.

“Restorasi tidak hanya berfokus pada penanaman, tetapi juga mengintegrasikan aspek iklim, keanekaragaman hayati, dan masyarakat," jelasnya.

Ia mencontohkan restorasi lahan gambut yang dilakukan secara berkelanjutan dapat mendukung mitigasi perubahan iklim, pemulihan biodiversitas, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui dukungan ilmu pengetahuan, pemantauan berkelanjutan, dan partisipasi masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Senior Staff General Affairs & CSR PT Smelting, Rachmayani, menekankan pentingnya peran sektor usaha dalam mendukung pengendalian perubahan iklim melalui kolaborasi dengan masyarakat.

Menurutnya, dunia usaha dapat berkontribusi melalui berbagai program lingkungan, mulai dari pengelolaan sampah, konservasi air, penghijauan, hingga pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

“Kolaborasi sektor usaha dan masyarakat menjadi kunci terciptanya masa depan yang berkelanjutan,” kata Rachmayani.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Ini bisa menjadi sumber penghasilan baru bagi Kepri melalui pengembangan industri berbasis sumber daya laut

Tanjungpinang (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas RI Rachmat Pambudy menyebutkan produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) memiliki nilai jual tinggi karena didukung kemasan menarik serta penataan produk yang rapi dan modern.

"Saya sangat terkesan dengan produk-produk maupun budaya lokal yang ada di Kepri," kata Rachmat Pambudy saat berkunjung melihat produk UMKM unggulan di Gedung Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kepri di Kota Tanjungpinang, Kamis.

Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya Bappenas melihat langsung pengembangan ekonomi kreatif, produk UMKM, hingga potensi budaya dan pariwisata daerah, khususnya di Kepri.

Beragam produk khas daerah dipamerkan di Gedung Dekranasda Kepri, mulai dari makanan olahan gonggong, batik khas Melayu, anyaman tikar pandan, hingga kerajinan berbahan kulit gonggong.

Rachmat Pambudy bahkan sempat melihat langsung proses penenunan kain oleh para perajin lokal.

Ia menilai pengelolaan produk UMKM di Dekranasda Kepri sudah terintegrasi dengan baik sebagai wadah pelayanan terpadu bagi pelaku usaha lokal.

Dalam kesempatan itu, Rachmat Pambudy turut menyoroti besarnya peluang produk olahan hasil laut Kepri untuk dikembangkan menjadi produk unggulan nasional.

Menurutnya, produk olahan ikan bahkan direkomendasikan untuk menunjang kebutuhan jamaah haji, termasuk produk suplemen berbahan dasar laut seperti minyak gamat.

"Ini bisa menjadi sumber penghasilan baru bagi Kepri melalui pengembangan industri berbasis sumber daya laut," ujarnya.

Setelah dari Gedung Dekranasda, Menteri Racmat Pambudy didampingi Gubernur Kepri Ansar Ahmad beserta jajaran melanjutkan kunjungan ke Pulau Penyengat dengan mengunjungi sejumlah situs budaya dan sejarah, seperti masjid bersejarah, makam tokoh Melayu, serta balai adat.

Ia menyampaikan Kepri memiliki kekuatan besar di sektor budaya dan ekonomi kreatif yang masih dapat dikembangkan lebih optimal.

"Ekonomi oranye Kepri, termasuk Pulau Penyengat, cukup bagus. Jika dikelola dengan baik, Kepri bisa menjadi contoh," ujar Rachmat Pambudy.

Meski memiliki aset sejarah dan budaya yang kuat, lanjut dia, potensi besar Pulau Penyengat belum sepenuhnya berdampak terhadap penguatan ekonomi wisata kawasan.

Namun demikian ia mengapresiasi berbagai upaya penataan kawasan budaya Pulau Penyengat yang terus dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.

"Alhamdulillah banyak kemajuan. Tinggal dicari ruang-ruang yang masih bisa ditingkatkan supaya dampaknya lebih besar lagi, karena sudah ada storytelling dan paket wisata, tinggal marketing-nya diperbesar," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.

Pewarta: Ogen
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Pekerja perempuan di perkebunan teh menghadapi beban ganda. Sebelum subuh mereka mengurus rumah tangga, lalu seharian bekerja memetik teh di lapangan

Bandung (ANTARA) - Kolaborasi multipihak yang diusung oleh CARE Indonesia di perkebunan teh jadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan pekerja perempuan di perkebunan, serta mendongkrak daya saing komoditas itu di pasar global.

Pasalnya, kata Ketua Dewan Teh Indonesia Iriana Ekasari, di Bandung, Senin, industri teh Indonesia kini tidak lagi bisa sekadar mengandalkan adu kualitas rasa di panggung lelang internasional, karena pasar global, mulai menggeser parameter premium mereka pada aspek pemenuhan hak-hak pekerja perempuan dan keberlanjutan lingkungan.

Komoditas legendaris asal Jawa Barat yang sempat merajai pasar Eropa, Mesir, hingga Rusia sejak awal era 1900-an ini, kini didorong untuk mengadopsi narasi baru berbasis pemenuhan Sustainable Development Goals (SDGs).

"Dunia sudah berubah. Isu kesetaraan gender dan pemberdayaan remaja menjadi penentu utama konsumen global dalam memilih produk teh saat ini. Hak-hak pekerja tidak lagi dipandang sebagai cost atau biaya operasional oleh perusahaan, melainkan sebagai revenue atau sumber pendapatan baru melalui label produk khusus perempuan," ujar Iriana di sela diskusi publik bertajuk 'Kolaborasi Multipihak dalam rangka mewujudkan perkebunan teh yang Inklusif, produktif, dan berkelanjutan' di Kantor PTPN 1 Regional 2 Bandung.

Menurut Iriana, dengan menyematkan narasi bahwa teh tersebut diproduksi dari hasil kepedulian terhadap pekerja petik perempuan yang selama ini memikul beban ganda (double burden), diyakini harga jual teh di pasar internasional mampu melesat melampaui harga standar lelang.

Kolaborasi multipihak itu sendiri dilaksanakan oleh CARE Indonesia lewat Community Development Forum (CDF) di kawasan perkebunan Desa Banjarsari, Desa Margaluyu, dan Desa Indragiri, di Kabupaten Bandung, berkolaborasi dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) 1 Regional 2 dan perusahaan swasta PT Kabepe Chakra.

CEO CARE Indonesia Dr Abdul Wahib Situmorang menjelaskan CDF yang dimulai sejak tahun 2023 ini hadir sebagai ruang bersama yang mempertemukan pekerja, komunitas, manajemen perkebunan, pemerintah desa, hingga kelompok perlindungan masyarakat.

Hingga kini, CDF turut memperkuat mekanisme perlindungan perempuan dan anak di desa melalui Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (SAPPANA), forum dialog, serta jalur pengaduan yang lebih mudah diakses.

Selain itu, penguatan kapasitas masyarakat termasuk kelompok perempuan dijalankan melalui CDF tersebut mulai dari kepemimpinan, komunikasi, kesetaraan gender, pengurangan risiko bencana, hingga pengembangan alternatif mata pencaharian dan pencegahan kekerasan berbasis gender.

Abdul menambahkan perubahan paling penting dari program ini adalah tumbuhnya ruang aman dan kepercayaan diri masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan, baik lingkup pekerjaan bagi pekerja pemetik teh dan di lingkungan masyarakat. Keterlibatan perempuan kini mulai aktif berpendapat, memimpin forum, hingga mendorong solusi bagi komunitasnya sendiri.

"Program ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam partisipasi komunitas, sebanyak 1.812 orang terlibat langsung dalam CDF di tiga wilayah perkebunan yang juga ada di tiga desa. Sebanyak 91,7 persen anggota komunitas merasa memiliki peran aktif dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kesejahteraan mereka. Selain itu, perempuan kini memegang 145 posisi dalam struktur CDF, termasuk 34 posisi kepemimpinan," ucapnya.

Abdul turut menjelaskan, CDF yang terbentuk di tiga desa juga mendorong lahirnya berbagai inisiatif komunitas yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Melalui pengembangan tiga Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Perkebunan Malabar, Perkebunan Pasir Malang dan Perkebunan Nagara Kanaan dengan jenis usaha bervariasi, seperti usaha Warung Teh, penjualan gas elpiji, penjualan pupuk, lemon kering, kopi, jamur, serta pengolahan sayur dan buah.

Pengembangan usaha ini ada karena melihat potensi sumber daya yang ada dan kebutuhan masyarakat setempat. Melalui berbagai usaha yang dikelola, tiga CDF tersebut berhasil mendapatkan omzet sebesar Rp75,6 juta per tahun hingga November 2025.

Abdul menambahkan, CDF ini kini menyentuh 1.000 pekerja perempuan di tiga desa perkebunan yang paling membutuhkan.

"Pekerja perempuan di perkebunan teh menghadapi beban ganda. Sebelum subuh mereka mengurus rumah tangga, lalu seharian bekerja memetik teh di lapangan. Melalui CDF, mereka dilatih kepemimpinan, mitigasi bencana, hingga kesetaraan gender, sehingga kini mereka berani menyuarakan haknya ke manajemen perusahaan," ucap Abdul.

Dampak langsung program ini diakui oleh Kepala Desa Indragiri, Kecamatan Rancabali, Agus Margono. Dari total 4.000 warganya, sekitar 60 persen merupakan pekerja perempuan kebun teh.

"Awalnya sulit mengubah pola pikir karena keterbatasan waktu kerja pekerja. Namun kini anggotanya sudah mencapai 80 orang, di mana 70 di antaranya perempuan. Bahkan dari rahim CDF ini lahir SAPPANA di tingkat desa," kata Agus.

Dukungan dan komitmen

Dengan fakta di lapangan bahwa perkebunan teh di Kabupaten Bandung yang tersebar luas seperti di Pangalengan, Rancabali, Ciwidey, Pasirjambu, hingga Kertasari, dengan mayoritas pekerjanya adalah perempuan, dan kini ada pergeseran tren global, perlu ada dukungan kuat agar inisiasi ini berkelanjutan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Bandung Marlan mengungkapkan Pemkab Bandung menyiapkan intervensi modal melalui dana bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan sebagai langkah konkret.

"Tahun ini kami gulirkan Rp20 miliar, dan ditargetkan mencapai Rp100 miliar dalam tiga tahun ke depan. Setiap pekerja atau Kelompok Usaha Bersama (Kube) bisa mengakses pinjaman modal hingga Rp10 juta per orang," kata Marlan.

Tidak hanya modal, Pemkab Bandung melalui Dekranasda juga telah mengunci jalur distribusi hilir dengan jaringan ritel modern seperti Bandung Kunafe untuk memasarkan produk-produk UMKM berbasis komunitas perkebunan ini.

"Tahun lalu kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bandung menembus 13 juta orang. Ini pasar yang luar biasa. Kita akan intervensi juga perbaikan pemukiman pekerja, rutilahu, hingga sanitasinya agar inline dengan standar global," ucapnya.

Adapun pihak manajemen perkebunan, baik plat merah maupun swasta, mengakui ketergantungan industri ini terhadap tenaga kerja perempuan sangat tinggi, khususnya pada sektor pemetikan yang krusial menjaga kualitas daun teh.

Kepala Bagian SDM dan Sekretariat PTPN 1 Regional 2, Dedi Kusramdani, menyebutkan bahwa sekitar 60 persen pemetik di wilayah kerjanya adalah perempuan.

"Menghargai dan menyentuh aspek kesejahteraan serta keamanan kerja kaum wanita secara otomatis mendongkrak produktivitas dan kualitas petik perusahaan. Kami berharap program ini direplikasi ke wilayah perkebunan lain seperti Subang, Cianjur, dan Bogor," ujar Dedi.

Setali tiga uang, Compliance Manager PT Kabepe Chakra, Muhammad Ridwan, menyatakan dari total 280 pekerja lapangan dan pabrik, sebanyak 40 persen di antaranya merupakan perempuan. Pihaknya berkomitmen memperkuat kelembagaan CDF secara mandiri guna memperluas kepesertaan pekerja lainnya.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Tata Metal Lestari (TML) mengekspor produk baja lapis ke pasar Amerika Serikat dan Polandia dengan memenuhi standar lingkungan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) dari Uni Eropa yang menjadi bukti daya saing industri nasional.

Vice President Operations PT Tata Metal Lestari Stephanus Koeswandi di Bekasi, Jawa Barat, Jumat menyampaikan, ekspor tersebut dinilai strategis karena untuk pertama kalinya produk baja lapis Indonesia memperoleh compliance certificate CBAM Uni Eropa.

Ia menyampaikan, industri baja Indonesia memperoleh default value sebesar 8,2 tCO2 per ton produk. Namun, melalui proses verifikasi awal, produk yang dihasilkan mampu mencatatkan nilai emisi sebesar 2,2 tCO2 per ton produk atau setara dengan Jepang dan negara maju lain yang telah menerapkan standar hijau.

Menurutnya, capaian pre-verification tersebut membuka akses pasar Eropa yang kini menerapkan standar pelaporan emisi karbon lebih ketat terhadap produk impor industri manufaktur.

Selain itu, produk ekspor TML juga menggunakan 100 persen baja substrat hasil proses melt and pour dalam negeri yang dipasok PT Krakatau Steel (Persero) Tbk sebagai perusahaan negara.

Penggunaan bahan baku domestik tersebut menurut dia, dinilai memperkuat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sekaligus memenuhi tuntutan traceability pasar internasional, khususnya Amerika Serikat dan Uni Eropa.

“Dengan ini kita ingin menunjukkan bahwa industri nasional masih memiliki peluang untuk ekspor di tengah diberlakukannya kebijakan tarif section 232 dan anti circumvention Amerika Serikat, serta dinamika ekonomi global,” kata Stephanus.

Disampaikan dia, keberhasilan menembus pasar Eropa melalui pre-verification CBAM menjadi momentum penting bagi transformasi industri baja nasional menuju industri rendah karbon.

Ia juga menilai kolaborasi industri hulu dan hilir nasional menjadi kunci untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

Sementara itu, Direktur Komersial, Pengembangan Usaha, dan Portofolio PT Krakatau Steel Hernowo menyampaikan kontinuitas ekspor dapat mendukung keberlangsungan industri baja dari hulu hingga hilir.

Hernowo menambahkan Krakatau Steel akan terus mendukung suplai bagi industri baja di bagian antara, guna memenuhi target pemerintah dalam pengembangan industri baja nasional hingga 1,5 juta ton per tahun, mengingat tingkat konsumsi baja menjadi salah satu indikator kemajuan suatu negara.

“Kami ingin meningkatkan konsumsi baja nasional per kapita yang saat ini masih mencapai 65 kilogram per orang per tahun," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita meyakini industri baja nasional memiliki komitmen yang kuat untuk mempercepat transformasi menuju green steel atau baja ramah lingkungan, seiring meningkatnya tuntutan global terhadap produk rendah emisi.

Menperin ditemui di Jakarta, Jumat (10/4) mengungkapkan, komitmen tersebut tercermin dari keseriusan pelaku industri yang tergabung dalam The Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA) untuk mendorong penerapan teknologi hijau di sektor baja.

“Green steel, ini saya udah banyak bicara dengan ketua IISIA, komitmen dari IISIA, dari para pelaku usaha itu sangat tinggi,” ujarnya.

Pihaknya, kata dia, juga telah menjalin kerja sama hibah dengan Bank Dunia untuk mempercepat transformasi industri, termasuk sektor baja. Menurutnya, dukungan tersebut akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang mendukung industrialisasi hijau.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Industri penerbangan nasional menghadapi tekanan berat setelah jumlah penumpang domestik turun signifikan dari 102 juta orang pada 2018 menjadi sekitar 70 juta penumpang per tahun saat ini. Selain dipengaruhi kondisi ekonomi dan tingginya harga tiket, pelaku industri menilai terbatasnya persaingan maskapai turut memperburuk penurunan pasar domestik.

Pengamat aviasi Alvin Lie menilai kebijakan pembatasan usia impor pesawat menjadi salah satu faktor yang menghambat masuknya pemain baru di industri penerbangan nasional.

"Pesawat dengan kendaraan lainnya tidak bisa disamakan. Pesawat yang dalam tanda kutip 'tua', baik usia 10, 20 ataupun 30 tahun, tetap bisa terjaga dengan tiga prinsip utama," ujar Alvin Lie seperti dikutip, Kamis (13/5/2026).

Menurut dia, kebijakan pemerintah pada 2015-2016 yang membatasi usia impor pesawat maksimal 15 tahun menciptakan hambatan masuk yang tinggi bagi maskapai baru. Aturan tersebut memaksa maskapai menanggung biaya sewa armada yang lebih mahal karena pilihan pesawat menjadi terbatas.

Pemerintah memang telah melonggarkan aturan melalui Keputusan Menteri Nomor 115 Tahun 2020 dengan menaikkan batas usia pesawat impor menjadi 20 tahun. Namun, kalangan aviasi menilai relaksasi itu masih belum cukup untuk memperluas pilihan armada dan meningkatkan daya saing industri penerbangan domestik.

Alvin menjelaskan bahwa usia kalender pesawat bukan faktor utama penentu keselamatan penerbangan. Menurutnya, aspek terpenting justru terletak pada kelaikudaraan atau airworthiness yang dijaga melalui standar perawatan ketat dan berkelanjutan.

Ia menyebut terdapat tiga prinsip utama yang menjaga keselamatan pesawat, yakni perawatan berjenjang, prinsip safe life dan fail safe, serta kelaikudaraan. Dalam perawatan berjenjang, pesawat menjalani inspeksi rutin mulai dari A-Check hingga D-Check yang mencakup pembongkaran menyeluruh untuk memeriksa struktur, korosi, kabel, dan sistem pipa.

Selain itu, prinsip safe life memastikan setiap komponen diganti sebelum mencapai batas kegagalan, sedangkan fail safe menjamin struktur pesawat tetap aman meski terjadi kerusakan pada salah satu bagian. Regulator kemudian memberikan izin terbang setelah seluruh persyaratan teknis dan perawatan dipenuhi.

Alvin menambahkan pesawat dengan usia operasional tinggi justru mendapat pengawasan dan inspeksi tambahan yang lebih ketat, termasuk fatigue testing serta pencegahan korosi. Karena itu, menurut dia, keselamatan penerbangan tidak dapat diukur semata dari usia armada.

Ia menegaskan kualitas perawatan dan kepatuhan terhadap standar keselamatan penerbangan menjadi faktor utama dalam menjaga keamanan operasional maskapai. Dengan regulasi yang lebih adaptif, industri penerbangan diharapkan mampu meningkatkan kembali jumlah penumpang dan memperkuat persaingan di pasar domestik.

JAKARTA - Menciptakan UMKM berkualitas, sebanyak 352 pelaku industri menengah mengikuti rangkaian kegiatan Jagoan Wirausaha Jakarta (JAWARA). Program yang digagas Kantor Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta resmi dibuka pada Selasa (12/5/2026). Mereka nantinya mendapatkan Export Coaching Program (ECP) selama kegiatan.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta Lily Mochamad Sadeli mengungkapkan kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas UMKM agar semakin berdaya saing, adaptif, dan mampu memperluas akses pasar hingga tingkat global.

“Program tersebut diselenggarakan melalui kolaborasi bersama berbagai pemangku kepentingan antara lain PPEJP Kementerian Perdagangan, Dinas PPKUKM DKI Jakarta, OJK Jabodebek, serta Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI),” ujar Lily.

Pengembangan UMKM menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung program strategis pemerintah memperkuat sektor riil dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Di tengah dinamika perdagangan global dan perubahan preferensi pasar, UMKM dituntut terus meningkatkan kualitas SDM dalam peningkatan mutu produk, memperkuat branding, memanfaatkan digitalisasi, serta memenuhi standar pasar internasional,” katanya.

Program JAWARA hadir sebagai program pengembangan UMKM end-to-end yang mencakup onboarding digital, penguatan praktik bisnis berkelanjutan, pengembangan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata, hingga perluasan akses pasar ekspor.

Antusiasme pelaku usaha terhadap program ini tercermin dari jumlah pendaftar yang mencapai 879 UMKM. Dari jumlah tersebut, sebanyak 352 UMKM dinyatakan eligible mengikuti JAWARA Go-Onboard, kemudian masing-masing 40 UMKM terpilih untuk mengikuti pendampingan intensif pada program JAWARA Go-Sustain, Go-Tourism, dan Go-Export.

ECP 2026 diikuti 122 pendaftar dan telah terseleksi 30 UMKM untuk mengikuti program pendampingan ekspor secara intensif hingga September 2026. “Selain JAWARA dan ECP, Bank Indonesia DKI Jakarta juga terus memperkuat ekosistem pengembangan UMKM melalui berbagai program strategis lainnya seperti Citra Nusa untuk pengembangan UMKM wastra dan kriya, serta Cangkir Barista untuk mendorong transformasi barista menjadi coffeepreneur,” ujarnya.

Berbagai business matching pembiayaan dan ekspor juga akan diselenggarakan guna mempertemukan UMKM dengan buyer domestik maupun internasional. Seluruh rangkaian program tersebut akan diperkuat melalui penyelenggaraan Jakarta Kreatif Festival (JKF) 2026 pada 4–5 Juli 2026 di Istora Senayan Jakarta.

Melalui kolaborasi dan pendampingan yang berkelanjutan, Bank Indonesia DKI Jakarta berharap UMKM Jakarta dapat semakin siap bersaing di pasar domestik maupun global.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan ekspor produk olahan susu ke Vietnam menjadi bukti nyata daya saing peternakan nasional di pasar global, sekaligus mendorong peningkatan nilai tambah dan perluasan akses ekspor.

“Momentum ini menjadi bukti nyata bahwa produk susu Indonesia semakin kompetitif di pasar global," kata Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan I Ketut Wirata dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

I Ketut Wirata saat pelepasan ekspor produk olahan susu PT Cisarua Mountain Dairy di Bogor, memastikan ekspor produk olahan susu ke Vietnam menjadi langkah strategis dalam memperkuat posisi peternak dan pelaku usaha sekaligus meningkatkan nilai tambah industri peternakan nasional.

Menurutnya ekspor itu memberikan kepastian penyerapan susu segar dalam negeri sehingga produksi lebih terserap dan harga lebih terjaga.

Sementara bagi pelaku usaha, kata dia, capaian itu menjadi bukti industri susu nasional mampu bersaing di pasar global. Keberhasilan ekspor tersebut menunjukkan peningkatan daya saing produk susu Indonesia.

"Hal ini tercermin dari kinerja ekspor yang terus menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir,” ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan secara kumulatif berdasarkan data penerbitan sertifikat veteriner, dalam kurun waktu 2023 hingga 2026, total ekspor produk nasional telah melampaui 11,9 juta kilogram dengan nilai mencapai 15,3 juta dolar Amerika Serikat (AS).

Dalam tiga tahun terakhir, peningkatan ekspor juga terjadi ke berbagai negara seperti Hong Kong, Filipina, dan Thailand, dengan Filipina menjadi pasar terbesar.

Capaian itu, kata dia, menunjukkan pertumbuhan yang konsisten sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai eksportir produk olahan susu yang semakin diperhitungkan di kawasan Asia.

“Hal ini mencerminkan komitmen kuat dalam memperluas akses pasar internasional,” jelasnya.

Adapun ekspor perdana produk yoghurt olahan susu dari peternakan nasional ke Vietnam senilai 65 ribu dolar AS atau setara Rp1,13 miliar.

Menurut dia, keberhasilan ekspor tidak hanya ditentukan oleh kapasitas produksi, tetapi juga pemenuhan standar internasional, terutama dalam aspek keamanan pangan dan kesehatan hewan.

Kementerian Pertanian juga memastikan sistem jaminan mutu berjalan melalui pengawasan veteriner, sertifikasi, serta harmonisasi standar dengan negara tujuan ekspor.

"Kami akan terus memperkuat perlindungan bagi peternak dan pelaku usaha melalui pembukaan akses pasar, peningkatan kualitas, serta penguatan ekosistem industri," katanya.

Dengan berbagai upaya yang terus dilakukan, pemerintah memastikan kegiatan ekspor tidak sekadar mendorong kinerja perdagangan nasional, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi peternak dan pelaku usaha.

"Lebih dari itu, langkah ini menjadi bagian penting dalam memperkuat posisi dan daya saing produk peternakan Indonesia di pasar global yang semakin kompetitif," imbuh Ketut.

Sementara itu, Dairy Manufacturing Director PT Cisarua Mountain Dairy Bayu Triprasetyo, mengungkapkan dukungan dari pemerintah menjadi faktor penting dalam menjaga konsistensi mutu sekaligus memperlancar proses ekspor, termasuk ke pasar Vietnam yang kian menjanjikan.

Bayu juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih dukungan Kementerian Pertanian melalui pengawasan kesmavet, serta Kementerian Perdagangan yang telah mendorong kelancaran proses ekspor ke Vietnam.

"Sinergi ini semakin memperkuat komitmen kami untuk terus menghadirkan produk berkualitas serta berkontribusi lebih besar dalam peningkatan kinerja ekspor nasional,” ujar Bayu.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

GRESIK - Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) sebagai sekretariat Kadin Net Zero Hub , bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, pengelola kawasan Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), Gresik, serta para mitra strategis menyelenggarakan kegiatan “Akselerasi Transformasi Industri Hijau di Jawa Timur: Dekarbonisasi, Resource Efficiency, dan Circular Economy untuk Daya Saing Industri” di kawasan JIIPE Gresik.

Kegiatan ini menjadi ruang strategis bagi pemerintah, perwakilan perusahaan khususnya di kawasan JIIPE, serta mitra strategis terkait untuk memperkuat pemahaman, mempercepat aksi dan mendorong kolaborasi dalam implementasi industri hijau di Jawa Timur.

Transformasi industri menuju praktik rendah karbon semakin menjadi kebutuhan mendesak, seiring dengan meningkatnya tuntutan global seperti kebijakan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) dan standar keberlanjutan rantai pasok.

Kolaborasi IBCSD dan BEI Dorong Akses Pembiayaan Berkelanjutan melalui Sustainable Bonds & Sukuk



Dalam konteks ini, peluang dekarbonisasi dapat didorong melalui opsi solusi seperti Resource Efficient and Cleaner Production (RECP), penggunaan kerangka ekonomi sirkular, hingga perlindungan alam dan biodiversitas, sehingga peluang dekarbonisasi bukan hanya soal mengurangi emisi, tetapi juga soal meningkatkan efisiensi operasional dan membuka nilai tambah baru.

Direktur Eksekutif IBCSD, Indah Budiani menegaskan, pentingnya peran sektor bisnis dalam mendorong transformasi ini. “Industri hijau bukan lagi isu lingkungan. Ini adalah isu daya saing industri. Perusahaan yang tidak mulai hari ini akan tertinggal besok. Namun perusahaan yang bergerak lebih awal akan menjadi bagian dari rantai pasok global masa depan,” sebut Indah.

Chairwoman KADIN Net Zero Hub, Elim Sritaba menekankan, pentingnya dukungan ekosistem bagi sektor industri. “Transisi menuju net zero tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Kadin Net Zero Hub hadir bukan hanya sebagai platform, tetapi sebagai ekosistem yang menghubungkan pelaku usaha, teknologi, dan pembiayaan agar transformasi ini dapat berjalan secara kolektif, terutama di level kawasan industri,” jelas Elim.

Mewakili tuan rumah, Agung Guritno, Direktur HR and Logistic PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (JIIPE), menyoroti pentingnya kawasan industri dalam mempercepat implementasi industri hijau di tingkat operasional.

“Di JIIPE, kami mendorong perusahaan tenant untuk menerapkan dekarbonisasi melalui integrasi efisiensi energi, pengelolaan air dan limbah, serta penerapan prinsip circular economy untuk menciptakan ekosistem industri yang lebih kompetitif dan berdaya saing,” jelas Agung.

Kegiatan ini menghadirkan sesi dialog terkait kebijakan, peningkatan kapasitas, hingga pendalaman teknis yang membahas penghitungan emisi industri, strategi dekarbonisasi, serta implementasi RECP dan ekonomi sirkular secara praktis. Selain itu, diskusi juga dilakukan untuk mengidentifikasi peluang pengelolaan limbah, termasuk e-waste, sebagai bagian dari pendekatan ekonomi sirkular di kawasan industri.

Perwakilan industri, Irfan Miswari, Head of International Affairs PT Mukti Mandiri Lestari, menyampaikan apresiasinya terhadap ruang diskusi dan pembelajaran yang menghadirkan perspektif yang kaya dari sisi kebijakan hingga implementasi di lapangan.

“Diskusi di JIIPE ini menjadi inisiatif berharga untuk membangun kesadaran dekarbonisasi dan ekonomi sirkular di kalangan industri di daerah,” jelas Irfan.

Peserta yang hadir turut mengapresiasi acara. “Acaranya bagus dengan materi yang sangat komprehensif. Kami belajar banyak untuk diterapkan di perusahaan. Ke depannya semoga ada follow-up lanjutan dari acara ini,” sebut salah satu perwakilan tenant JIIPE dari industri pupuk padat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta peningkatan kesadaran dan kapasitas pelaku industri dalam menerapkan strategi dekarbonisasi, teridentifikasinya peluang implementasi efisiensi sumber daya, serta terbukanya peluang kolaborasi untuk pengembangan pilot project industri hijau di Jawa Timur.

IBCSD dan KADIN Net Zero Hub bersama para mitra akan terus mendorong kolaborasi lintas sektor guna mempercepat transformasi industri menuju sistem produksi yang rendah emisi, efisien, dan berkelanjutan.

Jakarta (ANTARA) - Persoalan logistik di Indonesia telah lama menjadi isu struktural yang menghambat daya saing ekonomi nasional. Berbagai riset menunjukkan bahwa biaya logistik Indonesia masih tergolong tinggi dibandingkan negara lain.

Data tahun 2025 menunjukkan bahwa biaya logistik nasional berada di kisaran 23 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), jauh di atas rata-rata negara ASEAN yang berkisar 14 persen. Bahkan, jika dibandingkan dengan negara maju, angka tersebut hampir dua kali lipat, mengingat negara-negara maju telah mampu menekan biaya logistik, hingga di bawah 10 persen PDB.

Tingginya biaya logistik ini mencerminkan inefisiensi sistem distribusi nasional. Struktur angkutan masih didominasi oleh transportasi darat yang relatif mahal, sementara pemanfaatan moda laut dan kereta api belum optimal.

Selain itu, masalah klasik, seperti dwelling time di pelabuhan, keterbatasan infrastruktur logistik, serta rendahnya integrasi rantai pasok turut memperparah kondisi. Laporan Bank Dunia (2013), bahkan menegaskan bahwa biaya logistik yang tinggi menjadi salah satu penghambat utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha, tetapi juga masyarakat luas. Biaya distribusi yang tinggi akan diteruskan ke harga barang, sehingga meningkatkan harga jual di pasar domestik. Dalam beberapa kasus, biaya pengiriman barang antarwilayah di Indonesia, bahkan bisa lebih mahal dibandingkan biaya impor dari luar negeri. Kondisi ini menunjukkan bahwa reformasi logistik bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai biaya logistik di Indonesia masih belum kompetitif. Meskipun angkanya turun dari 23,8 persen menjadi 14,2 persen, biaya riilnya, dengan memasukkan komponen biaya logistik ekspor, angkanya masih mencapai 23 persen dari PDB.

Selanjutnya dengan masih tingginya biaya logistik tersebut juga berkontribusi pada tingginya incremental capital output ratio (ICOR) Indonesia yang mencapai 6,3 persen. ICOR adalah metrik yang mengukur efisiensi investasi dan angka ICOR yang tinggi menunjukkan bahwa investasi di Indonesia kurang efisien.

Dalam kondisi tersebut, keberadaan pusat logistik berikat (PLB) dapat menjadi game changer karena mampu mengintervensi akar permasalahan logistik nasional, yakni panjangnya rantai distribusi, tingginya biaya ketidakpastian, serta rendahnya efisiensi skala. Lebih jauh, keberadaannya akan mewujudkan buffer stock domestik dan fleksibilitas fiskal, karena kehadiran PLB tidak hanya menekan biaya logistik, tetapi juga mentransformasi sistem distribusi nasional menjadi lebih efisien dan kompetitif.

Peran strategis

Dalam upaya mengatasi kompleksitas persoalan logistik di tanah air, pemerintah memperkenalkan konsep pusat logistik berikat (PLB) sebagai bagian dari reformasi logistik nasional. PLB merupakan fasilitas penyimpanan barang impor maupun lokal dalam jangka waktu tertentu, dengan berbagai kemudahan fiskal, termasuk penangguhan bea masuk dan pajak impor.

Dalam praktik implementasinya PLB dapat terhubung dengan sistem digital logistik, transportasi multimoda (laut, darat, kereta), serta kawasan industri dan distribusi. Hal ini menjadi esensi utama keberadaaan PLB karena masalah utama Indonesia adalah kurangnya integrasi sistem, bukan hanya sekadar kekurangan fasilitas.

Kebijakan ini mulai diperkenalkan secara luas sejak 2016 sebagai bagian dari paket kebijakan ekonomi pemerintah. Jumlah PLB di Indonesia tidak bersifat statis karena terus berkembang sejak pertama kali diluncurkan. Berdasarkan data resmi Perkumpulan Pusat Logistik Berikat Indonesia (PPLBI) terkait perkembangan awal dan referensi kelembagaan PLB, pada tahap awal tahun 2016 diluncurkan sebanyak 11 PLB, tahap berikutnyabertambah menjadi sekitar 28 PLB, dan akan terus bertambah dengan target pemerintah mencapai 50 PLB dalam jangka menengah.

Secara konseptual, PLB berfungsi sebagai buffer stock nasional yang memungkinkan pelaku usaha menyimpan barang lebih dekat dengan pasar, tanpa harus langsung mengeluarkan beban pajak. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan persediaan, sekaligus mengurangi biaya logistik secara keseluruhan.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa sejak implementasinya, jumlah PLB terus meningkat dan memberikan kontribusi signifikan dalam menekan biaya logistik, khususnya bagi industri manufaktur.

Efektivitas PLB dapat dilihat dari kemampuannya mengurangi lead time distribusi dan ketergantungan terhadap impor langsung. Dengan adanya PLB, pelaku usaha tidak perlu lagi menyimpan stok dalam jumlah besar di luar negeri atau melakukan impor berulang dalam waktu singkat. Hal ini tidak hanya menekan biaya transportasi, tetapi juga meningkatkan efisiensi rantai pasok.

Jika dibandingkan secara internasional, konsep PLB serupa dengan bonded warehouse yang telah lama diterapkan di negara-negara maju. Singapura, misalnya, memanfaatkan fasilitas ini untuk memperkuat posisinya sebagai hub logistik global. Belanda juga mengembangkan sistem logistik terintegrasi berbasis gudang berikat di Rotterdam yang mendukung efisiensi distribusi di kawasan Eropa. Selanjutnya Tiongkok juga sukses mengembangkan bonded logistics zone mempercepat arus barang dan menekan biaya ekspor-impor. Keberhasilan negara-negara tersebut menunjukkan bahwa fasilitas logistik, seperti PLB, dapat menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan daya saing ekonomi.

Dampak efisiensi

PLB memiliki potensi besar sebagai game changer dalam menekan biaya logistik nasional. Dengan memperpendek rantai distribusi, meningkatkan efisiensi penyimpanan, serta mengurangi biaya transportasi, PLB dapat memberikan dampak langsung terhadap penurunan biaya logistik.

Berbagai studi menunjukkan bahwa peningkatan efisiensi logistik dapat menurunkan biaya hingga 10–15 persen, tergantung pada sektor dan skala implementasi. Asosiasi logistik Indonesia pada 2025 juga menyebut bahwa optimalisasi sistem logistik nasional, termasuk melalui PLB, dapat menurunkan biaya logistik, hingga sekitar 12,5 persen serta mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

Selama ini, banyak pelaku usaha di Indonesia masih bergantung pada impor langsung dengan pola pengiriman bertahap. yang mengakibatkan kondisi, antara lain biaya transportasi berulang meningkat, waktu tunggu panjang, dan stok sering tidak optimal. Implementasi PLB akan memutus rantai ini dengan menghadirkan buffer stock di dalam negeri. Barang dapat disimpan lebih dekat ke pasar, tanpa harus langsung dikenakan bea masuk dan pajak impor.

Dampak yang diberikan adanya efisiensi logistik yang membuat frekuensi pengiriman barang menjadi berkurang, biaya distribusi dapat ditekan dengan lebih efisien, dan perencanaan logistik dapat dilakukan dengan lebih fleksibel. Inilah perubahan mendasar yang terjadi dengan adanya PLB, yaitu perubahan sistem dari semula sistem reaktif (impor saat butuh) menjadi sistem logistik yang strategis (stok tersedia domestik).

Selain itu, PLB juga berkontribusi dalam meningkatkan kepastian pasokan dan stabilitas harga. Dengan adanya stok barang di dalam negeri, risiko gangguan rantai pasok global dapat diminimalkan. Hal ini menjadi sangat penting dalam konteks ketidakpastian global, seperti yang terjadi selama pandemi COVID-19 dan dinamika geopolitik internasional.

Lebih jauh, PLB juga berpotensi mendorong transformasi sistem logistik nasional menuju model yang lebih efisien dan terintegrasi. Dengan dukungan digitalisasi, integrasi antarmoda, serta kebijakan fiskal yang tepat, PLB dapat menjadi pusat konsolidasi logistik yang mengurangi inefisiensi, seperti perjalanan kosong dan distribusi yang tidak optimal.

Tranformasi ekonomi

Pada akhirnya, pembentukan PLB bukan sekadar fasilitas penyimpanan barang, melainkan instrumen strategis dalam reformasi logistik nasional. Di tengah tingginya biaya logistik yang masih menjadi tantangan utama, PLB menawarkan solusi konkret untuk meningkatkan efisiensi distribusi dan memperkuat daya saing ekonomi Indonesia.

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa sistem logistik yang efisien menjadi kunci keberhasilan dalam perdagangan global. Oleh karena itu, optimalisasi PLB harus terus didorong melalui penguatan regulasi, integrasi sistem, serta sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha. Sehingga apabila dimanfaatkan secara optimal, PLB tidak hanya akan menekan biaya logistik, tetapi juga menjadi fondasi bagi transformasi ekonomi nasional menuju sistem yang lebih efisien, tangguh, dan berdaya saing tinggi.

Tanpa adanya PLB, pengiriman barang lebih banyak dilakukan dalam volume kecil dan tidak efisien. Sebaliknya melalui PLB pengiriman barang dapat dikonsolidasikan dalam jumlah besar dan distribusinya dilakukan dalam skala ekonomis, sehingga perubahan dimaksud akan menghasilkan penurunan biaya-biaya per unit, meningkatkan utilisasi angkutan, dan perjalanan kosong juga semakin berkurang.

Kondisi tersebut sebagai bukti bahwa konsep PLB dapat disebut sebagai game changer, karena tidak hanya membangun sistem yang menurunkan biaya logistik secara langsung, tetapi mengubah cara kerja sistem logistik nasional, dari tidak efisien menjadi terintegrasi, fleksibel, dan berbasis skala ekonomi.

*) Dr M Lucky Akbar, ASN Kemenkeu dan dosen praktisi kebijakan publik

Copyright © ANTARA 2026

Manokwari (ANTARA) - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Papua Barat meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui bimbingan teknis guna menghasilkan produk kreatif dan berdaya saing ekspor.

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan di Manokwari, Selasa, mengatakan peningkatan kapasitas pelaku UMKM menjadi langkah strategis memperkuat sektor ekonomi daerah, terutama melalui pengembangan perdagangan luar negeri.

“Pengembangan produk UMKM berjalan maksimal, jika pelaku usaha punya kemampuan mengolah dan menciptakan produk bernilai tinggi,” ujar Dominggus.

Menurut dia, Papua Barat memiliki potensi besar dari berbagai komoditas unggulan seperti perikanan, kehutanan, hingga produk olahan berbasis sumber daya alam yang dinilai dapat bersaing dengan produk lainnya di pasar global.

Potensi tersebut harus didukung dengan kemampuan dari masing-masing pelaku usaha agar mampu meningkatkan kualitas produk, memperluas akses pasar melalui pemanfaatan teknologi digital, serta manajemen keuangan.

“Masih banyak pelaku UMKM hadapi kendala, mulai dari keterbatasan infrastruktur, logistik, dan minim pemahaman tentang produk ekspor,” ujarnya.

Kepala Disperindag Papua Barat Bondan Santoso menjelaskan bahwa, pelaksanaan bimtek bertujuan meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam menciptakan produk yang semakin inovatif, kreatif, dan berdaya saing tinggi.

Bimtek tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai instansi, antara lain tenaga ahli standardisasi produk ekspor Kementerian Perdagangan, perwakilan Bank Indonesia, akademisi, serta Bea Cukai Manokwari.

“Peserta kegiatan terdiri dari pelaku UMKM di Manokwari dan perwakilan dari sejumlah kabupaten di Papua Barat,” ucap Bondan.

Dia berharap, melalui peningkatan kapasitas, pelaku UMKM tidak hanya mampu bertahan di pasar lokal, tetapi juga berkembang menjadi eksportir yang mampu bersaing di pasar internasional serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

“Pelaku UMKM juga dibekali pemahaman terkait prosedur dan aturan ekspor agar mampu memenuhi standar pasar internasional,” ujar Bondan.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026