Bisnis.com, JAKARTA – Proses pemisahan atau spin off Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) terus berlangsung. Terbaru, CIMB Niaga telah menandatangani Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah.

Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Corporate Secretary Bank CIMB Niaga Fransiska Oei mengungkapkan bahwa Perseroan pada 27 Januari 2026 telah menandatangani Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah Perseroan yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam selaku Notaris di Jakarta Selatan.

“Pada 27 Januari 2026, Perseroan telah menandatangani Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah Perseroan, oleh dan antara Perseroan dan PT Commerce Kapital,” ungkap Fransiska dalam dokumennya, dikutip pada Rabu (28/1/2026).

Fransiska menuturkan, pemisahan ini berlaku efektif sejak PT Bank CIMB Niaga Syariah (CIMB Niaga Syariah) melakukan kegiatan usahanya yakni dalam waktu 60 hari kerja, terhitung sejak tanggal izin usaha diberikan.

Nantinya, pemisahan ini akan dinyatakan dalam suatu surat pernyataan dari CIMB Niaga Syariah terkait tanggal efektif pemisahan.

Untuk diketahui, bank umum konvensional yang memiliki UUS dan melakukan pemisahan mengajukan permohonan izin usaha bank umum syariah hasil pemisahan paling lama 6 bulan terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip diterbitkan.

Hal ini merujuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.12/2023 tentang Unit Usaha Syariah, sebagaimana dicabut sebagian melalui POJK No.2/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Syariah.

Fransiska mengatakan, akta pemisahan yang dibuat notaris merupakan salah satu persyaratan dokumen permohonan izin usaha. Selanjutnya, Perseroan akan mengajukan permohonan izin usaha CIMB Niaga Syariah kepada OJK.

“Dengan telah ditandatanganinya Akta Pemisahan, Perseroan akan mengajukan permohonan izin usaha CIMB Niaga Syariah,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Syariah Banking CIMB Niaga Pandji P. Djajanegara memperkirakan pemisahan UUS CIMB Niaga rampung pada Mei 2026. Dalam catatan Bisnis, Pandji menyebut bahwa perseroan secara simultan memenuhi dokumen-dokumen yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

“Kita harapkan di akhir Maret [2026] sudah selesai sehingga nanti di bulan Mei [2026] kita sudah bisa spin off,” kata Pandji di Kantor CIMB Niaga, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Dia menuturkan, perseroan telah mengajukan permohonan izin prinsip ke OJK sejak akhir Juli 2025. Dia mengharapkan OJK dapat memberikan restu dalam satu bulan ini alias akhir tahun ini.

Sesudah mendapatkan persetujuan dari OJK, lanjut dia, perseroan harus mendapatkan izin usaha. Izin usaha ini diharapkan rampung Februari 2025.

Selain dengan OJK, perseroan juga mengajukan sejumlah perizinan ke BI. Di antaranya perizinan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS), hingga BI FAST.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan izin usaha pialang asuransi kepada delapan perusahaan sepanjang bulan ini, mulai dari 14 hingga 24 November 2025. Izin tersebut terkait dengan perubahan nama perusahaan.

Berdasarkan informasi yang tersaji di laman resmi OJK, Kamis (27/11/2025), salah satu yang terbaru adalah pada PT Adhi Lintas Tanase yang kini menjadi PT Adhilintas Reinsurance Brokers. Dewan Komisioner OJK resmi memberlakukan izin usaha di sektor Pialang Reasuransi bagi PT Adhilintas Reinsurance Brokers, melalui KEP-604/PD.02/2025 tertanggal 13 November 2025. Pergantian nama tersebut efektif sejak keputusan tersebut ditetapkan.

Dengan berlakunya izin usaha ini, PT Adhilintas Reinsurance Brokers diwajibkan menjalankan operasional secara sehat serta selalu mematuhi ketentuan dan regulasi yang berlaku.

Selain PT Adhilintas Reinsurance Brokers, OJK juga memberi izin usaha pada PT Mitra Ibisnis Terapan yang kini berubah nama menjadi PT MIT Insurance Brokers.

Melalui surat Nomor KEP-587/PD.02/2025 pada tanggal 4 November 2025 nama tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

Dengan diberikannya pemberlakuan izin usaha perusahaan, PT MIT Insurance Brokers diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Selain perusahaan-perusahaan tersebut, ada banyak perusahaan bidang pialang asuransi lainnya yang mendapat izin dari OJK.

Berikut daftar pialang asuransi yang mendapatkan izin OJK pada November 2025:

• Perubahan Nama PT Adhi Lintas Tanase menjadi PT Adhilintas Reinsurance Brokers
• Perubahan Nama PT Partnerindo Inti Cipta menjadi PT Partnerindo Inti Cipta Insurance Brokers
• Perubahan Nama PT Tri Dharma Proteksi menjadi PT Tri Dharma Proteksi Pialang Asuransi dan Konsultan
• Perubahan Nama PT Magnus Mitra Sejahtera menjadi PT Magnus Pialang Asuransi
• Perubahan Nama PT Fokus Solusi Proteksi menjadi PT Cermati Pialang Asuransi
• Perubahan Nama PT Cipta Integra Duta menjadi PT IBS Benefits Insurance Brokers
• Perubahan Nama PT Artha Dana Mandiri menjadi PT Artha Reinsurance Brokers
• Perubahan Nama PT Mitra Ibisnis Terapan menjadi PT MIT Insurance Brokers

(Putri Astrian Surahman)

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan izin usaha untuk dua perusahaan gadai, yang masing-masing berlokasi di Jakarta dan Sumatera Utara.

Berdasarkan pengumuman di laman resmi OJK pada Selasa (28/10/2025), dua perusahaan gadai itu adalah PT Milion Bostom Gadai di Sumatera Utara dan PT Pergadaian Utama Indonesia di Jakarta.

Mengacu kedua pengumuman resmi tersebut, pemberian izin usaha berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan komisioner pada 22 Oktober 2025 di Medan dan 24 Oktober 2025 di Jakarta.

Adapun, sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 39/2024 tentang Pergadaian, kedua perusahaan gadai itu perlu mencantumkan empat hal secara jelas di setiap kantor pusat dan cabangnya.

“Pertama, nama dan/atau logo perusahaan pergadaian. Kedua, nomor dan tanggal izin usaha dan pernyataan bahwa perusahaan pergadaian diawasi oleh OJK,” ujar Direktur Eksekutif Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Pengawasan Lembaga PVML Edi Setijawan dalam pengumuman PT Pergadaian Utama Indonesia, dikutip pada Rabu (29/10/2025).

Edi melanjutkan, dua hal lainnya adalah hari dan jam operasional serta tingkat bunga pinjaman atau imbal jasa/imbal hasil dan biaya administrasi.

Kemudian, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) POJK Nomor 39/2024, ketiga perusahaan gadai itu diwajibkan untuk melakukan kegiatan usaha paling lama 30 hari kerja sejak tanggal izin usaha ditetapkan.

Berikut 2 Perusahaan Gadai yang Dapat Izin OJK:

1. PT Milion Bostom Gadai

Alamat: Jalan Jendral A.H. Nasution d/h Jalan Pintu Air I Nomor 36, Kelurahan Kwala Bekala, Medan Johor, Medan, Provinsi Sumatera Utara

Nomor Keputusan Izin Usaha: KEP-109/KO.15/ 2025 00/PL.02/2025

Tanggal Keputusan Izin Usaha: 2 Oktober 2025

Lingkup Wilayah usaha: Provinsi Sumatera Utara

2. PT Pergadaian Utama Indonesia

Alamat: The Darmawangsa Square Lt. 2 No. 63- 64, Jl. Darmawangsa VI Kota Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta

Nomor Keputusan Izin Usaha: KEP-305/PL.02/2025

Tanggal Keputusan Izin Usaha: 21 Oktober 2025

Lingkup Wilayah usaha: Provinsi DKI Jakarta