Bisnis.com, JAKARTA — Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum debt collector kembali meresahkan masyarakat. Dalam sejumlah kasus, praktik penagihan utang atau cicilan tidak hanya dilakukan secara intimidatif, tetapi juga disertai ancaman hingga kekerasan fisik saat proses penarikan kendaraan.

Kasus terbaru terjadi di PT Mandiri Tunas Finance (MTF), yakni tenaga penagih atau debt collector diduga melakukan tindakan kekerasan saat proses penarikan kendaraan milik konsumen. Peristiwa ini pun viral di media sosial dan menjadi sorotan publik mengenai praktik penagihan oleh perusahaan pembiayaan.

Menanggapi maraknya kasus penagihan yang dilakukan secara keras, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa aturan mengenai perilaku pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) dalam berhubungan dengan konsumen sebenarnya sudah diatur dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023.

“Semuanya sudah kita atur, ya, bagaimana perilaku pelaku usaha jasa keuangan dalam mereka berhubungan dengan konsumen dan masyarakat. Nah, tetapi memang kita sampaikan konsumen yang kita lindungi adalah konsumen yang beritikad baik,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi atau akrab disapa Kiki dalam RDKB OJK Februari 2026, Selasa (3/3/2026).

Konsumen yang memiliki kewajiban membayar cicilan tetapi tidak memenuhinya, secara hukum memang akan menghadapi konsekuensi berupa penagihan. Kiki menjelaskan, ketika konsumen berhadapan dengan debt collector, hal tersebut berarti terdapat kewajiban yang belum dipenuhi.

Namun demikian, dia menegaskan bahwa praktik penagihan tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku. OJK secara tegas melarang perilaku penagihan yang dilakukan dengan cara-cara tidak sesuai aturan, termasuk intimidasi maupun kekerasan.

Sebagai langkah penanganan, OJK telah memanggil pihak terkait untuk dilakukan pemeriksaan, termasuk dalam kasus yang melibatkan MTF.

“Oleh karena itu kami sudah memanggil MTF kita melakukan pemeriksaan, kita lihat apakah pelanggarannya apa, sedang kita lakukan pemeriksaan saat ini,” ujarnya.

Kiki menambahkan, OJK telah menjatuhkan banyak sanksi kepada PUJK yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk atas tindakan kasar yang dilakukan oleh debt collector. Dia menegaskan bahwa dalam ketentuan yang berlaku, PUJK tetap bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan oleh pegawai, direksi, komisaris, maupun pihak ketiga yang bekerja sama dengan mereka.

“Intinya, kita lakukan penegakan hukum yang cukup banyak juga ya terkait ini. Namun, khusus untuk kasus yang tadi bisa kita sampaikan, sebagaimana tadi saya sampaikan,” ujarnya. (Putri Astrian Surahman)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berjanji menertibkan praktik mata elang (matel) alias debt collector, menyusul kasus pengeroyokan oleh enam anggota Polri di Kalibata, Jakarta Selatan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan penertiban itu bakal dilakukan melalui pelaku usaha atau kreditur.

"Penertiban (matel/debt collector) itu kami akan lihat dalam konteks tanggung jawab si pemilik usaha (kreditur) yang menugaskan. Karena tidak boleh lepas dari dia," tegas Mahendra usai Konferensi Pers di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (16/12).

"Kalau yang terkait dengan kasus itu (Kalibata) tersendiri, saya rasa sudah berubah bentuknya. Sudah bukan sekadar soal pelanggaran terhadap peraturan, tapi sudah masuk ke pidana dan pelanggaran hukum," imbuhnya.

Penagihan oleh pihak ketiga memang diperbolehkan OJK. Hal tersebut ditetapkan dalam Peraturan OJK Nomor 35 Tahun 2018 serta POJK Nomor 22 Tahun 2023.

Mahendra menegaskan memang ada batasan-batasan yang ditetapkan dalam POJK tersebut. Menurutnya, OJK sudah menetapkan prosedur dan proses yang harus dilakukan debt collector secara tepat.

"Itu (penagihan oleh debt collector) adalah tanggung jawab dari pihak yang menugaskan, yaitu pihak yang memberikan pinjaman ataupun fasilitas kepada kosumennya," tegas Mahendra.

Enam anggota kepolisian sudah ditetapkan menjadi tersangka penganiayaan dua mata elang hingga tewas di Kalibata, Jakarta Selatan. Keenam orang tersangka berasal dari Satuan Pelayanan Markas (Yanma) Mabes Polri.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Budi Hermanto menjelaskan insiden di Kalibata pada Kamis (11/12) malam dimulai dari penarikan motor di jalan. Kejadian tersebut menyulut cekcok, lantaran anggota Polri yang ada di lokasi tidak terima atas tindakan pencabutan kunci motor tersebut.

Budi menilai peristiwa tersebut menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan pembiayaan (leasing) dalam penagihan kredit. Ia menegaskan penagihan kredit kendaraan seharusnya dilakukan memakai jalur administratif.

Kasus kekerasan dalam penagihan utang oleh pihak ketiga (debt collector) kembali jadi sorotan usai insiden pengeroyokan yang menewaskan dua mata elang (matel) di Kalibata, Jakarta Selatan pada pekan lalu.

Pengeroyokan terhadap dua matel hingga tewas tersebut dipicu oleh utang kredit sepeda motor. Dalam insiden itu, enam polisi ditetapkan menjadi tersangka.

Peristiwa ini pun menimbulkan pertanyaan tentang kecukupan aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melindungi debitur dari tindakan intimidatif.

OJK memang memperbolehkan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) untuk menggunakan pihak ketiga mewakilinya dalam penagihan utang. Namun, ada aturan main yang ditetapkan.

Saat ini, aturan atau tata cara penagihan utang tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 22/POJK.07/2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Dalam pasal 92 ayat 2 huruf h beleid ini, dituliskan bahwa konsumen berhak diperlakukan atau dilayani secara tidak diskriminatif oleh PUJK atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakilinya.

"PUJK wajib memastikan pihak ketiga yang bekerja untuk dan/atau mewakili kepentingan PUJK memperlakukan atau melayani Konsumen secara tidak diskriminatif," tulis aturan ini.

OJK juga menekankan dalam aturan ini, apabila PUJK melanggar kebijakan dan prosedur tertulis terkait perlindungan konsumen, maka akan dikenakan sanksi, administratif mulai dari peringatan tertulis, pencabutan izin usaha hingga denda hingga Rp15 miliar.

Lalu perlukah OJK merevisi aturan saat ini?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan kasus kekerasan dalam penagihan utang di Kalibata tersebut sudah cukup menjadi alasan kuat mengubah aturan saat ini.

"Kasus Kalibata menunjukkan aturan yang ada belum cukup kuat mencegah kekerasan di lapangan," ujarnya.

Insiden tersebut dinilai bukan sekadar persoalan pelanggaran oleh individu tertentu. Lemahnya kontrol dan pengawasan dinilai membuka ruang bagi praktik penagihan yang melampaui batas hukum.

"Masalahnya bukan hanya oknum, tapi lemahnya kontrol dan pengawasan," ujar Ronny.

Ia menilai OJK perlu mengambil langkah tegas agar penagihan utang tidak berubah menjadi tindak kriminal. Menurutnya, kejelasan batas kewenangan menjadi kunci mencegah kekerasan berulang.

Jika praktik penagihan agresif terus dibiarkan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh debitur. Kepercayaan publik terhadap industri pembiayaan juga terancam menurun.

"OJK perlu mempertegas batas antara penagihan utang dan tindakan kriminal. Jika dibiarkan, kepercayaan publik pada industri pembiayaan bisa rusak," kata Ronny.

Di sisi lain, Ronny mengakui keberadaan debt collector memiliki manfaat dari sisi bisnis. Penagihan oleh pihak ketiga dinilai mampu meningkatkan efisiensi dan menekan angka kredit macet. Namun, keuntungan tersebut dibayangi risiko sosial yang besar.

Pasalnya, praktik penagihan di lapangan kerap diwarnai intimidasi hingga kekerasan fisik.

"Plusnya, perusahaan pembiayaan lebih efisien dan kredit macet bisa ditekan. Minusnya, seperti terlihat di Kalibata, risiko kekerasan, intimidasi, dan main hakim sendiri sangat besar," kata Ronny.

Menurutnya, dampak praktik tersebut tidak berhenti pada individu debitur. Citra industri keuangan secara keseluruhan ikut tercoreng.

Oleh sebab itu, Ronny mendorong OJK merevisi aturan dengan menekankan standar profesional penagih utang. Sertifikasi dan pendaftaran resmi dinilai wajib diberlakukan.

"Pertama, penagih wajib bersertifikat dan terdaftar resmi. Kedua, larangan tegas penagihan fisik di jalan atau ruang publik," ujar Ronny.

Ia menyebutkan tanggung jawab perusahaan pembiayaan juga perlu ditegaskan dalam regulasi. Perusahaan tidak boleh melepaskan diri dari tindakan pihak ketiga.

"Perusahaan pembiayaan harus bertanggung jawab penuh atas tindakan debt collector, tidak bisa lepas tangan," katanya.

Ia juga menekankan pentingnya sanksi yang berat dan cepat jika terjadi kekerasan. Tanpa sanksi tegas, efek jera dinilai sulit tercapai.

"Sanksi berat dan cepat harus diterapkan, termasuk pencabutan izin," ujar Ronny.

Sementara itu, Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai revisi aturan penagihan memang perlu dilakukan. Ia menilai regulasi yang ada belum sepenuhnya efektif di lapangan.

"OJK memang perlu merevisi aturan penagihan oleh pihak ketiga karena di lapangan masih banyak celah," kata Yusuf.

Ia menjelaskan POJK Nomor 22 Tahun 2023 sebenarnya telah mengatur larangan menagih pihak selain debitur. Namun, pengawasan yang lemah membuat pelanggaran terus terjadi.

"Banyak debt collector yang tidak patuh, dan pengawasan terhadap mereka sangat terbatas," ujarnya.

Kasus Kalibata, menurut Yusuf, mencerminkan kelelahan sosial akibat penagihan agresif. Utang dengan nilai kecil bisa berkembang menjadi konflik besar.

"Utang kecil bisa berubah menjadi konflik besar karena pendekatan yang intimidatif dan tidak manusiawi," kata Yusuf.

Ia juga menilai dorongan DPR dan pakar hukum untuk meninjau mandat debt collector relevan. Hal ini berkaitan dengan dasar hukum kewenangan penagihan.

"UU Jaminan Fidusia sendiri tidak secara eksplisit memberi kewenangan penagihan," ujarnya.

Meski demikian, Yusuf mengakui penagihan oleh pihak ketiga masih dibutuhkan oleh lembaga keuangan. Terutama untuk menjaga efisiensi dan menekan risiko kredit bermasalah.

"Dari sudut pandang lembaga keuangan, ini soal efisiensi dan menekan NPL," kata Yusuf.

Namun, ia mengingatkan biaya sosial dari praktik penagihan agresif terlalu mahal. Kekerasan dan hilangnya kepercayaan publik justru bisa menghambat pembiayaan produktif.

Karena itu, Yusuf menilai revisi aturan harus diarahkan pada pembatasan mandat, sertifikasi ketat, dan pengawasan berbasis teknologi. Penagihan, menurutnya, harus dikembalikan sebagai proses hukum dan administratif.

"Penagihan utang harus manusiawi, transparan, dan diawasi ketat agar tidak berubah menjadi kekerasan," tegasnya.