Bisnis.com, SURABAYA – Menteri Pendidikan Dasar dan Mensengah (Mendikdasmen) RI Abdul Mu'ti merespons data Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang membeberkan bahwa sekitar 200 ribu anak di penjuru tanah air telah terpapar judi online, di mana sekitar 80 ribu anak di antaranya masih berusia di bawah 10 tahun.

Mu'ti menduga penyebab dari ratusan ribu anak tersebut terpapar judi online disebabkan karena ketidaktahuan dan minimnya edukasi maupun mitigasi tentang eksistensi dan dampak negatif judi online terhadap mereka.

Dia beranggapan bahwa mayoritas anak di Tanah Air yang terpapar judi online tersebut awalnya hanya sekadar bermain gim di masing-masing ponsel pintar atau gadget yang mereka miliki tanpa kontrol maupun pengawasan yang ketat dari orang tua.

"Karena sebagian mereka yang terpapar [judi online] juga anak-anak yang sebagian memang karena tidak tahu. Jadi, mereka mungkin main game, kemudian tersesat ke judi online," ungkap Mu'ti saat ditemui di Gedung Islamic Center, Surabaya, Rabu (20/5/2026).

Selain terseret karena penggunaan ponsel pintar tanpa kontrol yang optimal oleh orang tua, Mu'ti juga menjelaskan bahwa faktor lingkungan serta kondisi tertentu lainnya dapat menyebabkan anak-anak terdistraksi judi online dengan mudah.

"Supaya memang ada yang misalnya karena pengaruh lingkungan atau karena keadaan tertentu memang mereka kemudian apa terjerumus pada judi online," tambahnya.

Dalam rangka melakukan pencegahan agar lebih komprehensif, Mu'ti mengungkapkan bahwa pihaknya bersama kementerian/lembaga terkait juga telah menggandeng aparat penegak hukum. Ia menyebut pihaknya telah bersepakat dengan lima menteri serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait aturan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun.

"Kami 'kan sudah ada penandatanganan kesepakatan bersama enam kementerian ya, termasuk dengan Kapolri terkait dengan penggunaan teknologi digital, termasuk juga pembatasan penggunaan media sosial untuk mereka yang di bawah 16 tahun," tegasnya.

Tak hanya itu, Mu'ti juga menjelaskan bahwa Kemendikdasmen telah resmi memasukkan materi penyuluhan terkait dampak negatif dari judi online untuk disosialisasikan kepada segenap peserta didik baru pada pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

"Kami di kementerian melalui program MPLS itu nanti juga di antara materinya adalah penyuluhan tentang bahaya judi online bagi anak-anak sekolah," ujarnya.

Lebih lanjut, Mu'ti juga menyatakan bahwa usaha untuk menjauhkan anak dari pengaruh judi online berpotensi merusak kualitas generasi penerus bangsa itu tidak mungkin hanya mengandalkan pemerintah selaku regulator. Namun, juga dengan memperkuat peran dari empat ekosistem pendidikan, yakni sekolah, keluarga, masyarakat, dan media.

"Kami memberikan penyuluhan terus-menerus, termasuk upaya kami untuk memperkuat empat ekosistem pendidikan. Sekolah, rumah, masyarakat, dan media. Ini juga penting untuk bagaimana agar anak-anak kita ini tidak terpapar oleh judi online yang memang sekarang dari masalah yang sangat serius," pungkas Mu'ti.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengungkapkan hampir 200 ribu anak Indonesia telah terpapar judi online, termasuk sekitar 80 ribu anak di bawah 10 tahun.

Angka ini menjadi alarm serius bagi masa depan generasi bangsa. Meutya menegaskan bahwa judi online bukan sekadar hiburan digital, melainkan ancaman serius yang merusak ekonomi keluarga, memicu kekerasan rumah tangga, memecah belah hubungan sosial, dan menghancurkan masa depan anak-anak.

“Judi online adalah scam yang sistemnya memastikan pemain hampir selalu rugi dan kalah dalam jangka panjang. Karena itu, kita semua harus menjadi garda edukasi, saling mengingatkan, serta melindungi keluarga dan anak-anak kita dari maraknya praktik ilegal ini,” tegas Meutya dalam kegiatan Indonesia GOID Menyapa Gass Pol Tolak Judol - Jauhi Judol, Anak Medan Pilih Masa Depan, Bukan Judi Online di Kota Medan, Rabu (13/05/2026).

Menurutnya, pemberantasan judi online tidak cukup hanya dengan memutus akses dan penindakan hukum semata. Meutya menyebut pihaknya terus memperkuat literasi digital dan melibatkan seluruh masyarakat sebagai benteng utama pencegahan.

“Kita tidak hanya menutup akses atau melakukan takedown. Yang terpenting adalah menjangkau masyarakat luas dengan fakta-fakta ini, sehingga kesadaran tumbuh dari dalam keluarga dan komunitas,” ujarnya.

Dia juga mengklaim bahwa pemerintah terus berusaha gencar untuk memblokir situs dan konten judi online. Namun, Meutya menekankan perlunya kerja sama lintas sektor yang lebih kuat.

“Kami akan terus memerangi aksesnya. Tapi kalau pelakunya tidak ditindak tegas, situs baru akan terus muncul. Karena itu, kami butuh dukungan penuh dari Polri, PPATK, OJK, perbankan, dan seluruh platform digital,” jelasnya.

Meutya juga menyoroti maraknya iklan judi online di media sosial yang semakin agresif menyasar pengguna Indonesia. Kemkomdigi telah meminta platform seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube untuk bertanggung jawab lebih besar dengan segera menurunkan konten tersebut.

“Judi online dilarang di Indonesia. Semua pihak harus punya tanggung jawab moral dan hukum yang sama,” pungkas Meutya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menilai maraknya judi online (judol) tahun lalu menjadi salah satu faktor turunnya transaksi pelaku UMKM.

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana mengungkapkan data terbaru Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menunjukkan transaksi judi online mencapai Rp155 triliun pada tahun ini, turun drastis dari Rp359 triliun tahun lalu alias hingga 57%.

“Alhamdulillah ya PPATK merilis data tahun ini itu transaksi judi online Rp155 triliun, sementara tahun lalu Rp359 triliun. Artinya, ada spending yang akan di-shifting,” kata Temmy dalam konferensi pers Epic Sale 2025 di Pasar Mayestik, Jakarta Selatan, Selasa (2/12/2025).

Temmy menyebut pergeseran belanja dari aktivitas judi online ke kebutuhan pokok dapat mendorong kembali konsumsi rumah tangga, yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi.

“Kalau tadi orang belanja, beli top up untuk judi online, sekarang kita arahkan mungkin bisa belanja kebutuhan pokok, baik sandang, pangan. Dan ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi kita,” ujarnya.

Terlebih, Temmy mengatakan dampak judi online tahun lalu begitu besar hingga konsumsi pelaku UMKM merosot tajam. “Tahun-tahun lalu UKM banyak terpuruk pembelanjanya karena memang semuanya main judi online. Memang angkanya luar biasa turunnya,” ucapnya.

Lebih lanjut, Temmy menambahkan analisis tersebut muncul dari perubahan pola pengeluaran masyarakat berpendapatan rendah.

“Judi online kan semuanya targetnya adalah di masyarakat bawah. Yang seharusnya dia beli beras, yang harusnya dia beli baju buat anak/anaknya, dibeli buat top up judi online,” tuturnya.

Dia berharap penurunan transaksi judi online dapat memicu peralihan dana masyarakat kembali ke sektor riil.

Meski begitu, Temmy menilai penurunan tersebut setidaknya menunjukkan sebagian besar uang masyarakat tidak lagi habis tersedot oleh platform judi online.

“Yang pasti penurunan angka ini berarti peredaran uang di masyarakat itu lebih tidak ke judi online semua. Penginnya semuanya hilang sih, tapi ini sudah merupakan berita bagus lah ya turun sampai 57%,” tuturnya.

Di sisi lain, Temmy juga menyoroti perubahan perilaku konsumen yang kini lebih sensitif terhadap harga dibandingkan merek. Dia menilai masyarakat perlu memperhatikan asal barang dan meningkatkan kebanggaan terhadap produk lokal.

Meski begitu, Temmy menegaskan pemerintah tidak menentang produk impor selama masuk secara legal. Namun, lanjut dia, kampanye bangga menggunakan produk lokal harus terus diperkuat agar UMKM dapat naik kelas.

Bisnis.com, JAKARTA — Menko Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meminta agar tokoh agama bisa ikut terlibat dalam menekan praktik judi online (judol) di Indonesia.

Yusril menceritakan pengalamannya saat beribadah Salat Jumat. Namun, berdasarkan pengalamannya itu, dirinya tidak pernah mendengarkan khatib membawa materi terkait judi online saat khotbah.

"Setiap minggu sembahyang yang Jumat dengarkan khotib itu 5 tahun terakhirnya saya gak pernah mendengar ada khotib itu membahas masalah judi online," ujar Yusril di kantor PPATK, Selasa (4/11/2025).

Ia mengemukakan, khotib Jumat lebih banyak membahas terkait dengan materi keagamaaan tanpa membahas persoalan di masyarakat seperti judi online.

"Yang dibicarakan masalah neraka jahanam terus-terusan tapi lupa membahas masalah yang real dihadapi oleh masyarakat kita ini terkait dengan masalah perjudian online, masalah narkoba, masalah real yang dihadapi," imbuhnya.

Berkaitan dengan hal ini, Yusril menyarankan agar para khatib bisa membawa materi terkait dengan dampak atau mengampanyekan hal negatif terkait praktik judi online.

Sebab, menurut Yusril, pemberantasan judi online di Indonesia bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Namun juga tanggung jawab tokoh agama, orang tua hingga guru.

"Jangan kita bicara akhirat surga neraka terus. Di dunia ini kejahatan-kejahatan seperti ini harus kita tanggulangi bersama dan ini tanggung jawab sosial, tidak saja tanggung jawab negara tapi juga tanggung jawab dari tokoh-tokoh agama, orang tua, para guru dan sebagainya," pungkasnya.

Sekadar informasi, PPATK mengungkap bahwa transaksi keuangan judi online mencapai Rp155 triliun hingga Oktober 2025. Tercatat, pemain judi online ini rata-rata memiliki penghasilan Rp5 juta ke bawah.

Jumlah itu menyusut dibandingkan dengan transaksi judi online sepanjang tahun 2024 yang mencapai Rp359 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyampaikan terdapat 600.000 penerima bantuan sosial menyalahgunakan dana untuk modal judi online.

Yusril mengatakan temuan itu diperoleh dari kerja sama antara kementerian terkait dengan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Kemensos sudah mengetahui berkat kerjasama dengan PPATK, lebih daripada 600.000 penerima bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah itu dijadikan modal untuk melakukan judi online," ujar Yusril di kantor PPATK, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Selain itu, Yusril juga mengemukakan bahwa bantuan pemerintah lain yang disalahgunakan lainnya yakni soal beasiswa yang diberikan kepada pelajar dan mahasiswa.

"Bahkan pemerintah, itu sudah mendeteksi sejumlah bantuan beasiswa kepada pelajar-pelajar dan mahasiswa kita, juga digunakan untuk judi online," imbuhnya.

Dengan demikian, Yusril mengemukakan bahwa pemerintah tengah berupaya untuk menekan praktik judi online di Indonesia. Salah satunya, selain penangkapan bandar, pemerintah juga menerapkan pasal TPPU terhadap praktik judi online ini.

Di samping itu, Yusril juga mengemukakan dampak dari judi online ini bisa membuat seseorang melakukan tindak pidana penganiayaan, pencurian, bahkan bunuh diri.

"Dampak sosialnya sangat besar ya, terjadi frustasi, terjadi penganiayaan, bunuh diri, pencurian, perampokan dan lain-lain akibat orang-orang kalah judi di tengah masyarakat kita ini," pungkasnya.

Sekadar informasi, PPATK mengungkap bahwa transaksi keuangan judi online mencapai Rp155 triliun hingga Oktober 2025. Tercatat, pemain judi online ini rata-rata memiliki penghasilan Rp5 juta ke bawah.

Jumlah itu menyusut dibandingkan dengan transaksi judi online sepanjang tahun 2024 yang mencapai Rp359 triliun.