Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mempekerjakan peretas alias hacker untuk membenahi sistem administrasi perpajakan, atau Coretax. Hacker itu diberikan tugas untuk membenahi keamanan siber sistem perpajakan tersebut.

Purbaya mengeklaim bahwa kini keamanan siber atau cybersecurity dari Coretax sudah dibenahi hingga 95%. Apalagi, dia menyebut sebelumnya ada data wajib pajak (WP) yang diperjualbelikan.

"Ini cepat sekali membaiknya dalam waktu yang singkat, [nilainya] dari D sampai E, menjadi A plus. Jadi cybersecurity-nya sudah bagus sekali. Kemarin kan ada data Coretax, ternyata dijual di luar ya, ada yang bolong gitu. Sekarang hampir pasti udah enggak bisa lagi," terangnya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat (24/10/2025).

Purbaya menyebut salah satu upaya pembenahan keamanan siber Coretax yang dilakukan adalah dengan mempekerjakan peretas dari Indonesia. Dia blak-blakan bahwa peretas itu pun dipekerjakan dan digaji.

"Saya panggil yang ranking-ranking dunia itu, yang jagoan, kami bayar sih, bantuin saya, jadi sudah di-test, udah lumayan. Performance non-transactional yang itu, dari 0 sampai 100 udah dapet 95 plus, jadi sudah bagus juga performanya itu," ungkapnya.

Menurut Purbaya, peretas yang dipekerjakan olehnya itu sudah pernah bekerja di bawahnya saat menjabat di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Orang itu pun bahkan ikut dengan Purbaya saat menjabat di berbagai institusi lainnya.

"Jadi saya ada satu orang dulu di Polhukam. Jago jaringan segala macam, jago juga hacking. Dia dilatih di Rusia enam bulan kali. Khusus di tempat tertutup di sana. Jadi kayaknya KGB juga dia. Saya pakai di pertahanan kan aman. Jadi saya percaya dia. Saya bawa ke Maritim [Kemenko Marves], ke LPS, sekarang ke sini," ucapnya.

Pria yang pernah menjabat Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu turut mengungkap ada lebih dari satu peretas yang dikenalnya sejak bekerja di berbagai institusi pemerintahan.

Adapun selama sebulan belakangan, Menkeu pengganti Sri Mulyani itu telah menugaskan Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu untuk membenahi sistem Coretax. Beberapa masalah dari sisi pengguna seperti tidak bisa login, timeout, blank dan tidak bisa mengunggah faktur sudah cukup banyak teratasi.

Namun, beberapa isu khususnya terkait dengan gangguan software yang disediakan oleh pihak LG masih perlu dibenahi. Masalahnya, kontrak kerja sama pemerintah dengan LG baru selesai Desember 2025.