Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) mencatat laba sebelum pajak sebesar Rp2,3 triliun pada kuartal I/2026 (unaudited). Capaian ini setara dengan earnings per share mencapai Rp70,20. Kinerja laba ini ditopang oleh pertumbuhan pendapatan yang stabil serta kontribusi fee-based income yang meningkat.

Presiden Direktur dan CEO CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan kinerja awal tahun tersebut didukung oleh pengelolaan biaya yang disiplin, pertumbuhan kredit yang selektif, serta struktur pendanaan yang kuat. Rasio dana murah atau current account savings account (CASA) tercatat mencapai 73,9%. Jumlah ini sekaligus menjadi yang tertinggi bagi perseroan.

“Kualitas aset tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) di bawah rata-rata industri dan biaya kredit di bawah 1%,” ujar Lani dalam keterangan resmi, Senin (4/5/2026).

Dari sisi permodalan dan likuiditas, CIMB Niaga mencatat capital adequacy ratio (CAR) sebesar 25,3% dan loan to deposit ratio (LDR) 89,2%. Total aset konsolidasian mencapai Rp368,2 triliun per akhir Maret 2026, memperkuat posisi perseroan sebagai bank swasta nasional terbesar kedua di Indonesia.

Penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 2,3% secara tahunan menjadi Rp260,1 triliun. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan CASA sebesar 12,2% menjadi Rp192,3 triliun. Sementara itu, penyaluran kredit naik 2,2% menjadi Rp235,1 triliun.

Secara sektoral, pertumbuhan kredit tertinggi berasal dari segmen korporasi yang meningkat 4,8%, diikuti usaha kecil dan menengah (UKM) 1,2%, serta consumer banking 0,2%. Pada segmen ritel, pertumbuhan terutama ditopang oleh kredit pemilikan mobil yang naik 4%.

Di lini syariah, Unit Usaha Syariah CIMB Niaga mempertahankan posisinya sebagai yang terbesar di Indonesia dengan pembiayaan Rp52,9 triliun dan DPK Rp45 triliun. Perseroan juga memperkuat pendanaan berbasis dana murah melalui komunitas dan kemitraan strategis syariah.

Sementara itu, pembiayaan berkelanjutan mencapai Rp60,2 triliun atau sekitar 26% dari total portofolio. Dari jumlah tersebut, pembiayaan kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mencapai Rp25,7 triliun atau sekitar 43%.

Digitalisasi Dorong Transaksi

Transformasi digital menjadi salah satu pendorong utama kinerja. CIMB Niaga mencatat 90,6% transaksi nasabah telah dilakukan melalui kanal non-cabang, termasuk aplikasi OCTO, OCTOBIZ, ATM, dan OCTO Pay.

Perseroan juga mengembangkan konsep Digital Branch dan Digital Hub untuk mengintegrasikan layanan fisik dan digital. Hingga akhir Maret 2026, CIMB Niaga mengoperasikan 35 Digital Branch dan 38 Digital Hub di berbagai wilayah.

Transaksi melalui aplikasi OCTO meningkat 29% pada kuartal I 2026. Selain itu, perseroan meluncurkan OCTOBIZ sebagai platform digital terintegrasi untuk nasabah bisnis dalam mengelola transaksi domestik dan internasional.

Untuk memperkuat layanan nasabah, CIMB Niaga juga menghadirkan layanan contact center ASK OCTO yang dapat diakses 24 jam melalui berbagai kanal, termasuk panggilan WhatsApp.

Ke depan, perseroan menargetkan pertumbuhan yang lebih berkualitas dengan menjaga margin melalui penguatan CASA serta memperluas fee-based income, sejalan dengan strategi Forward30.

Bisnis.com, JAKARTA – Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) membuka peluang untuk memanfaatkan instrumen pendanaan pasar modal di Bursa Efek Indonesia (BEI), setelah pemisahan bisnis syariah dijalankan.

Direktur Syariah Banking CIMB Niaga Pandji P. Djajanegara menyampaikan instrumen awal yang berpotensi dimanfaatkan pasca spin off dari pasar modal adalah . “Tentu, dalam perjalanannya pasti sumber dana seperti sukuk [dari pasar modal] akan jadi pilihan,” kata Pandji kepada Bisnis, Kamis (29/1/2026).

Kendati begitu, saat ini perseroan masih fokus pada penyelesaian seluruh tahapan pemisahan usaha agar dapat beroperasi penuh sebagai bank syariah independen. Dia mengungkapkan bahwa UUS CIMB Niaga telah mengantongi izin prinsip dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selanjutnya, perseroan tengah mempersiapkan data dan dokumen yang dibutuhkan untuk memeroleh izin usaha sebagai bank syariah.

Seiring proses tersebut, perseroan menjadikan penguatan fundamental bisnis sebagai prioritas utama. Pandji menyebut, perseroan memfokuskan strategi pada peningkatan efisiensi, konsolidasi internal, serta pertumbuhan bisnis yang sehat, dengan dukungan manajemen risiko yang kuat.

Ke depan, Pandji mengatakan bahwa UUS CIMB Niaga juga akan memperkuat pembiayaan di segmen ritel dan UKM. Untuk mendukung strategi tersebut, perseroan menyiapkan penguatan kapabilitas digital agar mampu menjangkau nasabah secara lebih luas dan efisien.

“Nantinya akan lebih menyasar sektor retail dan SME, karenanya digital harus mumpuni,” ujarnya.

Adapun, CIMB Niaga telah menandatangani Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah. Dalam catatan Bisnis, Corporate Secretary Bank CIMB Niaga Fransiska Oei mengungkapkan bahwa Perseroan pada 27 Januari 2026 telah menandatangani Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah Perseroan yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam selaku Notaris di Jakarta Selatan.

“Pada 27 Januari 2026, Perseroan telah menandatangani Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah Perseroan, oleh dan antara Perseroan dan PT Commerce Kapital,” ungkap Fransiska dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip pada Rabu (28/1/2026).

Pemisahan ini berlaku efektif sejak PT Bank CIMB Niaga Syariah (CIMB Niaga Syariah) melakukan kegiatan usahanya yakni dalam waktu 60 hari kerja, terhitung sejak tanggal izin usaha diberikan. Nantinya, pemisahan ini akan dinyatakan dalam suatu surat pernyataan dari CIMB Niaga Syariah terkait tanggal efektif pemisahan.

Untuk diketahui, bank umum konvensional yang memiliki UUS dan melakukan pemisahan mengajukan permohonan izin usaha bank umum syariah hasil pemisahan paling lama 6 bulan terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip diterbitkan.

Hal ini merujuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.12/2023 tentang Unit Usaha Syariah, sebagaimana dicabut sebagian melalui POJK No.2/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Syariah.

Fransiska mengatakan, akta pemisahan yang dibuat notaris merupakan salah satu persyaratan dokumen permohonan izin usaha. Selanjutnya, Perseroan akan mengajukan permohonan izin usaha CIMB Niaga Syariah kepada OJK.

“Dengan telah ditandatanganinya Akta Pemisahan, Perseroan akan mengajukan permohonan izin usaha CIMB Niaga Syariah,” pungkasnya.

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

IDXChannel - PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) dikabarkan tengah menjajaki rencana penawaran umum perdana saham (IPO) untuk unit usaha syariahnya, CIMB Niaga Syariah, setelah entitas tersebut resmi dipisahkan dan berdiri sendiri (spin-off).

Sumber Reuters yang mengetahui rencana tersebut menyebutkan, IPO berpotensi dilakukan paling cepat pada 2028.

CIMB Niaga Syariah dijadwalkan mulai beroperasi sebagai entitas mandiri pada Mei 2026.

Setelah spin-off, perseroan akan lebih dulu membangun rekam jejak sebagai perusahaan terpisah, termasuk menyusun laporan keuangan yang telah diaudit, sebelum melangkah ke pasar modal.

Pada saat potensi pencatatan saham, unit syariah tersebut diperkirakan dapat memiliki valuasi sekitar USD1 miliar atau setara dengan Rp16,8 triliun, bergantung pada kinerja keuangan dan kondisi pasar.

Hingga kini, besaran IPO masih belum ditentukan, namun dana hasil penawaran diproyeksikan untuk memperkuat permodalan serta mendukung ekspansi dan investasi digital CIMB Niaga Syariah.

Sumber tersebut menekankan bahwa pembahasan masih bersifat awal dan sangat bergantung pada kondisi pasar serta proses regulasi. Belum ada keputusan final yang diambil.

Menanggapi hal ini, CIMB Niaga memilih tidak memberikan komentar spesifik terkait rencana IPO.

Perseroan menyatakan fokus pada penguatan bisnis inti, peningkatan pengalaman nasabah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Menurut catatan Reuters, rencana IPO ini sejalan dengan upaya CIMB Niaga memanfaatkan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri terus mendorong konsolidasi dan penguatan skala industri perbankan syariah melalui peta jalan (roadmap) 2023-2027.

Jika terealisasi, IPO tersebut berpotensi menjadikan CIMB Niaga Syariah sebagai salah satu dari sedikit bank syariah murni yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), sekaligus menarik minat investor institusi domestik di tengah berkembangnya ekonomi halal.

Sebagai catatan, kinerja CIMB Niaga Syariah terus bertumbuh. Pada 2024, aset unit syariah ini meningkat 7,6 persen menjadi Rp67,5 triliun, sementara penyaluran pembiayaan naik 9,1 persen menjadi Rp60,3 triliun, berdasarkan laporan tahunan CIMB Niaga. (Aldo Fernando)

Bisnis.com, JAKARTA – Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menilai rencana penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) CIMB Niaga Syariah masih realistis dilakukan dalam horizon dua hingga tiga tahun setelah spin-off.

Adapun, target IPO pada 2028 pun mencerminkan kebutuhan waktu bagi perseroan untuk mematangkan kesiapan tersebut.

Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah KNEKS, Sutan Emir Hidayat menyampaikan, sepanjang unit usaha tersebut mampu membangun rekam jejak kinerja sebagai entitas mandiri dan didukung kondisi pasar yang kondusif, rencana IPO unit usaha syariah (UUS) PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) cukup realistis dilakukan.

“IPO CIMB Niaga Syariah pasca spin off dalam horizon 2-3 tahun cukup realistis selama rekam jejak kinerja sebagai ‘entitas mandiri’ bisa dibangun dan kondisi pasar bersahabat,” kata Sutan, Kamis (29/1/2026).

Dalam laporan Reuters yang dikutip Bisnis.com, CIMB Niaga dikabarkan tengah mengkaji rencana IPO untuk unit usaha syariahnya, usai unit tersebut resmi berdiri sebagai entitas mandiri. Sejumlah sumber menyebut, pencatatan saham CIMB Niaga Syariah berpeluang dilakukan paling cepat pada 2028.

Adapun CIMB Niaga Syariah ditargetkan mulai beroperasi pada Mei 2026. Itu artinya, kata dia, ada rentang waktu kurang lebih dua tahun untuk membangun track record keuangan tersendiri.

Dari sudut hukum korporasi, Sutan menjelaskan bahwa IPO mensyaratkan laporan keuangan audited yang representatif, tata kelola sudah stabil, dan struktur pemegang saham yang jelas. Menurutnya, jeda 2-3 tahun pasca spin off merupakan jangka waktu yang cukup bagi CIMB Niaga Syariah untuk memenuhi persyaratan IPO.

“Jeda 2-3 tahun pasca spin off adalah time frame yang wajar dan cukup realistis untuk menyiapkan dokumen, memenuhi ketentuan OJK/BEI, serta menguji model bisnis syariah secara mandiri,” tuturnya.

Di sisi lain, Sutan memandang IPO dapat menjadi langkah strategis karena memberikan akses modal jangka panjang untuk memperkuat permodalan inti (CAR), ekspansi jaringan, digitalisasi, dan pengembangan produk, sebagaimana terlihat pada beberapa bank syariah yang memanfaatkan dana IPO untuk ekspansi teknologi dan portofolio.

Dari sisi positioning, dia menjelaskan bahwa IPO menegaskan bank syariah sebagai pemain terbuka dan profesional di mata investor global sehingga mendukung target penguatan ekonomi syariah nasional dan visi menjadikan Indonesia pusat keuangan syariah.

“Dalam kasus CIMB Niaga Syariah, masuknya ke bursa akan menambah satu lagi ‘pure play’ bank syariah publik di luar BSI,” ujarnya.

Secara best practice, Sutan menilai bahwa IPO sebaiknya dilakukan setelah spin off menghasilkan operasional yang stabil, portofolio pembiayaan lebih mature, dan rasio keuangan teruji sepanjang beberapa tahun, agar valuasi tidak tertekan oleh persepsi ‘belum matang’.

“CIMB Niaga sejalan dengan prinsip kehati-hatian ini,” ucapnya.

Tantangan Bank Syariah Masuk Bursa

Meski peluang IPO terbuka, bank syariah masih menghadapi sejumlah tantangan sebelum melantai di bursa. Sutan mengatakan, tantangan pertama datang dari sisi skala usaha dan profitabilitas.

Menurutnya, bank syariah perlu membuktikan ukuran aset, kualitas pembiayaan, serta tingkat pengembalian ekuitas (return on equity/ROE) yang kompetitif dibandingkan bank konvensional agar menarik bagi investor.

Dalam konteks CIMB Niaga Syariah, perseroan mencatatkan aset sekitar Rp67,5 triliun dengan pertumbuhan pembiayaan sebesar 9,1% sepanjang 2024. Sutan menilai, kinerja tersebut masih perlu terus dikonsolidasikan agar bank syariah ini layak memperoleh valuasi sekitar US$1 miliar, sebagaimana diperkirakan sejumlah sumber Reuters.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan tata kelola dan kepatuhan syariah. Sebagai entitas publik berbasis syariah, dia menjelaskan bahwa bank tidak hanya wajib memenuhi prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG) sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), tetapi juga harus memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah melalui pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

Kondisi tersebut menuntut transparansi yang lebih tinggi dalam seluruh proses keterbukaan informasi, mulai dari prospektus, aksi korporasi, hingga penyaluran dana dan pengelolaan keuangan sosial, guna meminimalkan risiko ketidakpatuhan maupun potensi sengketa syariah.

Selain itu, lanjut dia, likuiditas dan minat pasar juga menjadi tantangan tersendiri. Pasar modal Indonesia masih didominasi oleh saham perbankan konvensional.

“Pengalaman PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) menunjukkan bahwa minat bisa tinggi, tetapi harga juga sensitif terhadap sentimen, likuiditas, dan kemampuan manajemen mengkomunikasikan narasi pertumbuhan syariah yang kredibel, bukan sekadar gimmick,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) dikabarkan sedang mengkaji rencana penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) untuk unit usaha syariahnya, setelah unit tersebut resmi berdiri sebagai entitas mandiri.

Sejumlah sumber menyebutkan, pencatatan saham CIMB Niaga Syariah berpeluang dilakukan paling cepat pada 2028.

Melansir Reuters, Rabu (28/1/2026), salah seorang sumber menyebut bahwa CIMB Niaga Syariah dijadwalkan mulai beroperasi sebagai entitas independen pada Mei 2026.

Sumber itu menyebut, IPO kemungkinan baru dilakukan setelah unit syariah tersebut membangun rekam jejak sebagai entitas terpisah, termasuk menyiapkan laporan keuangan yang telah diaudit, sebelum melangkah ke pasar modal.

Nilai CIMB Niaga Syariah saat IPO berpotensi mencapai sekitar US$1 miliar, bergantung pada kinerja usaha dan kondisi pasar. Meski demikian, terlalu dini menentukan besaran saham yang akan dilepas ke publik.

Dana hasil IPO diperkirakan akan digunakan untuk memperkuat permodalan serta membiayai ekspansi usaha dan pengembangan layanan digital.

Rencana IPO tersebut masih bersifat awal dan bergantung pada kondisi pasar serta proses perizinan regulator. Para sumber menyebut, hingga kini, CIMB Niaga belum mengambil keputusan final terkait rencana tersebut.

Di sisi lain, CIMB Niaga memilih tidak berkomentar mengenai rencana IPO dan menegaskan fokus perusahaan saat ini adalah memperkuat bisnis inti serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Indonesia, baik melalui CIMB Niaga maupun CIMB Niaga Syariah.

“Di CIMB Niaga dan CIMB Niaga Syariah, fokus kami tetap pada upaya mendorong kemajuan nasabah dan masyarakat dengan menghadirkan nilai berkelanjutan bagi nasabah, pemangku kepentingan, serta komunitas yang kami layani, sembari terus memperkuat bisnis inti, meningkatkan pengalaman nasabah, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan bertanggung jawab di Indonesia,” tulis manajemen dalam pernyataan tertulis kepada Reuters.

Langkah penjajakan IPO ini mencerminkan strategi CIMB Niaga dalam menangkap peluang pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia, yang merupakan pasar dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga terus mendorong penguatan industri perbankan syariah melalui konsolidasi dan reformasi struktural.

Jika terealisasi, IPO tersebut akan menempatkan CIMB Niaga Syariah sebagai salah satu dari sedikit bank syariah murni yang tercatat di bursa, seiring meningkatnya minat investor terhadap pengembangan ekonomi halal nasional.

Sementara itu, kinerja bisnis syariah CIMB Niaga terus menunjukkan pertumbuhan. Sepanjang 2024, aset unit syariah meningkat 7,6% menjadi Rp67,5 triliun, sementara penyaluran pembiayaan tumbuh 9,1% menjadi Rp60,3 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) dikabarkan sedang mengkaji rencana penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) untuk unit usaha syariahnya, setelah unit tersebut resmi berdiri sebagai entitas mandiri.

Sejumlah sumber menyebutkan, pencatatan saham CIMB Niaga Syariah berpeluang dilakukan paling cepat pada 2028.

Melansir Reuters, Rabu (28/1/2026), salah seorang sumber menyebut bahwa CIMB Niaga Syariah dijadwalkan mulai beroperasi sebagai entitas independen pada Mei 2026.

Sumber itu menyebut, IPO kemungkinan baru dilakukan setelah unit syariah tersebut membangun rekam jejak sebagai entitas terpisah, termasuk menyiapkan laporan keuangan yang telah diaudit, sebelum melangkah ke pasar modal.

Nilai CIMB Niaga Syariah saat IPO berpotensi mencapai sekitar US$1 miliar, bergantung pada kinerja usaha dan kondisi pasar. Meski demikian, terlalu dini menentukan besaran saham yang akan dilepas ke publik.

Dana hasil IPO diperkirakan akan digunakan untuk memperkuat permodalan serta membiayai ekspansi usaha dan pengembangan layanan digital.

Rencana IPO tersebut masih bersifat awal dan bergantung pada kondisi pasar serta proses perizinan regulator. Para sumber menyebut, hingga kini, CIMB Niaga belum mengambil keputusan final terkait rencana tersebut.

Di sisi lain, CIMB Niaga memilih tidak berkomentar mengenai rencana IPO dan menegaskan fokus perusahaan saat ini adalah memperkuat bisnis inti serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Indonesia, baik melalui CIMB Niaga maupun CIMB Niaga Syariah.

“Di CIMB Niaga dan CIMB Niaga Syariah, fokus kami tetap pada upaya mendorong kemajuan nasabah dan masyarakat dengan menghadirkan nilai berkelanjutan bagi nasabah, pemangku kepentingan, serta komunitas yang kami layani, sembari terus memperkuat bisnis inti, meningkatkan pengalaman nasabah, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan bertanggung jawab di Indonesia,” tulis manajemen dalam pernyataan tertulis kepada Reuters.

Langkah penjajakan IPO ini mencerminkan strategi CIMB Niaga dalam menangkap peluang pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia, yang merupakan pasar dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga terus mendorong penguatan industri perbankan syariah melalui konsolidasi dan reformasi struktural.

Jika terealisasi, IPO tersebut akan menempatkan CIMB Niaga Syariah sebagai salah satu dari sedikit bank syariah murni yang tercatat di bursa, seiring meningkatnya minat investor terhadap pengembangan ekonomi halal nasional.

Sementara itu, kinerja bisnis syariah CIMB Niaga terus menunjukkan pertumbuhan. Sepanjang 2024, aset unit syariah meningkat 7,6% menjadi Rp67,5 triliun, sementara penyaluran pembiayaan tumbuh 9,1% menjadi Rp60,3 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – Proses pemisahan atau spin off Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) terus berlangsung. Terbaru, CIMB Niaga telah menandatangani Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah.

Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Corporate Secretary Bank CIMB Niaga Fransiska Oei mengungkapkan bahwa Perseroan pada 27 Januari 2026 telah menandatangani Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah Perseroan yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam selaku Notaris di Jakarta Selatan.

“Pada 27 Januari 2026, Perseroan telah menandatangani Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah Perseroan, oleh dan antara Perseroan dan PT Commerce Kapital,” ungkap Fransiska dalam dokumennya, dikutip pada Rabu (28/1/2026).

Fransiska menuturkan, pemisahan ini berlaku efektif sejak PT Bank CIMB Niaga Syariah (CIMB Niaga Syariah) melakukan kegiatan usahanya yakni dalam waktu 60 hari kerja, terhitung sejak tanggal izin usaha diberikan.

Nantinya, pemisahan ini akan dinyatakan dalam suatu surat pernyataan dari CIMB Niaga Syariah terkait tanggal efektif pemisahan.

Untuk diketahui, bank umum konvensional yang memiliki UUS dan melakukan pemisahan mengajukan permohonan izin usaha bank umum syariah hasil pemisahan paling lama 6 bulan terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip diterbitkan.

Hal ini merujuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.12/2023 tentang Unit Usaha Syariah, sebagaimana dicabut sebagian melalui POJK No.2/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Syariah.

Fransiska mengatakan, akta pemisahan yang dibuat notaris merupakan salah satu persyaratan dokumen permohonan izin usaha. Selanjutnya, Perseroan akan mengajukan permohonan izin usaha CIMB Niaga Syariah kepada OJK.

“Dengan telah ditandatanganinya Akta Pemisahan, Perseroan akan mengajukan permohonan izin usaha CIMB Niaga Syariah,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Syariah Banking CIMB Niaga Pandji P. Djajanegara memperkirakan pemisahan UUS CIMB Niaga rampung pada Mei 2026. Dalam catatan Bisnis, Pandji menyebut bahwa perseroan secara simultan memenuhi dokumen-dokumen yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

“Kita harapkan di akhir Maret [2026] sudah selesai sehingga nanti di bulan Mei [2026] kita sudah bisa spin off,” kata Pandji di Kantor CIMB Niaga, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Dia menuturkan, perseroan telah mengajukan permohonan izin prinsip ke OJK sejak akhir Juli 2025. Dia mengharapkan OJK dapat memberikan restu dalam satu bulan ini alias akhir tahun ini.

Sesudah mendapatkan persetujuan dari OJK, lanjut dia, perseroan harus mendapatkan izin usaha. Izin usaha ini diharapkan rampung Februari 2025.

Selain dengan OJK, perseroan juga mengajukan sejumlah perizinan ke BI. Di antaranya perizinan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS), hingga BI FAST.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) resmi mengantongi persetujuan prinsip dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan pemisahan (spin-off) Unit Usaha Syariah (UUS) dengan mendirikan bank umum syariah baru bernama PT Bank CIMB Niaga Syariah.

Persetujuan prinsip tersebut diperoleh pada 14 Januari 2026 dan disampaikan perseroan dalam keterbukaan informasi kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 15 Januari 2026.

Dalam keterangannya, manajemen CIMB Niaga menyebutkan bahwa spin-off UUS ini merupakan bagian dari pemenuhan kewajiban perseroan sesuai dengan Pasal 59 Peraturan OJK (POJK) No. 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah, sebagaimana telah dicabut sebagian melalui POJK No. 2 Tahun 2024 mengenai penerapan tata kelola syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

“Perseroan telah memperoleh Persetujuan Prinsip dari OJK untuk melakukan pemisahan Unit Usaha Syariah dengan mendirikan Bank Umum Syariah baru dengan nama PT Bank CIMB Niaga Syariah,” tulis manajemen dalam laporan fakta material tersebut, Kamis (15/1/2026).

Lebih lanjut dijelaskan, pelaksanaan spin-off ini juga telah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) CIMB Niaga yang diselenggarakan pada 26 Juni 2025.

Sesuai ketentuan OJK, bank umum konvensional yang melakukan pemisahan UUS diwajibkan mengajukan permohonan izin usaha bank umum syariah hasil pemisahan paling lambat enam bulan sejak tanggal diterbitkannya persetujuan prinsip. Salah satu dokumen persyaratan utama adalah akta pemisahan yang dibuat oleh notaris.

CIMB Niaga menyatakan akan segera melengkapi seluruh persyaratan perizinan yang dibutuhkan, termasuk penandatanganan akta pemisahan antara CIMB Niaga dan PT Commerce Kapital, yang akan dituangkan dalam akta notaris sebagai bagian dari proses pengajuan izin usaha kepada OJK.

Sebelumnya, pemisahan atau spin-off Unit Usaha Syariah (UUS) Bank CIMB Niaga diestimasi rampung pada Mei 2026. Direktur Syariah Banking CIMB Niaga Pandji P. Djajanegara menyampaikan saat ini perseroan secara simultan memenuhi dokumen-dokumen yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

“Kita harapkan di akhir Maret [2026] sudah selesai sehingga nanti di bulan Mei [2026] kita sudah bisa spin-off,” kata Pandji di Kantor CIMB Niaga, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Dia menuturkan, perseroan telah mengajukan permohonan izin prinsip ke OJK sejak akhir Juli 2025. Dia mengharapkan OJK dapat memberikan restu dalam satu bulan ini alias akhir tahun ini.

Bisnis.com, JAKARTA – Rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghapus kelompok bank bermodal inti (KBMI) 1 atau bank mini bertolak belakang dengan maraknya fenomena spin-off unit usaha syariah di sejumlah perbankan.

Fenomena spin-off unit syariah semakin marak setelah berlakunya UU Pengembagan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) serta implementasi Peraturan OJK (POJK) Nomor 11 Tahun 2023.

Pasal 59 beleid itu secara tegas mewajibkan setiap bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah (USS) dengan nilai aset mencapai 50% dari total nilai aset induknya paling sedikit Rp50 triliun wajib melakukan pemisahan usaha alias spin-off.

Sejak berlakunya POJK itu, sejumlah bank umum mulai melakukan aksi pemisahan unit usaha syariah, salah satunya adalah PT Bank Syariah Nasional (BSN).

BSN resmi beroperasi pada Senin (22/12/2025). Bank ini adalah hasil spin-off dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. alias BBTN melalui persetujuan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada November 2025.

Selain BSN, desas-desus spin-off BSI dari Bank Mandiri (BMRI) juga mendapat banyak perhatian. Wacana spin-off BSI dari Mandiri itu terungkap menyusul perubahan status perseroan menjadi BUMN. Perubahan ini menegaskan posisi BSI sebagai bank syariah milik negara atau bank BUMN.

“[Pasal 1 ayat 1] Perubahan nama perseroan menjadi PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk.,” demikian tertulis dalam Pokok-Pokok Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam RUPSLB, Senin (22/12/2025).

Hingga berita ini ditulis, manajemen BSI belum memberikan pernyataan resmi terkait perubahan status dan implikasinya terhadap rencana pemisahan. Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo sebelumnya menyampaikan bahwa arah masa depan perseroan berada di bawah keputusan Danantara. “Semua call-nya ada di Danantara,” ujarnya dalam wawancara pada pertengahan September 2025.

Sementara di bank umum non Himbara, pemisahan atau spin-off Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) diestimasi rampung pada Mei 2026.

Direktur Syariah banking CIMB Niaga Pandji P. Djajanegara menyampaikan saat ini perseroan secara simultan memenuhi dokumen-dokumen yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

“Kita harapkan di akhir Maret [2026] sudah selesai sehingga nanti di bulan Mei [2026] kita sudah bisa spin off,” kata Pandji di Kantor CIMB Niaga, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

OJK Hapus KBMI 1

Kontras dengan maraknya aksi spin-off , OJK telah memastikan langkah untuk segera menghapus KBMI I atau bank yang memiliki modal inti kurang dari Rp6 triliun. Rencana penghapusan KBMI 1 itu telah ditegaskan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae.

Dengan demikian, pengelompokan bank berdasarkan modal inti tersebut akan terpangkas dari awalnya empat menjadi tiga kelompok. Dian menjelaskan rencana ini seiring dengan upaya pihaknya mendorong bank-bank untuk melakukan ekspansi anorganik seperti melalui merger dan akuisisi.

Dian menuturkan pihaknya telah berdiskusi dan mendorong bank yang berada di KBMI I untuk mulai berbicara soal kemungkinan merger tersebut. Meski demikian, dirinya tidak merinci kapan pengurangan kategori pengelompokan bank akan mulai diberlakukan.

Menurutnya, konsolidasi bank dengan opsi merger di negara dengan skala ekonomi besar seperti Indonesia tidak bisa dihindari. Dian menyebut, langkah ini merupakan upaya untuk memperkuat struktur perbankan nasional agar lebih efisien.

Adapun, Dian menyebut bahwa OJK sejauh ini menggunakan pendekatan soft power atau persuasif dalam mendorong proses konsolidasi tersebut. “Sekarang saya tidak menggunakan pendekatan hard power. Lebih banyak soft power saja, dalam konteks yang tidak heavy-handed,” ujarnya.

Dilansir dari Statistik Perbankan Indonesia (SPI) OJK per Juni 2025 terdapat 61 bank yang masuk KBMI 1 dari total bank umum di Indonesia sebanyak 105 bank. Selain itu, terdapat 26 bank yang masuk KBMI 2, lalu 14 bank KBMI 3, dan 4 bank KBMI 4.

Kinerja Saham Bank Mini

Sementara itu, Harga saham sejumlah emiten bank kecil mengalami penguatan pada awal tahun ini. Saham PT Bank Bumi Arta Tbk. (BNBA), misalnya, tercatat mengalami penguatan saat pembukaan pasar di sesi pertama pada perdagangan Selasa (6/1/2026).
Saham BNBA dibuka naik 235 poin atau sekitar 23,86% ke posisi Rp1.220 per lembar saham. Pada perdagangan sebelumnya, saham BNBA ditutup di level Rp985.
Setelah pembukaan, grafik pergerakan harga saham BNBA terpantau berfluktuatif. Hingga pukul 15.10 WIB, saham BNBA sempat mendarat di zona merah. Dalam pantauan Bisnis, saham BNBA turun 35 poin atau 3,55% menuju level Rp950 per lembar saham.

Adapun, hingga pukul 15.39 WIB, saham BNBA stagnan di level Rp985 per lembar saham. Secara tahun berjalan (year to date/YtD) saham BNBA naik 290 poin atau 41,73% YtD.

Harga saham PT Bank Capital Indonesia Tbk. (BACA) juga terpantau meningkat 14 poin atau 6,31% menuju level Rp236 per lembar saham. Selama tahun berjalan, saham BACA meningkat 2 poin atau 0,85% YtD.

Penguatan juga dialami PT Bank Ganesha Tbk. (BGTG) yang bergerak naik 17 poin atau 13,49% ke level Rp144 per lembar saham. Secara kumulatif selama tahun berjalan, saham BGTG terkerek 24 poin atau 20,17% YtD.

Saham PT Bank Nationalnobu Tbk. (NOBU) turut bergerak di zona hijau dengan kenaikan 25 poin atau 3,85% menuju level Rp540 per lembar saham. Sepanjang tahun berjalan saham bank milik keluarga Riady ini telah naik 35 poin atau 6,86% YtD.

Kinerja positif juga ditunjukkan saham PT Bank Oke Indonesia Tbk. (DNAR) yang menguat 13 poin atau 6,81% menuju Rp204 per lembar saham. Secara tahun berjalan, harga saham DNAR tercatat meningkat 18 poin atau 9,68% YtD.

Kemudian, saham PT Bank Artha Graha Internasional Tbk. (INPC) naik 63 poin atau 34,43% menuju level Rp246 per lembar saham. Peningkatan juga terlihat selama tahun berjalan yakni 100 poin atau 68,49% YtD.

Sementara itu, saham PT Bank Neo Commerce Tbk. (BBYB) menyusut 10 poin atau 1,94% menuju Rp505 per lembar saham. Kendati begitu, saham BBYB secara tahun berjalan meningkat 25 poin atau 5,21% YtD

Senada, saham PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. (PNBS) merosot 1 poin atau 1,64% menuju level Rp60 per lembar saham. Kendati demikian, saham PNBS meningkat 7 poin atau 13,21% YtD selama tahun berjalan.

Penurunan juga dialami oleh saham PT Bank MNC Internasional Tbk. (BABP). Tercatat, saham BABP turun 1 poin atau 1,54% ke level Rp64 per lembar saham. Meski demikian, saham bank milik konglomerat Hary Tanoesoedibjo itu secara tahun berjalan naik 9 poin atau 16,36% YtD.

Perbaikan Kinerja Keuangan

Analis Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menyebut, kenaikan harga saham bank-bank mini atau KBMI 1 belakangan ini lebih banyak didorong oleh sentimen perbaikan kinerja keuangan. Dia menilai, pasar merespons positif upaya bank-bank kecil dalam memperbaiki fundamental bisnisnya.

Menurut Nafan, selain faktor kinerja, munculnya wacana penghapusan kategori KBMI 1 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga ikut memengaruhi pergerakan saham. Wacana tersebut dinilai mendorong bank-bank KBMI 1 untuk mempertimbangkan langkah konsolidasi, termasuk merger.

“Kenaikan harga saham bank ini kan lebih dipengaruhi oleh misalnya sentimen dari perbaikan kinerja ya, terutama ya. Walaupun misalnya terdapat pengaruh dari, ya ada juga yang wacana OJK untuk menghapus KBMI 1,” ujar Nafan kepada Bisnis, Selasa (6/1/2026).
Dia menuturkan, rencana merger secara teori berpotensi menjadi sentimen positif bagi saham perbankan terkait. Aksi konsolidasi diharapkan dapat memperkuat permodalan, memperbaiki efisiensi, serta meningkatkan daya saing bank.
Meski demikian, Nafan mengingatkan investor untuk tetap mencermati realisasi aksi korporasi tersebut. Pasalnya, tidak semua rencana merger berjalan mulus sesuai ekspektasi pasar. “Kita harus melihat aksi korporasinya seperti apa, mergernya kadang bisa, prosesnya bisa berjalan ataupun juga diam di tempat misalnya,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemisahan atau spin off Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) diestimasi rampung pada Mei 2026.

Direktur Syariah banking CIMB Niaga Pandji P. Djajanegara menyampaikan saat ini perseroan secara simultan memenuhi dokumen-dokumen yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

“Kita harapkan di akhir Maret [2026] sudah selesai sehingga nanti di bulan Mei [2026] kita sudah bisa spin off,” kata Pandji di Kantor CIMB Niaga, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Dia menuturkan, perseroan telah mengajukan permohonan izin prinsip ke OJK sejak akhir Juli 2025. Dia mengharapkan OJK dapat memberikan restu dalam satu bulan ini alias akhir tahun ini.

Sesudah mendapatkan persetujuan dari OJK, lanjut dia, perseroan harus mendapatkan izin usaha. Izin usaha ini diharapkan rampung Februari 2025.

Selain dengan OJK, perseroan juga mengajukan sejumlah perizinan ke BI. Di antaranya perizinan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS), hingga BI FAST.

Pada Juni 2026, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) CIMB Niaga menyetujui spin off UUS CIMB Niaga menjadi entitas tersendiri berbentuk badan hukum bernama PT Bank CIMB Niaga Syariah (CIMB Niaga Syariah).

Dalam RUPSLB ini pemegang saham juga memberikan persetujuan atas Rancangan Pemisahan, Konsep Akta Pemisahan, Rancangan Akta Pendirian PT Bank CIMB Niaga Syariah, perubahan Anggaran Dasar CIMB Niaga, permohonan pengunduran diri seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta pembubaran DPS CIMB Niaga yang akan berlaku efektif pada Tanggal Efektif Pemisahan.

Pada RUPSLB terakhir, para pemegang saham turut menyetujui perubahan susunan anggota Direksi Perseroan yang akan berlaku pada Tanggal Efektif Pemisahan, yaitu dengan menerima permohonan pengunduran diri Bapak Pandji P. Djajanegara dari jabatannya selaku Direktur Perseroan yang membawahi syariah.

Adapun, proses spin off dijadwalkan efektif paling lambat 60 hari kerja setelah diterbitkannya izin usaha PT Bank CIMB Niaga Syariah oleh OJK. Perseroan menargetkan implementasi pada Mei 2026. Setelah tanggal tersebut, seluruh kegiatan operasional, layanan, dan produk syariah CIMB Niaga akan secara resmi dialihkan ke BUS.

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) telah merilis laporan kinerja keuangan pada kuartal III/2025. Jika melihat laba bersih tahun berjalan, bank syariah di Tanah Air membukukan kinerja yang beragam.

Di antara sejumlah bank syariah yang telah merilis kinerja keuangannya, laba bersih tahun berjalan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) menjadi yang terbesar dengan perolehan laba sebesar Rp5,56 triliun hingga September 2025.

Dalam laporan keuangan yang dipublikasikan, capaian tersebut tumbuh 9,04% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan kuartal III/2024 yang sebesar Rp5,10 triliun.

Urutan kedua ditempati oleh UUS PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) dengan raihan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp1,03 triliun pada kuartal III/2025, menyusut 36,20% YoY dibanding periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp1,62 triliun.

UUS PT Maybank Indonesia Tbk. (BNII) berada di urutan selanjutnya, dengan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp1,02 triliun. Angka itu tumbuh 68,71% YoY dibandingkan perolehan laba pada kuartal III/2024 yang mencapai Rp605,74 miliar.

Laba bersih tahun berjalan konsolidasi PT Bank BTPN Syariah Tbk. (BTPS) tercatat tumbuh 22,68% YoY menjadi Rp945,42 miliar hingga September 2025. Pada periode yang sama tahun lalu, BTPS membukukan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp770,62 miliar.

Kemudian ada UUS PT Bank Permata Tbk. (BNLI) yang meraih laba bersih tahun berjalan sebesar Rp748,01 miliar. Angka itu tumbuh 68,71% YoY dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp605,74 miliar.

Posisi selanjutnya ada UUS PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) yang membukukan laba bersih tahun berjalan senilai Rp591,68 miliar pada kuartal III/2025. UUS yang tengah dalam proses spin off ini mencatatkan pertumbuhan sebesar 8,37% YoY dibanding kuartal III/2024 yang mencapai Rp545,96 miliar.

Bank milik konglomerat Chairul Tanjung turut membukukan pertumbuhan laba pada kuartal III/2025. Hingga September 2025, PT Bank Mega Syariah mencatatkan laba sebesar Rp140,24 miliar, tumbuh 3,00% YoY dibanding periode yang sama tahun lalu Rp136,16 miliar.

Sementara itu, PT Bank Aladin Syariah meraup laba bersih senilai Rp128,15 miliar pada kuartal III/2025 setelah sebelumnya mencatatkan rugi sebesar Rp79,00 miliar pada kuartal III/2024.

PT Panin Dubai Syariah Tbk. (PNBS) meraup laba bersih sebesar Rp43,22 miliar. Realisasi itu menyusut 53,67% YoY dari periode yang sama tahun lalu Rp93,29 miliar.

Sementara itu, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. menjadi bank syariah dengan laba terkecil di antara bank-bank syariah lain yang telah merilis laporan keuangannya.

Pada kuartal III/2025, bank syariah pertama di Indonesia itu mencatatkan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp9,23 miliar. Angka itu tumbuh 8,15% YoY dibanding kuartal III/2024 sebesar Rp8,54% YoY.

Pendorong Pertumbuhan Laba

Chief Economist PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede memandang, pendorong utama pertumbuhan laba bersih tahun berjalan sejumlah bank syariah sama-sama bertumpu pada empat mesin laba bank: volume pembiayaan yang tumbuh, margin yang lebih baik, fee yang makin tebal, dan biaya yang lebih efisien.

Pada kelompok yang tumbuh, kata Josua, dorongan terbesar datang dari ekspansi ke segmen ritel-UMKM, termasuk aliran pembiayaan program pemerintah, yang memperluas basis aset produktif sekaligus menumbuhkan fee dari layanan transaksi dan penjaminan.

Dia mengatakan, pangsa besar perbankan syariah dalam pembiayaan UMKM, termasuk KUR syariah, menjadi pendukung yang menjaga pertumbuhan volume dan fee sepanjang tahun.

“Pasalnya, sekitar 70% penyaluran UMKM syariah datang dari bank syariah, hal ini menopang profit melalui skala dan efisiensi penyaluran di segmen padat transaksi,” kata Josua kepada Bisnis, Kamis (6/11/2025).

Selain itu, Josua menambahkan bahwa perbankan syariah menikmati penopang yang khas dari ekosistem emas seperti gadai dan pengelolaan bullion, yang menambah pendapatan berbasis komisi sekaligus menjaga imbal hasil aset.

Di sisi biaya, Josua menyebut bahwa dorongan kebijakan yang sejak awal mendongkrak digitalisasi perbankan serta penguatan identitas dan ekosistem syariah membantu menurunkan rasio biaya terhadap pendapatan dan memperluas sumber fee (bancatakaful, transaksi digital), sehingga laba bersih bergerak lebih kencang.

Proyeksi Kinerja Bank Syariah pada Kuartal IV/2025

Josua mengatakan basis musiman alias kuartal IV/2025 biasanya menguntungkan. Pasalnya, penyerapan belanja akhir tahun meningkatkan transaksi ritel dan kebutuhan modal kerja, sementara target penyaluran pembiayaan UMKM, termasuk KUR syariah, mendorong akselerasi akhir tahun, sehingga probabilitas pertumbuhan laba berlanjut relatif tinggi bagi bank syariah dan UUS.

Dia menuturkan, komposisi penyalur aktif KUR syariah menunjukkan pembiayaan yang tetap terjaga hingga kuartal akhir, yang pada gilirannya memperbesar peluang pertumbuhan pendapatan bunga dan fee.

Momentum ini, kata dia, juga mendapat angin kebijakan dari agenda 2025–2029 yang menekankan pendalaman pasar keuangan syariah, penguatan industri halal, dan peningkatan literasi, sehingga permintaan produk syariah (pembiayaan, transaksi, dan investasi) cenderung tetap solid hingga penutupan tahun.

“Bisnis emas/pegadaian lazimnya aktif menjelang akhir tahun dan tetap menyumbang fee; kombinasi volume ritel-UMKM dan fee non-bunga ini biasanya menjaga pertumbuhan laba tetap positif,” tutur Josua.

Kendati begitu ada sejumlah catatan yang perlu diwaspadai, di antaranya kompetisi dana menjelang akhir tahun bisa menekan margin, sehingga bank yang paling disiplin pada biaya dana dan efisiensi operasional akan memetik hasil terbaik.

“Di sinilah transformasi digital serta perluasan ekosistem layanan syariah memberi diferensiasi,” ujarnya.

Di sisi lain, Josua memperkirakan beberapa kinerja keuangan UUS yang sempat turun secara tahunan pada kuartal III/2025 memiliki peluang membaik pada kuartal IV/2025, meski basisnya lebih pada normalisasi biaya kredit, perbaikan campuran pendanaan, dan fokus ke segmen ritel-UMKM serta transaksi yang berfee.

Menurutnya, dorongan strategi nasional 2025-2029 -pendalaman pasar keuangan syariah dan perluasan rantai nilai halal- berpotensi menambah transaksi (trade finance syariah, payroll syariah, wealth/emas) yang memperbaiki pendapatan non-bunga dan utilisasi aset, terutama bagi UUS yang kuat sinerginya dengan induk korporasi.

Kendati begitu, Josua menyebut bahwa BUS atau UUS yang beban perbaikan kualitas asetnya lebih berat—laju pemulihan laba pada kuartal IV/2025 cenderung bertahap dan sangat ditentukan oleh keberhasilan menurunkan biaya dana serta menjaga biaya kredit; kebijakan yang mendukung digitalisasi dan penguatan tata kelola di industri juga membantu memperbaiki efisiensi dan daya saing produk, sehingga ada ruang perbaikan berkelanjutan ke depan.

Rekomendasi Saham

Secara umum kinerja sektor perbankan syariah hingga kuartal III/2025 masih sejalan dengan ekspektasi pasar. Investment Analyst Infovesta Kapital Advisori Ekky Topan mengatakan mayoritas BUS dan UUS mencatat pertumbuhan laba bersih yang solid, terutama didorong oleh peningkatan pembiayaan konsumtif, ekspansi digital, serta dukungan dana murah yang semakin kuat.

Dia menyebut, bank-bank besar seperti BSI, BTPN Syariah, dan BTN Syariah menjadi penopang utama dengan pertumbuhan laba yang berkelanjutan dan efisiensi biaya yang terjaga, sementara beberapa bank seperti CIMB Niaga Syariah dan Panin Dubai Syariah masih menghadapi tekanan margin dan peningkatan biaya pencadangan.

Dari sisi saham, Ekky mengatakan bahwa BRIS masih menjadi pilihan paling menarik untuk jangka menengah karena posisinya sebagai bank syariah terbesar di Indonesia dengan basis CASA kuat, jaringan digital luas, dan rasio pembiayaan bermasalah yang relatif rendah.

“BTPS juga layak diperhatikan karena memiliki model bisnis mikro yang defensif dan margin bagi hasil tinggi, meski volatilitas NPF perlu tetap diwaspadai,” kata Ekky kepada Bisnis.

Sementara itu, BANK masih menarik dari sisi valuasi dan prospek pertumbuhan, sedangkan PNBS lebih bersifat spekulatif karena masih dalam proses pemulihan kinerja.

Menjelang akhir tahun, Ekky menyebut bahwa pergerakan saham-saham bank syariah berpotensi diuntungkan oleh meningkatnya permintaan pembiayaan konsumtif dan ritel, stabilitas dan penurunan suku bunga, serta sentimen positif terhadap ekonomi syariah nasional seiring dengan dukungan pemerintah terhadap ekosistem halal dan perluasan instrumen keuangan syariah.

Namun, Ekky mengingatkan investor agar tetap perlu mencermati potensi tekanan pada margin akibat biaya dana yang masih tinggi, risiko perlambatan daya beli, serta kemungkinan kenaikan rasio pembiayaan bermasalah di segmen mikro dan UMKM jika kondisi ekonomi melemah.

Secara keseluruhan, prospek sektor perbankan syariah masih positif dengan arah pertumbuhan yang stabil. Saham-saham seperti BRIS dan BTPS dinilai paling menarik untuk dikoleksi dalam jangka menengah hingga panjang karena memiliki fundamental yang solid, efisiensi yang baik, dan momentum pertumbuhan yang berkelanjutan di tengah meningkatnya inklusi keuangan syariah di Indonesia.

IDXChannel- Unit Usaha Syariah CIMB Niaga (CIMB Niaga Syariah) mencatat total pembiayaan mencapai Rp58,2 triliun per 30 September 2025.

Meskipun terdapat pergerakan yang moderat secara tahunan, CIMB Niaga Syariah tetap berkomitmen menghasilkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Presiden Direktur & CEO CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan, DPK tercatat sebesar Rp57,9 triliun, yang mencerminkan loyalitas dan kepercayaan nasabah.

CIMB Niaga Syariah juga secara aktif memperkuat komposisi pendanaannya dengan memperluas sumber dana berbiaya rendah melalui kemitraan strategis berbasis prinsip syariah dan keterlibatan yang mendalam dengan komunitas Islam.

“Dengan keberlanjutan (sustainability) menjadi salah satu prioritas utama kami, hampir 24 persen dari total pembiayaan Bank (atau sekitar Rp54,7 triliun) mendukung transisi yang adil, ekonomi rendah karbon, dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dari PBB," ujarnya dalam rilis Kamis (30/10/2025).

Di sisi lain, CIMB Niaga konvensional mencatat laba sebelum pajak konsolidasi (unaudited) sebesar Rp6,7 triliun pada sembilan bulan pertama 2025 atau naik sebesar 1,7 persen year-on-year (Y-o-Y), dan menghasilkan earnings per share Rp209,57.

“Kami menyampaikan bahwa CIMB Niaga mencatat pertumbuhan laba positif pada sembilan bulan pertama tahun 2025, didukung oleh peningkatan yang baik pada kredit serta current account and savings account (CASA)," katanya.

Sementara itu, CIMB Niaga senantiasa menjaga posisi permodalan dan likuiditas yang solid dengan capital adequacy ratio (CAR) dan loan to deposit ratio (LDR) masing-masing sebesar 24,7 persen dan 81,1 persen.

Total aset konsolidasian adalah sebesar Rp369,5 triliun per 30 September 2025, yang semakin memperkuat posisi CIMB Niaga sebagai bank swasta nasional terbesar kedua di Indonesia.

Total Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat menjadi Rp278,0 triliun (+8,6 persen Y-o-Y), menunjukkan rasio CASA yang baik sebesar 67,9 persen. CASA tumbuh 10,6 persen Y-o-Y menjadi Rp188,8 triliun, sebagai hasil dari upaya Bank untuk membina hubungan nasabah yang lebih erat dan meningkatkan pengalaman nasabah secara keseluruhan melalui layanan digital.

Jumlah kredit/pembiayaan naik 4,6 persen Y-o-Y menjadi Rp228,7 triliun, didukung oleh kinerja yang baik di seluruh segmen utama. Usaha Kecil Menengah (UKM) mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 5,7 persen Y-o-Y, diikuti oleh Perbankan Korporat yang tumbuh 5,4 persen Y-o-Y, dan Perbankan Konsumer yang meningkat 4,3 persen Y-o-Y.

Kenaikan tertinggi di kredit/pembiayaan retail terutama dikontribusikan dari pertumbuhan Kredit Pemilikan Mobil (KPM) sebesar 18,7 persen Y-o-Y.

(kunthi fahmar sandy)