Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto menyatakan terbuka untuk saling bertukar data dengan instansi lain dalam upaya kolaborasi meningkatkan penerimaan negara.

Dalam diskusi publik bertajuk 'Meneropong Tax Gap & Efektivitas Tata Kelola Fiskal Sektor Minerba' yang digelar Kamis (11/12/2025), Bimo menyampaikan bahwa praktik pertukaran data antarkementerian dan lembaga sejatinya telah berjalan untuk berbagai kepentingan. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kerja sama tersebut difokuskan untuk mendorong kepatuhan dan optimalisasi penerimaan pajak.

Namun, Bimo mengakui bahwa DJP masih dibatasi oleh ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang mengatur kerahasiaan data wajib pajak (WP). Pembatasan tersebut, menurut dia, kerap menjadi sumber keluhan dari instansi lain yang membutuhkan data perpajakan untuk keperluan analisis dan pengawasan.

“Dulu mungkin Ditjen Pajak [dikeluhkan] cuma minta-minta data doang, enggak mau ngasih data. Iya, pasal 34 enggak boleh ngasih karena rahasia. Sekarang gini terus terang saja, saya buka data untuk bapak ibu sesuai dengan aturan,” ujar Bimo dalam forum yang disiarkan melalui kanal YouTube Pusdiklat Pajak, dikutip Minggu (14/12/2025).

Bimo mengungkapkan bahwa usulan untuk memperluas ruang pertukaran data WP telah ia sampaikan kepada Menteri Keuangan, baik saat jabatan tersebut masih dipegang Sri Mulyani Indrawati maupun di era Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Tujuannya agar DJP dapat lebih leluasa berbagi data dengan tetap mematuhi kerangka hukum yang berlaku.

Menurut Bimo, sikap tersebut dilandasi keinginan agar DJP tampil lebih inklusif dan membangun hubungan timbal balik yang setara dengan instansi lain. Saat ini, Kemenkeu telah melakukan pertukaran data secara terbatas dengan sejumlah lembaga, terutama untuk kebutuhan pengawasan lintas sektor.

“Kalau bapak ibu memang mau mendapatkan data untuk menganalisis kinerja di sektor bapak ibu, saya kasih. Tentu tanpa identifikasi. Itu halal, enggak usah dipersulit. Saya kasih, saya minta Direktur Data. Kenapa? Karena dengan begitu ada trust, kan dari [Ditjen] Minerba [Kementerian ESDM] juga ngasih. Sama-sama kami awasi,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Bimo juga menyinggung langkah pengawasan terhadap wajib pajak kaya atau high wealth individual (HWI). Ia mengungkapkan, pada hari tersebut DJP baru saja memanggil sejumlah WP dengan kekayaan besar untuk klarifikasi kepatuhan.

Bimo menjelaskan bahwa sebagian WP kaya masih belum menyadari otoritas pajak memiliki akses ke berbagai sumber data lintas instansi, termasuk data kepemilikan manfaat (beneficial ownership/BO) yang berada di bawah kewenangan Kementerian Hukum. Data tersebut dinilai penting sebagai pembanding kepatuhan pelaporan pajak.

“Sekarang itu data luar biasa untuk benchmarking kepatuhan dari wajib pajak, terkadang wajib pajak mungkin merasa kami enggak punya akses terhadap data tersebut, sehingga di laporan SPT-nya itu tidak dimasukkan,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan bakal mendukung rencana pembangunan single profile guna mengintegrasikan data wajib pajak/wajib bayar/pengguna jasa kepabeanan dan cukai.

Untuk diketahui, rencana pembangunan single profile itu menjadi salah satu arah kebijakan intensifikasi maupun ekstensifikasi penerimaan negara pada Rencana Strategis (Renstra) Kemenkeu 2025—2029. Rencana itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70/2025 yang diteken Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pada Oktober 2025.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Rosmauli menyatakan pihaknya berkomitmen mendukung salah satu rencana strategis kementerian.

"Untuk keperluan pembuatan single profile, data yang diperlukan dari DJP tentunya sesuai dengan profile apa yang akan dibangun. DJP berkomitmen untuk mendukung pembangunan single profile," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (11/11/2025).

Namun demikian, Rosmauli enggan memerinci lebih lanjut terkait dengan progres pembangunan single profile itu. Dia mengatakan, integrasi basis data pajak, bea cukai maupun kementerian/lembaga lain akan dikoordinasikan oleh Badan Teknologi, Informasi dan Intelijen Keuangan (BATII) Kemenkeu.

Bisnis sudah mencoba menghubungi Kepala BATII Suryo Utomo untuk meminta konfirmasi dan penjelasan lebih lanjut. Namun, belum ada respons yang diberikan sampai dengan berita ini dimuat.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah berencana untuk menggali potensi penerimaan negara dengan intensifikasi dan ekstensifikasi melalui empat strategi. Pertama, optimalisasi pemanfaatan data dalam rangka penggalian potensi perpajakan dan PNBP.

Kedua, integrasi basis data penerimaan negara antarunit di Kemenkeu dan antarkementerian melalui single profile wajib bayar/wajib pajak/pengguna jasa kepabeanan dan cukai.

Ketiga, penggalian potensi sumber-sumber penerimaan baru antara lain pajak karbon, pajak ekonomi digital, objek cukai baru, dan PNBP.

Keempat, penguatan program intensifikasi bea masuk untuk melindungi industri dalam negeri dan bea keluar untuk mendukung hilirisasi berbasis SDA.

Apakah Single Profile sama dengan Single Identity Number?

Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menduga ide pembangunan single profile ini berbeda dengan single identity yang pernah diusung Kemenkeu beberapa tahun lalu.

Adapun, single identity number (SIN) membantu otoritas pajak memetakan sektor mana yang belum tersentuh pajak atau celah dalam perpajakan. Caranya dengan menggunakan konsep link and match SIN pajak, yang dinilai akan mampu menyediakan data wajib pajak (WP) yang belum membayar kewajiban perpajakannya.

"Dahulu itu single identity, ada kemungkinan berbeda dengan konsep single profile," terang Fajry kepada Bisnis, Selasa (11/11/2025).

Fajry menyayangkan bahwa integrasi basis data single profile ini belum menjadi kebijakan konkret seperti integrasi nomor induk kependudukan dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Dia menilai harusnya integrasi basis data antarunit di Kemenkeu sudah lebih cepat dibandingkan dengan NIK dan NPWP, lantaran NIK berada di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan NPWP di bawah Kemenkeu.

"Agak ironis memang, ketika NIK dengan NPWP sudah diintegrasikan, tetapi 'single profile' antar dua otoritas di bawah Kemenkeu masih dalam bentuk arah kebijakan," terang Fajry.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mempekerjakan peretas alias hacker untuk membenahi sistem administrasi perpajakan, atau Coretax. Hacker itu diberikan tugas untuk membenahi keamanan siber sistem perpajakan tersebut.

Purbaya mengeklaim bahwa kini keamanan siber atau cybersecurity dari Coretax sudah dibenahi hingga 95%. Apalagi, dia menyebut sebelumnya ada data wajib pajak (WP) yang diperjualbelikan.

"Ini cepat sekali membaiknya dalam waktu yang singkat, [nilainya] dari D sampai E, menjadi A plus. Jadi cybersecurity-nya sudah bagus sekali. Kemarin kan ada data Coretax, ternyata dijual di luar ya, ada yang bolong gitu. Sekarang hampir pasti udah enggak bisa lagi," terangnya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat (24/10/2025).

Purbaya menyebut salah satu upaya pembenahan keamanan siber Coretax yang dilakukan adalah dengan mempekerjakan peretas dari Indonesia. Dia blak-blakan bahwa peretas itu pun dipekerjakan dan digaji.

"Saya panggil yang ranking-ranking dunia itu, yang jagoan, kami bayar sih, bantuin saya, jadi sudah di-test, udah lumayan. Performance non-transactional yang itu, dari 0 sampai 100 udah dapet 95 plus, jadi sudah bagus juga performanya itu," ungkapnya.

Menurut Purbaya, peretas yang dipekerjakan olehnya itu sudah pernah bekerja di bawahnya saat menjabat di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Orang itu pun bahkan ikut dengan Purbaya saat menjabat di berbagai institusi lainnya.

"Jadi saya ada satu orang dulu di Polhukam. Jago jaringan segala macam, jago juga hacking. Dia dilatih di Rusia enam bulan kali. Khusus di tempat tertutup di sana. Jadi kayaknya KGB juga dia. Saya pakai di pertahanan kan aman. Jadi saya percaya dia. Saya bawa ke Maritim [Kemenko Marves], ke LPS, sekarang ke sini," ucapnya.

Pria yang pernah menjabat Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu turut mengungkap ada lebih dari satu peretas yang dikenalnya sejak bekerja di berbagai institusi pemerintahan.

Adapun selama sebulan belakangan, Menkeu pengganti Sri Mulyani itu telah menugaskan Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu untuk membenahi sistem Coretax. Beberapa masalah dari sisi pengguna seperti tidak bisa login, timeout, blank dan tidak bisa mengunggah faktur sudah cukup banyak teratasi.

Namun, beberapa isu khususnya terkait dengan gangguan software yang disediakan oleh pihak LG masih perlu dibenahi. Masalahnya, kontrak kerja sama pemerintah dengan LG baru selesai Desember 2025.