REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Penjabat Sementara (Pjs) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari mengatakan pihaknya tidak melarang pemengaruh atau influencer membicarakan isu saham di media sosial. Namun, ia menegaskan otoritas akan menindak jika terjadi pelanggaran.

“Kita nggak atur orangnya, tetapi aktivitasnya,” ujar Friderica atau kerap disapa Kiki usai menghadiri acara peluncuran inisiasi Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI) di Gedung BI, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Ia menuturkan, OJK bisa menindak influencer atau pihak mana pun yang mempromosikan produk saham karena mendapatkan komisi dan atas publikasinya menimbulkan kerugian bagi masyarakat. “Misalnya, dia merekomendasikan produk tertentu yang dia bilang (sebagai) pengguna, padahal dia dapat komisi dari yang dia promosikan,” tutur Kiki.

Ia menegaskan, OJK mengenakan sanksi bagi pelanggar sesuai Pasal 90 dan Pasal 103 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Selain itu, OJK juga dapat memberikan sanksi sesuai Peraturan OJK (POJK) Nomor 16/POJK.04/2022 tentang Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam Pemasaran Produk dan/atau Layanan melalui Media Digital. Mengenai sanksi dalam UU tentang Pasar Modal dan POJK Nomor 16 tersebut, tidak otomatis pidana. Pihak yang melanggarnya akan dikenai sanksi administrasi terlebih dahulu.

“(Penerapan pemberian sanksi) sudah berlaku. Dia yang kayak kemarin saham, itu semua bisa kita berikan sanksi yang cukup berat,” ujarnya.

Sebelumnya diketahui, OJK menindak influencer berinisial BVN yang diduga melakukan manipulasi saham di pasar modal. BVN dikenai denda sebesar Rp 5,35 miliar.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menuturkan tim pemeriksa dari OJK telah menemukan dan membuktikan influencer tersebut memberikan informasi yang tidak benar melalui media sosial terhadap satu atau lebih saham.

Pelaku merekomendasikan pembelian atau penjualan atas saham tertentu. Padahal, pada saat yang sama influencer tersebut justru melakukan transaksi yang berlawanan dengan informasi atau rekomendasi yang disampaikan melalui media sosial.

BVN juga melakukan order beli dan order jual atas beberapa saham, di antaranya dengan kode AYLS, FTLM, dan BSNL, menggunakan beberapa rekening efek nominee. Hal itu menyebabkan pembentukan harga saham yang tidak wajar, yang tidak didasarkan pada kekuatan beli dan jual di pasar atau tidak sesuai dengan mekanisme pasar yang wajar.

“Ini tentu merupakan tindakan yang dikategorikan sebagai manipulasi perdagangan saham,” kata Hasan.

Perilaku BVN dinilai melanggar setidaknya Pasal 90 Undang-Undang Pasar Modal sebagaimana diubah Pasal 22 angka 33 Undang-Undang P2SK. Juga melanggar Pasal 91 Undang-Undang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Pasal 22 angka 34 Undang-Undang P2SK, serta Pasal 92 Undang-Undang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Pasal 22 angka 35 Undang-Undang P2SK.

“Adapun total sanksi yang kami berikan kepada influencer tersebut adalah Rp 5,35 miliar,” terangnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenakan sanksi denda senilai Rp5,35 miliar kepada pemengaruh (influencer) saham berinisial BVN. Pelaku diduga menyampaikan informasi tidak benar melalui media sosial.

Pejabat sementara (Pjs) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fawzi menyampaikan kasus yang menyeret BVN terkait tiga emiten dengan periode yang berbeda-beda.

Dengan rincian, saham PT Agro Yasa Lestari Tbk (AYLS) pada periode 1-27 September 2021 dan 8 November-29 Desember 2021. Saham PT MD Pictures Tbk (FILM) periode 12 Januari-27 Desember 2021. Kemudian, saham PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk (BSML) periode 8 Maret-17 Juni 2022.

"Adapun total sanksi yang diberikan kepada influencer tersebut adalah Rp 5,35 miliar. Tentu informasi rinci mengenai pengenalan sanksi yang baru kami jatuhkan tepat di hari ini," ujar Hasan dalam konferensi pers di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Selatan, Jumat (20/2).

Hasan menyampaikan BVN telah memberikan informasi tak benar melalui sosial media terhadap satu atau lebih saham. Selain itu, pelaku juga merekomendasikan untuk melakukan pembelian atau penjualan atas saham tertentu di saat yang sama.

"Influencer dimaksud justru melakukan transaksi yang berlawanan dengan informasi atau rekomendasi yang disampaikannya melalui media sosial," tambahnya.

Ia menerangkan BVN memakai beberapa rekening efek untuk membentuk harga saham yang tak wajar sehingga tindakan ini termasuk dalam kategori manipulasi harga atau goreng saham.

"Menyebabkan adanya pembentukan harga saham yang tidak wajar, yang tidak didasarkan pada kekuatan beli dan jual di pasar atau tidak sesuai dengan mekanisme pasar yang wajar. Ini tentu merupakan tindakan yang dikategorikan sebagai manipulasi perdagangan saham," kata Hasan.

Adapun BVN terbukti melanggar Pasal 90 Undang-Undang (UU) Pasar Modal sebagaimana diubah Pasal 22 Angka 33 UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) dan melanggar Pasal 91 UU Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Pasal 22 Angka 34 UU P2SK, serta Pasal 92 UU Pasar Modal sebagaimana diubah Pasal 22 Angka 35 UU P2SK.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan sanksi berupa denda senilai Rp5,35 miliar kepada pegiat media sosial (influencer) BVN atas pelanggaran manipulasi harga dengan modus penyebaran informasi di media sosial pada sejumlah perdagangan saham periode 2021- 2022.

“Adapun total sanksi yang diberikan kepada influencer tersebut adalah Rp5,35 miliar. Tentu informasi rinci mengenai pengenalan sanksi yang baru kami jatuhkan tepat di hari ini,” ujar Anggota Dewan Komisioner OJK sekaligus Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi dalam Konferensi Pers di Gedung BEI, Jakarta, Jumat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan OJK, Hasan menjelaskan BVN terbukti melakukan pelanggaran pada kasus perdagangan saham PT Agro Yasa Lestari Tbk (AYLS) periode 1 sampai 27 September 2021 dan 8 November sampai 29 Desember 2021.

Kemudian, pelanggaran pada kasus perdagangan saham PT MD Pictures Tbk (FILM) periode 12 Januari sampai dengan 27 Desember 2021, dan PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk (BSML) periode 8 Maret sampai 17 Juni 2022.

Hasan menjelaskan tindakan ini menggunakan beberapa rekening efek nominee, sehingga menyebabkan adanya pembentukan harga saham yang tidak wajar yang tidak didasarkan pada kekuatan beli dan jual di pasar atau tidak sesuai dengan mekanisme pasar yang wajar.

"Ini tentu merupakan tindakan yang dikategorikan sebagai manipulasi perdagangan saham," ujar Hasan.

Sebagai informasi, rekening efek nominee merupakan rekening saham atau dana investor yang terdaftar atas nama orang atau pihak lain (nominee) secara hukum, namun pemilik manfaat (beneficial owner) sebenarnya adalah pihak lain.

Selain itu, BVN memberikan informasi melalui media sosial terhadap satu atau lebih saham, atau menyampaikan informasi rencana pembelian saham, atau menyampaikan perkiraan pergerakan harga saham tertentu.

Namun demikian, di saat yang bersamaan, BVN melakukan penjualan atau pembelian saham dengan memanfaatkan reaksi followers atas informasi yang disampaikan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut, OJK menyimpulkan bahwa BVN terbukti melakukan pelanggaran Pasal 90 UUPM sebagaimana diubah dengan Pasal 22 angka 33 UUPPSK, dan Pasal 91 UUPM sebagaimana diubah dengan Pasal 22 angka 34 UUPPSK.

Kemudian, Pasal 92 UUPM sebagaimana diubah dengan Pasal 22 angka 35 UUPPSK pada kasus perdagangan saham PT Agro Yasa Lestari Tbk (AYLS) periode 1 sampai dengan 27 September 2021 dan 8 November sampai dengan 29 Desember 2021, kasus perdagangan saham PT MD Pictures Tbk (FILM) periode 12 Januari sampai dengan 27 Desember 2021, dan kasus perdagangan saham PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk (BSML) periode 8 Maret sampai dengan 17 Juni 2022.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026