JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto memastikan pedagang kecil yang berjualan di marketplace atau lokapasar tidak akan dikenai pungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5 persen.

Bimo menegaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025, pungutan PPh Pasal 22 hanya berlaku bagi pedagang yang memiliki omzet di atas Rp500 juta per tahun.

"Pedagang kecil, wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 500 juta per tahun tidak dipungut PPh Pasal 22 oleh marketplace," kata Bimo dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Meski demikian, pedagang yang ingin memperoleh pengecualian tersebut wajib menyampaikan surat pernyataan sesuai ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor 37 Tahun 2025.

"Ini menjadi sinyal yang sangat penting yang ingin kami sampaikan, bahwa kami tidak akan membebani masyarakat. Kebijakan ini tidak untuk membebani pelaku usaha kecil," ujar Bimo.

Bimo menjelaskan, PPh Pasal 22 yang dipungut oleh marketplace bukan merupakan jenis pajak baru. Pungutan tersebut merupakan pembayaran pajak yang nantinya dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak pada tahun berjalan atau menjadi bagian dari pelunasan PPh final apabila penghasilan pedagang dikenai skema PPh final.

"Artinya ini menjadi bagian dari pelunasan PPh Final apabila penghasilan pedagang tersebut dikenai PPh Final. Jadi ini bisa dikatakan memudahkan ketika nanti di akhir diperhitungkan kembali sudah ada bagian yang dipungut. Jadi tidak perlu lagi dibayar, bagian yang sudah dipungut tadi menjadi kredit pajak,” tutur dia.

Efektif 1 Agustus 2026

Kebijakan pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace akan mulai berlaku efektif pada 1 Agustus 2026.

Dalam mekanismenya, marketplace akan memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto penjual yang telah memenuhi kriteria omzet.

Proses pemungutan dimulai ketika konsumen melakukan pembayaran melalui marketplace. Selanjutnya, platform akan memungut PPh Pasal 22 atas penghasilan penjual, menerbitkan invoice, menyetorkan pajak ke kas negara, serta melaporkannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Unifikasi.

Namun, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi pedagang dengan omzet di atas Rp500 juta per tahun. Pedagang dengan omzet hingga Rp500 juta tetap mendapatkan pengecualian dari pungutan PPh Pasal 22.

Menurut Bimo, perubahan mekanisme pemungutan pajak melalui marketplace bertujuan menciptakan kesetaraan atau level playing field antara pelaku usaha yang berjualan secara daring dan luring, sekaligus mempermudah pedagang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

"Kebijakan ini akan menciptakan level playing field antara pedagang online dan offline. Sekaligus juga memudahkan pedagang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya," kata Bimo.

Jakarta (ANTARA) - Penguatan serapan pasar domestik dan rantai pasok pangan diperlukan untuk menjaga stabilitas harga daging ayam dan telur di tingkat peternak yang kini tengah menurun, kata peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Isnawati Hidayah.

Ia mengatakan kepastian serapan hasil peternakan perlu diperkuat melalui sistem pengadaan pangan yang lebih berkelanjutan, antara lain dengan kontrak pembelian yang lebih stabil dengan peternak serta pemanfaatan pangan lokal.

"Untuk kebijakan lainnya, mungkin pemerintah perlu memiliki sistem yang mampu memetakan produksi, konsumsi, distribusi secara lebih akurat sehingga intervensinya itu tidak reaktif," kata Isnawati kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pemerintah dapat mengoptimalisasi potensi serapan seperti mendorong pengembangan UMKM dari dapur atau kantin, serta memperkuat sistem pemetaan produksi, konsumsi, dan distribusi agar intervensi pasar lebih terukur.

Selain itu, ia juga mengusulkan pemanfaatan badan usaha milik negara (BUMN) pangan dalam membantu penyerapan produksi melalui program bantuan pangan, cadangan pangan pemerintah, maupun fasilitas cold storage.

Penguatan sistem rantai dingin (cold chain) dan industri pengolahan juga dinilai perlu dikembangkan untuk memperluas penyerapan hasil peternakan.

"Pemerintah juga (perlu) mulai untuk memperkenalkan atau mendukung peternak kita dengan cold chain ya, dengan cold storage contohnya, juga pengembangan industri pengolahan itu juga menjadi salah satu contohnya," ujar dia.

Isnawati menilai pemenuhan kebutuhan dan penyerapan di pasar domestik tetap perlu menjadi prioritas, sedangkan ekspor dapat menjadi alternatif setelah kebutuhan dalam negeri terpenuhi.

"Ekspor juga bisa menjadi salah satu opsinya, tetapi catatan pentingnya adalah volume ekspor di Indonesia saat ini masih relatif kecil dibandingkan dengan produksi dari domestiknya. Jadi harapannya bisa memperkuat pasar domestik dulu, kemudian perlahan kita bisa membuka ke ekspor," katanya.

Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti juga menilai penguatan pasar domestik perlu menjadi prioritas sebelum pemerintah memperluas ekspor telur.

"Menurut saya orientasi dulu ke pasar domestik, mengingat potensi jumlah pasar domestik juga besar dan harga telur sangat affordable," kata Esther.

Pada Maret 2026, Indonesia mengekspor 545 ton produk unggas senilai Rp18,2 miliar ke Singapura, Jepang, dan Timor Leste. Ekspor tersebut didominasi telur konsumsi sebanyak 517 ton, sedangkan sisanya berupa daging ayam dan produk olahan bernilai tambah.

Ia menjelaskan ekspor baru dapat dilakukan secara efektif apabila optimalisasi penyerapan di pasar domestik telah dicapai dan masih terdapat kelebihan produksi telur.

"Jika pasar domestik sudah dikuasai dan ada lebihan telur maka peternak dibantu perusahaan eksportir dan pemerintah bisa mengekspor telur ke luar negeri," ujar dia.

Lebih lanjut, Esther juga menilai pemerintah perlu membantu menjaga keberlanjutan usaha peternak melalui penyediaan pakan ayam petelur dengan harga lebih terjangkau untuk menekan biaya produksi.

"Dengan memberikan insentif untuk pakan ayam petelur murah maka saya rasa harga (produksi) telur pun akan lebih murah, kualitas lebih baik," ujar dia.

Ia mengatakan optimalisasi penyerapan domestik diperlukan untuk menstabilkan harga telur. Esther menyebut produksi telur yang meningkat seiring bertambahnya populasi ayam petelur dan masuknya peternak baru membuat pasokan melimpah menyebabkan harga telur dan daging ayam mengalami penurunan.

"Masuknya peternak baru membuat produksi telur melimpah ruah. Saat pasokan jauh melebihi permintaan, hukum pasar otomatis membuat harga turun drastis," katanya.

Selain faktor pasokan, Esther menilai rantai tata niaga yang panjang membuat harga di tingkat peternak lebih bergejolak dibandingkan harga di tingkat konsumen karena masih besarnya peran pedagang perantara atau middleman dalam pembentukan harga.

Penurunan harga tersebut tercermin pada perkembangan harga nasional. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan per 1 Juli 2026, harga nasional tertimbang telur ayam ras turun 0,67 persen dari Rp26.329 menjadi Rp26.153 per kilogram (kg). Pada periode yang sama, harga daging ayam ras juga tercatat turun 0,28 persen dari Rp35.305 menjadi Rp35.207 per kg.

Sebagai salah satu contoh, fenomena serupa terjadi di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Harga telur di tingkat peternak turun menjadi sekitar Rp17.000-Rp18.000 per kg, jauh di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) pemerintah sebesar Rp26.500 per kg.

Produksi telur anggota Koperasi Peternakan Unggas Sejahtera (KPUS) Temanggung mencapai sekitar 100-150 ton per hari sementara kebutuhan daerah sekitar 70-80 ton per hari sehingga kelebihan pasokan dinilai menjadi salah satu faktor yang menekan harga di tingkat peternak.

Di sisi lain, pemerintah telah menyiapkan penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Jagung Pakan.

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah telah mengalokasikan 242 ribu ton jagung pakan bersubsidi pada 2026 dengan target penyaluran awal 213,2 ribu ton melalui Perum Bulog.

Program tersebut telah bergulir sejak awal Mei 2026 dan ditujukan untuk menyediakan jagung pakan dengan harga lebih terjangkau guna menjaga keberlanjutan usaha peternak sekaligus menopang stabilitas harga unggas.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Gaya hidup masyarakat modern kini menuntut kemudahan dan kecepatan, yang antara lain dipenuhi oleh teknologi untuk mempermudah urusan harian seperti berbelanja, agar lebih efektif dan efisien. Shopee menjawab tantangan itu melalui solusi Shopee Belanja Instant 1 Jam Tiba.

Belanja Instant 1 Jam Tiba dihadirkan untuk memudahkan pengguna mendapatkan berbagai produk dengan proses yang cepat dan efisien. Pengguna dapat menggunakan Instant Prioritas untuk menikmati promo Diskon 50% saat berbelanja berbagai kebutuhan belanja harian, mulai dari makanan segar seperti telur, buah, sayur, dan susu; makanan beku seperti ayam, daging segar dan olahan, dan es krim; obat-obatan yang masuk dalam golongan bebas tanpa resep dokter, hingga berbagai perlengkapan lainnya.

Belanja Instant 1 Jam Tiba di Shopee juga memberikan jaminan waktu pengiriman 1 Jam Tiba, Gratis Kalau Telat. Dengan layanan ini, pesanan dijamin tiba dalam 1 jam atau pengguna bisa mendapatkan Gratis Voucher Kalau Telat.

Senior Director of Business Development Shopee Indonesia, Adi Rahardja mengatakan, di era serba cepat saat ini, masyarakat semakin terbiasa mengandalkan solusi digital dalam mempermudah aktivitas, termasuk kebutuhan harian seperti makanan hingga obat-obatan yang masuk dalam golongan bebas tanpa resep dokter, yang kerap dibutuhkan segera atau di momen tidak terduga.

"Sejalan dengan komitmen kami dalam menghadirkan pengalaman belanja online yang aman tepercaya, kampanye Shopee Belanja Instant 1 Jam Tiba diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pengguna untuk mendapatkan berbagai kebutuhan dengan lebih cepat. Harapannya dengan diluncurkannya Belanja Instant 1 Jam Tiba ini menjadikan Shopee sebagai destinasi belanja online yang aman dan terpercaya," kata Adi.

Shopee Belanja Instant 1 Jam Tiba: Sat Set Anti Ribet

Lewat layanan Shopee Belanja Instant 1 Jam Tiba, pengguna tidak perlu keluar rumah atau mengubah jadwal aktivitas karena kebutuhan mendadak. Didukung berbagai pilihan kebutuhan harian serta layanan pengiriman yang cepat, pengalaman berbelanja jadi efisien.

Berikut alasan Shopee Belanja Instant 1 Jam Tiba harus segera dimanfaatkan:

Mudah Lengkapi Kebutuhan Sehari-hari

Kebutuhan sehari-hari tidak bisa dihindari, bahkan seringkali datang tanpa diduga. Misalnya, tersadar ada bahan yang kurang di tengah proses memasak, atau membutuhkan obat ketika tiba-tiba badan terasa kurang fit.

Semua bisa diatasi dengan Belanja Instant 1 Jam Tiba di Shopee. Ada beragam pilihan produk mulai dari bahan makanan segar, makanan beku hingga obat-obatan yang masuk dalam golongan bebas tanpa resep dokter seperti obat flu, obat batuk dan kebutuhan lainnya.

Untuk melengkapi kebutuhan pengguna, Shopee bekerja sama dengan berbagai merchant ternama seperti Klik Indomaret, Hypermart, Hero, Segari dan masih banyak lagi di Belanja Instant.

Teman Belanja Pintar di Era Modern

Shopee Belanja Instant 1 Jam Tiba bisa jadi salah satu strategi untuk mendapatkan produk yang dibutuhkan dengan penawaran menarik, menjadi cara tepat untuk belanja pintar.

Di Shopee Belanja Instant 1 Jam Tiba, kebutuhan harian bisa dipenuhi dengan diskon 50%. Belanja juga makin tenang berkat Gratis Voucher Kalau Tepat jika pesanan tidak tiba sesuai ketentuan. Pengiriman yang dijamin sat set dan tiba dalam 60 menit, Shopee Belanja Instant 1 Jam Tiba membuat pengalaman belanja jadi lebih praktis dan cepat.

Cara Belanja Sat Set, Pakai Shopee Belanja Instant 1 Jam Tiba

Butuh sekarang, sampainya juga sekarang. Ikuti langkah sederhana berikut untuk menikmati layanan Shopee Belanja Instant 1 Jam Tiba:

Cari Produk Lewat Homepage atau Search Bar

Pengguna dapat mulai mencari barang yang dibutuhkan melalui halaman utama Shopee atau dengan mengetik kata kunci produk di kolom pencarian.

Aktifkan Filter Instant

Setelah hasil pencarian muncul, yuk langsung aktifkan filter Instant untuk menampilkan produk yang tersedia melalui kanal pengiriman Instant.

Pilih Produk dengan Label Hijau Instant

Produk yang mendukung layanan Instant akan ditandai dengan label hijau, disertai estimasi pengiriman hingga 1 jam tiba dan jarak toko dari lokasi pengguna.

Pilih Toko dengan Jarak Terdekat

Untuk pengalaman belanja yang cepat, pengguna dapat memilih SKU dari toko dengan jarak paling dekat agar estimasi pengiriman menjadi lebih singkat.

Gunakan Voucher di Keranjang

Saat masuk ke keranjang, voucher untuk pengiriman Instant Prioritas akan langsung terkoneksi dengan produk yang sesuai kriteria di atas. Belanja jadi benar-benar lebih sat-set.

Nikmati kemudahan memenuhi kebutuhan harian bersama Shopee Belanja Instant 1 Jam Tiba, yang bikin belanja jadi lebih praktis dan cepat dengan berbagai penawaran menarik. Informasi lebih lanjut mengenai Shopee Belanja Instant 1 Jam Tiba ada di sini.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak selama Januari-Juni atau semester I/2026 telah terealisasi 45% dari target APBN yakni Rp2.357,7 triliun.

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menyebut penerimaan pajak selama paruh pertama 2026 ini sudah mencapai sekitar 45% dari target. Nilainya juga tumbuh sekitar 23% dibandingkan periode yang sama pada 2025.

Apabila dihitung, maka penerimaan pajak sampai Juni 2026 bisa diestimasikan mencapai Rp1.030 triliun sampai dengan Rp1.060 triliun.

"[Penerimaan pajak] Juni sekitar 45%. Nanti finalnya mungkin di [konferensi pers] APBN KiTa ya. Saya belum bisa menyampaikan angka. Tetapi kira-kira pertumbuhannya sekitar 23% lebih," terangnya di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Bimo menyebut pertumbuhan 23% atas akumulasi penerimaan pajak semester I/2026 seiring dengan perbaikan kondisi ekonomi. Menurutnya, pertumbuhan ini terjadi di seluruh jenis pajak.

"Artinya dari sisi fiscal, dari sisi kapasitas pemajakan terhadap natural growth daripada perekonomian Indonesia itu semakin baik, pertumbuhan ekonominya pun semakin baik," ujarnya.

Hal inilah, ungkap Bimo, yang menjadi pertimbangan bagi Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk merestui pemungutan pajak penghasilan (PPh) pedagang di lokapasar (marketplace).

Mulai 1 Agustus 2026 nanti, empat perusahaan marketplace yakni Tokopedia, Shopee, Lazada dan Blibli akan memungut PPh pasal 22 pedagang di lokapasar. Padahal, kebijakan ini dilandasi dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.37/2025 yang sudah terbit sejak tahun lalu.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, penerimaan pajak sepanjang 2026 selalu tumbuh positif. Pertumbuhan tertinggi berada pada Januari-Februari 2026, yang tumbuh 30% (yoy) di antaranya berkat efek basis rendah pada 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (BCIC) memperoleh persetujuan pemegang saham atas seluruh agenda dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2026, termasuk perubahan susunan direksi dan dewan komisaris, perubahan anggaran dasar, hingga penetapan akuntan publik.

Direktur Utama J Trust Bank, Ritsuo Fukadai, mengatakan RUPST merupakan forum tertinggi bagi perseroan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan bank sekaligus memperkuat transparansi kepada investor.

Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan upaya memperkuat implementasi prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG).

"Pada 2025 kami memilih tidak mengejar pertumbuhan secara agresif, melainkan memperkuat fondasi bisnis melalui tata kelola, pengendalian internal, kualitas aset, dan manajemen risiko yang lebih terukur. Pertumbuhan yang sehat harus dibangun secara prudent agar mampu menciptakan nilai jangka panjang," ujar Ritsuo dalam keterangan resminya, Rabu (1/7/2026).

Sepanjang 2025, J Trust Bank mengakui menghadapi tekanan industri dan kondisi makroekonomi yang memengaruhi kinerja keuangan.

Oleh sebab itu, perseroan menerapkan strategi bisnis yang lebih selektif dengan memprioritaskan penguatan fundamental, kualitas portofolio, pengendalian internal, serta pengelolaan risiko.

Dalam RUPST tersebut, pemegang saham juga menyetujui perubahan Anggaran Dasar terkait masa jabatan anggota Dewan Komisaris dari tiga tahun menjadi empat tahun.

Adapun, kebijakan itu ditempuh untuk memperkuat kesinambungan fungsi pengawasan terhadap implementasi strategi bisnis, tata kelola, serta manajemen risiko perseroan.

Selain itu, pemegang saham menyetujui perubahan susunan pengurus dengan mengakhiri masa jabatan R. Djoko Prayitno sebagai Direktur dan mengangkat Raja Pardede sebagai Direktur Perseroan.

Pengangkatan Raja Pardede akan berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan melalui uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dengan keputusan tersebut, susunan Direksi J Trust Bank dipimpin oleh Direktur Utama Ritsuo Fukadai dan Wakil Direktur Utama Masayoshi Kobayashi, didampingi Felix I. Hartadi, Helmi A. Hidayat, Cho Won June, Widjaja Hendra, serta Raja Pardede yang masih menunggu persetujuan regulator.

Sementara itu, Dewan Komisaris terdiri atas Komisaris Utama Nobiru Adachi, Komisaris Nobuiku Chiba, serta Komisaris Independen Benny Siswanto dan Abdullah Firman Wibowo.

Di sisi lain, perseroan menegaskan komitmennya terhadap penerapan keuangan berkelanjutan melalui pengembangan pembiayaan hijau, program konservasi lingkungan, dan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Ritsuo menambahkan dukungan dari pemegang saham, regulator, nasabah, dan karyawan menjadi modal penting bagi perseroan untuk melanjutkan agenda perbaikan.

Dia menegaskan bahwa J Trust Bank akan menjaga disiplin eksekusi, meningkatkan efisiensi, dan memastikan pertumbuhan bisnis tetap berada dalam koridor tata kelola serta manajemen risiko yang sehat.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memastikan pemerintah dan pelaku e-commerce belum membahas rencana kenaikan tarif layanan marketplace menjelang implementasi pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) pedagang (merchant) melalui platform perdagangan digital.

Maman mengatakan pembahasan mengenai penyesuaian tarif layanan sengaja ditunda. Menurutnya, pemerintah bersama penyelenggara e-commerce masih memprioritaskan integrasi sistem agar implementasi kebijakan pemungutan pajak dapat berjalan lebih cepat.

“Sampai sekarang kesepakatan kami dengan e-commerce kami belum mau bicara tentang kenaikan, bukan kenaikan harga, kenaikan tarif. Ya betul dong? Kenaikan tarif. Jadi kalau kenaikan harga kesannya harga-harga barang nanti,” kata Maman di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Saat ditanya mengenai implementasi pemungutan pajak melalui marketplace yang dijadwalkan berlaku mulai 1 Agustus 2026, Maman enggan memberikan penjelasan lebih lanjut. Dia meminta agar rincian kebijakan tersebut dikonfirmasi kepada Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

“Gini, bagi saya terkait urusan pajak untuk lebih jelasnya saran tanyakan detail kepada Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak,” katanya.

Mulai 1 Agustus 2026, PPh atas pedagang di marketplace akan dipungut melalui empat penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), yakni Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 37/2025 yang diterbitkan tahun lalu, tetapi implementasinya sempat ditunda hingga akhir kuartal II/2026.

Direktorat Jenderal Pajak menegaskan bahwa pajak e-commerce tersebut merupakan mekanisme pemungutan PPh Pasal 22, bukan jenis pajak baru. Pedagang dengan omzet hingga Rp500 juta per tahun tetap tidak dikenai pajak.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pemungutan melalui marketplace bertujuan menciptakan kesetaraan persaingan (level playing field) antara pelaku usaha, khususnya UMKM luring dan daring.

Tarif PPh Pasal 22 juga tidak berubah. Pelaku usaha dengan omzet hingga Rp500 juta per tahun dikenai tarif 0%, sedangkan yang memiliki omzet di atas Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar per tahun dikenai tarif 0,5%.

Bimo menjelaskan pelaku usaha dengan omzet maksimal Rp500 juta tetap wajib menyampaikan surat pernyataan sesuai PMK No. 37/2025 agar tidak dipungut pajak melalui marketplace mulai bulan depan.

“Syaratnya menyampaikan surat pernyataan sesuai dengan ketentuan PMK No.37/2025. Ini menjadi sinyal yang sangat penting ingin kami sampaikan bahwa kami tidak akan membebani masyarakat. Kebijakan ini tidak untuk membebani pelaku usaha kecil,” terangnya dalam konferensi pers di Kantor DJP, Jakarta, Rabu (2/7/2026).

PPh sebesar 0,5% yang dipungut dari pedagang dengan omzet Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar per tahun dapat dikreditkan sebagai pajak tahun berjalan.

Bimo mengatakan penunjukan Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli telah mempertimbangkan kesiapan sistem, skala transaksi, kapasitas administrasi, serta penggunaan mekanisme rekening escrow. Keempat platform tersebut dinilai siap melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak secara elektronik.

“Keempat marketplace yang ditunjuk adalah Tokopedia, Shopee, Lazada dan Blibli. Ini penunjukan dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Menteri Keuangan,” terang Bimo.

Dari sisi pendataan, Bimo menyebut DJP telah mengantongi data jumlah pedagang di marketplace. Menurutnya, basis data tersebut terus bertambah seiring proses pengayaan dan integrasi dengan berbagai data transaksi lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan pengusaha terutama Asosiasi E-Commmerce Indonesia (idEA) akan mendorong kesiapan implementasi pemungutan pajak penghasilan (PPh) pasal 22 melalui perusahaan lokapasar (marketplace).

Untuk diketahui, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menunjuk Tokopedia, Shopee, Lazada dan Blibli sebagai pemungut PPh merchant di lokapasar mulai 1 Agustus 2026. Setelah pengumuman resmi hari ini, Rabu (1/7/2026), maka dunia usaha punya waktu satu bulan untuk bersiap.

Ketua Umum idEA Budi Primawan menyampaikan bahwa fokus pelaku usaha e-commerce saat ini adalah untuk mendorong efektivitas implementasi pemungutan PPh via marketplace. Kebijakan ini diharapkan memberikan kepastian hukum serta meminimalkan dampak operasional ke marketplace maupun seller (penjual).

"Kami sudah menerima penunjukan pemungut pada 1 Juli 2026, yang mana berarti kami punya satu bulan untuk melakukan penyesuaian sistem, pengujian, pengaturan proses bisnis, serta komunikasi kepada seller sebelum mulai diterapkan pada 1 Agustus 2026," terangnya pada konferensi pers di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Para marketplace nantinya akan mendukung penyebaran informasi melalui berbagai kanal komunikasi. Di sisi lain, Ketua Komite Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Siddhi Widyaprathama mengapresiasi kebijakan yang bisa menciptakan persaingan yang adil atau level playing field antara toko luring dan daring.

Siddhi juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap UMKM. Dia menilai perlunya tetap memberlakukan aturan PPh pasal 22 dengan tarif 0% bagi usaha dengan peredaran bruto maksimal Rp500 juta.

"Batas bebas pajak untuk omzet di bawah Rp500 juta rupiah per tahun tetap diperlakukan. Kebijakan ini tentunya memastikan adanya modal kerja bagi pengusaha tidak terganggu sehingga mereka bisa terus beroperasional," katanya pada kesempatan yang sama.

Tidak hanya itu, pengusaha menilai sistem pemotongan pajak secara otomatis oleh marketplace akan membebaskan pedagang dari kerumitan administrasi bulanan.

Namun, Apindo meminta agar DJP serta pihak marketplace untuk menjaga keamanan data transaksi para merchant.

"Apindo mendorong stakeholder, pemerintah, idEA para pelaku pengelola, marketplace, dan masyarakat pada umumnya untuk sama-sama menjaga keamanan data transaksi perdagangan, memastikan sistem digital berjalan stabil, serta melakukan sosialisasi yang masif dan jelas sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi pelaku usaha di lapangan," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memberlakukan secara efektif kebijakan penunjukan marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi toko online mulai 1 Agustus 2026.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, pemerintah memberikan masa persiapan selama satu bulan sejak kebijakan tersebut resmi diimplementasikan agar marketplace yang ditunjuk dapat menyesuaikan sistem pemungutan pajak.

"Nah tentu penunjukan empat marketplace pertama dan utama ini initial policy yang kami sampaikan nanti akan berlaku mulai efektif 1 Agustus, masih ada persiapan satu bulan," ujar Bimo dalam konferensi pers, Selasa (1/7/2026).

Pada tahap awal, Kemenkeu telah menunjuk empat platform e-commerce, yaitu Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli untuk mengumpulkan PPh Pasal 22 ke pedagang yang memiliki toko online di masing-masing platform.

Bimo menjelaskan, empat marketplace tersebut dipilih setelah pemerintah mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari kesiapan sistem, besarnya skala transaksi, kapasitas administrasi, penggunaan mekanisme escrow account, hingga kesiapan masing-masing platform dalam menjalankan pemungutan pajak.

Kendati demikian, penunjukan tersebut bukan bersifat final. DJP membuka peluang menunjuk marketplace lain ke depannya apabila dinilai telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.

"Dalam perkembangannya tentu kami akan mempertimbangkan apabila memang ada marketplace-marketplace lain yang memang bisa masuk ke dalam kriteria secara kesiapan sistem, skala transaksi, dan juga kapasitas administrasi, ini akan kami tunjuk sebagai marketplace berikutnya," ucapnya.

Bimo menyebut, pemerintah memulai kebijakan ini dari marketplace dalam negeri yang dinilai telah memiliki tingkat kematangan (maturity level) dan digitalisasi yang memadai setelah berkembang selama lebih dari satu dekade.

Di sisi lain, dia mengungkapkan DJP sebelumnya telah lebih dulu menunjuk ratusan perusahaan digital luar negeri sebagai pemungut pajak.

"Marketplace luar negeri itu sudah ada sekitar 240 yang aktif, dari total 271 yang kita tunjuk sebagai pemungut. Jadi kami memang mengutamakan bagaimana maturity level, bagaimana kesiapan, bagaimana level digitalisasi yang ada di dalam negeri," kata dia.

Bimo mengungkapkan, mekanisme pemungutannya dimulai ketika konsumen melakukan pembayaran melalui marketplace. Selanjutnya, marketplace akan memungut PPh Pasal 22 dari penghasilan pedagang.

Pihak marketplace akan mencantumkan besaran pajak yang dipungut dalam tagihan atau invoice elektronik. Invoice elektronik tersebut dipersamakan dengan bukti pemungutan PPh Pasal 22 sehingga pedagang tidak perlu memperoleh dokumen terpisah.

"Jadi tidak perlu ada double effort dokumen tagihan invoice elektronik dipersamakan dengan bukti pemungutan. Kemudian marketplace menyetorkan pemungutan tersebut ke Kas Negara," jelasnya.

Setelah itu, marketplace menyetorkan pajak yang dipungut ke kas negara dan melaporkannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Unifikasi.

Dengan mekanisme tersebut, diharapkan proses administrasi perpajakan bagi pedagang maupun marketplace menjadi lebih sederhana karena seluruh proses pemungutan hingga pelaporan dilakukan melalui sistem digital yang telah terintegrasi.

"Dengan mekanisme ini kami berharap dan kami yakin bahwa marketplace dan pedagang tidak lagi dibebani proses administrasi yang terlalu rumit untuk transaksi-transaksi yang terjadi di marketplace," tuturnya.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan tidak semua pedagang online otomatis dipungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 setelah kebijakan pemungutan pajak oleh marketplace berlaku.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan terdapat enam kategori pedagang online yang bebas PPh Pasal 22.

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

"Ada beberapa exemption, pengecualian, untuk pemungutan PPh pasal 22 marketplace tidak dilakukan," katanya dalam konferensi pers di kantor DJP, Jakarta Selatan, Rabu (1/7).

Keenam kategori pedagang online yang bebas PPh Pasal 22 yakni pertama, wajib pajak orang pribadi dengan omzet hingga Rp500 juta per tahun yang telah menyampaikan surat pernyataan kepada marketplace.

"Silakan disampaikan surat pernyataan ke marketplace, maka marketplace tidak akan melakukan pemungutan," ujar Bimo.

Kedua, penjualan jasa pengiriman atau ekspedisi oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang menjadi mitra perusahaan aplikasi berbasis teknologi yang memberikan jasa angkutan.

"Jadi untuk penjualan jasa pengiriman ekspedisi sekali lagi oleh Wajib Pajak orang pribadi di dalam negeri sebagai mitra dari perusahaan aplikasi berbasis teknologi itu dikecualikan," ujar Bimo.

Ketiga, penjualan barang dan/atau jasa oleh pedagang dalam negeri yang telah menyampaikan surat keterangan bebas pemotongan dan/atau pemungutan PPh.

Keempat, pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace juga tidak berlaku untuk penjualan pulsa dan kartu perdana. Kelima, transaksi emas perhiasan, emas batangan, batu permata dan sejenisnya dalam ketentuan tertentu.

Keenam, pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya.

"Pesannya, tidak semua pedagang di marketplace otomatis akan dipungut," ujar Bimo.

Per 1 Juli 2026 DJP menunjuk empat marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan yang diterima pedagang online. Keempat platform adalah Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli.

Bimo menjelaskan penarikan pajak dari para pedagang online oleh marketplace mulai dilakukan pada 1 Agustus 2026. Dalam periode satu bulan masa transisi sejak 1 Juli, Shopee dan tiga platform lainnya melakukan sosialisasi, melakukan penyesuaian sistem terkait pungutan pajak pedagang online tersebut.

"Pak Menteri Keuangan yang juga sudah disampaikan arahan kepada kami memang untuk melaksanakan pemungutan daripada PPh Pasal 22 melalui marketplace. Kita tunjuk 1 Juli empat marketplace, kemudian akan dilakukan (pungutan) mulai 1 Agustus," kata Bimo.

KOMPAS.com – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersama sejumlah platform perdagangan melalui sistem elektronik atau marketplace sepakat untuk sementara tidak menaikkan biaya layanan yang dibebankan kepada pelaku usaha.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan kesepakatan tersebut diambil sambil menuntaskan integrasi sistem antara pemerintah dan marketplace.

"Platform dan Kementerian UMKM, sepakat untuk kami hold terlebih dahulu dan kami integrasikan sistem ini supaya cepat," ujar Maman dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Menurut Maman, pemerintah kini memprioritaskan integrasi platform SAPA UMKM milik Kementerian UMKM dengan sistem yang dimiliki masing masing marketplace.

Langkah tersebut ditujukan untuk mempercepat pelaksanaan berbagai kebijakan perlindungan dan peningkatan daya saing usaha mikro dan kecil (UMK) di platform digital.

Proses integrasi dilakukan bersama sejumlah marketplace besar, yakni Shopee, TikTok Shop, Tokopedia, Lazada, dan Blibli.

Maman menegaskan pemerintah ingin memastikan pelaku UMK memperoleh manfaat dari regulasi baru sebelum membahas kebijakan lain yang berpotensi menambah beban biaya bagi penjual.

Tunggu integrasi SAPA UMKM

Kementerian UMKM telah menerbitkan Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan dan Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Salah satu ketentuannya mengatur perubahan jenis maupun besaran biaya kemitraan bisnis digital sebelum masa perjanjian berakhir hanya dilakukan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) dan pelaku UMK.

Aturan tersebut mendefinisikan biaya layanan sebagai biaya administrasi, biaya komisi, atau biaya jasa aplikasi lain yang dikenakan kepada UMK atas penggunaan aplikasi, sistem, atau layanan dasar platform PMSE pada setiap transaksi.

Permen UMKM Nomor 3 Tahun 2026 juga mengatur potongan biaya layanan hingga 50 persen bagi pelaku UMK yang memenuhi kriteria.

Sebelumnya, Maman menyampaikan seluruh marketplace telah menyatakan kesiapan menjalankan ketentuan tersebut.

Meski begitu, pelaksanaannya masih menunggu rampungnya integrasi sistem dengan SAPA UMKM agar identifikasi pelaku usaha yang berhak menerima insentif berlangsung secara otomatis dan tepat sasaran.

Platform dan Kementerian UMKM, sepakat untuk kami hold terlebih dahulu dan kami integrasikan sistem ini supaya cepat.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah bersama sejumlah platform perdagangan melalui sistem elektronik (marketplace) sepakat untuk sementara tidak menaikkan biaya layanan yang dibebankan kepada pelaku usaha.

Maman mengatakan kesepakatan tersebut merupakan hasil komunikasi antara Kementerian UMKM dengan sejumlah platform marketplace untuk menjaga iklim usaha tetap kondusif di tengah proses integrasi sistem yang sedang berlangsung.

"Platform dan Kementerian UMKM, sepakat untuk kami hold terlebih dahulu dan kami integrasikan sistem ini supaya cepat," ujar Maman dalam jumpa pers, di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pemerintah saat ini memfokuskan penyelesaian integrasi sistem antara platform SAPA UMKM milik Kementerian UMKM dengan sistem yang dimiliki masing-masing marketplace.

Integrasi tersebut diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan berbagai kebijakan yang ditujukan untuk melindungi dan meningkatkan daya saing pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di platform digital.

Maman mengatakan proses integrasi dilakukan bersama sejumlah platform besar, antara lain Shopee, TikTok Shop, Tokopedia, Lazada, dan Blibli.

Ia menegaskan kebijakan pemerintah saat ini adalah memastikan pelaku usaha mikro dan kecil yang berjualan di marketplace memperoleh manfaat dari regulasi baru sebelum membahas kebijakan lain yang berpotensi menambah beban biaya bagi penjual.

Kementerian UMKM menerbitkan Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan dan Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Salah satu ketentuannya mengatur bahwa perubahan jenis maupun besaran biaya kemitraan bisnis digital sebelum berakhirnya masa perjanjian hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) dan pelaku UMK.

Dalam aturan tersebut, biaya layanan didefinisikan sebagai biaya administrasi, biaya komisi, atau biaya jasa aplikasi lainnya yang dikenakan kepada usaha mikro dan usaha kecil (UMK) atas pemanfaatan aplikasi, sistem, atau layanan dasar platform PMSE untuk setiap transaksi.

Permen 3/2026 tersebut juga mengatur pemberian potongan biaya layanan hingga 50 persen bagi usaha mikro dan usaha kecil yang memenuhi kriteria.

Maman sebelumnya juga menyampaikan seluruh platform marketplace telah menyatakan kesiapan untuk melaksanakan ketentuan tersebut.

Namun, implementasinya masih menunggu rampungnya integrasi sistem dengan SAPA UMKM agar identifikasi pelaku usaha yang berhak menerima insentif dapat dilakukan secara otomatis dan tepat sasaran.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital diperkirakan terus meningkat seiring dengan penerapan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas pedagang di marketplace (merchant) melalui platform seperti Tokopedia-TikTok (TikTok Shop), Shopee, Lazada, dan Blibli.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto mengatakan sektor ekonomi digital masih menyimpan potensi penerimaan yang besar. Berdasarkan tren dalam lima tahun terakhir, penerimaan pajak dari sektor tersebut terus menunjukkan peningkatan.

"Dari yang saya amati lima tahun ke belakang, itu konsisten meningkat, angka terakhir itu mungkin sekitar Rp8 triliun sampai Rp12 triliun setahun," ujar Bimo dalam konferensi pers di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Menurut Bimo, penerapan pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace berpotensi mendorong peningkatan penerimaan pajak sektor digital hingga dua kali lipat. Potensi tersebut ditopang oleh peningkatan kepatuhan wajib pajak serta akurasi pemungutan dan pencocokan data melalui sistem Coretax.

"Kami berharap setidaknya bisa katakanlah ya Insyaallah bisa naik 100% lah. Jadi di angka mungkin Rp16 sampai Rp24 triliun setahun," jelasnya.

Selain menambah penerimaan negara, Bimo menilai mekanisme pemungutan pajak melalui marketplace dapat menciptakan kesetaraan persaingan (level playing field) antara pelaku usaha daring dan luring, termasuk pelaku UMKM.

Secara agregat, penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital memang terus meningkat. Direktorat Jenderal Pajak mencatat penerimaan negara dari sektor usaha ekonomi digital mencapai Rp52,85 triliun hingga 31 Mei 2026. Kontributor terbesar masih berasal dari Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE).

DJP juga telah menunjuk penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) baru sebagai pemungut PPN PMSE, salah satunya Strava, Inc. Hingga akhir Mei 2026, jumlah PMSE yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE telah mencapai 271 entitas.

Dari total penerimaan Rp52,85 triliun tersebut, sebesar Rp40,55 triliun berasal dari pemungutan PPN PMSE. Selain itu, penerimaan juga berasal dari pajak aset kripto sebesar Rp2,06 triliun, pajak fintech (peer-to-peer lending) Rp4,98 triliun, serta pajak yang dipungut melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP) sebesar Rp5,26 triliun.